PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU BAPPEDA DAN LITBANG DANA BAGI
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU BAPPEDA DAN LITBANG DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pengertian DBH Pengertian: DBH merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. ü JENIS DBH: v PAJAK ( PPh Pasal 21 dan 25/29 WPOPDN, PBB P 3, CHT) v SDA (Minerba, Migas, Kehutanan, Panas Bumi, Perikanan) ü PEMBAGIAN : By Origin v dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 berdasarkan kontribusi penerimaan negara. v Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU. v Alokasi ditetapkan dalam 4 tahapan(APBN, APBNP, Prognosis Realisasi, dan Realisasi Audited Tujuan: Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. ü PENYALURAN: Based on Actual Revenue v Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004), dan dilakukan dalam 4 Triwulan ü PENGGUNAAN: v Sebagian besar Block Grant dan sebagian kecil Earmarked (DBH CHT, DBH SDA Kehutanan DR)
DASAR HUKUM UU Tahun 39 Tahun 2007 Pasal 66 A ayat (1): “Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar Pasal 66 A ayat (2): 2% (dua persen)… ” “Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun berjalan” Keputusan MK No. 54/PUU/VI/2008 Pasal 66 A ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan semua provinsi penghasil tembakau sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau. PMK No. 50/PMK. 07/2017 Pasal 36 ayat (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan alokasi DBH CHT setiap provinsi berdasarkan penerimaan cukai 2 tahun yang lalu (T-2) , data rata-rata produksi tembakau 3 tahun lalu secara berturut-turut dan Invers IPM
FORMULASI PERHITUNGAN (lama) ALOKASI KE 58% PROVINSI 38% Data Realisasi Penerimaan CHT T-2 per daerah dan Rencana Penerimaan CHT sesuai pagu RUU APBN 4% Data rata-rata Produksi Tembakau Kering 3 tahun sebelumnya Invers IPM T-2 Perhitungan Bobot ALOKASI PER PROVINSI Alokasi Prov. = {(58%x. Cukai)+(38%x. TBK)+(4%x. Inv. IPM)} X Pagu Alokasi ALOKASI KE KAB/KOTA PAGU DBH CHT PER PROVINSI (30% Provinsi )+ (40% Kab/Kota Penghasil)+ (30% Kab/Kota Lain Selain Kab/Kota Penghasil) KABUPATEN/KOTA 4
Perhitungan Alokasi DBH CHT TA 2020 Alokasi DBH CHT = Alokasi Kinerja (max 15%)+ Alokasi Formula (min 85%) • Alokasi Kinerja = {(5% x Kinerja Cukai) + (3% x Kinerja Tembakau) + (5% x Kinerja prioritas penggunaan) + (2% x Kinerja Pelaporan)} x Alokasi tahun sebelumnya Alokasi Formula = (Pagu DBH CHT tahun berkenaan – Total Alokasi Kinerja) x [(60% x kontribusi penerimaan cukai) + (40% x rata produksi tembakau)] Kinerja = skor yang diraih/skor maksimal Contoh : Pagu 2019 = Rp 3. 177. 111. 849. 000, total alokasi Kinerja Rp 311. 653. 856. 838. maka alokasi formula = Rp 2. 865. 457. 992. 162 x [(60% x kontribusi penerimaan cukai) + (40% x rata-rata produksi tembakau)] Skor = angka (0 s. d. 5)
Perhitungan Alokasi Kinerja DBH CHT TA 2020 Maksud dan Tujuan: Untuk mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang bersumber dari DBH CHT untuk peningkatan penerimaan cukai, peningkatan produksi tembakau, dan memenuhi prioritas penggunaan DBH CHT (minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung JKN) 1. Merupakan alokasi DBH CHT yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja pemda; 2. Maksimal 15% dari alokasi tahun sebelumnya, 3. Bobot 15% terbagi atas: a. Kinerja Cukai 5%, dinilai oleh Ditjen Bea dan Cukai; b. Kinerja Tembakau 3%, dinilai oleh Ditjen Perkebunan; c. Kinerja Prioritas Penggunaan DBH CHT 5%, dinilai oleh Kementerian Kesehatan; d. Kinerja Penyampaian Laporan 2%, dinilai oleh Ditjen Perimbangan Keuangan. ; 4. Penilaian Skor Kinerja (Cukai, Tembakau, Prioritas Penggunaan DBH CHT); a. Skor 5 untuk kinerja sangat baik; d. Skor 2 untuk kinerja kurang; b. Skor 4 untuk kinerja baik; e. Skor 1 untuk kinerja sangat kurang c. Skor 3 untuk kinerja sedang; f. Skor 0 untuk tidak berkinerja 5. Penilaian Skor Kinerja Penyampaian Laporan; a. Skor 2 untuk tepat waktu, b. Skor 1 untuk tidak tepat waktu
Alokasi DBH CHT Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2017 s. d. TA 2020 (miliar rupiah) Alokasi DBH CHT Provinsi NTB 250 296 200 236 50 000 16 16 14 249 6 100 4 50 2 0 2018 2019 2017 2018 235. 797. 702. 000 248. 892. 608. 000 2019 2020 295. 658. 416. 000 359. 966. 285. 000 2020 5, 6% 18, 8% 21, 8% 40 000 41 573 36 682 37 034 2017 2018 44 683 30 000 10 150 45 000 35 000 12 8 8 2017 Data Dasar Rata-Rata Produksi Tembakau 18 360 300 (ton) Data Dasar Penerimaan Cukai 400 350 (miliar rupiah) 9 25 000 20 000 15 000 4 10 000 5 000 0 0 2017 2018 2019 2020 3. 718. 925. 174 7. 676. 242. 241 9. 099. 544. 000 16. 101. 764. 000 106, 4% 38, 3% 77, 0% 2017 2018 2019 2020 2019 36. 682 37. 034 41. 573 44. 683 1, 0% 12, 4% 8, 5% 2020
PENGGUNAAN DBH CHT PMK Nomor 222/PMK. 07/2017 Diperbarui dengan PMK Nomor 7/PMK. 07/2020 Peningkat an Kualitas Bahan Baku Pembinaa n Industri Pembinaan Lingkunga n Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pemberantas an Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal
PENGGUNAAN DBH CHT Minimal 50% x Alokasi Untuk mendanai bidang kesehatan mendukung program JKN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU Detail Kegiatan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perkebunan No. 81/KB. 110/E/01/2018 Tgl. 19 Januari 2018 tentang Rincian Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku DILAKSANAKAN OLEH: ü Daerah penghasil tembakau dan/atau ü Daerah penghasil cukai dan tembakau 1 Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricutural Practices tembakau 2 Penanganan panen dan pasca panen 3 Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau 4 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan 5 Penerapan inovasi teknis dan/ atau 6 Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor
PEMBINAAN INDUSTRI PMK 7 Tahun 2020 1. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok; 2. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah; 3. pembentukan kawasan industri hasil tembakau; 4. pemetaan industri hasil tembakau; 5. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau; 6. pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; 7. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan Good Manufacturing Practices bagi industri hasil tembakau; 8. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan/atau 9. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil. DILAKSANAKAN OLEH: ü Daerah penghasil cukai dan tembakau
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Minimal 50% digunakan untuk Bidang Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan dukungan Universal Health Coverage (UHC) Bidang Kesehatan Bidang Ketenagakerjaan Bidang Infrastruktur Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyaraka Dilaksanakan oleh seluruh karakteristik daerah penerima DBH CHT Bidang Lingkungan Hidup
BIDANG KESEHATAN Kegiatan Pelayanan Kesehatan, baik kegiatan promotif / preventif maupun kuratif / rehabilitatif Penyediaan/penin gkatan/ pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atauorang tidak mampu
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI Dilaksanakan oleh seluruh karakteristik daerah penerima DBH CHT 1. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai meliputi kegiatan: • penyampaian informasi ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan • pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. 2. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan media komunikasi sebagai berikut: a. forum tatap muka; b. media elektronik seperti radio dan televisi; c. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster dan stiker; d. media dalam jaringan; dan e. reklame seperti baliho, spanduk, dan videotron. *harus jelas, mudah dibaca, dan dominan. 3. Program Sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT; 4. Dalam melaksanakan sosialisasi, Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL Dilaksanakan oleh seluruh karakteristik daerah penerima DBH CHT Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau: 1. dilekati pita cukai palsu; 2. tidak dilekati pita cukai; 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi; 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan 5. dilekati pita cukai bekas, Program pemberantasan barang kena cukai illegal dilaksanakan oleh seluruh karakteristik Daerah penerima DBH CHT paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal, Kepala Daerah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat
Penggunaan DBH CHT TA 2019 Keterangan 1 = Peningkatan Kualitas Bahan Baku 2 = Pembinaan Industri 3 = Pembinaan Lingkungan Sosial 4 = Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai 5 = Pemberantasan BKC Ilegal Terdapat 7 Daerah yang belum memenuhi ketentuan penganggaran DBH CHT dikarenakan status sebagai daerah penghasil cukai namun tidak melaksanakan program pembinaan industri dan daerah penghasil tembakau namun tidak melaksanakan program peningkatan kualitas bahan baku
Penggunaan DBH CHT TA 2019 bidang Kesehatan Terdapat 2 Daerah yang belum memenuhi ketentuan penganggaran DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan.
ALOKASI DBHCHT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 -2020 NO SKPD DBHCHT 2019 1. DISTANBUN 2. DISPERINDAG 3. DIKES 4. KETERANGAN 2020 1. 500. 000 1. 493. 943. 000 100. 000 0 2. 915. 000 2. 715. 000 DISNAKERTRANS 585. 000 450. 000 5. DINSOS 200. 000 585. 000 6. POL PP 0 50. 000 7. RS Pratama 0 0 5. 300. 000 5. 293. 943. 000 JUMLAH
Materi ini bisa di download di : http: //bappeda. dompukab. go. id TERIMA KASIH
- Slides: 19