PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROFIL Biro Bina
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROFIL Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
DASAR PEMBENTUKAN BIRO BINA ADM. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP SETDA PROVINSI NTB q Perda No 11 th 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. q Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB q Pergub No. 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Pemprov NTB q Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Visi Biro BAPP dan LPBJP Setda Prov. NTB : “ Terwujudnya keterpaduan pembinaan dan pengendalian pembangunan yang efektif “ Misi Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan & LPBJP 1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan program dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah 2. Meningkatkan efektifitas kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infra struktur dan tata ruang 3. Meningkatkan kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat
TUJUAN DAN SASARAN No TUJUAN SASARAN Misi 1 : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan program dan LPBJP 1. Meningkatkan kualitas rencana kerja, penganggaran dan pelaporan 2. Meningkatkan kualitas standar satuan harga dan monev. pembangunan 3. • Meningkatkan LPBJP berbasis teknologi informasi dan komunikasi • meningkatkan profesionalisme aparatur Tersedianya rencana kerja dan penganggaran yg berkualitas dan informasi realisasi penyerapan dana dan fisik tepat waktu • Tersedianya dokumen standar satuan harga • Tersedianya informasi realisasi penyerapan dana dan fisik pemb. daerah tepat waktu Terlaksananya pengadaan barang jasa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Misi 2 : Meningkatkan efektifitas kelancaran dan keterpaduan pelaks. Pemb. Infra struktur dan tata ruang 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemb. Perumahan dan Kws. Permukiman 5. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemb. Perhubungan dan Tata Ruang 6. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemb. SDA dan LH Tersedianya laporan hasil tindak lanjut pengendalian Pembangunan yang berkualitas
TUJUAN DAN SASARAN No TUJUAN SASARAN Misi 3 : Meningkatkan efektifitas kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan rakyat 7. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemb. Ekonomi 8. Meningkatkan efektivitas pengendali- Tersedianya laporan hasil tindak lanjut hasil an pemb. Sosial budaya pengendalian pembangunan yang berkualitas 9. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemb. Kesra
Kondisi Biro Bina Adm. Pengend. Pemb. dan LPBJP 5 tahun terakhir 8000000 Alokasi Anggaran 6000000 4000000 2000000 0 1 Tahun 2 1 3 2012 2 2013 34 2014 4 2015 5 5 2016 Alokasi pada Renstra (Rp ) 5, 346, 9727, 066, 8973, 670, 0003, 400, 0004, 844, 400 Alokasi pada APBD ( Rp ) 2, 026, 0203, 220, 8003, 670, 0003, 405, 2614, 244, 160 Pelaksanaan kegiatan strategis 5 tahun terakhir berupa: % 37. 89 45. 58 atan sunan ndar harga; Pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan Pelatihan Barang/Jasa, Trainer LPSE Pelatihan bagi Auditor Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaks. kebijakan Provinsi, Kab. / Kota. 100. 15 87. 609615225827 Kegiatan monitoring evaluasi Dana Alokasi Khusus.
KOMITMEN/CARA PANDANG DALAM PENERAPAN PROGRAM § Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan, prosedur dan perintah yang telah ditetapkan § Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pada rencana strategis. § Sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien. § Dapat diketahui kelemahan dan kesulitan penerapan program untuk dicari jalan perbaikannya.
ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI No Bagian Permasalahan Isu 1 Program dan 1. Lambatnya dokumen lelang dari SKPD ke 1. Proses pelelangan Kesekretariatan ULP lambat Layanan 2. Anggota Pokja tidak sebanding dengan Pengadaan jumlah paket lelang 3. Pengaplikasian Standar Satuan Harga pada 2. Kesulitan pencaiwaktu penyusunan RKA kurang optimal ran anggaran 4. Adanya item yang belum masuk Standar Satuan Harga 2 3 Pengendalian 1. informasi pelaksanaan program kegiatan Tumpang tindih Adm Pembang. di. SKPD sering terlambat dan berubah-ubah pelaksanaan Fisik Prasarana 2. Hasil monev belum optimal dimanfaatkan tupoksi antar SKPD Pengendalian dalam perencanaan berikutnya lainnya Adm Pembang. 3. Sapras pendukung tugas dan fungsi Eko sos bud lh terbatas 4. Kualitas SDM terbatas
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN BIRO BAPP DAN LPBJP TERDIRI DARI 7 PROGRAM DENGAN 5 PROGRAM PRIORITAS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Program Peningk. Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaks. kebijakan KDH Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
INOVASI DAN TEROBOSAN YANG DILAKUKAN (SEBAGAI IKON MENCAPAI PRESTASI FENOMENAL) 1. Audit Kinerja Internal Terhadap Standar dan Prosedur Pelayanan • Antar Bagian/ Sub bagian berkoordinasi dalam pengendalian dan pembinaan pembangunan. • Hasil koordinasi internal disampaikan dalam rapat evaluasi dan ditindaklanjuti oleh bagian/sub bagian sesuai waktu yang disepakati. Dampak koordinasi internal ini akan menjadikan peningkatan hasil monev. kinerja serta pelayanan pengadaan. 2. Layanan On Line Sistem Informasi kinerja pemerintah provinsi NTB (Emonev) Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya pada penyederhanaan proses pelayanan, namun juga kemudahan, kecepatan dan pentingnya pemanfaatan tehnologi system informasi melalui http: //biroap. ntbprov. go. id, dan juga pengembangan Sistem Informasi lainnya yg antara lain Tepra, E-monev
3. Unit layanan Pengadaan (ULP) sebagai central of exelent ULP melaksanakan tugas melalui 3 fungsi yakni : Fungsi Perencanaan, fungsi Pembinaan dan Koordinasi serta fungsi Pengawasan Aspek untuk mencapai ULP sebagai Central of exelent : • Sumber Daya Manusia : Penempatan SDM , Pengembangan Kompetensi SDM dan Pengembangan Jalur Karir • Organisasi : Manajemen Pengadaan, Organisasi Pengadaan , Manajemen Kinerja, Manajemen Sistem Informasi , Manajemen Risiko , Kepemimpinan & Budaya Org. 4. Evaluasi Kinerja OPD Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas Hasil evaluasi kinerja yang kredibel diperlukan langkah-langkah antara lain : • Inventarisasi data dan informasi • Pengumpulan updating data secara kontinue • Pengukuran kinerja • Penilaian Kinerja • Penilaian Hasil Kinerja
5. Help Desk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah • Kegiatan ini memberikan pendapat , memotivasi, dan menggali permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan barang dan jasa yang dihadapi oleh pengguna anggaran maupun penyedia jasa. • Pelaksanaan dilakukan baik dalam kantor maupun diluar kantor 6. Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang pengadaannya bersumber dari APBD maupun APBN harus dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan , untuk hal tersebut telah disusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
TARGET KINERJA SASARAN BIRO BAPP DAN LPBJP INDIKATOR KINERJA SASARAN No 1. Rumusan kebijakan yang dilakukan 2. Kualitas layanan pengadaan barang/jasa SATUAN Buah % TARGET PD TAHUN KE 2014 2015 2016 2017 2018 3 3 310 320 340 80 85 75 3. Jumlah Kab. /Kota yg sdh menayangkan Teppa TVMonitor Kab/Kota 4 8 10 10 10 5. Standar satuan harga yang tepat waktu tindak lanjut hasil pengend. pemb. Bid. perumahan & kws. 6. permukiman Dok/3 bln 3 3 3 Rekomendasi 3 3 4 4 5 7. tindak lanjut hasil pengend. pemb. Bid. perhubungan & TR Rekomendasi 4 4 5 5 6 8. tindak lanjut hasil pengend. pemb bidang SDA dan LH Rekomendasi 3 4 4 5 5 9. tindak lanjut hasil pengend. pemb. daerah bidang ekonomi Rekomendasi 4 4 5 6 7 10. tindak lanjut hasil pengend. pemb. bidang sosial budaya Rekomendasi 4 4 5 6 7 11. tindak lanjut hasil pengend. pemb bidang kesra Rekomendasi 2 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 12. Laporan hasil pembinaan pemb. Ekonomi kab/kota 13. Laporan hasil pembinaan pemb. sosial budaya kab/kota 14. Laporan hasil pembinaan pemb. Perumahan & kws permukiman kab/kota Dok kab/kota 3 Lap. 10 kab/kota 3
Realisasi Indikator Kinerja 2015 dan 2016 No INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN 2015 2016 1. Rumusan kebijakan yang dilakukan Buah 6 3 2. Jumlah paket lelang Paket 397 349 4. Jumlah Kab. /Kota yg sdh menayangkan Teppa TVMonitor Kab/Kota 9 10 5. Standar satuan harga yang tepat waktu Dok/3 bln 6. tindak lanjut hasil monev pemb. bidang permukiman Rekomendasi 4 6 7. tindak lanjut hasil monev pemb. bidang perhubungan Rekomendasi 5 5 8. tindak lanjut hasil monev pemb bidang sumber daya air Rekomendasi 5 5 9. tindak lanjut hasil monev pemb. daerah bidang ekonomi Rekomendasi 4 12 10. tindak lanjut hasil Monev pemb. bidang sosial budaya Rekomendasi 5 13 11. tindak lanjut hasil moev pemb bidang lingkungan hidup Rekomendasi 2 3 Lap. kab/kota 3 10 4 10 12. tindak lanjut hasil pembinaan ekonomi daerah kab/kota 13. tindak lanjut hasil pembinaan sosial budaya dan lingkungan hidup daerah kab/kota 14. tindak lanjut hasil pembinaan fisik daerah kab/kota 3 3 (April - Juni)
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA selaras, sinergi, konsisten MONITORING DAN EVALUASI SPASIAL NON SPASIAL
PERMASALAHAN DILUAR FAKTOR KENDALI YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Kegiatan Monev. pada SKPD perlu dioptimalkan; 2. Rakor. upaya percepatan pelaksanaan kegiatan antar SKPD di Provinsi maupun Kab. Kota perlu ditingkatkan; 3. Bangun sistem peringatan dini internal SKPD dan berkoordinasi dengan pengawasan intern (APIP), TGP 2 D dan TP 4 D; 4. ULP melakukan pendampingan terhadap PPK yg realisasi kegiatannya masih rendah; 5. Perubahan Kegiatan melalui revisi maupun Perubahan Anggaran di minimalisir; 6. Pelaksanaan pengadaan lebih awal melalui Rencana Umum Pengadaan; 7. Percepat perencanaan awal agar tidak terjadi penundaan pelaksanaan; 8. Perlunya peningkatan sertifikasi pengadaan barang/ jasa khususnya pada pejabat struktural; 9. Tingkatkan Sosialisasi Pengadaan Barang/jasa pada PA/KPA/PPK; 10. Dorong percepatan pengajuan tagihan pembayaran Penyedia jasa.
Harapan BIRO BAPP dan LPBJP q Upaya meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mewujudkan Center of Excellence dalam pengadaan barang dan jasa serta pengendalian administrasi pembangunan; q Komitmen terhadap akuntabilitas proses dimulai sejak proses penganggaran, perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporannya q Pengembangan SDM dan Organisasi, sesuai dengan peta jalan yg tersusun. q Regulasi Jabfung Pengadaan Barang/Jasa agar disegerakan sehingga kesejahteraan dan jenjang karir pokja ULP lebih terukur. q Perlu diterbitkan regulasi yang mengatur aparat penegak hukum memanggil pokja setelah terindikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara hasil pemeriksaan auditor q Diperlukan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana Biro AP dan LPBJP.
VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI NTB VISI MISI mbangun yarakat NTB g beriman, rbudaya, daya Saing Sejahtera Reformasi Birokrasi, Penegakan hukum PRIORITAS PEMBANGUNAN INDIKATOR KINERJA Reformasi Birokrasi, tata Kelola. Pemerintah Tk Penyelesaian aduan Pelayanan Publik NTB BERSIH & MELAYANI Masy. Yg mengakses NTB Online TUJUAN KEBIJAKAN UMUM kualitas pelayanan publik standart pelayan publik, desk, digitalisasi arsip, aplikasi berbasis Web kualitas penatausahaan keuangan Akuntabilitas pengelolaan keuangan FOKUS PROGRAM SOP diterapkan Pelayanan Layanan Bentuk Lembaga & Monev dan Publik informasi & Pengelolaan Peraturan Pelaku Perenc. makin baik Arsip berba. PNS keuangan Daerah yang Usaha Pemb. yang sis WEB yang lebih baik & Profesional termasuk makin lebih ULP makin berbaik terapkan profesional berkualitas 18 Profesional kembang RAD PPK
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI PROV. NTB Regulasi 1 Pelaksanaan Pengadaan • Kewenangan Pengadaan Langsung • E-Procurement (terdiri dari e. Tendering dan e-Purchasing) 3 • Perpres 54/2010 – beserta perubahanny • Permen PU 31/2015 • Berbagai Per. Ka LKPP (SBD, dsb) Sistem Pengadaan Publik 2 Kelembagaan 4 Integritas dan Transparansi Tranparansi Pakta Integritas Kode Etik • LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – dsb • LPJK • Jabfung PB/J
Terima Kasih….
- Slides: 20