PENDIDIKAN PLAGIARISME DAN ANTI KORUPSI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH

  • Slides: 36
Download presentation
PENDIDIKAN PLAGIARISME DAN ANTI KORUPSI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IKIP SILIWANGI 2019

PENDIDIKAN PLAGIARISME DAN ANTI KORUPSI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IKIP SILIWANGI 2019

Pendahuluan • Plagiarisme merupakan isu sensitif dalam dunia akademik, karena menyangkut etik. Oleh sebab

Pendahuluan • Plagiarisme merupakan isu sensitif dalam dunia akademik, karena menyangkut etik. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian.

Definisi "Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit

Definisi "Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai"

Ruang Lingkup Plagiarisme Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup

Ruang Lingkup Plagiarisme Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme: 1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan /atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Tipe Plagiarisme 1) Plagiarisme Kata demi Kata (Word for word Plagiarism). Penulis menggunakan kata-kata

Tipe Plagiarisme 1) Plagiarisme Kata demi Kata (Word for word Plagiarism). Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya. 2) Plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas). 3) Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. 4) Self Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi. Dan mendaur ulang karya tulis/ karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya Karya yang lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga disini pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

Mengapa Plagiarisme Terjadi 1) Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban

Mengapa Plagiarisme Terjadi 1) Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggungjawabnya. Sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. 2) Rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. 3) Kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. 4) Kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme

Menghindari Tindakan Plagiarisme Perguruan Tinggi 1) Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan

Menghindari Tindakan Plagiarisme Perguruan Tinggi 1) Karya mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi) dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. 2) Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan dilingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa 1) Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya.

Mahasiswa 1) Menggunakan dua tanda kutip, jika mengambil langsung satu kalimat, dengan menyebutkan sumbernya. 2) Menuliskan daftar pustaka, atas karya yang dirujuk, dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. 3) Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide/gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.

Tips menulis, agar terhindar dari plagiarisme 1) Tentukan buku yang hendak anda baca 2)

Tips menulis, agar terhindar dari plagiarisme 1) Tentukan buku yang hendak anda baca 2) Sediakan beberapa kertas kecil (seukuran saku) dan satukan dengan penjepit. 3) Tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan 4) Sembari membaca buku, salin ide utama yang anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. 5) Setelah selesai membaca buku, anda fokus pada catatan anda 6) Ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah anda baca, fokuslah pada kertas catatan. 7) Kembangkan kalimat anda sendiri dari catatan yang anda buat

Sanksi Plagiarisme Undang-undang no. 20 tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat,

Sanksi Plagiarisme Undang-undang no. 20 tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi dilingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70): "Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200. 000, 00 (dua ratus juta rupiah). "

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut: 1. Teguran 2. Peringatan tertulis 3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa 4. Pembatalan nilai 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa 7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

Plagiarism Checker • www. google. com • http: //plagiarismcheckerx. com/

Plagiarism Checker • www. google. com • http: //plagiarismcheckerx. com/

Korupsi secara Etimologi • Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” atau “corruptus”

Korupsi secara Etimologi • Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “corrumpere”, “corruptio” atau “corruptus” • Dari bahasa latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia • Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi

3 tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse

3 tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan)

Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust) • penghianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana •

Pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of trust) • penghianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana • Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang diterimanya adalah koruptor. • Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi (ex: pesan, aspirasi rakyat) • Anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat/menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi

Diskusi Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut

Diskusi Apakah jika seseorang melakukan perselingkuhan, dia juga sudah melakukan korupsi, dan pantas disebut koruptor?

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) • Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah •

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) • Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah • Merupakan Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi.

Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit) • Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan

Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan keuntungan material (material benefit) • Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. • Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. • Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia

Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2.

Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi 1. Secara melawan hukum 2. Memperkaya diri sendiri/orang lain 3. Merugikan keuangan/ perekonomian negara

MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA 1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia 2.

MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN NEGARA 1. Korupsi menghambat pembangunan & kegiatan usaha di Indonesia 2. Setiap kegiatan perekonomian harus melewati “pintu -pintu” korupsi 3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga barang & jasa menjadi melambung 4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahal

Salah satu hal mengapa di indonesia korupsi semakin sulit diberantas • Karena korupsi sudah

Salah satu hal mengapa di indonesia korupsi semakin sulit diberantas • Karena korupsi sudah “mendarah daging”, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal yang biasa dan bukan lagi dianggap sebagai “penyakit”yang harus segera disembuhkan. • Dengan demikian, semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi • Ibarat maling teriak maling

PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Transparansi Akuntabilitas PRINSIP ANTIKORUPSI Aturan Main Kewajaran Kontrol Aturan Main

Transparansi Akuntabilitas PRINSIP ANTIKORUPSI Aturan Main Kewajaran Kontrol Aturan Main

Akuntabilitas • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga

Akuntabilitas • Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja • Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

Bagaimana mengukur Akuntabilitas ? 1. 2. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme

Bagaimana mengukur Akuntabilitas ? 1. 2. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (trust).

Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi: Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari

Perlunya Keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi: Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan.

Kontrol masyarakat sangat diperlukan Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara

Kontrol masyarakat sangat diperlukan Proses Perencanaan Program Pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah Evaluasi dan Penilaian Kinerja Anggaran Out Come Jangka Pendek & Jangka Panjang Implementasi Kontrol Masyarakat Alokasi Sektor, Pelaksanaan, serta Pengawasan Format Laporan Pertanggungjawaban Out Put (Teknisi Fisik dan Administrasi)

Fairness Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk

Fairness Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.

lima langkah penegakan prinsip fairness 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek,

lima langkah penegakan prinsip fairness 1. Komprehensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (off budget). 2. Fleksibilitas yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas. 3. Terprediksi yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 4. Kejujuran yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. 5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas dari kejujuran.

Kebijakan Anti-Korupsi • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang

Kebijakan Anti-Korupsi • Kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. • Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi Pembuat Isi Kebijakan Anti-korupsi Kultur Pelaksana

4 Aspek Kebijakan Anti-Korupsi Pembuat Isi Kebijakan Anti-korupsi Kultur Pelaksana

4 Aspek Kebijakan …. Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung

4 Aspek Kebijakan …. Isi kebijakan: Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Pembuat kebijakan: Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Pelaksana kebijakan: Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan; yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Kultur kebijakan: Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi

Kontrol Kebijakan Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.

3 Model Kontrol Kebijakan Oposisi Partisipasi KEBIJAKAN Revolusi

3 Model Kontrol Kebijakan Oposisi Partisipasi KEBIJAKAN Revolusi

3 Model Kontrol Kebijakan Partisipasi: Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan

3 Model Kontrol Kebijakan Partisipasi: Melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Oposisi: Mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Revolusi; Mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.