PEMERINTAHAN DAERAH Pokok Bahasan 1 Pokok Penting Studi

PEMERINTAHAN DAERAH Pokok Bahasan #1 Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah Ilmu Pemerintahan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RAPPANG – UMS Rappang 2019 Unggul Profesional Islami Ahmad Mustanir

₪ Pengertian dan Definisi Pemerintahan Daerah ₪ Konsep Dasar Pemerintahan Daerah ₪ Etimologi Studi Pemerintahan Daerah

Pengertian Sistem Secara etimologis kata “sistem” merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, jaringan, atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas

Pengertian Sistem Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antar bagian yang jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, akan memengaruhi keseluruhannya

Pengertian Sistem Menurut Prof. S. Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatau kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Pengertian Pemerintahan Dari segi etimologis, kata “pemerintahan” berasal dari kata “pemerintah”, berasal dari kata “perintah”.

Pengertian Pemerintahan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia • “perintah” adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; • “pemerintah” adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya • “pemerintahan” adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Pengertian Pemerintahan Sebagian orang menyamakan kata “pemerintahan” dengan “eksekutif” dan sebagian yang lain menyamakan dengan “negara”. Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh adanya ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga pilar kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif

Pengertian Pemerintahan Untuk menambah pemahaman mengenai pengertian pemerintahan, B. Hestu Handoyo memberi jalan tengah, yaitu dengan meletakkan pengertian pemerintahan dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit

Pengertian Pemerintahan • Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi

Pengertian Pemerintahan • Pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah.

Pengertian Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “. . pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. ”

Pengertian Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintahan Daerah dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: “. . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ”

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah • • Beragam peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur secara khusus tentang pemerintahan daerah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah Hal ini membuktikan bahwa implementasi terhadap pemerintahan daerah begitu rumit dan kompleks karena banyaknya persoalan yang perlu diatur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah Kompleksitas pengaturan berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah menjadi isu hangat setiap periodeisasi dari pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah Hubungan pemerintah daerah tidak luput juga menaruh andil terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada level dibawahnya, hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa-desa yang ada dibawahnya menjadi perbincangan hangat dalam rangka menemukan formulasi yang tepat guna mengatur persoalan di atas

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah Pasca reformasi, Undang 22 Tahun 1999 maupun Undang 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang yang begitu besar bagi pemerintah daerah untuk dapat mengurusan rumah tangganya sendiri melalui asas desentralisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan di sana sini dalam praktek dilapangan. Pemecahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjadi beberapa bagian khusus, tentunya akan berdampak kepada pelaksanaan otonomi daerah

Perkembangan Studi Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi beberapa bagian pengaturan antara lain; pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digunakan ± 10 tahun memuat begitu banyak pengaturan terkait pemerintahan daerah yang pada akhirnya menyisakan berbagai persoalan

Terima kasih CP : 0812 4163 143 FB: Ahmad Mustanir tweeter: @ahmadmustanir line id: ahmadmustanir Path: Ahmad Mustanir email: ahmadmustanir 74@gmail. com ahmadmustanir 74@yahoo. co. id