PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PHK PHK dikualifikasi sebagai perselisihan

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (“PHK”)

PHK dikualifikasi sebagai perselisihan karena: a) Pekerja menolak di PHK; b) Pekerja menolak kompensasi PHK; c) Pekerja keberatan dengan alasan PHK; d) Pekerja keberatan dengan cara pelaksanaan PHK; e) Pengusaha tetap pada pendirian untuk melakukan PHK; dan f) Kesepakatan terhadap rencana PHK tidak tercapai dalam Bipartit.

Prinsip PHK § PHK hanya dapat terjadi apabila pekerja dan pengusaha memiliki hubungan kerja; (Hubungan kerja: Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah). § PHK tidak terjadi tanpa ada kesalahan/pelanggaran/keadaan tertentu.

Yang berhak mengakhiri hubungan kerja a) Pengusaha b) Pekerja c) Pengadilan

PHK Perlu diatur a)Mencegah semena-mena; b)Mengarahkan supaya PHK dilakukan sesuai hukum; dan c)Untuk memastikan bahwa PHK bisa dilakukan sesuai dengan hukum.

Ketentuan PHK dalam UU 13/2003

Pasal 154 – PHK a) Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyarkatkan secara tertulis sebelumnya; b) Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanda ada indikasi adanya tekanan dari pengusaha; c) berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan pkwt pertama kali; d) Pekerja/buruh mencapai usia pensiun; dan e) Pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 158 (Alasan kesalahan berat/pidana) – Dicabut oleh MK

Pasal 160 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana.

Pasal 161 – Surat Peringatan § Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan PHK, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. § SP masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam PK, PP atau PKB.

Pasal 162 § PHK karena pekerja mengundurkan diri berhak atas kompensasi: uang penggantian hak dan uang pisah sesuai PP/PKB. § Uang pisah diatur dalam PP atau PKB, jika tidak diatur umumnya pengadilan merujuk kepada uang penghargaan.

Pasal 163 PHK karena perubahan status penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

Pasal 164 (1) Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur). Kerugian tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 164 (3) PHK karena perusahaan tutup karena melakukan efisiensi. Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 menyatakan frasa “perusahaan tutup” diartikan sebagai perusahaan tutup permanen dan tidak untuk sementara waktu.

Pasal 165 PHK karena perusahaan pailit. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 menyatakan pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Hak lainnya dibawah tagihan kreditur separatis.

Pasal 166 PHK karena meninggal dunia. pekerja

Pasal 167 PHK karena memasuki usia pensiun.

Pasal 168 Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Pasal 169 PHK karena permohonan kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pengusaha melakukan hal-hal berikut: § Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; § Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; § Tidak membayar upat tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut; § Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan; § Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; dan § Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh (tidak tercantum dalam PK).

Alasan PHK terlarang (Pasal 153 UU 13/2003): § Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terusmenerus; § Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; § Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; § Pekerja/buruh menikah; § Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayi;

(lanjutan) § Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam PK, PP atau PKB; § Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PK, PP dan PKB; § Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

(lanjutan) § Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan; § Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Akibat hukum melakukan PHK Terlarang § PHK batal demi hukum; § Pekerja dipekerjakan kembali; § PHK terkait alasan berserikat buruh, diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 4 tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta maksimal Rp 500 juta.