PENATAAN PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL

PENATAAN PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA Oleh : Supardiyana Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Malang, 17 Pebruari 2016

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL UU APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN 1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 8 Area Perubahan

Bagaimana Transformasi Birokrasi Indonesia? 2025 2018 Dynamics Bureaucracy 2013 Vision and Performance based bureaucracy Rule based bureaucracy

TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA 2025 2018 Open System Open Career System 2013 Closed Career System

TRANSFORMASI PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR NEGARA 2025 2018 Pengembangan Potensi Human Capital Management SDM 2013 Administrasi Kepegawaian

2025

TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN NASIONAL Lingkungan strategik Internal Lingkungan trategis ekternal Ø Globalisasi (borderless) Ø Interdependensi Ø Hiper competition Ø AFTA, MEA TUJUAN NKRI Ø Demografi Ø Iptek Ø Sosial, ekonomi, Ø Politik Misi Pemerintah Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju. Adil dan makmur 3 4 1 NAWA CITA Program Wajib - Pendidikan - Kesehatan - Pengentasan Kemiskinan Program Prioritas - Pembangunan Infrastruktur - Pembangunan Poros Maritim Pembangunan Ketahanan Energi- Pembangunan Ketahanan Pangan Program Pendukung - Reformasi Birokrasi RPJM BAGAIMANA KEKUATAN SDM ASN SELAKU IMPLEMENTATOR ? APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN VISI DAN PROGRAM ?

TANTANGAN MANAJEMEN SDM ASN DI DAERAH URUSAN PEMDA Ø Urusan absolut Ø Urusan wajib - Urusan Pmth Wajib - Urusan Pmth Pilihan POTENSI DAERAH Ø Pertanian Ø Industri Ø Pariwisata Ø Kelautan Ø Tambang ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Ø Jasa Ø Manufaktur Ø Industri Ø Pariwisata Ø UKM RENSTRA Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah RPJMD BAGAIMANA SDM ASN UNTUK MEWUJUDKAN RENSTRA DAERAH - SDM ASN yang sesuai beban kerja urusan yng ditangani - SDM yang potensi dan arah pengembangan daerah

LANGKAH LANGKAN PENATAAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA 1. PENATAAN ORGANISASI AUDIT ORGANISASI a. Analisis fungsi organisasi b. Analisis output outcome organisasi c. Cost and Benefit d. Analisis Beban Kerja Organisasi (beban kerja urusan) REORGANISASI penghapusan, penggabungan dan penciutan organisasi : - Right Sizing - sesuai beban kerja - Right Function - alighmen dg renstra - Proporsional (lini dg staf-core dg fasilitatif) - Hanging organization Nawa Cita & RPJM, Renstra Potensi & Arah pembangunan

2. PENATAAN SDM ASN AUDIT SDM ASN 1. Pemetaan Kebutuhan SDM (jabatan + jumlah) berdasar beban kerja jabatan 2. Pemetaan Persediaan Pegawai (assesmen kompetensi (kuadran 1, 2 3, 4) PENATAAN SDM ASN 1. Penataan ulang penempatan (replacement) SDM yang kompeten dan berkinerja 2. Diklat bagi SDM yang masih potensial dikembangkan (kuadran 3) 3. Redistribusi antar Instansi 4. Penanganan SDM kuadran 4 (pensiun dini) PENGEMBANGAN SDM ASN 1 Pengaturan Sertifikasi kompetensi 2. Pengaturan Pendidikan Kedinasan 3. Pengembangan Kader (fast track) Nawa Cita & RPJM, Renstra Urusan, Potensi Arah pembangunan

Penataan Jumlah dan Distribusi dan Kualitas SDM Aparatur Tujuan 1. Mewujudkan Jumlah dan distribusi PNS sesuai dan beban kerja urusan dan arah pembangunan 2. Setiap PNS menduduki jabatan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas 3. Kesesuaian penempatan PNS antara kompetensi pegawai dengan tuntutan jabatan; 4. Setiap PNS jelas kontribusinya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan organisasi (Renstra) 5. Effisiensi penggunaan anggaran negara/daerah dalam penggajian pegawai. 6. Peningkatan kinerja organisasi 17

Langkah–langkah Penataan PNS q Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja riil organisasi, untuk menentukan kebutuhan jumlah pegawai perjabatan, dan kompetensi jabatan (e formasi) q Melakukan analisis ketersediaan SDM sesuai urusan dan beban kerja (potensi dan arah pengembangan daerah) q Melakukan pemetaan kompetensi pegawai (dg assessment atau pemetaan berdasar Pendidikan+Diklat+ Pengalaman Jabatan q Melakukan pemetaan pegawai menurut jabatan dan usia q Melakukan penataan organisasi sesuai beban kerja tiap urusan berdasar potensi dan kondisi daerah q Penempatan pegawai yang tepat antara job spesification dengan man qualification (prinsip the right man on the right job) q Realokasi pegawai ke unit organisasi yang mengalami kekurangan pegawai dengan memperhatikan prinsip the right man on the right job. q Alih profesi/jabatan melalui diklat; q Pemindahan pegawai ke daerah atau instansi lain q Pensiun Dini ( Pasal 87 dan 91) UU 5 Tahun 2014 q Menyusun perencanaan SDM ASN 18

Menyusun Perencanaan SDM ASN q Menghitung kebutuhan jumlah pegawai per jabatan sesuai dengan beban kerja urusan dan potensi daerah q Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 tahun q Memetakan ketersediaan SDM ASN berdasar kompetensi q Memyusun pegawai proyeksi ketersediaan SDM ASN berdasar usia q Menyusun rencana pemenuhan pegawai (PNS/PPPK) untuk jangka waktu 5 tahun sesuai potensi dan arah pembangunan daerah q Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai - Pendidikan (tugas belajar) - Diklat - Magang - On The Job Training - Seminar/loka karya 19

PERENCANAAN SDM ASN 1. Perencanaan tingkat Unit Kerja/Satuan Organisasi (berisi peta jabatan dan kebutuhan sdm setiap jabatan, setiap unit kerja, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang akan datang, persediaan pegawai setiap jabatan dan proyeksinya) 2. Perencanaan Tingkat Instansi (berisi jabatan yang ada diseluruh instansi, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan pegawai per jabatan dan proyeksi persediaan pegawai) 3. Perencanaan Tingkat Regional (berisi jabatan yang ada secara regional/provinsi, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan pegawai per jabatan dan proyeksi persediaan pegawai. ) 3. Perencanaan Tingkat Nasional (berisi jabatan yang ada secara nasional, kebutuhan saat ini dan 5 tahun yang ada, persediaan pegawai per jabatan dan proyeksi persediaan pegawai. ) 20