PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  • Slides: 56
Download presentation
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Muhammad Arif Tasrif Tim Nasional Percepatan

PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Muhammad Arif Tasrif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI RAKOR TKPK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 05 APRIL 2018

TANTANGAN POKOK (1) RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan hingga 7 -8% tahun 2019 (2016: 10,

TANTANGAN POKOK (1) RPJMN menargetkan penurunan kemiskinan hingga 7 -8% tahun 2019 (2016: 10, 70%). Tetapi penurunan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih cenderung melambat (kemiskinan yang tersisa cenderung berciri kronis dan secara geografis tersebar). Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka cukup terjaga. Tetapi ketimpangan antar kelompok pendapatan masih sangat lebar: gini ratio sulit diturunkan dan mencapai level tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Transfer dana dari pusat ke daerah terus meningkat, dari Rp. 220 triliun (2006) hingga Rp. 770 triliun (2016). Tetapi APBD yang diendapkan di perbankan masih sangat besar (2016: Rp. 238 triliun) TKPK sudah terbentuk di seluruh provinsi dan 92 persen kabupaten/kota. Tetapi kinerja koordinasi dan pengendalian program di daerah belum optimal. 2

TANTANGAN POKOK (2) Peningkatan pemanfataan data dalam perencanaan kebijakan (evidencebased policy making) • Peningkatan

TANTANGAN POKOK (2) Peningkatan pemanfataan data dalam perencanaan kebijakan (evidencebased policy making) • Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangan kemiskinan • Peningkatan kapasitas analitik tim teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran 3

Profil Kemiskinan, Kerentanan dan Ketimpangan 4

Profil Kemiskinan, Kerentanan dan Ketimpangan 4

ta a m Bi am ar at pu om D a m Bi a

ta a m Bi am ar at pu om D a m Bi a ah ng ra t Ba ba w m M Ko a a t Ba ra ur Ti m ra ta U Te Su k m bo Ko t Lo ba w m Su k bo Lo m k bo bo k m m Lo Lo 9. 27 9. 55 13. 43 15. 1 15. 31 15. 96 16. 46 18. 28 32. 06 PAPUA PABAR NTT MALUKU GORONTALO ACEH BENGKULU NTB SULTENG LAMPUNG SUMSEL YOGYAKARTA JATENG SULRA JATIM SULBAR SUMUT SULSEL JABAR JAMBI SULUT KALBAR RIAU KALTARA SUMBAR MALUT KALTIM KEPRI BANTEN KALTENG BABEL KALSEL BALI JAKARTA Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017 NTB - 16. 07 NASIONAL - 10. 12 3. 77 4. 25 4. 73 5. 2 5. 37 5. 45 6. 06 6. 19 6. 35 6. 87 7. 22 7. 78 7. 88 8. 19 8. 71 9. 38 10. 22 11. 3 11. 77 12. 81 13. 02 13. 19 13. 69 14. 14 16. 07 16. 45 16. 89 17. 65 18. 45 21. 85 25. 1 27. 62 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi - 2017 KEMISKINAN (1) Persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tertinggi ke-8 antar provinsi (2017) Persentase Penduduk Miskin tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah di Kab. Lombok Utara, lebih dari tiga kali lipat angka tersebut di Kota Bima (2017) 5

KEMISKINAN (2) Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%) vs Rata-rata Pertumbuhan Eknomi (%) Menurut Provinsi,

KEMISKINAN (2) Rata-rata Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%) vs Rata-rata Pertumbuhan Eknomi (%) Menurut Provinsi, Tahun 2010 -2016 6

KEMISKINAN (3) Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara

KEMISKINAN (3) Komposisi Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017 28. 16 Persentase Penduduk Miskin - Kota (%) Persentase Penduduk Miskin - Desa (%) Sumber: BPS, diolah 23. 42 21. 65 20. 28 21. 58 19. 17 18. 40 17. 55 19. 67 16. 99 16. 78 18. 02 15. 41 2010 2011 2012 17. 25 16. 32 2013 17. 05 15. 52 2014 17. 10 16. 23 15. 18 16. 48 14. 82 16. 07 2015 2016 2017 14. 06 Komposisi Penduduk Miskin (Kota-Desa) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 - 2017 Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa) Sumber: BPS, diolah 456, 700 450, 960 552, 600 2010 Secara rata-rata dalam delapan tahun terakhir penurunan persentase penduduk miskin relatif signifikan (0. 72% per tahun) 412, 900 439, 450 431, 310 425, 010 407, 750 379, 570 445, 230 415, 400 391, 400 385, 310 377, 280 378, 830 368, 550 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7

KEMISKINAN (4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) Provinsi

KEMISKINAN (4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2010 - 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) - Kota (Indeks) 5. 65 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) - Desa (Indeks) 4. 58 4. 40 Sumber: BPS, diolah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) (Indeks) 3. 60 2. 68 Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) (Indeks) 2. 41 3. 77 3. 33 3. 90 3. 25 3. 20 3. 00 2. 92 3. 13 2010 2. 72 2. 80 2011 2. 34 2012 2. 76 2. 09 2. 22 2013 2014 2015 3. 03 3. 00 2. 31 2. 32 2016 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) - Kota (Indeks) 1. 63 Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) - Desa (Indeks) 1. 25 1. 23 0. 97 1. 01 0. 89 0. 83 0. 91 0. 66 0. 72 0. 77 0. 85 0. 61 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 0. 54 2011 0. 78 0. 76 0. 55 0. 52 2016 2017 0. 72 0. 71 0. 56 0. 73 2012 0. 43 0. 45 2013 2014 2015 8

KEMISKINAN (5) Garis Kemiskinan (2010 -2017) Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Nasional : 8, 22

KEMISKINAN (5) Garis Kemiskinan (2010 -2017) Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Nasional : 8, 22 % Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Bima Kab. Lombok Sumbawa Dompu Sumbawa Lombok Timur Barat Utara Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Tertinggi Kab Lombok Barat : 6. 43 % 299, 346 428, 754 398, 702 444, 465 288, 703 266, 483 300, 643 396, 668 369, 645 390, 979 Garis Kemiskinan (Rp) Menurut Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2017 Su`mber : BPS (Susenas) Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Provinsi NTB : 6. 45 % Rata-rata Kenaikan Garis Kemiskinan Terrendah Kota Bima : 3. 98 % Kota Bima Mataram 9

KEMISKINAN (6) 10

KEMISKINAN (6) 10

KERENTANAN (1) Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015

KERENTANAN (1) Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015 Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017 11

KERENTANAN (2) CIRI KEMISKINAN MIKRO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Total Jumlah Penduduk Miskin dan

KERENTANAN (2) CIRI KEMISKINAN MIKRO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Total Jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (Makro) dan Jumlah Penduduk menurut Desil 1 -4 (Mikro), Provinsi Nusa Tenggara Barat Desil 4 319, 995 Desil 3 428, 056 Desil 2 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 573, 171 : : 1. 116. 324 jiwa / 282. 124 ruta 573. 171 jiwa / 182. 529 ruta 428. 056 jiwa / 149. 281 ruta 319. 995 jiwa / 110. 800 ruta Rata-rata jumlah anggota rumah tangga: 1, 116, 3 24 802, 290 Penduduk Miskin dan Rentan (Desil 1 -4) Jumlah Penduduk Miskin (2015) Desil 1 (Desil 1 -4), Provinsi Nusa Tenggara Barat : 2. 437. 546 jiwa / 724. 734 ruta. Sumber: TNP 2 K dan Badan Pusat Statistik, 2015 Desil 1 Desil 2 Desil 3 Desil 4 : 3. 96 jiwa/ruta : 3. 14 jiwa /ruta : 2. 87 jiwa /ruta : 2. 88 jiwa /ruta Jumlah Penduduk Rentan NTB : 1. 635. 256 Jiwa 12

Penduduk Desil 1 -4 Menurut Jenis Mata Pencaharian Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015

Penduduk Desil 1 -4 Menurut Jenis Mata Pencaharian Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015 Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyarakatan, Pemerintahan & Perorangan; 5890; 1% Pemulung; 56232; 7% Lainnya; 23501; 3% Keuangan dan asuransi; 1332; 0% Informasi & komunikasi; 537; 0% Transportasi dan pergudangan; 29657; 1% Pertanian tanaman padi & palawija; 276584; 33% Hotel dan rumah makan; 7643; 1% Perdagangan; 81269; 10% Bangunan/ konstruksi; 67083; 8% Listrik dan gas; 1136; 0% Pertambangan/ penggalian; 13332; 2% Hortikultura; 30340; 4% Kehutanan/ pertanian lainnya; 7003; 1% Perkebunan; 109831; 13% Peternakan; 55441; 7% Perikanan budidaya; 2704; 0% Perikanan tangkap; 22675; 3% Industri pengolahan; 51870; 6% 13

SUMBAWA 25, 010 26, 603 40, 204 LOMBOK BARAT LOMBOK UTARA DOMPU 1, 762

SUMBAWA 25, 010 26, 603 40, 204 LOMBOK BARAT LOMBOK UTARA DOMPU 1, 762 BIMA 3, 251 LOMBOK TENGAH 8, 489 LOMBOK TIMUR 45, 613 56, 718 89, 207 133, 783 Penduduk Desil 1 -4 dengan Mata Pencaharian Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat - 2015 SUMBAWA BARAT KOTA BIMA KOTA MATARAM 14

Persentase Penduduk dengan Matapencaharian Pertanian terhadap total desil 1 -4 (%) BATULANTEH Persentase Desil

Persentase Penduduk dengan Matapencaharian Pertanian terhadap total desil 1 -4 (%) BATULANTEH Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1 -4 (%) Terhadap Persentase Penduduk Mata Pencaharian Pertanian Desil 1 terhadap Total Desil 1 -4 (%) Menurut Kecamatan, Prov. NTB - 2015 MOYOHILIR 20. 00 UNTER IWES MOYO UTARA LABUHAN BADAS 10. 00 SUMBAWA 0. 00 12. 00 SEMBALUN ORONG TELU 40. 00 30. 00 Sumber : BDT LUNYUK 50. 00 22. 00 SEKOTONG PRAYA TIMUR SURALAGA SAKRA TIMUR SAMBELIA JEROWARU SAKRA BARAT ALAS BARAT SUELA JANAPRIA PRAYA BARAT DAYA PUJUT SUKAMULIA MONTONG GADING PRAYA BARAT PRAYA TENGAH RHEE LABUHAN HAJI BUER LEMBAR KERUAKPRINGGABAYA BATUKLIANG UTARA SAKRA SELONG KURIPAN UTAN PRINGGASELA PRINGGARATA GERUNG TERARA JONGGAT LINGSAR KOPANG ALAS AIKMEL SIKUR KEDIRI BATUKLIANG PRAYA NARMADA MASBAGIK WANASABA LABU API BATU LAYAR GUNUNG SARI 32. 00 42. 00 52. 00 62. 00 Persentase Desil 1 terhadap Total Desil 1 -4 (%) 15

KETIMPANGAN (1) Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional, 2010 -2017 NTB 0.

KETIMPANGAN (1) Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional, 2010 -2017 NTB 0. 41 NASIONAL 0. 41 0. 40 0. 39 0. 40 0. 38 0. 37 0. 36 0. 35 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16

KETIMPANGAN (2) 17

KETIMPANGAN (2) 17

18

18

Profil Umum (APBD) Antar-Provinsi 19

Profil Umum (APBD) Antar-Provinsi 19

PENGARUH BELANJA PUBLIK 20

PENGARUH BELANJA PUBLIK 20

Derajat otonomi fiskal , Ketergantungan terhadap transfer dari pusat 21

Derajat otonomi fiskal , Ketergantungan terhadap transfer dari pusat 21

Ruang fiskal , Diskresi untuk mendanai belanja prioritas 22

Ruang fiskal , Diskresi untuk mendanai belanja prioritas 22

Porsi belanja modal , Peluang pertumbuhan ekonomi 23

Porsi belanja modal , Peluang pertumbuhan ekonomi 23

Porsi belanja pegawai tidak langsung , Sumber pendanaan program (belanja modal dan barangjasa) 24

Porsi belanja pegawai tidak langsung , Sumber pendanaan program (belanja modal dan barangjasa) 24

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%) Nusa Tenggara Barat - 2016 Sumber : BPS (Susenas) 70. 00 Belanja Kesejahteraan : APBD Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum serta APBD Fungsi Perlindungan Sosial Kab. Dompu Belanja Kesejahteraan 68. 00 66. 00 64. 00 62. 00 60. 00 Kota Mataram Kab. Lombok Tengah Kota Bima Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa 58. 00 9. 00 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 25

M U M AL U T PA BA R PA PU A U KU

M U M AL U T PA BA R PA PU A U KU AL M AR LB SU TO G A LR SU L G N T LS E SU LT E SU LU SU A IM AR LT KA EL LS G AR EN LT KA KA I TT N LB KA L TB N A N M TE N B BA TI IY D R G N TE JA JA KI D BA JA SU BI M SE BE L N G KU LU LA M PU N G BA BE L KE PR I JA R IA T R BA M SU U EH M SU AC 2. 75 15. 16 23. 25 22. 14 19. 33 16. 48 14. 79 21. 79 18. 91 17. 51 15. 05 14. 13 11. 77 12. 75 14. 34 13. 50 10. 58 8. 14 6. 21 6. 02 9. 67 9. 29 9. 81 8. 72 6. 86 5. 50 5. 42 7. 85 29. 99 31. 39 30. 45 31. 77 38. 08 37. 28 Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Menurut Provinsi Tahun 2016 (Harga Berlaku) Sumber : BPS (Susenas) 26

Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 -2016 (Harga Berlaku)

Rasio Belanja APBD Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 -2016 (Harga Berlaku) 15. 65 Sumber : BPS (Susenas) 15. 86 15. 05 14. 35 14. 20 12. 68 10. 19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 27

Profil Umum (APBD) Intra-Provinsi 28

Profil Umum (APBD) Intra-Provinsi 28

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%)

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Alokasi Belanja Kesejahteraan (%) Nusa Tenggara Barat - 2016 Sumber : BPS (Susenas) 70. 00 Kab. Dompu Belanja Kesejahteraan 68. 00 66. 00 64. 00 62. 00 60. 00 Kota Mataram Kab. Lombok Tengah Kota Bima Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kab. Sumbawa 58. 00 9. 00 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 29

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Sumber : BPS (Susenas) Terhadap Ruang Fiskal

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Sumber : BPS (Susenas) Terhadap Ruang Fiskal (%) Nusa Tenggara Barat - 2016 43. 00 Kab. Lombok Utara Ruang Fiskal (%) 38. 00 33. 00 Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram 28. 00 Kab. Lombok Barat Kab. Bima 23. 00 Kab. Sumbawa 18. 00 13. 00 9. 00 Kab. Dompu Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kota Bima 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 30

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (%) Nusa Tenggara

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Terhadap Derajat Otonomi Fiskal (%) Nusa Tenggara Barat - 2016 20. 00 Kota Mataram Sumber : BPS (Susenas) Derajat Otonomi Fiskal (%) 18. 00 16. 00 Kab. Lombok Barat 14. 00 12. 00 Kab. Lombok Timur 10. 00 Kab. Lombok Tengah Kab. Sumbawa Kab. Lombok Utara 8. 00 Kab. Dompu Kab. Bima 6. 00 4. 00 9. 00 Kab. Sumbawa Barat Kota Bima 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 31

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Sumber : BPS (Susenas) Nusa Tenggara Barat

Pengelompokan Kabupaten Kota menurut Persentase Kemiskinan (%) Sumber : BPS (Susenas) Nusa Tenggara Barat - 2016 30. 00 Belanja Modal (%) 25. 00 20. 00 Kab. Lombok Utara Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kota Mataram Kab. Dompu Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Barat Kab. Bima Kab. Sumbawa 15. 00 Kab. Lombok Tengah 10. 00 9. 00 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 32

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Belanja Pegawai Tidak Langsung (%) Nusa

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Belanja Pegawai Tidak Langsung (%) Nusa Tenggara Barat - 2016 Sumber : BPS (Susenas) 57. 00 Belanja Pegawai Tidak Langsung (%) Kota Bima Kab. Lombok Tengah 52. 00 Kota Mataram Kab. Bima Kab. Lombok Timur Kab. Dompu Kab. Sumbawa Kab. Lombok Barat 47. 00 42. 00 Kab. Sumbawa Barat 37. 00 Kab. Lombok Utara 32. 00 9. 00 14. 00 19. 00 24. 00 29. 00 34. 00 Persentase Penduduk Miskin (%) 33

PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) 34

PERAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) 34

PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

PEMBENTUKAN TKPK: DASAR HUKUM Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sudah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015 • Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK (Pasal 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota • Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Provinsi (Pasal 7 Ayat 1) • Bupati/Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaima dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 membentuk TKPK Kabupaten/Kota (Pasal 7 Ayat 2) 35

TUGAS TKPK KOORDINASI • Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan

TUGAS TKPK KOORDINASI • Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD • Koordinasi SKPD dalam penyusunan Renja SKPD • Evaluasi perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan PENGENDALIA N • Pengendalian pemantauan terhadap pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah • Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala • Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara periodik • Pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan • Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan • Penyiapan LP 2 KD kepada Kepala Daerah dan TNP 2 K Permendagri 42/2010 Program dan anggaran daerah yang lebih sesuai prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan Informasi umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah 36

PENENTU KEAKTIFAN TKPK • Keberadaan tim teknis TKPK sebagai focal-point adalah syarat terpenting bagi

PENENTU KEAKTIFAN TKPK • Keberadaan tim teknis TKPK sebagai focal-point adalah syarat terpenting bagi keaktifan TKPK. Kendalanya berkaitan dengan mutasi PNS di daerah. Banyak daerah mengharapkan sekretariat TKPK didukung oleh tenaga-ahli (Non-PNS) • Kepemimpinan langsung kepala daerah dan wakilnya juga sangat penting. Ketidakharmonisan antara keduanya menghambat realisasi agenda TKPK. 37

KOMPONEN ANALISIS • Relevansi karakteristik rumah-tangga • Perubahan akibat intervensi • Pemenuhan SPM •

KOMPONEN ANALISIS • Relevansi karakteristik rumah-tangga • Perubahan akibat intervensi • Pemenuhan SPM • Keterkaitan perubahan hasil dan perubahan akibat intervensi • Kuadran wilayah menurut kombinasi indikator • Pemetaan desa • Posisi relatif • Perkembangan antarwaktu • Efektivitas • Relevansi perkembangan • Pendapatan (Derajat Otonomi Fiskal dan Ruang Fiskal) • Belanja Menurut Program • Belanja Menurut Mata. Anggaran • Belanja Menurut Pelaksana Program • Belanja Menurut Sumber Pendanaan 38

Permendagri 42/2010 39

Permendagri 42/2010 39

MENGAPA PERLU SPKD? 40

MENGAPA PERLU SPKD? 40

SISTEMATIKA SPKD BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI UMUM DAERAH BAB III PROFIL KEMISKINAN

SISTEMATIKA SPKD BAB I PENDAHULUAN BAB II KONDISI UMUM DAERAH BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH BAB IV PRIORITAS INTERVENSI DAN PRIORITAS WILAYAH BAB V RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS APBD BAB VI KAJIULANG KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN KOORDINASI BAB VII ISU STRATEGIS DAN RENCANA AKSI DAERAH BAB VIII SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BAB IX PENUTUP 41

MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI, 2016 Bidang Kemiskinan Ekonomi INDIKATOR UTAMA ASPEK YANG DIANALISIS Persentase penduduk

MASALAH KEMISKINAN KONSUMSI, 2016 Bidang Kemiskinan Ekonomi INDIKATOR UTAMA ASPEK YANG DIANALISIS Persentase penduduk miskin (%) Jumlah penduduk miskin (Jiwa) Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan Posisi Relatif Perkembangan Antar-Waktu Efektivitas Relevansi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 42

PERTANYAAN ANALISIS Posisi relatif Perkembangan antar-waktu • Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir

PERTANYAAN ANALISIS Posisi relatif Perkembangan antar-waktu • Apakah capaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian di tingkat provinsi dan nasional? • Apakah capaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama atau lebih buruk daripada indikator kinerja/target RPJMD? • Apakah capaian di tahun terakhir itu lebih baik, sama atau lebih buruk daripada capaian tahun sebelumnya, terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir? • Apakah capaian indikator dari tahun ke tahun selama periode yang dimaksud mengalami fluktuasi atau konsisten membaik, sama atau memburuk? 43

PERTANYAAN ANALISIS Efektivitas Relevansi Keterkaitan • Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode

PERTANYAAN ANALISIS Efektivitas Relevansi Keterkaitan • Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode yang dianalisis menunjukkan perbaikan, sama, atau memburuk? • Apakah perubahan capaian indikator antartahun dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap, atau perlambatan? • Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang terjadi di tingkat provinsi/nasional? • Apakah perubahan dalam suatu indikator didukung oleh perubahan dalam indikator lain yang secara teoretis atau empiris berkaitan? 44

PENARGETAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAHTANGGA 45

PENARGETAN BERBASIS WILAYAH DAN RUMAHTANGGA 45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

PENENTUAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS Lebih

PENENTUAN RUMAH TANGGA PENERIMA PROGRAM Secara kasat mata terlihat lebih berhak menerima KPS Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja. 54 54

HARAPAN KEPADA TKPK • Pemantapan kapasitas tim teknis dalam analisis dan perencanaan penanggulangan kemiskinan

HARAPAN KEPADA TKPK • Pemantapan kapasitas tim teknis dalam analisis dan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data. • Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). • Penajaman substansi materi Rakor TKPK di daerah. • Advokasi untuk peningkatan relevansi anggaran SKPD untuk penanggulangan kemiskinan. 55

Terima kasih 56

Terima kasih 56