PEMROGRAMAN JALAN DAN JEMBATAN PELATIHAN DASAR TEKNIS OUTLINE

PEMROGRAMAN JALAN DAN JEMBATAN PELATIHAN DASAR TEKNIS

OUTLINE 1. 2. Perencanaan Umum Jaringan Jalan Program Penanganan Jaringan Jalan

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu : § Mengenal perencanaan umum jaringan jalan : jangka panjang dan jangka menengah. § Mengenal program penanganan jalan.

1. PERENCANAAN UMUM

PENGERTIAN, PROSES DAN DASAR HUKUM RENCANA UMUM JANGKA PANJANG JARINGAN JALAN (RUJPJJ) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun sistem perencanaan pembangunan nasional 2005 -2025. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan yang selanjutnya disingkat RUJPJJ adalah rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

PENGERTIAN, PROSES DAN DASAR HUKUM RENCANA UMUM JANGKA PANJANG JARINGAN JALAN (RUJPJJ) Penyusunan rencana jangka panjang dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya baik yang dilakukan oleh lembaga perencanaan, lembaga penyelenggaraan negara, maupun masyarakat. Pada saat yang sama juga dilakukan pengumpulan pemikiran-pemikiran visioner baik yang dilakukan oleh lembaga perencana, lembaga penyelenggaraan negara, maupun masyarakat. Berdasarkan kedua bahan ini menteri perencanaan pembangunan menyusun rancangan awal RPJPN.

RENCANA TATARUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) RTRWN, Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara : • Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional • Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor • Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi • Penataan ruang kawasan strategis nasional • Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi: 1. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; 2. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan 3. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional

transportasi udara terpadu dan harm SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL (SISTRANAS) Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana (kecuali pipa) yang saling berinteraksi MEMBENTUK SISTEM PELAYANAN JASA TRANSPORTASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, TERPADU DAN HARMONIS, BERKEMBANG SECARA DINAMIS.

TARGET RPJPN 2005 -2025 PDB Per Kapita – Perbandingan Negara Sumber: WEF 2017 -2018; TARGET RPJPN 2005 -2025 Pembangunan infrastruktur untuk mencapai kondisi layanan negara berpenghasilan menengah di tahun 2025 Pemenuhan layanan dasar: Rasio elektrifikasi 100%; Akses air bersih dan sanitasi 100%; Akses perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah 100% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik PROYEKSI PERCEPATAN PERTUMBUHAN PDB 2010 PDB: USD 700 miliar Pendapatan per kapita: USD 3. 000 2025 PDB: USD 4, 0 – 4, 5 triliun Pendapatan per kapita: USD 14. 250 – 15. 500 2045 PDB: USD 15, 0 – 17, 5 trillion Pendapatan per kapita: USD 44. 500 – 49. 000 Malaysia USD 9. 360 Thailand USD 5. 899 China USD 8. 113 Philippines USD 2. 924 Vietnam USD 2. 173 Indonesia USD 3. 604 RPJPN 2005 -2025 memiliki target untuk menjadikan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah dengan PDB per kapita US$14, 500 pada tahun 2025 10

KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) Saat ini pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah masih dihadapkan pada tantangan tingginya disparitas antar wilayah di Indonesia, tingginya laju urbanisasi yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, rendahnya konektivitas infrastruktur darat dan laut, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Secara umum, kebijakan pembangunan wilayah yang telah dilakukan dirasa masih kurang terpadu dan bersifat sektoral sehingga DIPERLUKAN UPAYA UNTUK MENTERPADUKAN PEMBANGUNAN, KHUSUSNYA MENTERPADUKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN.

ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis PUPR dilakukan perencanaan, pemrograman, dan pembangunan infrastruktur PUPR melalui Pendekatan Wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). KAWASAN PERKOTAAN Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. KAWASAN PERDESAAN KAWASAN INDUSTRI DRY PORT ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH KAWASAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN INDUSTRI HUB ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH HUB Untuk itu diperlukan Keterpaduan Perencanaan dan Kesinkronan Program (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dana) antara Infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS: baik perkotaan, industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhannya saling terhubungkan, sebagai strategi untuk meningkatkan/ menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi wilayah, serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan hinterland pedesaannya. Dengan demikian kita dapat menyiapkan wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi. 14

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN (RUJJ) • • RUJJ menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan RUJJ adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 70 (1, 2) PP 34/2006 tentang Jalan) Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan (RUJPJJ) Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan (RUJMJJ) Pemograman dan Penganggaran • • 20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun Pemrograman penanganan jaringan jalan mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program (Pasal 84 dan 85 PP 34/2006 tentang Jalan) 13

RENCANA JARINGAN JALAN (UU-38/2004 tentang Jalan pasal 18, 19, 20, 21) Keputusan MENTERI PU tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN NASIONAL Keputusan MENTERI PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Keputusan GUBERNUR tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN PROVINSI Keputusan GUBERNUR tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Keputusan BUPATI tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN KABUPATEN dan JALAN DESA Keputusan BUPATI tentang Rencana Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan SK Gubernur tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi. Keputusan WALIKOTA tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN KOTA Keputusan WALIKOTA tentang Rencana Jaringan Jalan Kota Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan SK Gubernur tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi. Disusun untuk RPJM (5 tahun)

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM RPJMN 2015 -2019 Rata-rata 3, 5– 4, 5 persen pada Inflasi periode tahun 2015 -2019 Tingkat 4, 0 – 5, 5 persen pada akhir tahun 2019 Pengangguran 5, 0 -6, 0 persen pada akhir tahun Tingkat Kemiskinan 2019 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi akhir tahun 2019: tingkat kemiskinan menurun mencapai 5, 0 -6, 0 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4, 0 – 5, 5 persen 2018 Pertumb. Ekon: 7, 5% PDB/kapita: Rp. 64, 5 Juta 2019 2016 Pertumb. Ekon: 7% PDB/kapita: Rp. 51, 1 Juta 2017 Pertumb. Ekon: 7, 1% PDB/kapita: Rp. 57, 7 Juta Pertumb. Ekon: 8, 0% PDB/Kapita Rp. 72, 4 Juta (USD 6. 138) 2015 Pertumb. Ekon: 5, 8% PDB/kapita: Rp. 43, 9 Juta (USD 3. 654) Sumber : RPJMN 2015 -2019 16

RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN (RUJMJJ) & RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) • Pasal 70 -75 PP 34/2004 tentang Jalan mengamanatkan bagi setiap penyelenggaran jalan untuk menyusun Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan (RUJMJJ) yang berisi kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu 5 tahun • Dari RUJMJJ tersebut (terutama sasaran kinerja pelayanan) dimuat dalam dokumen Renstra yang membidangi jalan sebagai dokumen perencanaan kinerja yang disusun sesuai perioda pemerintahan, 5 tahun. • Proses penyusunan RUJMJJ/Renstra membutuhkan proses simulasi antara sasaran kinerja pelayanan jalan vs alokasi dana 17 penanganan jalan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

RENCANA UMUM JANGKA MENENGAH JARINGAN JALAN (RUJMJJ) • RUJMJJ : Rencana jaringan jalan yang mencakup rumusan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Permen PU No. . 02/PRT/M/2012, psl 1 (3)) • RUJMJJ terdiri dari (pasal 71 (2) PP 36/2004): 1. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional (RUJMJJ Nasional) 2. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi (RUJMJJ Provinsi) 3. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (RUJMJJ Kabupaten/Kota) • RUJMJJ disusun untuk periode 5 (lima) tahun, dan evaluasi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun (pasal 75 (1, 2) PP 36/2004) • a. b. c. d. RUJMJJ disusun berdasarkan (pasal 7 (2) Permen PU 02/PRT/M/2012) : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan (RUJPJJ) 18

PROSES PENETAPAN FUNGSI DAN STATUS JALAN ( UU-38 / 2004, tentang Jalan) STATUS (Wewenang Penyelenggaraan) FUNGSI / PERANAN Sistem Jaringan Jalan PRIMER Arteri Kolektor-1 Kolektor-2 Kolektor-3 Kolektor-4 Lokal Lingkungan Sistem Jaringan Jalan SEKUNDER SK Menteri PU Arteri Kolektor Lokal Lingkungan SK Gubernur Jalan NASIONAL (termasuk jalan tol dan jalan strategis nasional) SK Menteri PU Jalan PROVINSI (termasuk jalan strategis provinsi) SK Gubernur Jalan KABUPATEN (termasuk jalan strategis kabupaten) dan JALAN DESA SK Bupati Jalan KOTA Catatan : Penetapan fungsi dan status jalan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun. SK Walikota

SASARAN OUTPUT RENSTRA PUPR 2015 - 2019 1. 000 km DUKUNGAN SEKTOR JALAN • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru Konstruksi jalan bebas hambatan 47. 017 km Pemeliharaan jalan nasional 500 km Dukungan jalan daerah • terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan 2. 650 km Pembangunan jalan nasional 28. 059 m Pembangunan Jembatan • terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA pembangunan 65 waduk 65 DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR pariwisata pada 25 KSPN 67, 52 m 3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung] Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll] 3 ribu Km 1 juta Ha Irigasi Baru SEKTOR PERUMAHAN • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250. 000 unit dan DUKUNGAN Peningkatan Kualitas 1. 5 jt SEKTOR CIPTA KARYA INDIKATOR KONDISI AKHIR THN 2014 TARGET AKHIR THN 2019 Akses Air Minum Layak 70 % 100 % Pengamanan abrasi pantai Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38. 431 Ha 0 ha 500 Km Akses Sanitasi Layak 62 % 100 % 3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi 21

SASARAN STRATEGIS (OUTCOME DAN IMPACT) KEMENTERIAN PUPR 2015– 2019 Outcome e Impact Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi SS 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran SS 12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat SS 3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing SS 2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : PELAKSANAAN KEBIJAKAN SS 6. Meningkatny a Ketahanan air SS 9. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SS 7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional SS 8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan SS 10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal SS 11. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SS 13. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SS 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan SS 14. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR SS 15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

BAGAN ALUR KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN

PENGERTIAN, PROSES DAN DASAR HUKUM § PERENCANAAN : – UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) § TATA RUANG : – UU 26/2007 tentang Penataan Ruang – PP 26/2008 tentang RTRWN (dan perubahannya) § TRANSPORTASI : – UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan – PP turunan dari UU-LLAJ terkait Penyelenggaraan Jalan. § JALAN : – UU 38/2004 tentang Jallan – PP 34/2006 tentang Jalan – Permen PU 02/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan 24

2. PEMROGRAMAN

PERENCANAAN DAN PROGRAM Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan (PP No. . 34 thn 2006 ttg Jalan). Pemrograman penanganan jaringan jalan merupakan penyusunan rencana kegiatan penanganan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

PENANGANAN RUAS JALAN 1. PEMELIHARAAN JALAN Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Pemeliharaan jalan : Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala

PENANGANAN RUAS JALAN 2. PENINGKATAN JALAN Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis ke kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. 3. PEMBANGUNAN JALAN Pembangunan jalan, meliputi membangun jalan baru, baik dari yang tidak ada, maupun dari jalan setapak.

PROSES PENYUSUNAN APBN Fase pertama adalah penyusunan RKP yang berlangsung dari Januari hingga April. Fase kedua adalah RAPBN yang berlangsung dari Mei hingga Agustus. Fase ketiga adalah penyusunan APBN dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlangsung dari Bulan September hingga Desember. 29

RANCANGAN AWAL RKP • UU SPPN menyebutkan bahwa RKP adalah penjabaran RPJM nasional, memuat : a) Prioritas pembangunan nasional untuk tahun rencana; b) Rancangan kerangka ekonomi makro; dan c) Indikasi pagu bagi masing-masing kementerian / lembaga/daerah. • RKP dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) • RKP Dokumen Perencanaan di tingkat Nassional

RANCANGAN RENJA K/L Melalui dokumen RKP, Kementerian/Lembaga menyusun dokumen perencanaan tahunannya, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renja K/L dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan berpedoman pada Renstra serta pagu Indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Renja K/L memuat kebijakan,

RENCANA KERJA dan ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA K/L) RKA-K/L : Dokumen Kementerian/Lembaga disusun. Dasar penyusunan : rencana keuangan tahunan yang 1. Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran/Pagu Perubahan APBN, 2. Rencana Kerja K/L, 3. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN, 4. Hasil Kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU APBN atau RUU RAPBN Perubahan, 5. Standar Biaya, dan 6. Kebijakan pemerintah lainnya

ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA NEGARA (APBN) APBN : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DIPA : Dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku selama satu tahun anggaran dan memuat informasi rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran secara terukur yang berfungsi sebagai dasar kegiatan dan penggunaan anggaran.

PENYUSUNAN PROGRAM – Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/ Lembaga dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/ Lembaga. – Melihat kompleksitas, jumlah kegiatan yang cukup banyak serta sumber daya yang disediakan terbatas, diperlukan suatu alat atau tools. – Alat yang tersedia saat ini di Binamarga : • Inter Urban Road Management System (IRMS) • Bridge Management System (BMS) • Road Asset Management System (RAMS)

Interurban Road Management System (IRMS) IRMS (Interurban Road Management System) adalah suatu sistem manajemen jaringan jalan dalam pembinaan jalan nasional dan provinsi untuk keperluan Planning, Programing dan Budgeting secara efisien dan efektif.

MELALUI PENGGUNAAN IRMS, DAPAT MENJAWAB : • Bagaimana mendapat informasi yang valid terhadap kondisi jaringan jalan yang ada • Bagaimana membuat strategi/kebijakan yang tepat sasaran • Bagaimana cara mengalokasikan dana yang optimal dalam kondisi keterbatasan anggaran. • Bagaimana mengetahui dampak atau efek yang terjadi akibat dari strategi yang ditempuh

MODUL-MODUL DI IRMS • • • Sistem Masukan Data (SMD) Data Sectioning Network Analysis Modul (NAM) Strategic Expenditure Planning Modul (SEPM) Programming Modul ( penetapan program ruas ) • Economic Review Modul ( ERM ) • Statistical Analysis Modul ( SAM ) • Executive Highway Information

BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM (BMS) • BMS (Bridge Management System) atau SMJ (Sistem Manajemen Jembatan) adalah suatu Pedoman/Panduan dalam mengelola jembatan. • BMS/SMJ memungkinkan membuat rencana dalam cara yang sistimatis dan menyediakan prosedur seragam untuk semua aktivitas jembatan pada tingkat Nasioanal dan Provinsi.

KOMPONEN BMS : • Inspeksi Jembatan • Rencana dan Pemrograman • Rencana Teknik • Pelaksanaan dan Pengawasan • Manajemen Bahan Jembatan JENIS-JENIS PEMERIKSAAN : • • Pemeriksaan Inventarisasi Pemeriksaan Detail Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Kasus (Jika Diperlukan) Tingkat kondisi jembatan FASILITASI DALAM BMS : (Secara Umum) : • Pencatatan Seluruh Inventarisasi Jembatan • Nilai Kondisi dan Nilai Lalu Lintas • Identifikasi Penanganan Jembatan • Urutan Prioritas Pekerjaan Jembatan • Alokasi Dana Yang Optimum • Prosedure-Prosedur Standar Pekerjaan Jembatan • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 = Tidak ada kerusakan = Kerusakan ringan = Kerusakan sedang = Kerusakan Berat = Kondisi kritis = Runtuh / tidak berfungsi.

ROAD ASSET MANAGEMENT SYSTEM (RAMS) • RAMS/ SMAJI (Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia) adalah alat/perangkat perencanaan yang memiliki : – database yang menyimpan dan menyajikan informasi data jalan , – perenbcanaan pemeliharaan jalan jangka pendek dan jangka panjang • RAMS juga digunakan untuk menghitung anggaran dan “ecoomic -returns” yang maksimum dari investasi yang diadakan untuk jaringan jalanm. • RAMS/SMAJI digunakan sebagai alat bantu Penyusunan Program Tahunan Preservasi Jalan

DATA YANG DIPERLUKAN RAMS § Semua data inventarisasi dan kondisi setiap provinsi § Data yang telah di-impor dari IRMS termasuk : a. Informasi permukaan (surface) : jenis perkerasan, lebar jalan, bahu jalan, dsb. b. Data “roughness” : IRI per 100 m, lokasi GPS, tanggal survei, dsb. c. Data lendutan : lendutan dan lengkung lendutan pada lokasi yang direkam dengan GPS, tanggal survei, dsb. d. Data trafik : AADT, jenis kendaraan, tanggal survei, dsb. e. RAMS juga merekam informasi GIS untuk mapping, foto, vidio, dan fitur-fitur lain.

RAMS Surat Dirjen Bina Marga No. PR 01. 02 -Db/1069, tanggal 15 Desember 2017, Kepada Kepalai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Seluruh Indonesia. (Penggunaan SMAJI/RAMS Sebagai Alat Bantu Penyusunan Program Tahunan Preservasi Jalan) 1. Penyusunan rencana dan anggaran tahunan preservasi jalan nasional dimulai tahun anggaran 2019 agar dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia (SMAJI) atau Road Aset Manajemen Sistem (RAMS) sebagai alat bantu. 2. Operasional SMAJI atau RAMS dilakukan oleh Bidang/Seksi Perencanaan dan Pemantauan di masing-masing Balai dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh Balai dan diunggah ke basis data Si. PDJN (Sistem Pengelolaan Data Jalan Nasional). 3. Dalam operasionalisasi RAMS atau SMAJI, Balai berkoordinasi dengan Direktorat Preservasi Jalan.

Sekian dan Terimakasih