PENENTUAN UPAH BURUH DALAM SYARIAH ISLAM Oleh H

PENENTUAN UPAH BURUH DALAM SYARIAH ISLAM Oleh : H. Sigit Purnawan Jati, S. Si, MSI STEI HAMFARA Yogyakarta Januari 2010

DASAR PENENTUAN UPAH ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻌﻮﺽ Ijarah adalah akad atas manfaat dengan upah (kompensasi). Jadi, dasar penentuan upah adalah manfaat (jasa) yang diberikan oleh ajir (buruh). BUKAN didasarkan pada nilai barang yang produksi (cara sosialis), atau pada taraf kehidupan minimum (cara kapitalis).

MACAM-MACAM UPAH Dari segi bentuknya, ada 2 (dua) macam upah : 1. Maal (harta), yaitu upah yang berbentuk harta, baik uang maupun barang. 2. Manfaat (jasa), yaitu upah yang berbentuk manfaat. (Taqiyuddin Nabhani, Syakhshiyah Islamiyah, II/317)

MACAM-MACAM UPAH Dari segi ada tidaknya penentuan upah di awal akad, ada 2 (dua) macam upah : 1. Ajrun musamma, yaitu upah yang disebutkan besarnya di awal akad. 2. Ajrul Mitsil (upah semisal), yaitu upah yang tidak disebutkan di awal akad, yang besarnya ditentukan dgn cara menyamakan dengan upah semisal di masyarakat. (Taqiyuddin Nabhani, Syakhshiyah Islamiyah, II/321)

MACAM-MACAM UPAH Dasar ajrun musamma : Sabda Rasulullah SAW : ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﺠﺮ ﺍﺟﻴﺮﺍ ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻪ ﺍﺟﺮﻩ “Barang siapa memperkerjakan seorang buruh, hendaklah dia beritahukan kepadanya upahnya. ” (HR Baihaqi)

SIAPA PENENTU UPAH BURUH ? 1. 2. 3. Pada dasarnya, penentuan upah didasarkan pada kerelaan (ridha) dari dua pihak yang berakad, yaitu : ajir dan musta`jir. Jika kedua pihak tidak mendapatkan kesepakatan, upah ditentukan oleh para ahli (al-khubara`), yang dipilih sendiri oleh kedua pihak (ajir dan musta`jir). Jika kedua pihak tidak mendapatkan kesepakatan, upah ditentukan oleh para ahli (al-khubara`), yang dipilih oleh negara. (Taqiyuddin Nabhani, al-Nizham al -Iqtishadi fi al-islam, h. 103)

BOLEHKAH NEGARA MENENTUKAN UPAH BURUH ? Negara tidak boleh terlibat menentukan upah buruh. Mengapa? Sebab diqiyaskan pada larangan atas negera menetapkan harga (tas’ir). Dalil hadis larangan tas’ir : ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﻯ ﻭ ﺍﻟ ﻯ ﺍﻟ ﺍﻭﺍ ﺍ ﻭ ﺍﻟ ﺍ ﺍﺍ ﺍﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻱ ﻭ ﻯ ﻱ ﻱ ﻱ ﺍ ﺍ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP BURUH Negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan kemanan secara cuma-cuma atas seluruh rakyat (termasuk buruh) 2. Negara menjamin nafkah rakyatnya yang tidak mampu (termasuk buruh), sesuai ketentuan syara’. 1.

INSYA ALLAH WASSALAM