PEMETAAN KEBUTUHAN JABATAN PRANATA KOMPUTER DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

PEMETAAN KEBUTUHAN JABATAN PRANATA KOMPUTER DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BKD PROVINSI JAWA TENGAH 24 JULI 2019

UU 5 / 2014 : ASN PENGANGKATAN MELALUI INPASSING : 1. PERMENPAN RB 26 TH. 2016 2. PERKA BPS NO. 27 TH. 2017 PP 11/2017 : MANAJEMEN PNS DASAR HUKUM KEPRES 87/1999 Jo 97/2012 : RUMPUN JABFUNG PERKA BKN NO. 7 TAHUN 2017 KEPUTUSAN MENPAN NO. 66/KEP/M. PAN/7/2003 PERPRES NO. 9/2007 : TUNJANGAN JF PRAKOM PERATURAN BERSAMA KEPALA BPS dan KEPALA BKN No. 002/BPSSKB/II/2004 No. 4 Tahun 2004

PRANATA KOMPUTER Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil Kedudukan: Pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. TUGAS POKOK: Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikam sistem informasi berbasis komputer

TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL Proses pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu Pengembangan Karier Profesionalisme Peningkatan Kerja Organisasi Memenuhi Kebutuhan Jabatan Fungsinal (Tertuang Dalam e-Formasi)

KEUNTUNGAN MENJADI FUNGSIONAL PK 1. Kenaikan pangkat bisa dua tahun sekali 2. Profesionalisme semakin teruji 3. Pangkat/golongan dapat melebihi pangkat/golongan maksimum 4. Tidak mengikuti ujian dinas 5. Memperoleh tunjangan jabatan

KONDISI EKSISTING JABATAN PK DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH NO UNIT KERJA JUMLAH 1. RSUD. Dr. MOEWARDI 1 2. RSUD TUGUREJO 2 3. RSUD KELET 1 4. RSJD DR. RM. SOEJARWADI 1 5. SEKRETARIAT DAERAH 2 6. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8 7. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 10. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENEGAH 1 11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 TOTAL 24

PENGAJUAN SESUAI DENGAN DATA E-FORMASI NO 1 NAMA JABATAN AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER USULAN SKPD INPASSING 2 DINAS KOMINFO 2 AHLI PERTAMA – PRANATA 2 BKD Terkait KOMPUTER dengan kemungkinan terdapat formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di SKPD Provinsi Jawa Tengah maka harus dilakukan dan mempertimbangkan Analis Jabatan serta Analis Beban Kerja (ABK) pada masing SKPD tersebut. Ada atau tidaknya formasi harus dihitung berdasarkan pekerjaan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana tertuang dalam butir angka kegiatan di KEPMENPAN NO 6 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Analisa harus benar untuk formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer apakah memang ada pekerjaannya pada SKPD itu sendiri sehingga akan terjamin tingkat kariernya

PEMBANGUNAN ASN Internal: • Mismatch • Indisipliner KONDISI SAAT INI 4, 209 Juta ASN (Guru PNS : 1, 2 Juta) PROGRAM STRATEGIS • Perencanaan • Rekrutmen & Seleksi • Pengembangan Kapasitas • Reformasi Kesejahteraan SMART ASN 2024 T A N G A N Profile: • • • Eksternal: • Globalisasi & persaingan • Industri 4. 0 • Integritas Nasionalime Wawasan Global IT & Bahasa asing Hospitality (Pelayanan) Networking (Jaringan) Entrepreneurship (Kewirausahaan)

PP 11 Tahun 2017

Misi Perencanaan ASN Penataan Sistem Seleksi ASN Penataan Struktur Organisasi Pengembangan Kompetensi Penataan Jabatan Penataan Kebutuhan ASN MISI PERENCANAAN ASN Pengangkatan Dalam Jabatan Penataan Distribusi ASN Peningkatan Kesejahteraan ASN Profesionalisasi ASN SMART ASN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Berdasarkan kesejanjangan kompetensi individu & jabatannya, maka strategi pengembangannya adalah: R Pendidikan Formal àTugas Belajar àIjin Belajar R Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) àDiklat Prajabatan àDiklat Kepemimpinan àDiklat Fungsional àDiklat Teknis R Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal, Non Diklat àInternship (Magang) àBimbingan Teknis àSosialisasi àSeminar àWorkshop Peningkatan kompetensi melalui pelatihan paling sedikit 80 (delapan puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Sesuai kebutuhan masing-masing organisasi

4 Mendorong berpikir kreatif (berorientasi pada kebaruan, kebermanfaatan, dan memberikan solusi) 4 Membuahkan perilaku baru (cara bekerja inovatif yang lebih cepat dan lebih baik) 4 Menghasilkan karya cipta yang mampu menjadi solus, lebih bermanfaat, berkesinambungan dapat direplikasi 4 Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks 4 Tuntutan kinerja tinggi bagi setiap ASN 4 Berbasis pada kompetensi yang harus menjadi dimiliki keniscayaan 4 Bertujuan untuk 4 Diperlukan mencapai kompetensi terobosan yang harus dipenuhi diklat dan 4 Menggunakan metode budaya kerja pembelajaran inovatif untuk Pelayanan publik kelas satu (firstclass public services) 12

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER FUNG B A J N A T A K G N A G N E P R PRANATA KOMPUTE MELALUI : S N P C i s a rm o F n ta a k g n 1. Penga ing s s a p In / n ia a u s e y n e P 2. tan Lain a b a J ri a d n a h a d in rp e 3. P

PENGANGKATAN FORMASI CPNS ABK Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan dengan memperhatikan, atau teknik manajemen lainnya PETA JABATAN Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan Struktural dan Fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi. FORMA SI Formasi PNS adalah penentuan jumlah dan pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Perencanaa n Kebutuhan ASN di Sajikan Melalui Sistem Elektronik Akurat Data yang berkualitas Berbagi data antar stakeholder Cepat pengambilan keputusan Akuntabel

PROSEDUR PENETAPAN FORMASI A ANJAB & ABK 1. Setiap instansi wajib membuat Anjab & menghitung ABK 2. ANJAB & ABK Jab. Fung memperhatikan pertimbangan teknis dari Instansi Pembina. 3. Instansi Pembina menyampaikan rekomendasi ANJAB & ABK (jab Fung) 4. Hasil Anjab & ABK disampaikan kepada Menteri PANRB (secara elektonik melalui sistem e-formasi) 5. Tembusan Hasil Anjab & ABK di sampaikan kepada Kepala BKN 6. Peta Jabatan & Kebutuhan tersimpan dalam Keuan gan 6 B D C 4 Kem PAN & RB E ANJA B 1 AB K Instansi K/L/P 2 A B 3 5 Instansi Pembina Jab Fung BKN USUL FORMASI a. Setiap instansi mengusulkan jumlah kebutuhan jabatan kepada Kem PANRB tembusan Kepala BKN. b. Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis kebutuhan setiap instansi kepada Menteri PANRB c. Rencana pemenuhan kebutuhan PNS disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan d. Pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. e. Penetapan kebutuhan

1 PERSIAPAN 2 PENGANGKATA N JABATAN FUNGSIONAL 3 FORMASI SELEKSI KOMPETENSI Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya susunan kebutuhan dimaksud disampaikan kepada Menteri. PANRB Tertib administrasi, apabila K/L/Pemda mempunyai rencana akan mengangkat PNS kedalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui penyesuaian, harus menyampaikan rencana tersebut kepada Menteri PANRB dilengkapi dengan naskah akademik sebagai dokumen pendukung. Dokumen pendukung dimaksud sebagai bahan sebelum ditetapkan kebutuhan/formasi berdasarkan Peta Jabatan dan ABK instansi yang telah ditandatanganiolehmasing-masing. Pejabat. Pembina. Kepegawaia Uji Kompetensi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional (Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural). Pengangkat PNS dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilanditetapkanoleh. PPK baikmelalui: q Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan melalui formasi CPNS (Jenjang. Pertama, Muda, Pemula, Pelaksana. 4 PENGANGKATAN q Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan lain adalah pengangkatan PNS semula menduduki jabatan lain seperti Jabatan Admninistrasi atau JPT karenaperubahanorganisasi, mutasiatauperpindahan. q Pengangkatan Penyesuaian adalah Pengangkatan PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku karena perubahan UU, PP,

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENYESUAIAN / INPASSING Permenpan 42 Tahun 2018 Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e. Formasi. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Penyesuaian/Inpassing ke dalam JF Pranata Komputer Tingkat keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi 1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. 2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 3. Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya. 4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

PRANATA KOMPUTER TERAMP IL • Kualifikasi Teknis • Mensyaratkan penguasaan dan prosedur kerja teknis di bidang kekomputeran AHLI • Kualifikasi Profesional • Mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis di bidang kekomputeran

PERSYARATAN PENGANGKATAN PK TERAMPIL 1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang ditentukan; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; dan 4. Setiap unsur nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun teraakhir;

PERSYARATAN PENGANGKATAN PK AHLI 1. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan; 3. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; dan; 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

KETENTUAN UMUM INPASSING PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 357 PERMENPAN RB No. 42 Tahun 2018 PNS yang menduduki Jabatan Adminstrasi (JA) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang telah melaksanakan tugas-tugas Jabatan Fungsional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian yang dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional untuk paling lama: a. 2 (dua) tahun untuk masa persiapan. b. 2 (dua) tahun untuk masa pelaksanaan, terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi, kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Penyesuian/inpassing ke dalam jabatan fungsional ditujukan kepada : a. PNS yg telah dan masih menjalankan tugas JF tersebut. b. PNS yg masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fingsional dan telah mendapat kenaikan KP setingkat lebih tinggi. c. JPT dan Administrator dan Pengawas yg memiliki kesesuian antara jabatan terakhir yg didudukinya. d. JF yg dibebaskan sementara karena tdk dapat mengumpulkan angka kredit. Pengangkatan PNS dlm JF melalui Penyesuian/inpassing dilaksanakan sampai dengan April

PRANATA KOMPUTER TERAMPIL UNSUR I. II. PENDIDIKAN OPERASI TEKNOLOGI INFORMASI III. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI SUB UNSUR A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranataan komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan A. Pengoperasian Komputer B. Perekaman Data C. Pemasangan dan Pemeliharaan Sistem Komputer dan Sistem Jaringan Komputer A. Pemrograman Dasar B. Pemrograman Menengah C. Pemrograman Lanjutan D. Penerapan Sistem Operasi

LANJUTAN. . UNSUR IV. PENGEMBANGAN PROFESI V. PENDUKUNG KEGIATAN PRANATA KOMPUTER SUB UNSUR A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi B. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi C. Penerjamahan/Penyaduran buku dan bahan lain di bidang teknologi informasi A. Pengajar/pelatih dibidang Teknologi Informasi B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfrensi C. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer D. Keanggotaan dalam organisasi profesi E. Perolehan piagam kehormatan perolehan gelar kesarjanaan lainnya

PRANATA KOMPUTER AHLI UNSUR SUB UNSUR I. A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranataan komputer dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan A. Implementasi Sistem Komputer dan Program Paket B. Implementasi Database C. Implementasi Sistem Jaringan Komputer A. Analisis Sistem Informasi B. Perancangan Sistem Informasi C. Perancangan Sistem Komputer D. Perancangan dan Pengembangan Database E. Perancangan Sistem Jaringan Komputer II. PENDIDIKAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

LANJUTAN UNSUR SUB UNSUR IV. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI A. Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi B. Perumusan Visi, Misi dan Strategi Sistem Informasi A. Pembuatan Karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi B. Penyusunan Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi C. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang teknologi informasi A. Pengajar/Pelatih dibidang teknologi informasi B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi C. Keanggotaan dalam TIM Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer D. Keanggotaan Dalam Organisasi Profesi V. PENGEMBANGAN PROFESI VI. PENDUKUNG KEGIATAN PRANATA KOMPUTER

TERIMA KASIH