Pendataan dan Penerbitan STDB sebagai Upaya Perbaikan Tata

Pendataan dan Penerbitan STD-B sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola Sawit Rakyat di Indonesia Heru Tri Widarto, S. Si. , M. Sc. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal perkebunan Jakarta, 30 September 2020 1

Data Sebaran Pengusahaan Kelapa Sawit Tahun 2018 Sumber: Ditjenbun

Payung Regulasi Penerbitan STD-B Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Permentan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terintehrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penerbitan STDB dan Keputusan Dirjen Perkebunan No. 283 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018

Inpres No. 8 Tahun 2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penundaan & Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit: 1. Menko Perekonomian; 2. Menteri LHK; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri ATR/BPN; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Kepala BKPM; 7. Para Gubernur; 8. Para Bupati/ Walikota. 1. Penyusunan dan verifikasi data dan peta IUP dan pendaftaran STDB beserta evaluasinya; 2. Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20% ; 3. NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan; 4. Pembinaan kelembagaan petani sawit; 5. Intensifikasi pemanfaatan lahan untuk produktivitas sawit; 6. Menerapkan ISPO.

Inpres No. 6 Tahun 2019 1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik a. Penyusunan pedoman pendataan pekebun (2019) b. Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit (2019 -2024) c. Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang kebunnya diperbaharui secara berkala (2019 -2024)

Perlunya STD-B Pendataan Statistik dan Identifikasi Masalah pekebun Bahan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perkebunan Kelapa sawit Keperluan Persyaratan Sertifikasi ISPO Keperluan Persyaratan Program Peremajaan Sawit Pekebun

Pengaturan STD-B • Penerbitan STDB merupakan kewenangan Bupati/walikota • STDB bukan merupakan Izin • Diperuntukan bagi petani yang memiliki lahan kurang dari 25 ha • Petani tidak dipungut biaya STDB BERAKHIR DALAM HAL : § perubahan kepemilikan; § perubahan jenis tanaman; § perubahan luas; § tanahnya musnah; dan/atau § tidak diusahakan sesuai peruntukannya

Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018

Format Pendataan

Format STDB

Kendala dan Permasalahan dalam Implementasi • Pemahaman regulasi tentang Penerbitan STD-B yang beragam ditingkat daerah • Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, terutama untuk pemataan • Keterbatasan pendanaan untuk pendataan dan sarana pemetaan • Pendelegasian penerbitan STD-B di kabupaten yang berbeda

Upaya Tindak Lanjut • Penyadartahuan urgensi STD-B baik bagi pekebun maupun bagi pemerintah sebagai Pembina teknis • Sharing APBN dalam pendataan dan penerbitan STD-B • Kolaborasi pemerintah dan NGO dalam pendataan dan penerbitan STD-B • Mendorong insentif dalam penerbitan STD-B • Pengembangan system dan database pekebun (e-STDB)

Terima Kasih