Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Dr Lilik Pudjiastuti SH

Penegakan Hukum Lingkungan Oleh: Dr. Lilik Pudjiastuti, SH. , MH. FH UNAIR

Penegakan Hukum Lingkungan Merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan

Tujuan Penegakan HL Pelanggaran BML/Izin Pencemaran LH Kerusakan LH Kepatuhan Penegakan HL

Penegakan Hukum Apakah Kasus Newmont merupakan Pencemaran LH ISU HUKUM Pencemaran Penegakan Hukum Lingkungan Adm Pencemar Penegakan Hukum Lingk Pidana Korban Penyelesaian. Sengketa (Ganti Rugi)

Subyek • Pemerintah (kementerian LH) • Pemerintah Provinsi (Dinas LH • Pemerintah Kab/Kota (Dinas LH & Pol PP) Tujuan • Meningkatkan kepatuhan • Mencegah pencemaran • Memulihkan keadaan Prosedur • Tanpa prosedur peradilan • Merupakan Tindak pemerintahan (SOP)

RUANG LINGKUP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF PREVENTIF Pengawasan/Pemantauan REPRESIF Penerapan sanksi administrasi

Pengawasan Pengaduan Masyarakat OPD lain Rutin DLH

PENGADUAN üPengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan. üPengaduan memuat : • identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email; • lokasi kejadian; • dugaan sumber atau penyebab; • waktu, uraian kejadian dampak yang dirasakan • penyelesaian yang diinginkan; dan • informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab

TINDAKAN DLH, Pol PP, Kelurahan, Masyarakat Kecamatan Verifikasi oleh DLH

Elemen yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum administrasi 1. 2. 3. 4. Legitimasi Instrumen Yuridis Norma Hukum Administrasi Kumulasi Sanksi

VERIFIKASI § Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) hidup untuk Kementerian; § Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk pengaduan LH di instansi lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten; § Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam hal instansi LH belum memiliki PLH atau PLHD; atau § Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau kepala kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya, dalam mengelola pengaduan dalam bidang kehutanan; (Pasal 21 Permenlhk No. P. 22 Tahun 2017)

HAK PENGADU Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai: 1. perkembangan atau status pengelolaan pengaduan; 2. laporan hasil pengaduan; dan 3. tindak lanjut hasil pengaduan.

Syarat Mekanisme Pelimpahan wewenang Menteri ke pjt esselon I bid penaatan HL Legalitas kewenangan bertahap Prosedur yg tepat Bebas Gubernur ke Kepala BLH Prov Ketepatan waktu Kumulatif Bupati ke Kepala BLH Kab/kota Tidak ada cacat yuridis Asas keberlanjutan

Jenis Sanksi Administrasi Dalam UUPPLH Pasal 76 ayat (2) a. Teguran terulis b. Paksaan Pemerintahan c. Pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau d. Pencabutan Izin Lingkungan e. Pemulihan lingkungan hidup

Teguran Tertulis Paksaan Pemerintah Pembekuan Izin Pencabutan izin Tidak menyampai kan laporan Pelanggaran thd Izin Lingk & Izin PPLH Tidak melaksanakan paksaan pemt Memindahkan izin tanpa persetujuan Idak melakukan pencatatan debit harian Sudah ada pencemaraan kerusakan LH Melakukan kegiatan lain selain yg di izin Tidak melaksanakan paksaan pemerintahan Memalsukan dokumen persyaratan izin Menyalahgunakan Izin pembuangan air limbah untuk limbah B 3 Denda Administrasi Jika terjadi keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan

Norma Hukum Administrasi Sanksi Administrasi Wewenang Bebas AAUPB

Diskresi Dalam Penerapan Sanksi Administrasi 0 Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 0 Pasal 77 Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kumulasi Sanksi Kumulasi S Eksternal Kumulasi S Internal Tdk melanggar asas ne bis in idem Asas ne bis Vexari & Asas keseimbangan

KELEMAHAN NORMATIF DOGMATIS IMPLEMETATIF

NORMATIF (PENGATURAN DUMPING) Definisi Izin Penegakan Hukum

DOGMATIS Prinsip Pencemar Membayar Ekologi vs Ekonomi Konsepnya preventif Ekologi penghambat pembangunan ekonomi Pengaturan represif Uang Paksa

IMPLEMENTASI Non Hukum Diskresi Peraturan PUU & AUPB

TERIMA KASIH