PENDAFTARAN PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL PENDAFTARAN PENDAFTARAN

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PENDAFTARAN

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK Dokumen Pendaftaran Partai Politik KTA & e-KTP KPU/KIP KABUPATEN/KOTA KPU Pengembalian Dokumen Pendaftaran Pengembalian KTA & e-KTP Tanda Terima Kelengkapan & KPU memeriksa kebenaran KTA & e kelengkapan dan -KTP kebenaran KTA & e-KTP KPU memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran Tanda Terima Kelengkapan berkas pendaftaran

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 1. KPU mengumumkan pendaftaran melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari. 2. Pengumuman pendaftaran memuat informasi: a. waktu penyerahan dokumen persyaratan; b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan; dan d. dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik.

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 3. Waktu pendaftaran a. Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) Hari. b. pendaftaran Partai Politik calon Peserta dengan jadwal sebagai berikut: 1) hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08. 00 sampai dengan pukul 16. 00 Waktu Indonesia Barat; dan 2) hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08. 00 sampai dengan pukul 24. 00 Waktu Indonesia Barat.

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai berikut: a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08. 00 sampai dengan pukul 16. 00 waktu setempat; dan b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08. 00 sampai dengan pukul 24. 00 waktu setempat

TUGAS KPU PADA SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 1. menerima persyaratan yang diserahkan oleh Partai Politik; 2. menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik untuk setiap kabupaten/kota; 3. meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan dokumen dalam bentuk hardcopy yang telah diserahkan; 4. mencatat penerimaan dokumen pendaftaran menggunakan formulir MODEL TT. KPU-PARPOL yang berisi: a. nama Partai Politik; b. hari, tanggal, dan waktu penerimaan; c. tempat penerimaan dokumen;

TUGAS KPU PADA SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK d. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; e. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; f. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; dan g. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang melakukan pendaftaran; 5. memberikan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT. KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan 6. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

TUGAS KPU/KIP KABUPATEN/KOTA PADA SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 1. menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; 2. menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2 -PARPOL; 3. meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan

TUGAS KPU/KIP KABUPATEN/KOTA PADA SAAT PENDAFTARAN PARTAI POLITIK 4. memberikan tanda terima penyerahan dokumen menggunakan formulir MODEL TT. KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. 5. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran

MEKANISME PENDAFTARAN PARTAI POLITIK � Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik. � Dalam melakukan pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu dan formulir pendaftaran kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 1. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; 2. surat keterangan yang menyatakan Partai Politik tingkat pusat telah terdaftar sebagai badan hukum, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebanyak 1 (satu) rangkap.

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 3. surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir MODEL F 1 -PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri: a. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F 1 -PARPOL; b. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 1 -PARPOL; c. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 4. salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tentang: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; 5. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL F 3 -PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL F 3 -PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 6. surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1. 000 (seribu) orang atau 1/1. 000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL F 2 -PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah; 7. rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F 2 -PARPOL yang dibuat dalam bentuk: a. softcopy melalui Sipol; dan b. hardcopy;

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 8. surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai bukti pemenuhan persyaratan, dengan dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan formulir MODEL F 4 -PARPOL; 9. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah, sebagai bukti pemenuhan persyaratan;

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU 10. salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan; 11. salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu) rangkap; dan 12. nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk: a. softcopy melalui Sipol; dan

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU Note: Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Politik partai politik meminta surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 1. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2 -PARPOL yang dibuat dalam bentuk: a. softcopy melalui Sipol; dan b. hardcopy; dan 2. salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1. 000 (seribu) orang atau 1/1. 000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN YANG WAJIB DISERAHKAN KEPADA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Note: 1. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan selama waktu pendaftaran; 2. Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT. KPUPARPOL. 3. Partai Politik yang tidak kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

PENELITIAN ADMINISTRASI

PENELITIAN ADMINISTRASI Melakukan penelitian thd kelengkapan dan keabsahan dokumen Menyusun hasil penelitian adm KPU Melakukan penelitian thd dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik Menyusun hasil penelitian adm KPU KAB. KOTA

PENELITIAN ADMINISTRASI 1. KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran. 2. Penelitian Administrasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU 1. KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F 2 -PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2 -PARPOL. 2. Keanggotaan ganda terjadi apabila: a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU 3. Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat terjadi apabila: a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah. 4. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat: a. keanggotaan ganda, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual; b. keanggotaan ganda keanggotaan hanya dihitung 1 (satu); dan c. keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat, KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU Note: q. Apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. q. Laporan tertulis dari masyarakat dilampiri dengan: ü identitas kependudukan pelapor yang jelas; ü bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya; dan ü uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU Note: q. Laporan tertulis disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU. q. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis kepada instansi yang berwenang q. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara. q. KPU akan mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU 5. KPU menuangkan hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA. ADM. KPU-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA. ADM. KPUPARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA. ADM. KPUPARPOL. 6. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. 7. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik. 2. Penelitian dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas akhir waktu pendaftaran 3. Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2 -PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. 4. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 5. Apabila pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA. ADM. KPU. KAB/KOTA-PARPOL. 6. Apabila anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL. BA. ADM. KPU. KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.

PENELITIAN ADMINISTRASI TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 7. KPU/KIP kabupaten/kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Penelitian Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA. ADM. KPU. KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA. ADM. KPU. KAB/KOTA -PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA. ADM. KPU. KAB/KOTA-PARPOL. 8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. 9. Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN

PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN 1. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. 2. Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan kepada KPU; dan b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN 3. Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan ketentuan: a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F 2. HP-PARPOL dalam bentuk: 1)softcopy melalui Sipol; dan 2)hardcopy; b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2. HP-PARPOL dalam bentuk: 1)softcopy melalui Sipol; dan 2)hardcopy; c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah

PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN 4. Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil Penelitian Adminsitrasi. 5. Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi. 6. Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan, KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT. HP. KPU-PARPOL. 7. Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL TT. HP. KPU. KAB/KOTA-PARPOL.

PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN q KPU melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik dengan menempuh prosedur q KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menempuh prosedur. q Penelitian Administrasi terhadap perbaikan persyaratan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi

PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN

PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL. 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.

PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik dengan menggunakan formulir MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL BA. ADM. HP. KPU. KAB/KOTA–PARPOL. 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip. 3. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari sebelum Penelitian Administrasi perbaikan berakhir

PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL PERBAIKAN 1. KPU menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL BA. ADM. HP. KPU-PARPOL beserta lampirannya sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA. ADM. HP. KPU-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA. ADM. HP. KPU-PARPOL, berdasarkan: a. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan; dan b. hasil Penelitian Administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik.

PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL PERBAIKAN 2. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. 3. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir. 4. KPU mengumumkan hasil Penelitian Administrasi di media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU

VERIFIKASI FAKTUAL

VERIFIKASI FAKTUAL verifikasi faktual kepengurusan thd KPU Rekapitulasi hasil verifikasi faktual 1. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat; 2. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan 3. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu Susunan pengurus

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI q KPU menyampaikan dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi Faktual, kepada: § KPU Provinsi/KIP Aceh; dan § KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh. q Penyampaian dokumen hasil Penelitian Administrasi dilakukan paling lama 4 (empat) Hari setelah Penelitian Administrasi perbaikan berakhir. q KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU 1. KPU melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan c. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU 2. KPU melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1 MODEL F 1 -PARPOL, dengan nama Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN MODEL F 3 -PARPOL, dengan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU c. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat untuk: 1)mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan 2)memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. 3. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian hasil Penelitian Administrasi.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU 4. KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA. FK. KPU-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA. FK. KPU-PARPOL. 5. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu. 6. Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU PROVINSI/KIP ACEH 1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual setelah menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik. 2. Verifikasi Faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi; dan c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU PROVINSI/KIP ACEH 3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 1 -PARPOL, dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; dan b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi untuk: 1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan 2. memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi mengenai penggunaan kantor tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU PROVINSI/KIP ACEH 4. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU. 5. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA. FK. KPU. PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN MODEL BA. FK. KPU. PROV-PARPOL. 6. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU; dan c. Bawaslu Provinsi. 7. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual setelah: a. menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi Partai Politik; dan b. melakukan Penelitian Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik 2. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi: a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain; b. pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; c. domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan ketentuan: a. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 4 MODEL F 1 -PARPOL dengan nama pengurus Partai Politik yang bersangkutan; b. Verifikasi Faktual persyaratan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk: 1) mencocokkan domisili Kantor Tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain; dan

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 2) memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan c. Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F 2 -PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.

VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual dalam berita acara menggunakan formulir MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam Lampiran 1 MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL BA. FK. KPU. KAB/KOTA-PARPOL. 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada: a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota. 3. Penyampaian salinan berita acara paling lama 3 (tiga) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir

VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota atau sebutan lain menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN Perbaikan persyaratan Kantor Tetap dilakukan dengan ketentuan: a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU; b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP

VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik a. verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik yang dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan: 1. menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU; dan 2. menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan, oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota b. verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1. 000 (seribu) atau 1/1. 000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan

VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN q Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) Hari setelah pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual. q Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten/kota melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penyampaian hasil Verifikasi Faktual q Perbaikan persyaratan keanggotaan meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL F 2. HPPARPOL dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah daerah kabupaten/kota sebaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F 2. HP-PARPOL

VERIFIKASI FAKTUAL HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK

KPU KAB/KOTA § Melakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur § menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota § menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan § melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan disampaikan kepada pihak KPU PROV § Melakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur § menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan § menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan § melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota § menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepada para pihak KPU § Melakukan verifikasi faktual sesuai dengan prosedur § menyusun berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan § menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepada para pihak § melakukan rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual dalam rapat pleno terbuka setelah menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh § menyampaikan salinan berita acara Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepada para pihak

Terima Kasih