PENETAPAN DAN KETETAPAN VIII Fase self timbulnya hak

PENETAPAN DAN KETETAPAN VIII

Fase self timbulnya hak assessment dan kewajiban Berlakunya UU Ber-NPWP & PKP Fase Pengawasan Pemeriksaan Fase Sengketa Pengadilan Pajak Keberatan Pembukuan Hak dan kewajiban Menyampaikan SPT Diperiksa ? Ketetapan Pajak Setuju? Surat Kep. Keberatan Setuju? Tidak 5 Th Tidak Ya Ya Fase Penyelesai an Sengketa S BANDING E L E S PUTUSAN A BANDING I

PENETAPAN DAN KETETAPAN • Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak • Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. • Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKPKBT SKPLB SKPN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayar Dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% sebulan Dalam Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, SKPKB dapat Diterbitkan apabila • SPT tidak disampaikan dan telah disampaikan teguran secara tertulis • Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN atau PPn. BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan • apabila WP tidak melaksanakan pembukuan dan/atau pencatatan Dikenakan sanksi administrasi kenaikan: Ø 50% Ø 100%

Dalam jangka waktu 5 tahun ditemukan data baru atau data yang Semula belum terungkap S K P K B SKPKBT Sanksi Administrasi Kenaikan Sebesar 100% dari Pajak yang Kurang dibayar Setelah Lewat Waktu 5 tahun Dipidana karena melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan & pidana lain yg merugikan pendap neg Sanksi Administrasi Bunga Sebesar 48% dari Pajak yang Kurang dibayar

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Lebih Besar Daripada Jumlah Pajak yang terutang, atau Telah Dilakukan Pembayaran Pajak yang Tidak Seharusnya Terutang S K P LB

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang, atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajak atau Tidak Ada Pembayaran Pajak SKPN

Wajib Pajak Alpa Menyampaikan SPT Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA Tidak dikenakan sanksi Pidana apabila hal tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak wajib melunasi Kekurangan Pembayaran pajak yang terutang berupa sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%

S Berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung T P Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% Sebulan Untuk Paling Lama PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 24 Bulan

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Sanksi Administrasi S T P Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak Berupa denda Sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI

SKPKB dapat diterbitkan dalam j. w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 %

SPT LB dengan permohonan dalam SPT LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN SKPLB = SPT DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN SAMPAI SAAT DITERBITKAN SKPLB

SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C dan Pasal 17 D) DIPERIKSA SKPKB SKPN SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas/ lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN SKPLB DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2% PERBULAN, PALING LAMA 24 BLN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK IX

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh PPN Jangka Waktu 3 bulan Jangka Waktu 1 bulan Diterbitkan SKPPKP Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B

Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK ( KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR ) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( 3 TAHUN BERTURUT-TURUT ) PENETAPAN WAJIB PAJAK PATUH BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 2 TAHUN KALENDER

WP DENGAN KRITERIA TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT WP DENGAN PERSYARATAN TERTENTU PPh PPN Jangka Waktu 3 bulan Jangka Waktu 1 bulan Diterbitkan SKPPKP

SYARAT WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP WP: 1. ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS. 2. ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 3. BADAN DENGAN JUMLAH PEREDARAN USAHA DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU. 4. PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DENGAN JUMLAH PENYERAHAN DAN JUMLAH LB SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU

WP DENGAN SYARAT TERTENTU SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN SKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 %

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK meliputi Wajib Pajak badan orang pribadi termasuk orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG AKIBAT KESALAHAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN • • PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT TELAH DISETORKAN DILAPORKAN WAJIB PAJAK / PKP YANG MELAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN TIDAK DAPAT MEMINTA KEMBALI PAJAK YANG SALAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT TERSEBUT • KESALAHAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN DILAKUKAN TERHADAP PPh DAPAT DIMINTA KEMBALI OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT DENGAN SURAT PERMOHONAN, SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN • PAJAK YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT LEBIH BESAR DARIPADA PAJAK YANG SEHARUSNYA DIPOTONG/ DIPUNGUT PAJAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT SEHARUSNYA TIDAK DIPOTONG ATAU TIDAK DIPUNGUT DILAKUKAN TERHADAP PPN DAN/ATAU PPn. BM DAPAT DIMINTA KEMBALI SEPANJANG BELUM DIKREDITKAN ATAU BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

PENERBITAN SKPPKP ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG PENELITIAN 3 BULAN BERKAS PERMOHONAN DITERIMA LENGKAP TIDAK TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG WAJIB PAJAK DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG SKPLB

ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MELAKUKAN PEMBELIAN BKP DI DALAM DAERAH PABEAN TIDAK DIKONSUMSI DI DALAM DAERAH PABEAN DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR

SENGKETA PAJAK X

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Direktur Jenderal Pajak berwenang Karena jabatan atau atas permohonan WP Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar Syarat: 1. Tidak diajukan keberatan 2. Diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak 3. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 2 KALI Membatalkan hasil pemeriksaan Pajak atau skp yang dilaksanakan tanpa: 1. Penyampaian SPHP 2. Pembahasan akhir dengan WP HANYA DAPAT DIAJUKAN SEBANYAK 1 KALI PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN SYARAT : £ SECARA TERTULIS DLM BHS. INDONESIA £ PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT £ ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN £ WP TELAH MELUNASI PAJAK YANG TERUTANG £ SURAT PERMOHONAN DITANDATANGANI OLEH wp - MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG - SECARA TERTULIS - 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN

Keberatan Diajukan atas suatu Surat ketetapan pajak (skp) Pot/Put Pajak oleh Pihak ke 3 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)*) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Kecuali atas SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13 A UU KUP (PP 80/2007) *)

Persyaratan Pengajuan Keberatan 1. Diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak; 2. Tertulis dalam Bahasa Indonesia dan di tanda tangani oleh WP atau Kuasa; 3. Mengemukakan: – jumlah pajak yang terutang, dipotong, atau dipungut; atau – Jumlah rugi menurut Wajib Pajak disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan; 4. Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal dikirim (vs tgl surat) skp atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali force mayeur; 5. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (vs pengajuan keberatan tidak menunda penagihan pajak) 6. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) skp, 1 (satu) pemotongan, atau 1 (satu) pemungutan.

Hak WP dalam Pengajuan Keberatan 1. Atas permintaan, WP diberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. 2. Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh s. d. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SK Keberatan bukan utang pajak. 3. Bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 50% dari jml pajak berdasarkan SK Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar, termasuk jika Keputusan Keberatan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. 4. Bila ajukan banding, denda 50% tidak dikenakan.

CONTOH KEBERATAN Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan 00 Setuju Hasil Pemeriksaan 00 Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan 00 Contoh 2: SKPKB hasil pemeriksaan 00 Setuju Hasil Pemeriksaan 30. 000, 00 = Rp 100. 000, = Rp

Penyelesaian Keberatan • Paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima DJP harus beri keputusan. • Bila jangka waktu tersebut lewat, keberatan dianggap dikabulkan. • WP dapat beri alasan atau penjelasan tambahan sebelum SK Keberatan diterbitkan. • Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jml pajak yang masih harus dibayar. • Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan dalam keberatan kecuali data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh dari pihak ketiga. • Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima SPUH oleh Wajib Pajak. tidak dapat ajukan Pasal 36 UU KUP

Hak & Kewajiban WP dalam Pengajuan Permohonan Banding 1. Pengajuan banding menunda jatuh tempo pelunasan pajak yang belum dibayar sampai 1 bulan sejak terbit putusan banding. 2. Jumlah pajak yang diajukan banding belum merupakan utang pajak sehingga tidak ditagih dengan surat paksa. 3. Apabila permohonan banding ditolak, dikenai denda sebesar 100% dari pajak yang belum dilunasi. 4. Wajib Pajak berhak memperoleh keterangan secara tertulis mengenai dasar keputusan keberatan.

Permohonan Banding Diajukan: 1. hanya kepada badan peradilan pajak. 2. terhadap SK Keberatan. 3. secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. (dengan alasan yang jelas) 4. 3 bulan sejak SK Keberatan diterima. 5. dilampiri salinan SK Keberatan.

CONTOH BANDING Contoh: SKPKB hasil pemeriksaan 00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30. 000, 00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi 80. 000, 00 Pajak Kurang Dibayar (80. 000 - 30. 000) 50. 000, 00 = Rp 100. 000, = Rp Mengajukan Banding (Tidak ada keharusan membayar sejumlah yang tidak disetujui (Ps. 27 (5 a))) Putusan Banding, SKPKB menjadi 65. 000, 00 Pajak Kurang Dibayar (65. 000 - 30. 000) 35. 000, 00 Sanksi Denda (100% X Rp 35. 000) = Rp

Peninjauan Kembali • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. • Peninjauan Kembali (PK) diajukan kepada Mahkamah Agung. • Permohonan PK: - hanya dapat diajukan 1 kali. - tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. - Dapat dicabut sebelum diputus tidak dapat diajukan lagi.

Permohonan PK Hanya dapat diajukan berdasarkan alasan: a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c; d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Permohonan PK Diajukan: • Paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. (untuk huruf a di atas) • Paling lambat 3 bulan sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. (untuk huruf b di atas) • Paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim. (untuk huruf d dan huruf e di atas)

Putusan PK • 6 bulan sejak permohonon PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara biasa. • 1 bulan sejak permohonan PK diterima, dalam hal pemeriksaan acara cepat.

Dalam jangka waktu 5 tahun ditemukan data baru atau data yang Semula belum terungkap S K P K B SKPKBT Sanksi Administrasi Kenaikan Sebesar 100% dari Pajak yang Kurang dibayar Setelah Lewat Waktu 5 tahun Dipidana karena melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan & pidana lain yg merugikan pendap neg Sanksi Administrasi Bunga Sebesar 48% dari Pajak yang Kurang dibayar