PENDIDIKAN INKLUSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 25092020 ANAK BERKEBUTUHAN

PENDIDIKAN INKLUSI

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. 25/09/2020

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS �. 25/09/2020

Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Pendidikan bagi ABK Segregasi / Eksklusif ->SLB Integrasi Mainstreaming/ terpadu Inklusif

Pengertian � Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaran pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. (Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 Pasal 1) � Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik yang berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

Anak, Kurikulum dan Lingkungan

Perbedaan Eksklusif, Terpadu, dan Inklusif Faktor Eksklusif Terpadu Kurikulum terpisah Mengikuti kurikulum yang berlaku Sistem Pendidikan Terpisah dari Menjadi bagian sekolah umum dari sekolah umum Inklusif Kurikulum dirancang sesuai kebutuhan Ada di sekolah umum

Mengapa harus inklusif? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan termasuk peserta didik berkebutuhan khusus Aspek finansial/biaya Aspek kuantitas PENDIDIKAN INKLUSIF Aspek sosial (HAM)

Landasan Pendidikan Inklusif di Indonesia � Landasan Filosofis - Pancasila � Landasan Konstitusional - Pembukaan UUD 1945 alinea 4 - UUD 1945 pasal 31 ayat 1 � Landasan Yuridis - Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) - Deklarasi Bandung � Landasan Pedagogis - Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 � Landasan Empiris - Penelitian National Academy of Sciences (AS) - Analisis Carlberg dan Kavale (1980), Wang dan Baker (1985/1986), dan Baker (1994)

Kebijakan Pendidikan Inklusif Kebijakan Internasional � Deklarasi Internasional Tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 16: 1. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar merupakan hal yang diwajibkan. 2. Pendidikan harus ditujukan pada pengembangan pribadi manusia secara menyeluruh dan demi memperkuat penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar. Pendidikan harus mengajarkan saling menghargai, toleransi, dan persahabatan antar negara, ras dan agama, serta mendukung segala kegiatan persatuan bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian.

Kebijakan Pendidikan Inklusif (lanjutan) �Konferensi Jomtien Tahun 1990 Tentang Pendidikan Untuk Semua dan penyediaan akses pendidikan dasar bagi semua anak pada tahun 2000. �Konferensi Dunia Salamanca Tahun 1994 Tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus di mana menghasilkan kerangka kerja mengenai penyediaan akses dan standarisasi kualitas pendidikan bagi ABK. �Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal Tahun 2000 Menguatkan kembali Konferensi Jomtien, diantaranya berisi: 1. Perencanaan pendidikan untuk semua di tingkat nasional sebagai bagian dari perencanaan pendidikan nasional. 2. Memastikan semua anak, khususnya perempuan, anak berkebutuhan khusus, maupun dari etnis minoritas agar memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas.

Kebijakan Pendidikan Inklusif (lanjutan) �Konvensi Hak Penyandang Cacat, disepakati 13 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan Resolusi 61/106, ditandatangani oleh negara anggota PBB 30 Maret 2007 Negara-negara pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat atas pendidikan. Dengan tujuan untuk mewujudkan hak ini tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan kesempatan, Negaranegara pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang.

Kebijakan Pendidikan Inklusif (lanjutan) Kebijakan Nasional � Keputusan Mendikbud RI No. 0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. � Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Pengesahan dari pengakuan akan hak-hak anak. � Surat Edaran No. 380/G. 06/MN/2003 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, tgl 20 Januari 2003 tentang Pendidikan Inklusi. � Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003 - Pasal 4 Ayat 1: Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi. - Pasal 11 Ayat 1 : Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi. - Pasal 12 Ayat 1 b: Hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya �

Kebijakan Pendidikan Inklusif (lanjutan) � Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41 tentang setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus � Permendiknas No. 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

TUJUAN PENDIDIKAN INKLUSIF Memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya (Sue Stubbs, Save the Children-UK)

ASPEK PENDIDIKAN INKLUSIF �Terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi �Peka terhadap setiap perbedaan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari �Berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik �Inovasi �Kerjasama �Keterampilan hidup

CIRI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI a. Ada siswa dengan segala perbedaannya termasuk siswa berkebutuhan khusus yang berbeda karakteristik, perilaku, cara dan kemampuan dalam belajarnya b. Ada layanan pendukung 1) Lingkungan fisik sekolah yang mudah dijangkau 2) Lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan ramah

Apa itu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)? �ABK: Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik (Heward) �ABK juga membutuhkan suatu pelayanan khusus dalam pendidikan atau aspek lainnya. �ABK di sekolah disebut peserta didik berkebutuhan khusus.

Istilah Lain Peserta Didik Berkebutuhan Khusus �Anak cacat / anak yang memiliki kecacatan �Anak yang memiliki kelainan �Anak Luar Biasa �Anak yang memiliki ketunaan �Anak berkebutuhan Khusus �Children with special needs

Penggolongan PDBK �A = Tunanetra � B = Tunarungu � C = Tunagrahita � D = Tunadaksa � E = Tunalaras � F = Tunawicara � G = Tunganda � H = HIV/AIDS � I = Gifted � J = Talented � K = Kesulitan belajar � L = Lambat belajar � M = Autis � N = Korban penyalahgunaan narkoba � O = Indigo Departemen Pendidikan Nasional (2006)

PDBK jenis apa yang diterima di sekolah reguler? � SEMUA JENIS PDBK � Berdasarkan Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2010, syarat PDBK yang diterima di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif: - Skor IQ minimal 70 - Jenis kebutuhan khususnya: gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fisik, lambat belajar, dan kesulitan belajar

Stakeholder Pedidikan Inklusif Pihak–pihak yang terlibat dan berperan penting dalam proses pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan inklusif.

Siapa saja Stakeholder Pendidikan Inklusif? GURU SEKOLAH UMUM ORANG TUA PENGAWAS SEKOLAH GURU BIMBINGAN KHUSUS PEMERINTAH KOMITE SEKOLAH ABK Siswa lainnya UNIVERSITAS KEPALA SEKOLAH / KOMPONEN LAIN LSM Masyarakat PROFESIONAL PUSAT SUMBER

Kurikulum Pendidikan Inklusif � Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. � Kurikulum: - Tujuan Materi Proses Evaluasi

Kurikulum Pendidikan Inklusif (lanjutan) � Kurikulum kurikulum sekolah reguler disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. � Penyesuaian: Duplikasi disalin Modifikasi Disesuaikan kemampuan Substitusi diganti Omisi dibuang

Tujuan Duplikasi Modifikasi SK KD √ √ Materi Indk √ Substitusi Omisi √ √ Proses Met ode Media √ √ Evaluasi Soal Cara Alat √ √ √

Manajemen Kelas Inklusif �Proses pengelolaan belajar di kelas dengan memperhatikan perencanaan kegiatan belajar mengajar dan komponen fisik. �Tujuan: - menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan menyenangkan - tercipta rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan- mengembangkan kerjasama

, Kelas Konvensional Catatan : GP : Gangguan perilaku TG : Tunagrahita TR : Tunarungu TN : Tunanetra TD : Tunadaksa Papan Tulis GURU GP TG TR TN TD TD

Penataan Kelas Inklusif Catatan : KB: Kesulitan belajar TG : Tunagrahita TR : Tunarungu TN : Tunanetra TD : Tunadaksa Papan Tulis u r Gu TR TD TN KB TG

Yang mana ABK?

MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI Bagi guru /kepala sekolah /administrasi sekolah � Mempermudah proses belajar mengajar � Mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran � Mengajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif � Tertantang untuk terus belajar melalui perbedaan yang dihadapi di kelas � Melatih dan membiasakan untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel dan akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan segala perbedaannya

MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI Bagi siswa � Menciptakan suasana belajar yang kooperatif � mengembangkan sikap toleran � memudahkan sosial interaksi di antara teman � Memunculkan rasa percaya diri melalui sikap penerimaan dan pelibatan di dalam kelas � Melatih dan membiasakan untuk menghargai dan merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya “labeling” atau memberi cap negatif.

MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI Bagi orangtua � Mengetahui sistem belajar di sekolah � Meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah � memperkuat tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di rumah � mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak � semakin terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru � mempermudah mengajak anak belajar ke sekolah

MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI Bagi masyarakat a. b. c. d. Mengontrol terlaksananya sekolah penyelenggara pendidikan inkusi di lingkungannya Meningkatkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat Ikut menjadi sumber belajar Semakin terbuka dan ramah bermitra dengan sekolah

MANFAAT PENDIDIKAN INKLUSI Bagi pemerintah � Kebijakan pendidikan terlaksana. � Anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapatkan kesempatan pendidikan lebih luas. � Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun � Pendidikan terlaksana berlandaskan pada azas demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi

HELEN KELLER QUOTE � “Education should train the child to use his brain, to make for him self a place in the world and maintain his rights even when it seems that society would shove him into the scrap heap” (Helen Adams Keller, 1934) � “Pendidikan seharusnya melatih anak agar mampu berpikir, menciptakan ruang bagi keberadaan dirinya di dunia, dan mempertahankan hak-haknya, bahkan ketika masyarakat menganggapnya tak berarti”

Kenapa saya ya yang “kebagian” ngajar anak-anak ini (ABK)? Kenapa bukan guru di sekolah lain? Mungkin Allah bilang saya mampu ya? Saya yang dipilih. -Sujati. Guru Kelas I SDN Menteng Atas O 4

Sekolah yang bagus bukan yang isinya anak-anak pinter semua. Sekolah yang bagus justru di Inklusi. Anak yang gak bisa baca, diajarin sampe bisa baca. Kalau di sekolah “bagus” itu, anak yang gak bisa baca langsung disuruh pindah. -Mama Aldisa (Almh)Orang tua murid reguler SDN Menteng Atas 04 Pagi

Daftar Pustaka � Parto. Pendidikan Inklusi. Disampaikan pada pelatihan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, Jakarta: 2009. � Supena, Asep. Modifikasi Kurikulum. Disampaikan pada workshop Pengembangan Pendidikan Inklusif dan Kecacatan. Bogor: 2011. � Permendiknas No. 70 Tahun 2009. � Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, buku 1. Direktorat Pendidikan Luar Biasa: 2004.