PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN MOBILITAS PENDUDUK Rani Toersilaningsih Chotib

Kondisi Perekonomian Indonesia � Mobilitas Penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk � Mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah � Mobilitas penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan

KESENJANGAN WILAYAH Wilayah Sumatera Share PDRB thd Nasional Pertumb. Ekonomi 21, 55% 4, 65% Pendaptn perkapita 9, 80 jt Penduduk miskin 7, 3 jt (14, 4%) Wilayah Kalimantan Share PDRB thdp Nasional Pertumb. Ekonomi 8, 83% 5. 26% Pendaptn perkapita 13, 99 jt Pendudk miskin 1, 21 jt (9%) Wilayah Sulawesi Share PDRB thd Nasional Pertmbh Ekonomi 4, 60% 7. 72% Pendapt perkapita 4, 98 jt Pendudk miskin 2, 61 jt (17, 6%) Wilayah Papua Share PDRB thd Nasional 1, 28% Pertmbuh Ekonomi 0, 60% Pendaptn perkapita 8, 96 jt Pndudk miskin 0, 98 jt (36, 1%) Wilayah Jawa Bali Share PDRB thd Nasional 62, 00% Pertumbh Ekonomi 5. 89% Pendapt perkapita Pendudk miskin 11, 27 jt 20, 19 jt (12, 5%) Sumber : diolah dari BPS, 2008 Ket : Harga Konstan Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thd 1, 42% Nasional Pertmbuh Ekonomi Pendapt perkapita Pendudk miskin 3, 50% 3, 18 jt 2, 17 jt (24, 8%) Wilayah Maluku Share PDRB thd Nasional 0, 32% Pertumbh Ekonomi 4, 94% Pendaptn Perkapita 2, 81 jt Pendudk Miskin 0, 49 jt (20, 5%)

Persebaran Penduduk Miskin

72. 00 70. 00 68. 00 66. 00 1996 1999 2002 IPM per provinsi 2010 -2011 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94. Papua 52. Nusa Tengga. . . 53. Nusa Tengga. . . 82. Maluku Utara 61. Kalimantan B. . . 91. Irian Jaya Barat 76. Sulawesi Barat 63. Kalimantan S. . . 74. Sulawesi Ten. . . 75. Gorontalo 36. Banten 72. Sulawesi Ten. . . 18. Lampung 81. Maluku 35. Jawa Timur 73. Sulawesi Sela. . . 11. Aceh 51. Bali 32. Jawa Barat 33. Jawa Tengah 15. Jambi 19. Bangka Belitu. . . 17. Bengkulu 16. Sumatera Sel. . . 13. Sumatera Bar. . . 12. Sumatera Uta. . . 62. Kalimantan T. . . 20. Kepulauan Ri. . . 64. Kalimantan T. . . 34. Yogyakarta 14. Riau 71. Sulawesi Utara 31. DKI Jakarta Perkembangan IPM Indonesia 1996 - 2011 74. 00 69. 60 69. 57 2004 2005 70. 10 2006 70. 59 2007 71. 17 2008 71. 76 2009 72. 27 67. 70 65. 80 64. 30 64. 00 62. 00 2011 2010 2011

Tema Pembangunan & Interkonektivitas Koridor Ekonomi (MP 3 EI) “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional” “Pendorong Industri dan Jasa Nasional” “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional” “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional” “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional” ADA GULA ADA SEMUT PEOPLE FOLLOW JOBS

PETA PUSAT PERTUMBUHAN AKTUAL DAN KAWASAN HINTERLAND-NYA aliran transaksi input output

Pertumbuhan dan Ketimpangan di Indonesia (BPS 2010) Meski secara nasional menurun (0. 331), ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan justru melonjak pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan rasio Gini hanya terjadi di perkotaan dari 0, 362 menjadi 0, 352, sedangkan di perdesaan justru meningkat menjadi 0, 297 dari 0, 288.

Ketimpangan Pertumbuhan Terjadi disparitas konsentrasi maupun pertumbuhan ekonomi antar-daerah v Porsi ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera dengan pangsa mencapai 61, 0% dan 20, 9% (rata-rata tahun 2001 -2009). v Pertumbuhan ekonomi wilayah Sulampua relatif lebih rendah (4, 3%), di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5, 1% (rata-rata 2001 -2009). v Disparitas pertumbuhan ekonomi antar-daerah sedikit melebar setelah otonomi daerah. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (%, yoy)

Prasyarat Mutlak Pengembangan Wilayah Berbasis Kependudukan Kombinasi Supply-Demand Side Strategy Demand side Supply side � Adanya sektor basis yang memiliki keunggulan comparative dan • competitive � � � Pengembangan sektor unggulan yang menciptakan multiplier effect thdp pembangunan regional (khususnya kemiskinan dan penyerapan TK) Peningkatan produksi sektor 2 unggulan, diversifikasi hulu-hilir sektor/komoditas unggulan Kebocoran: �Kegiatan produksi dikuasai/dimiliki oleh penduduk di luar kawasan �Proses peningkatan nilai tambah Peningkatan akses pada pusat pelayanan untuk menciptakan income multiplication • • Menurunkan biaya-biaya konsumsi barang dan jasa Kebocoran: jika orientasi mengkonsumsi barang dan jasa banyak dilakukan di luar Membangun & mengembangkan permukiman yang berdaya saing

Hambatan dan Tantangan Peningkatan Kualitas Penduduk � Terbatasnya infrastruktur dan sumber daya pendukung � Bervariasinya kebijakan di setiap daerah dalam peningkatan kualitas penduduk pasca pemberlakuan otonomi daerah � Adanya perbedaan persepsi yang mungkin terjadi antara penduduk sebagai penerima manfaat dengan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas penduduk � Perbedaan kondisi geografis, demografis, sosial-budaya, serta taraf ekonomi di setiap daerah � Tingginya komponen biaya administrasi dan transaksi dalam setiap program pembangunan. � Ketersediaan data kualitas penduduk di setiap daerah

MIGRASI DI INDONESIA Kebijakan makro mobilitas penduduk * ekonomi makro 1967 -1980, pemusatan industri manufaktur di Jakarta dan pesisir Jawa urbanisasi meningkat * 1980, mekanisasi sektor pertanian yg berakibat penurunan daya serap TK sektor pertanian migrasi desa - kota & peningkatan transmigrasi paruh tahun dasawarsa 80 -an dan pengembangan KTI 12

� Tahun 1990 an � Tahun 2000 -an ◦ Perubahan kebijakan di bidang transmigrasi trans swakarsa ◦ Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu ◦ Otonomi Daerah �Beberapa daerah melakukan pembatasan migrasi penduduk �Lebih banyak migran spontan, �Peningkatan migrasi keluarga 13

Persentase Penduduk. Menurut Pulau 1930 -2010 Sumber: BPS, berbagai publikasi

Pola Migrasi di Negara Berkembang Migrasi merupakan respon manusia atas kesempatan-kesempatan yang ada dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Pola migrasi di negara-negara berkembang mencerminkan distribusi kesempatan ekonomi yang tidak merata. Pola migrasi di negara berkembang menggambarkan pola yang mengutub, dimana arus migrasi cenderung menuju ke tempat-tempat tertentu saja.

Migrasi Angkatan Kerja Antar Provinsi, 201010 Jakarta Bali Kalimantan Timur Kepulauan riau

Jumlah Tenaga Kerja Migran Menurut Provinsi Tahun 2000 dan 2005 Provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja migran: Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara.

Alasan Bermigrasi Para Pekerja Migran di Indonesia, 2010 1% 4% Pekerjaan 4% Mencari Pekerjaan 38% 18% Pendidikan Perubahan Status Perkawinan ikut keluarga inti/famili lain 3% perumahan 1% 29% keamanan lainnya&TT

Proporsi Migran Seumur Hidup menurut Provinsi di Indonesia Riau, Jambi, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara memiliki proporsi migran positif. Sumatera Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Maluku mengalami proporsi negatif.

Proporsi Migran Risen menurut Provinsi di Indonesia Beberapa provinsi menarik bagi para migran karena memiliki prospek ketenagakerjaan dan memberi kenyamanan untuk ditempati : Riau, Jambi, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Persentase Migran Risen Neto antar Pulau di Indonesia, 1980 -2005 Pulau 1980 Sumatra 53, 85 6, 52 -12, 50 0, 14 -3, 15 Jawa 63, 36 -18, 75 6, 36 -2, 87 -3, 06 Kalimantan 8, 36 8, 47 4, 30 2, 89 -0, 33 Sulawesi 3, 11 0, 53 0, 85 0, 32 2, 15 -2, 07 3, 24 1, 00 -0, 47 4, 39 Kepulauan Lain 1990 1995 2000 2005

Urbanisasi � Sehubungan dengan pertambahan penduduk Indonesia yang cepat maka kota-kota besar pun mempunyai penduduk yang besar pula. � Tahun 1971 sekitar 17, 4% penduduk tinggal di perkotaan, menjadi 43, 1% tahun 2005 dan diperkirakan mencapai 64, 2% tahun 2020 � Migrasi desa-kota berpengaruh pada perluasan sektor jasa dan informal

Angka Urbanisasi Indonesia 1971 -2025

Faktor Yg Mempengaruhi Urbanisasi � Pull factor yang demikian besar dari kota-kota dibandingkan perdesaan ditambah persentase penduduk terbesar ada di daerah perdesaan. � Tekanan sosial ekonomi penduduk dan menyempitnya lapangan kerja di perdesaan � Anggapan kota yang selalu memungkinkan seseorang untuk pengembangan diri secara cepat. Hal ini sering bertolak belakang dengan kenyataan. 24

Masalah yang Ditimbulkan Adanya Urbanisasi yang Cepat � Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan � Perluasan daerah kumuh dan daerah informal di perkotaan pertanahan, administrasi kependudukan, kriminalitas, status kesehatan, status pendidikan, air tanah dll. • Pendatang yang tak mempunyai keahlian atau mempunyai sedikit keterampilan yang sama sekali lain dari yang dibutuhkan di kota. Pembekalan untuk hidup di kota tak cukup didapatkan. • Walaupun pendatang mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan dirinya di kota tetapi kenyataannya kota sendiri belum siap menerimanya.

Jumlah Penduduk Perkotaan di 12 Kota Besar di Indonesia, 2010 Kota Jakarta Surabaya Bandung Bekasi Medan Tangerang Depok Semarang Palembang Makassar Tangerang Selatan Batam Jumlah Penduduk 9, 607, 787 2, 765, 487 2, 394, 873 2, 334, 871 2, 097, 610 1, 798, 601 1, 738, 570 1, 555, 984 1, 455, 284 1, 338, 663 1, 290, 322 1, 137, 894 diproyeksikan sekitar 60% penduduk yang tinggal di perkotaan berada di Jawa Pada tahun 2025.

7 Metropolitan Area di Indonesia Metropolitan Regions (Daerah Inti) Mebidang (Medan Binjai Deli Serdang) Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) Kota Medan Bandung Raya Kota Bandung Kedungsepur (Kendal Ungaran Semarang Purwodadi) Kota Semarang Gerbangkertosusila (Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan) Kota Surabaya Mamminasata (Makasar Maros Sungguminasa Takalar) Kota Makasar Sarbagita (Denpasar Badung Gianyar Tabanan) Kota Denpasar Kota Jakarta Daerah Sekitarnya Kab. Deli Serdang Kota Binjai Kab. Bogor Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kab. Tangerang Kota Tangerang Kab. Bandung Kab. Sumedang Kota Cimahi Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Gresik Kab. Bangkalan Kab. Lamongan Kota Mojokerto Kab. Takalar Kab. Goa Kab. Maros Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Tabanan

Proporsi Penduduk Perkotaan (Angka Urbanisasi) menurut Provinsi di Indonesia

Proyeksi Angka Urbanisasi Proyeksi Urbanisasi Tahun 2000 -2025 Menurut Provinsi Jumlah penduduk perkotaan meningkat antara 20 -40 persen.

Mobilitas Non Permanen � Mobilitas non permanen seringkali dibahas dalam lingkup mikro � Belum ada data nasional, tetapi SUPAS 2005 atau Sakernas 2007 sudah memasukkan data mobilitas non permanen khusus pekerja (lihat tabel berikut) � Bagaimana mencatat mobilitas non permanen sehingga hak-hak dasar mereka terpenuhi. � Kenyataan bahwa mobilitas non permanen menunjukkan peningkatan terutama mobilitas desa-kota

Faktor penyebab mobilitas non permanen Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terutama antar Perkotaan dan Pedesaan • Kelangkaan Pekerjaan di sektor pertanian dan Kepemilikan Tanah • Kelangkaan Fasilitas Pelayanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan dll) • Peningkatan Harga tanah dan biaya hidup di kota, dll • Revolusi Colt (hugo & Hull, 1987) • Peningkatan sarana dan prasarana transportasi dan proses industrialisasi •

Jumlah Penduduk yang melakukan Ulang Alik di 7 Daerah Metropolitan di Indonesia Metropolitan Area Mebidang # Population # Commuters % Commuters 3 866 226 319 683 9. 24 Jabodetabek 23 673 955 2 659 561 12. 36 Jakarta 8 860 381 1 092 538 13. 45 Bodetabek 14 813 574 1 567 023 11. 70 Bandung Raya 7 173 726 486 479 7. 45 Kedungsepur 4 253 420 162 437 4. 15 Gerbangkertosusila 8 619 447 288 582 3. 65 Mamminasata 2 314 981 134 863 6. 52 49 901 755 4 051 605 8. 93 All of Metropolitans Powerpoint Templates Page 32

Migrasi Internasional � Migrasi Internasional dari Indonesia didominasi overseas contract workers ke Arab audi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korea � Teori Migrasi vs gender ◦ teori : migrasi didominasi oleh laki-laki, berumur produktif dan karena alasan ekonomi ◦ Kenyataan terjadi peningkatan migran perempuan baik alasan pribadi, keluarga, pendidikan, mengungsi, selain ekonomi. 7/4/2009 33

Masalah Migrasi Internasional � Pelecehan, penipuan, upah tidak dibayar pengingkaran kontrak dll (sejak dari proses perekrutan, pemberangkatan, di negara tujuan sampai kembali pulang) � Belum ada Mo. U antara Indonesia dengan negara-negara tujuan kecuali Malaysia � Belum ada perlindungan maksimal bagi buruh migran Internasional

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (2006 -2012)

Penempatan TKI 10 Propinsi Terbesar Penempatan TKI Luar Negeri 10 Negara Terbesar Penempatan TKI

Situasi bidang mobilitas saat ini • • • mobilitas antar daerah tetap meningkat hanya di beberapa daerah terjadi penurunan Peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan peningkatan mobilitas non permanen peningkatan mobilitas internasional peningkatan arus mobilitas tenaga kerja dari luar negeri 37

Isu pembangunan saat ini • • • peningkatan mobilitas non permanen perlu penyediaan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi dll penataan wilayah penyangga migrasi internasional perlindungan hukum, kualitas keluarga migran, kesehatan reproduksi, sistem penggajian untuk TKA dll 38

KEBIJAKAN MOBILITAS PENDUDUK ANTAR WILAYAH KE DEPAN Umumnya kebijakan kependudukan dapat bersifat langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) Ada 3 pendekatan dlm kebijakan mobilitas penduduk 1. Merangsang perpindahan penduduk migrasi spontan 2. Menghambat perpindahan penduduk Jakarta kota tertutup 3. Mengarahkan perpindahan penduduk sesuai kepentingan nasional : transmigrasi, pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, rekayasa sosial, ekonomi, fisik dan demografi 39

Kebijakan Penyerasian Kependudukan � Pengarahan mobilitas penduduk untuk : ◦ menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis; ◦ memberikan perlindungan penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi); ◦ memberikan kemudahan, perlindungan dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya; ◦ menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan; ◦ mengendalikan kuantitas penduduk disuatu daerah/wilayah tertentu; ◦ mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; ◦ memperluas kesempatan kerja produktif; ◦ meningkatkan ketahanan nasional. 40

Untuk menangani Mobilitas Penduduk PP No 57 tahun 2009 � Untuk melakukan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk diperlukan GRAND DESIGN Mobilitas Penduduk dengan memperhatikan : ◦ ◦ arah, volume, tujuan pelaku mobilitas Karakteristik pelaku mobilitas penduduk daya dukung dan daya tampung lingkungan arah pembangunan masing-masing daerah � Identifikasi : kelembagaan : siapa berbuat apa.

TERIMA KASIH…. . HATUR NUHUN 42