PENCEGAHAN RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANGJASA Y SOGAR

PENCEGAHAN RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Y. SOGAR SIMAMORA FH UNAIR-SURABAYA YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 1

I. PENDAHULUAN � PENGADAAN BARANG/JASA MERUPAKAN SALAH SATU KEGIATAN PEMERINTAHAN DLM RANGKA PEMBELANJAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH YG BERSIFAT RUTIN DAN SELALU MENINGKAT DARI TAHUN KE TAHUN. � MENEMPATKAN PEMERINTAH SBG PEMBELI TERBESAR (THE LARGEST BUYER). � RAWAN RISIKO HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN. � BELUM ADA UNDANG-UNDANG YG KHUSUS MENGATUR. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 2

II. JENIS RISIKO HUKUM � RISIKO HUKUM MELIPUTI: GUGATAN PD PTUN, PERDATA DAN/ATAU TUNTUTAN PIDANA. � GUGATAN PD WILAYAH TUN/PERDATA MENGARAH PD TANGGUNG JAWAB JABATAN. � GUGATAN TUN TERKAIT KEABSAHAN ATAS SUATU KTUN, MIS: PEMBATALAN LELANG SECARA TIDAK SAH. � GUGATAN PERDATA DPT BERUPA TUNTUTAN GANTI RUGI DAN/ATAU PEMBATALAN ATAS SUATU PEMUTUSAN YG TDK SAH. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 3

II. LANJUT � TUNTUTAN PIDANA, KHUSUSNYA PIDANA KORUPSI DPT TERJADI KARENA ADANYA: ü PERBUATAN MELAWAN HUKUM/PENYALAHGUNAAN WEWENANG YG MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN NEGARA/DAERAH ü SUAP � PERTANGGUNG-JAWABAN BERSIFAT PRIBADI, DAN DAPAT BERSAMA-SAMA. � SANKSI PIDANANYA SANGAT BERAT. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 4

III. SIAPA YG MENGHADAPI RISIKO HUKUM? � RISIKO HUKUM DPT TERJADI PD PELAKU PENGADAAN BAIK PA/KPA, PPK, POKJA ULP, PPHP, DLL. � KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA MEMBUTUHKAN KOMPETENSI KHUSUS. OLEH SEBAB ITU PENEMPATAN SESEORANG KE DALAM PELAKU PENGADAAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSINYA. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 5

IV. MENGAPA TIMBUL RISIKO HUKUM? KARENA TIDAK TAHU ATURAN HUKUMNYA ü RUANG LINGKUP ATURAN HUKUM PENGADAAN SANGAT LUAS. BUKAN HANYA PERPRES 16/2018 SERTA PERATURAN PELAKSANA. BANYAK ATURAN PERUNDANGAN YG BERHUBUNGAN DG PENGADAAN BARANG/JASA. ü HUKUM MEMANDANG SETIAP ORANG TAHU HUKUM ! q YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 6

IV. LANJUT TIDAK MAMPU MENAHAN GODAAN BERKOLUSI ü INISIATIF KOLUSI DPT TERJADI DARI MASING PIHAK, MIS: MARK UP, UNDER SPECK, DLL. q TIDAK DAPAT MENOLAK PERINTAH ATASAN ü PNS SANGAT SULIT MENOLAK PERINTAH ATASAN SEKALIPUN PERINTAH ITU MUNGKIN MELANGGAR HUKUM. q TEKANAN DARI PIHAK LAIN q YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 7

V. BAGAIMANA PENCEGAHANNYA? � SETIAP PELAKU PENGADAAN HRS MEMAHAMI TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG MASING -MASING. MENGENAI HAL INI TELAH DIATUR DLM PERPRES 16/2018. � BERTINDAK NORMATIF ADALAH AMAN DARI SEGI HUKUM. � IKUTI PERKEMBANGAN ATURAN HUKUM YANG BARU KRN ATURAN HUKUM BARU MENGALAHKAN HUKUM YG LAMA. � TETAPI PD PERATURAN PER-UU-AN SERING DIJUMPAI NORMA YG TIDAK JELAS (KABUR), TERMASUK BIDANG PENGADAAN. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 8

V. LANJUT � HENDAKNYA TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN KETIDAK-TAHUAN, ATAU KERAGU-RAGUAN. KONSULTASIKAN ATAU DISKUSIKAN SUATU PERSOALAN YG KRUSIAL SEBELUM KEPUTUSAN DIBUAT. � JANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN MENGKAMBING-HITAMKAN WAKTU YG MENDESAK. � PROSEDUR, WEWENANG DAN SUBSTANSI ADLH 3 (TIGA) FAKTOR YG MENENTUKAN KEABSAHAN KEPUTUSAN. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 9

V. LANJUT � PENDAMPINGAN HUKUM PERLU BAGI PELAKU PENGADAAN, KHUSUSNYA POKJA DAN PPK, UNTUK MEMASTIKAN KEABSAHAN KEPUTUSAN YG AKAN DIAMBIL. � PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) SEBAIKNYA TIDAK MENUNGGU KONTRAK DI ATAS 100 MILYAR. YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 10

TERIMA KASIH � SELAMAT BERDISKUSI YSS, FHUA, DESEMBER, 2018 11