PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PHK Oleh Novi Marlena S
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) Oleh: Novi Marlena, S. Pd, M. Si 04 -Jun-21
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/karyawan dan pengusaha. 04 -Jun-21
ALASAN PHK Keinginanan Manajemen Keinginanan karyawan Putus demi hukum Putus karena pengadilan 04 -Jun-21
ALASAN PHK 1. Keinginan manajemen dengan alasan pengurangan karyawan, penundaan pekerjaan, pelanggaran disiplin, pelanggaran kejahatan, sakit menahun dan berkepanjangan, dan mangkir tidak sah. 2. Keinginan karyawan, dengan alasan tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup, tidak dipenuhinyanya hak, terancam, dsb 3. Putus demi hukum, telah memasuki usia pensiun, karyawan meninggal dunia, kontrak habis. 4. Putus karena keputusan pengadilan. Baik pihak pekerja maupun pihak manajemen berdasarkan alasan penting dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengadilan negeri di tempat kediamannya untuk menyatakan perjanjian kerja putus. 04 -Jun-21
HAK-HAK PEKERJA YANG DI PHK 1. Uang pesangon (UP) adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. 2. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah uang jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. 3. Uang Penggantian Hak (UPH) adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ketempat dimana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan dan lain sebagai akibat adanya pengakhiran hubungan kerja 04 -Jun-21
PENGERTIAN PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha Definisi di atas yang diambil dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya tidak persis sama dengan pengertian dipecat.
Pekerja kontrak dan tetap • Pengaturan kompensasi PHK berbeda untuk pekerja kontrak (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan pekerja tetap (terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu-PKWTT). • Dalam hal kontrak, pihak yang memutuskan kontrak diperintahkan membayar sisa nilai kontrak tersebut. • Sedangkan bagi pekerja tetap, diatur soal wajib tidaknya pengusaha memberi kompensasi atas PHK tersebut.
Perjanjian Kerja Hubungan kerja, hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.
Bentuk Perjanjian Kerja Perjanjian kerja yang harus diadakan secara tertulis misalnya memuat : Macam pekerjaan, Lamanya perjanjian berlaku Besarnya upah Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besdarnya upah selama cuti itu, Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (tantie) dan caranya menghitung, keuntungan,
Jika ada, caranya pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua lainnya, Bentuk upah lainnya, Tempat kemana nanti buruh itu harus dikembalikan atas biaya majikan.
Alasan/Sebab PHK Selesainya PKWT Pekerja melakukan kesalahan berat Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya
Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) PHK massal - karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. Peleburan, penggabungan, perubahan status Perusahaan pailit Pekerja meninggal dunia Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut Pekerja sakit berkepanjangan
PHK Sukarela dan PHK Tidak Sukarela PHK Sukarela Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri kepada pengusaha secara tertulis tanpa paksaan/intimidasi. Syarat: (i) mengajukan permohonan selambatnya 30 hari sebelumnya, (ii) tidak ada ikatan dinas, (iii) tetap melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri.
PHK Tidak Sukarela 1. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Majikan. 2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Buruh 3. Hubungan Kerja Putus Demi Hukum. 4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.
Mekanisme PHK harus dilakukan melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI). Selama belum ada penetapan dari LPPHI, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Sambil menunggu penetapan, pengusaha dapat melakukan skorsing, dengan tetap membayar hak-hak pekerja.
Perselisihan PHK timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara pekerja dan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan PHK, dan besaran kompensasi atas PHK
Penyelesaian Perselisihan PHK Perundingan Bipartit Perundingan Tripartit Pengadilan Hubungan Industrial Kasasi(Mahkamah Agung)
Kompensasi PHK Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya
- Slides: 18