Pemerintahan Bisnis dan Komunitas Partnership Pemerintah Swasta dan
Pemerintahan, Bisnis, dan Komunitas Partnership Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Sipil dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik
Pendahuluan Peningkatan Kompleksitas Kebutuhan Publik Pemerintah Keterbatasan : - Modal - SDM - Manajemen Masyarakat Swasta - Penyelenggaraan Pembangunan - Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Model – Model Partnership Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pebangunan dan Pelayanan Publik Model Public Partisipatory (PP) Public Private Partnership (PPP) Corporate Social Responsibility (CSR) Sentanu, 2012: 16
Public Partisipatory (PP) Terkait dengan konsep demokrasi partisipasi yang muncul pada tahun 1960 -an (Philipus M. Hadjon, 1997; 7 -8) Rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan
Public Partisipatory (PP) Asas keterbukaan dan patisipasi merupakan salah satu syarat minimum 1. Partisipasi dalam pemilihan yang bebas dan rahasia 2. Hak untuk dipilih 3. Hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul 4. Badan Perwakilan Rakyat mempengaruhi pengambilan keputusan 5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat kepuutusan yang terbuka 6. Dihormatinya hak – hak kaum minoritas Burkens dalam Hadjon, 1997: 2
Public Partisipatory (PP) Tradisi Partisipasi menurut Gaventa dan Valderama (1999) Partisipasi Politik “Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi indiividu atau organisasi politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampanye, protes dengan tujuan mempengaruhi wakil – wakil pemerintah. ” Partisipasi Sosial (dalam konteks pembangunan) “Diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai “pelaku dan pewaris pembangunan” dalam kegiatan konsultasi dan pengambilan keputusan di semua siklus tahapan pembangunan (Stiefel dan Wolfie, 1994). Dalam hal ini, partisipasi masyarakat ditempatkan diluar le, baga formal pemerintah. ”
Public Partisipatory (PP) Tradisi Partisipasi menurut Gaventa dan Valderama (1999) Partisipasi Warga “Suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai “gelanggang kunci” yang mempengaruhi kehidupan mereka. ”
Public Private Partnership (PPP) Konsep Public Private Partnership banyak diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengajak investor swasta domestik maupun asing untuk bekerjasama dalam penyediaan infrastruktur (Djunaedi, 2008 dalam Sentanu, 2012: 6) Kemitraan antara pemerintah dan swasta (domestik maupun asing) dalam penyediaan infrastruktur
Public Private Partnership (PPP) Kesepakatan kontraktual jangka panjang antara pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik (Alfen, et al, 2009, dikutip dari “The German Federal Departmentof Transportation, Construction and Real Estate) Melalui perjanjian ini, sektor swasta dan pemerintah memberikan ketrampilan dan asset masing – masing dalam memberikan layanan atau fasilitas untuk masyarakat umum.
Public Private Partnership (PPP) PPP dilakukan dengan cara : 1. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pengusaha nasional 2. Menarik dan melibatkan investor asing 3. Pengembangan potensi dalam negeri dengan membentuk suatu institusi non pemerintah dengan fungsi utama menutup kesenjangan pembiayaan Sentanu, 2012: 7
Implementasi PPP di Indonesia Dasar Hukum : Perpres Nomor 67 Tahun 2005 Pelaksanaan PPP didasarkan pada prinsip : adil, terbuka, transparan, dan bersaing (competition). Prinsip – prinsip tersebut berperan dalam mendapatkan harga pasar terendah dan meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek PPP.
Implementasi PPP di Indonesia Tujuan pelaksanaan konsep PPP di Indonesia: 1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta 2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan insfrastruktur 4. Mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima
Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab sosial pelaku bisnis ----- reputasi produk dan layanan yang baik Perusahaan dapat dikatakan memiliki hati nurani dan moral sehingga harus bertanggung jawab secara sosial atas perilaku mereka serta atas konsekuensi dari tindakan korporasi mereka (Goodpaster dan Mattews dalam Sentanu, 2012: 9)
Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab Filantropi Piramida CSR Tanggungjawab Etis Tanggungjawab Hukum Tanggungjawab Ekonomi Sentanu, 2012: 11
Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab Ekonomi ‘Pelaku bisnis harus mempertahankan dan memperbaiki kinerja ekonominya sehingga dapat terus menyediakan barang dan jasa untuk konsumen, menyerap tenaga kerja, dan membayar pajak kepada pemerintah. ” Tanggungjawab Hukum “Pelaku bisnis diharuskan menawarkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mematuhi peraturan lingkungan dan persyaratan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah. ”
Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggungjawab Etis “Merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik, pantas, adil dan tidak membahayakan/menyakiti pihak lain. Hal ini enuntut pelaku bisnis untuk mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan, menghormati hak orang lain, memenuhi tugas, dan menghindari menyakiti orang lain” Tanggungjawab Filantropis “Tindakan diskresioner oleh manajemen sebagai respon terhadap harapan sosial yang dapat mencakup pekerjaan sukarela eksekutif dalam program 2 masyarakat, menyediakan sumber daya keuangan untuk beasiswa program kuliah, atau sumbangan untuk kegiatan amal. ”
Pertimbangan Pokok dalam Kemitraan Kriteria Kelembagaan Ekonomi dan Finansial Produk Layanan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Sentanu, 2012: 14
Kriteria Kelembagaan 1. Dampak restrukturisasi terhadap perubahan kelembagaan instansi yang selama ini mengelola jenis layanan tersebut 2. Dampak restrukturisasi terhadap kepegawaian instansi yang selama ini mengelola/menyediakan jenis layanan tersebut.
Kriteria Ekonomi dan Finansial 1. Kemampuan pemerintah untuk membiayai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut 2. Kelayakan pasar dari suatu jenis layanan 3. Kontribusi net income dari suatu jenis layanan terhadap PAD, dibandngkan dengan penerimaam pajak terhadap PAD jika layanan tersebut dikelola oleh swasta 4. Perbandingan tarif yang dikenakan jika dikelola oleh penmerintah atau swasta 5. Efisisensi dalam penyelenggaraan layanan yang tercermin dari rasio antara total penerimaan terhadap total biaya operasional
Kriteria Produk Layanan 1. Kondisi kualitas layanan saat ini 2. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat saat ini 3. Kualitas layanan saat ini jika dibandingkan dengn prediksi jika diselenggarakan oleh swasta Kriteria Prosedur dan Mekanisme Pelayanan 1. Kesederhanaan prosedur layanan saat ini 2. Kemudahan persyaratan untuk mendapatkan layanan saat ini 3. Kemudahan dan kesederhanaan prosedur pelayanan saat ini dibandingkan dengan prediksi layanan jika diselenggarakan oleh swasta
Tahapan Menggalang Kemitraan 1. Membangun hubungan dengan calon mitra 2. Mengerti kondisi bisnis pihak yang bermitra 3. Mengembangkan strategi dan menilai secera detil hasil bisnis 4. Mengembangkan program 5. Memulai pelaksanaan 6. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan Hafsah dalam Sentanu, 2012: 15
Terima Kasih
Pembangunan v Pembangunan yang merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi &Bratakusumah, 2005: 23). v Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yangdilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1996: 56).
Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU 25/2009
Daftar Pustaka Bratakusumah, Deddy S. ; Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama. Kartasamita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES.
- Slides: 25