PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL (BPJS KESEHATAN DAN BPJS KETENAGAKERJAAN) Sabtu, 04 Oktober 2015 FEDERASI SERIKAT BURUH GSPB BANGUN SOLIDARITAS DAN PERSATUAN UNTUK KESEJAHTERAAN BURUH
DASAR HUKUM Pasal 28 H ayat 3 UUD 45 • Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". UNDANG-UNDANG NO. 40 TH 2004 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Pasal 34 ayat 2 UUD 45 • "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 RUANG LINGKUP BPJS 1 JANUARI 2014 BPJS KESEHATAN q PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 1 JULI 2015 BPJS KETENAGAKERJAAN Pasal 62 Undang undang no 24 Tahun 2011 q PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) q PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) q PROGRAM JAMINAN PENSIUN q PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JK)
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Alur Pelayanan Kesehatan ( PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 Pasal 14 dan Pasal 15 ) Peserta Faskes Primer Rumah Sakit Kls C/D Emergency Klaim BPJS Kesehatan Branch Office Rujuk / Rujuk Balik Rumah Sakit Kls B/Khusus Rumah Sakit Kls A/Khusus
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 MASALAH YANG TERJADI DALAM BPJS KESEHATAN Kapasitas BPJS Kesehatan § Jumlah Kantor cabang masih sedikit di bandingkan jumlah peserta § Sumber daya masih minim - Termasuk penambahan PIC Rumah Sakit provider BPJS - Belum ada PIC untuk FAskes tingkat 1 - Layanan pengaduan hanya terbatas di hari kerja § Masih diperlukan banyak petugas pemeriksa dan verifikator Kurangnya sosialisasi yang efektif dari BPJS kepada peserta Kepesertaan § Validitas data kepesertaan § Pendaftaran peserta mandiri yang dipersulit § Sistem pembayaran yang menyulitkan peserta § Sistem IT belum beroperasi maksimal
PELAYANAN q Antrian yang panjang di Faskes q Penolakan pasien dengan alasan penuh q Dikenakan biaya tambahan untuk obat dll q Pelayanan diskriminatif PEMBIAYAAN • Iuran yang dihimpun dibandingkan dengan tagihan klaim defisit. • Sistem gotong royong belum berjalan sepenuhnya. • Tarif INACBGS pada RS provider terjadi tunggakan dan adanya penentuan aturan tekhnis secara sepihak dari BPJS. • Tunggakan peserta mandiri
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Beberapa hal teknis yang memberatkan RS sebagai provider BPJS, antara lain: q Pembayaran klaim tagihan yang tertunda-tunda dan dicicil-cicil, misal: klaim Maret belum lunas, yang Juni sudah dibayar 10%, sehingga kesannya BPJS membayar tanpa menunda. q Peraturan tidak tertulis yang diterapkan oleh verifikator BPJS berlaku mundur dan tidak disepakati bersama, sehingga banyak klaim yang dinyatakan tidak layak, padahal sudah dilakukan pelayanan terhadap kasusnya, aturan sepihak dikeluarkan BPJS sejak Juni tapi berlakunya mundur sejak 1 Januari. q RS harus tetap memberikan obat yang ada di fornas (formularium nasional), walau obat tersebut tidak ada di e-katalog, tetapi BPJS tidak mau membayar obat tersebut dengan alasan tidak ada di e-katalog.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 q Tarif berdasarkan kelas RS dan bukan berdasarkan berat ringannya kasus/penyakit, rasanya tidak adil, sama-sama kasus hernia dengan tingkat kemudahan/kesulitan yang sama, tarifnya berbeda di RS kelas A/B/C/D. q Tidak dibolehkannya cost sharing/iur biaya oleh pasien, ini benar-benar zalim untuk RS maupun pasiennya, padahal pasien sudah sepakat, terutama di rawat jalan, semua penyakit untuk RS Kelas B dibayar 1 kali kunjungan Rp. 165 ribu, termasuk biaya dokter, laboratorium dan obat, dan aturan re-admisi yang semakin memberatkan, mula-mula dianggap re-admisi bila kunjungan berulang 3 hari, kemudian berubah 7 hari dan terakhir 14 hari, sehingga RS tidak akan dibayar hanya 1 kali kunjungan bila berobat lebih 1 kali dalam waktu kurang dari 14 hari.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 q Tidak ada clinical pathway/standar pengobatan pasien yang berlaku nasional dan disepakati oleh Kemenkes, BPJS, dan RS. Akibatnya verifikator suka mendikte dan ngotot berdebat sama dokter yang memberikan pelayanan, apalagi kalau verifikatornya bukan dokter, sering salah paham q Saat ini baik RS memakai acuan PMK 71, sedangkan BPJS membuat aturan sendiri dalam melakukan verifikasi, ketika sounding ke Direktur Operasional BPJS, alasannya BPJS khawatir bila ada klaim-klaim yang dianggap fraud dan lebih bayar, jadi lebih baik kurang bayar/under reimbursement, tetapi secara sepihak BPJS menetapkan waktu kedaluwarsa bagi tagihan-tagihan yang masih terpending pembayarannya, sehingga pihak RS dalam tekanan untuk menyetujui jumlah yang dibayar oleh BPJS walau tidak sesuai dengan tagihannya.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 REGULASI • Bahwa Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Permenkes 59/2014 lebih rendah kualitasnya di bandingkan Permenakes 69/2013 • BPJS Kesehatan bukan regulator tetapi menerbitkan Per. Dir dan Kep. Dir yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial dalam UU. (Pasal 20 UU no 40/2004 dengan Peraturan BPJS no 1 tahun 2015) • Belum sepenuhnya regulasi yang dikeluarkan berjalan efektif (Pasal 21 UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 REKOMENDASI • Penambahan kantor cabang BPJS K dan Faskes Provider BPJS Kesehatan di masing wilayah serta penambahan jumlah SDM BPJS Kesehatan • Perbaikan data dan sistem IT BPJS • Perombakan seluruh aturan BPJS Kesehatan yang tidak berpihak dan berpotensi merugikan rakyat. • Review terhadap Permenkes 69/2013 Permenakes 59/2014 tentang standar tarif JKN
MULAI DI JALANKAN 1 JULI 2015 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Pasal 62 point D)
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 30 JUNI 2015 TERBIT 3 PERATURAN PEMERINTAH : q PP NO 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAMJAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN q PP NO 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN q PP NO 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya. Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 PP no 14 tahun 1993 PP No 44 Tahun 2015 Seluruh biaya yang dikeluarkan Manfaat JKK berupa pelayanan untuk peristiwa Kecelakaan kesehatan sesuai kebutuhan medis dibayar maksimum sebesar Rp (tidakada 20. 000, 00 (dua puluh juta tertentu) batasan plafon biaya rupiah). Pelayanan Kesehatan dilakukan faskes yang bekerjasama dengan Perusahaan / TC BPJS Ketenagakerjaan, kecuali dalam kondisi tertentu Pengobatan alternative, dukun patah tulang, sin sheyang patah tulang, sin she tidak dapat sudah mendapatkan ijin dinkes diajukan reumbest dapat diajukan reumbest
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 PP no 14 tahun 1993 PP No 44 Tahun 2015 Pelayanan Return to work Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp 12. 000, 00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
DAFTAR KLINIK DAN RUMAH SAKIT TRAUMA CENTER (TC) BPJS KETENAGAKERJAAN Kabupaten dan Kota Bekasi Juli 2015 N O FASILITAS KESEHATAN TC ALAMAT 1 Klinik TC Amuna Medika Jl Siliwangi KM 12 Narogong Bantar Gebang 2 Klinik TC Wiratama Komp Plaza Metropolitan Blok A 3/8 Tambun Selatan 3 Klinik TC Medika Harmoni Jl Fatahilah No 1 Cikarang 4 Klinik TC Yakesti Bekasi Jl Raya Naragong Km 7 No 5 5 Klinik TC Harapan baru Jl Harapan baru barat No 51 6 Klinik TC Mulia Medika Jl Kali abang tengah No 1 A 7 Klinik TC Nayaka 01 Bekasi Jl Ir H Juanda Kav 143 Ruko No 9 A-10 8 Klinik TC Nayaka 04 Bekasi Jl Raya Perjuangan No 26 Teluk Pucung 9 Klinik TC annisa 10 Klinik TC Cahaya Asypa Jl Raya kampung baru Kemang Rt 3/4 Jati bening Baru PD Gede Bekasi Taman Narogong Indah Blok C 18 No 1
DAFTAR KLINIK DAN RUMAH SAKIT TRAUMA CENTER (TC) BPJS KETENAGAKERJAAN Kabupaten dan Kota Bekasi Juli 2015 NO FASILITAS KESEHATAN TC ALAMAT 11 Klinik Handayani Medika Jl kalimalang No 9 Ds Cibuntu Cibitung Bekasi 12 Klinik TC Mahadina Jl Raya Selang jati Rt 3/3 Wanajaya Cibitung 13 Klinik TC Mahadina Medika Jl Bosih raya No 9 Wanasari Cibitung 14 Klinik TC MH Thamrin Bekasi Jl HM Joyo Martono No 318 Bekasi. Timur 15 Klinik TC Seto Hasbadi 01 Jl Seroja No 10 A KA Ceger Rt 6/2 Harapan Jaya 16 Klinik TC Seto Hasbadi 02 Jl Raya Sultan Agung Blok A 3/8 Tambun Selatan 17 Klinik TC Seto Hasbadi 06 Jl Raya Imam Bonjol No 1 Telaga Asih Cikarag barat 18 Klinik TC Villa Bekasi Indah Jl Gunung Dieng Raya Blok B 3 NO 12 Tambun 19 RS Hosana Medika (TC) Jl Pramuka No 12 Rawa Lumbu Narogong Bekasi 20 RS Cibitung Medika Jl Raya Bosih No 117 Cibitung
DAFTAR KLINIK DAN RUMAH SAKIT TRAUMA CENTER (TC) BPJS KETENAGAKERJAAN Kabupaten dan Kota Bekasi Juli 2015 NO FASILITAS KESEHATAN TC ALAMAT 21 RS Anna Medika JL Raya Perjuangan No 45 Harapan Baru 22 RS TC Awal Bros Bekasi Jl KH Noer Ali Kayuringin Jaya Bekasi Selatan 23 RS TC Bella Jl Ir H Juanda No 141 Bekasi 24 RS TC Karya Medika 1 Jl Raya Imam Bonjol Cibitung 25 RS TC Multazam Medika Perum Jati Mulya No 1 Tambun 26 RS TC Seto Hasbadi Jl Raya Seroja No 19 Harapan Jaya 27 RS TC Sri Tina Jl Raya Imam Bonjol No 8 Rt 1/1 Telaga Murni Cikarang Barat 28 RS TC Taman harapan Baru Jl Kalli abang tengah No 2 Rt 4/23 Pejuang Medan Satria 29 RS TC Tiara Bekasi Jl Raya Babelan
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Pasal 52 AYAT 1 “Dalam Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja ” Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 172 Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan. Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015 Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. ? ? ? PKWT PEKERJA ALIH DAYA PEKERJA MAGANG
PASAL 167 UNDANG NO 13 TAHUN 2003 KONDISI HAK YANG DITERIMA BURUH PHK karena usia Pensiun , pengusaha telah Hanya uang penggantian hak sesuai ketentuan mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun Pasal 156 ayat (4) yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima Selisihnya dibayar oleh pengusaha. sekaligus dalam program pensiun ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak PHK usia pensiun pengusaha telah mengikutsertakan Yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu pekerja/buruh uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh dalam iurannya/premi-nya program dibayar pensiun oleh pengusaha yang dan pengusaha. pekerja/buruh PHK usia pensiun tetapi pengusaha mengikutsertakan pada program pensiun maka tidak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015 Pasal 4 Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan Pasal 28 Iuran sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun berupa : a. pensiun hari tua; b. pensiun cacat; c. pensiun Janda atau Duda; d. pensiun Anak; atau e. pensiun Orang Tua.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun Hari Tua q Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. q Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun q Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun. q Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun cacat • Diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun. • Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun • Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% ; dan b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 bulan. c. Penetapan Cacat Total Tetapdilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa. d. Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun Janda atau Duda • Diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia. • Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar: 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan: a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%. Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun Anak Diterima oleh Anak dalam hal : • Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau • Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi. • Besar Manfaat Pensiun Anak dihitung sebesar : 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun • Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 tahun; dan b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%. • Hak atas Manfaat Pensiun Anak berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Manfaat Pensiun Orang Tua • Diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak. • Besar Manfaat Pensiun Orang Tua dihitung sebesar: 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun • Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua adalah 15 tahun, dengan ketentuan: a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 tahun; dan b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80%. • Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun Pasal 2015 19 Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Pasal 24 Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 USIA PENSIUN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R. I NOMOR: PER. 02/MEN/1993 TENTANG USIA PENSIUN NORMAL DAN BATAS USIA PENSIUN MAKSIMUM BAGI PESERTA PERATURAN DANA PENSIUN Pasal 2 1. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun 2. Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima tahun), maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015 Pasal 15 1. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 tahun. 2. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 tahun. 3. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. 4. Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Pasal 18 1. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan. 2. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp 3. 600. 000, 00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 Di tetapkan tgl 30 Juni 2015 Berlaku 1 Juli 2015 REVISI Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 Di tetapkan di Undangkan 12 Agustus 2015 Petunjuk Pelaksanaan Permen No 19 Tahun 2015 Di tetapkan di Undangkan 19 Agustus 2015 Berlaku 1 September 2015
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 PP No 46 Tahun 2015 Pasal 26 Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: 1. Peserta mencapai usia pensiun; 2. Peserta mengalami cacat total tetap; 3. Peserta meninggal dunia; atau 4. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. PP No 60 Tahun 2015 Pasal 26 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun" termasuk Peserta yang berhenti bekerja. Permen No 19 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 2 “ Manfaat JHT bagi peserta mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga Peserta yang berhenti kerja”
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Permen No 19 Tahun 2015 Peserta yang berhenti bekerja meliputi : • Peserta mengundurkan diri ; • Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; • Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Permen No 19 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2 Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang terkena pemutusan Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan : a. Asli kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; b. Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan dipengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial; dan c. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Pasal 154 PHK tanpa perlu penetapan dari PHI a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, c. berakhirnyahubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun d. pekerja/buruh meninggal dunia
PENDIDIKAN JAMINAN SOSIAL BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 04 Oktober 2015 Pasal 16 Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penetepan Premi PPU berdasarkan persen Evaluasi ? ? ?
SEKIAN TERIMA KASIH
Hingga Mei 1015, dari 2. 396 rumah sakit yang ada di Indonesia, sekitar 1. 739 rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari total 1. 739 rumah sakit tersebut, 600 di antaranya RS pemerintah
Dr ANTON CRISTANTO BPJS KESEHATAN 2 OKTOBER 2015 Bersama ini kami sampaikan kesimpulan hasil rapat di IDI pada 29 Sept 2015 yang membahas masalah BPJS dengan 2 agenda: • Pembahasan masalah claim pending yg besarnya mencapai 2. 7 T (sekedar info, untuk neurologi terdapat claim pending untuk - 17. 150 diagnosis kejang yang kontroversial krn banyak yang tidak disertai pemberian obat kejang dan EEG sehingga diduga upcoding, dengan nilai nominal 12, 323 M; - 22. 111 kasus hemiparesis/hemiplegia dengan nominal 15, 469 M dan - 12. 623 kasus vertigo yang dianggap bermasalah krn dirawat inapkan smntr menurut SKDI, vertigo adalah kasus dokter umum dan hrs selesai di layanan primer, dengan nominal 13, 728 M- Total claim pending neuro : 41, 52 M). • Permasalahan sistem rujukan Untuk agenda pertama, disepakati beberapa hal : a. Pembayaran claim pending akan segera diselesaikan dengan target sebelum 1 Januari 2016. Saat ini sdh diselesaikan pembayaran 31 dari total 67 kasus. Untuk 3 kasus neuro, pada rapat di Kemkes 27 Mei kami sdh memberikan argumentasi agar seluruh kasus tsb dibayarkan. Pihak Kemkes akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Perdossi utk claim pending 3 kasus tsb. Pembayaran diprioritaskan utk mendahulukan RS tipe C dan D krn RS tipe tsb terancam gulung tikar krn claim pending ini. b. Akar masalah claim pending diidentifikasi sbb : 1. Verifikator yg tidak qualified, pendidikan verifikator rata 2 SMA, paling tinggi D 3, dan verifikator tidak memiliki panduan standar utk verifikasi serta seringkali tidak menghormati otonomi medis dalam menangani suatu kasus kedokteran Solusi : - akan dibuat panduan bagi verifikator - profesi siap membantu jika diperlukan utk memberikan edukasi/masukan bagi verifikator - IDI mengusulkan verifikator nantinya minimal harus dokter umum (seperti verifikator asuransi di luar negeri)
2. Surat Edaran No HK 0303/2015 dari Sekjen Kemkes tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim Ina-CBGs yg justru malah mengintervensi dan membatasi kewenangan serta otonomi dokter shg dijadikan dasar oleh BPJS utk tidak membayarkan klaim kasus 2 tertentu seperti ESWL rawat inap dan appendektomi dengan laparoskopi. Solusi : • IDI meminta pihak Kemkes mencabut dan memperbaiki SE tersebut • Pihak BPJS menyatakan, begitu SE diperbaiki, mereka akan langsung membayarkan claim pending yg tertunda utk kasus 2 yg dibatasi seperti ESWL rawat inap • Tarif Ina CBGs yang tidak masuk akal (ini pernyataan pihak BPJS sendiri) Solusi : • Revisi tarif Ina CBG. Bagi yg belum mengajukan usulan revisi tarif harap segera mengajukan ke Tim Tarif Kemkes (NCC sdh tidak ada lagi) - akan dibahas kemungkinan diperbolehkannya cost sharing bagi peserta JKN Kelas 1 dan 2 - Profesi diingatkan untuk membuat PNPK dan juga Clinical Pathway karena menjadi dasar utk penyusunan tarif. Untuk agenda kedua mengenai sistem rujukan, forum rapat melalukan brainstorming identifikasi masalah rujukan seperti : 1. Definisi rujukan tingkat 1 dan 2 apakah berdasar dokter umum/spesialis/subspesialis (Permenkes No. 1 2012) atau berdasar tipe RS (Permenkes 56 tahun 2014). Harus ada harmonisasi antar peraturan kesehatan 2. Pasien menjadi berbelit proses pelayanannya sehingga berpotensi delayed treatment 3. Pasien menumpuk di RS tipe B yg jumlah spesialisnya sedikit shg mempengaruhi kualitas layanan 4. RS pendidikan utama bagi calon dokter dan spesialis semakin sedikit pasiennya krn RS tsb tipe A Mengingat banyaknya masalah terkait rujukan, akan diadakan rapat khusus membahas mengenai masalah rujukan bersama Kemkes dan BPJS. Demikian report hasil rapat di IDI. Ke depan, insha Allah Perdossi akan terus mengawal isu terkait dgn BPJ bersama 2 dengan IDI dan perhimpunan lain serta tentunya dengan bantuan Perdossi Cabang, Pokdi dan seluruh anggota. Salam hormat, M. Kurniawan
Muthia Dewi 17 September 2015 20: 21 Jakarta Satu tahun implementasi program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradireja Suhartono telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014. Istilah WTP saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Dengan demikian Laporan Keuangan DJS Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik merupakan wujud implementasi dari prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 37 ayat 1 menyebutkan: “BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya”. Sampai dengan 31 Desember 2014, pendapatan iuran mencapai Rp 40, 72 triliun yang bersumber dari pemerintah, pemberi kerja dan pekerja, serta kelompok peserta bukan penerima upah. Iuran tersebut dikumpulkan dengan mekanisme perbankan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Perbankan tersebut adalah BNI, BRI dan mandiri. Mekanisme yang digunakan meliputi teller bank, ATM, internet banking, LLG / RTGS, mesin EDC (electronic data capture), Mini ATM BRI dan bank mandiri di kantor cabang BPJS Kesehatan. Di tahun 2014, BPJS Kesehatan juga mengalokasikan dana cadangan teknis sebesar Rp 5, 67 triliun. Realisasi biaya manfaat berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi biaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp 42, 65 triliun. BPJS Kesehatan telah melakukan pembayaran kapitasi sebesar Rp 8, 34 triliun kepada 18. 437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara tepat waktu yakni tanggal 15 setiap bulan. BPJS Kesehatan juga telah melakukan pembayaran kapitasi sebesar Rp 34, 31 triliun kepada 1. 681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) / Rumah Sakit dengan waktu pembayaran klaim rata-rata 13 hari (lebih cepat dari ketentuan undang-undang yang menyebutkan maksimal 15 hari). Biaya manfaat ini untuk membayar 61, 7 juta kunjungan pasien Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di FKTP (puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik pratama/swasta), 511. 475 kasus Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di FKTP, 21, 3 juta kunjungan pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan 4, 2 juta kasus di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL). Dengan demikian banyak masyarakat yang telah tertolong atas kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional. Di samping itu juga telah dilakukan kegiatan promotif preventif upaya kesehatan perorangan, antara lain: senam sehat, deteksi dini kanker leher rahim dan screening kesehatan.
Pengelolaan dana di atas dilakukan dengan baik. Dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik (predikat tertinggi) dengan capaian skor aktual 88, 94 dari skor maksimal 100. BPJS Kesehatan juga memperoleh penilaian yang baik (warna hijau) dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP 4). BPJS Kesehatan Siap Menyukseskan Implementasi KIS Dengan kinerja yang baik sepanjang tahun 2014, BPJS Kesehatan siap menyukseskan implementasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu agenda Nawacita. KIS adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kepesertaan KIS terbagi atas dua kelompok: 1) kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri atau berkontribusi bersama pemberi kerjanya; 2) kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Pada akhir tahun 2014 sebanyak 4. 426. 010 KIS telah didistribusikan untuk segmen PBI. Di tahun 2015 ini 81. 973. 990 kartu untuk segmen PBI akan didistribusikan secara bertahap. Presiden RI juga telah menyerahkan KIS secara perdana untuk segmen pekerja. Antara lain untuk buruh kebun di Deli Serdang – Sumatera Utara pada 18 April 2015, untuk buruh perkapalan di PT DOK dan Perkapalan Tanjung Priuk – Jakarta pada 28 April 2015 dan untuk buruh PT Semarang Garment di Semarang pada 30 April 2015.
- Slides: 46