Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh Drs

Pendayagunaan Jabatan Fungsional Lingkup BPSDM KP oleh : Drs. Mulyoto, M. M. (Sekretaris BPSDM KP) Disampaikan dalam Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Bandung, 22 Agustus 2013

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Mengapa Jabfung. . . ?

1. VERTIKAL 2. HORIZONTAL 3. DIAGONAL 1. kepastian 2. profesionalisme 3. transparan jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

Prospek dan Manfaat Jabatan Fungsional v Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu; v Profesionalisme PNS; v Kejelasan peran dan kinerja; v Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; v Tingkat/jenjang : ü Terampil (Penyelia, III/d) ü Keahlian (Utama, IV/e) v v Memperpendek rentang kedali. Memperoleh tunjangan BUP Peluang naik pangkat/jabatan

TRANSFORMASI JABATAN Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V SELEKTIF DAN BERTAHAP Jabatan Fungsional Tertentu KARAKTERISTIK TUGAS YANG SAMA DAN SERUMPUN PADA UNIT KERJA TERTENTU

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di Badan Pengembangan SDM KP Sampai dengan 2013 telah ada 14 (empat belas) jenis, yaitu v 6 (enam) jabatan fungsional yang merupakan ”pelaksana utama tupoksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan”, yaitu jabatan fungsional Dosen, Guru, Widyaiswara, Instruktur , Pengawas Sekolah, dan Penyuluh Perikanan serta v 8 (delapan) jabatan fungsional ”pendukung pelaksanaan tupoksi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan”, yaitu jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Perawat Gigi, Dokter dan Dokter Gigi.

REKAPITULASI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN JABATAN LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SDM KP PER 14 AGUSTUS 2013 JABATAN NO JENIS KELAMIN JABATAN STRUKTURAL PELAKSANA JUMLAH 1 LAKI-LAKI 77 528 727 1332 2 PEREMPUAN 28 207 272 507 TOTAL 105 735 999 1839 PROSENTASE KESELURUHAN 6% 40% 54% FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL JUML PRANATA PENYULUH DOKTE PENGAW UNIT KERJA PUSTAKA DOKTE PERAW WIDYAISW INSTRUK DOSE KOMPUTE ARSIPARIS PERIKANA R PERAWAT AS GURU PLP AH WAN R GIGI AT GIGI ARA TUR N UMUM SEKOLAH 1 SEKRETARIAT BADAN PSDMKP 1 1 2 PUSAT PENDIDIKAN KP 1 1 3 AKADEMI PERIKANAN BITUNG 31 1 32 AKADEMI PERIKANAN 4 33 9 42 SIDOARJO 5 AKADEMI PERIKANAN SORONG 1 34 2 37 6 SUPM LADONG ACEH 23 7 SUPM PARIAMAN 29 1 30 8 SUPM KOTA AGUNG 1 4 20 25 9 SUPM PONTIANAK 1 2 29 32 10 SUPM TEGAL 1 36 37 11 SUPM BONE 41 12 SUPM WAIHERU AMBON 25 13 SUPM SORONG 23 3 26 14 PUSAT PELATIHAN KP 7 7 BALAI DIKLAT APARATUR 15 5 5 SUKAMANDI 16 BPPP BELAWAN 1 10 9 20 17 BPPP TEGAL 15 14 29 18 BPPP BANYUWANGI 1 15 18 34 19 BPPP AERTEMBAGA 13 7 20 20 BPPP AMBON 5 9 14 21 PUSAT PENYULUHAN KP 126 126 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN 22 1 2 1 1 86 2 93 JAKARTA 23 STP BOGOR 1 23 24 N O TOTAL JABFUNG AKTIF + BEBAS KARENA TUBEL 4 2 2 128 1 2 1 1 70 61 1 207 226 18 724

REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SDM KP PER 14 AGUSTUS 2013 NO JENIS KELAMIN PENDIDIKAN JUMLAH S 3 S 2 S 1 D 4 SM D 3 D 2 D 1 SLTA SLTP SD 1 LAKI-LAKI 19 168 131 151 2 37 0 0 20 0 0 528 2 PEREMPUAN 2 49 79 53 1 10 0 0 13 0 0 207 21 217 210 204 3 47 0 0 33 0 0 735 JUMLAH

Jabatan Fungsional lain yang dimungkinkan di BPSDM KP 1. 2. 3. 4. 5. Pengembang Teknologi Pembelajaran; Pranata Hubungan Masyarakat; Analis Kebijakan; Assesor SDM Aparatur; Pengelola Pengadaan barang/Jasa

Pengembangan JABFUNG baru yang potensial di BPSDM KP Guna mendukung tupoksi Organisasi dan kebutuhan pemberdayaan SDM Kelautan dan Perikanan Perlu dirintis Jabatan Fungsional Baru 1. Penyuluh Konservasi; 2. Pamong Belajar Kelautan dan Perikanan; 3. dll. . .

Strategi Peningkatan Pejabat Fungsional 1. Pemberian kesempatan ijin belajar dan/atau tugas belajar yang lebih luas (khususnya terkait jabfung yang memiliki persyaratan pendidikan tertentu, misal dosen, guru); 2. Penguatan Jabatan Fungsional; 3. Sertifikasi Jabatan Fungsional; 4. Pembagian Tugas yang jelas; 5. Fasilitasi kegiatan tertentu bagi para pejabat fungsional;

PELEMBAGAAN JABATAN FUNGSIONAL HARUS MEMPERHATIKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PELAKSANAAN TUGAS INTI ORGANISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN OUTPUT/KINERJA PENDIDIKAN PENGANGKATAN PENGALAMAN PRESTASI KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI FORMASI JABATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KOMPETENSI

Identifikasi jabatan fungsional Identifikasi output jabatan fungsional PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional Pola Karier Jabatan Fungsional 15

kesimpulan Jabatan Fungsional harus ditempatkan sebagai aspek utama pendukung tupoksi Organisasi dalam mendukung visi dan misi Kementerian, sehingga pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional harus mendapatkan porsi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan bersifat dinamis dan dikembangkan sesuai kebutuhan, agar tujuan organisasi dapat terwujud sesuai target visi dan misi

Terima Kasih