Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pelatihan Bendahara Pengeluaran

Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Mukhtaromin Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Tujuan Pembelajaran Menjelaskan sistem dan tata cara pembukuan Menjelaskan ruang lingkup dan dasar hukum pembukuan Menjelaskan pertanggungjawaba n Bendahara Melaksanakan pembukuan dan Pengeluaran menyusun LPJ 2

Pokok Bahasan 1 2 3 4 5 6 • Gambaran Umum Pembukuan • Sistem dan Tata Cara Pembukuan • Simulasi Pembukuan • Pembukuan Uang Muka • Pertanggungjawaban Bendahara • Pembukuan Bendahara Pengeluaran BLU 3

UU 17 Tahun 2003 ps. 3 (1) “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Kedudukan Bendahara dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Satker KPA PPK PPSPM BENDAHARA UAKPA 5

Alur Pembayaran dengan UP SPM-GUP 6 SPP-GUP 5 belanja Uji & periksa Perintah PPK SP 2 D GUP 7 a Uji & periksa KPPN Konsep PPSPM 8 SPM 2 1 SP 2 D GUP 7 b 4 SP 2 D GUP 9 Posting UAKPA Pihak ke 3 3 Uji & periksa Bukukan BENDAHA RA 7 C BANK

Alur Pembayaran Langsung SPP-LS Kontrak PPK 1 SPM-LS 2 Uji & periksa 3 SP 2 D LS 4 a Konsep PPSPM 5 SPM SP 2 D LS Posting UAKPA Uji & periksa KPPN 4 b 6 Bukukan BENDAHA RA 4 C Pihak ke 3 BO I SP 2 D LS

Pembukuan… di antara tugas BP Menerima • UP/TUP • Lainnya Menatausahakan PEMBUKUAN Menyimpan Membayar • Bank • Brankas • Belanja • Lainnya Mempertanggung jawabkan LPJ 9

Pembukuan is……. . Peneri maan PENCATATAN atas • • • Penyim panan Pemba yaran SP 2 D UP/TU PAJAK SP 2 D GUP SP 2 D LS BP LAINNYA • • BANK BRANKAS BPP PUM • BELANJA • SETOR PAJAK • SETOR SISA UP/TU • UANG MUKA 10

Pengertian Pembukuan Bendahara • Adalah kegiatan pencatatan… • … mulai dari identifikasi dokumen sumber dan analisis transaksi • … dan mencatatnya dalam BKU dan Buku Pembantu • . . untuk tujuan manajerial dan pertanggungjawaban 11

Dasar Hukum Pembukuan Pasal 35 (2) UU 17/2003 Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang WAJIB menyampaikan Laporan pertanggungjawab an kpd BPK Pasal 31 (1) PP 8/2006 Bendahara pengeluaran wajib menatausahak an dan menyusun laporan pertanggungja waban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN Pasal 30 (1) PMK 162/2013 Bendahara menyelengg arakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan satker 12

Dasar Hukum Pembukuan Perdirjen Perbend. 03/2014 • Pasal 3 (1) • Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran uang/surat berharga yang dilakukan pada satker. 13

Ketentuan Umum Pembukuan 1 • Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang dilakukan pada satker; 2 • Pembukuan terdiri dari Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran; 3 • Dalam hal bendahara menyalurkan dana kepada BPP, bendahara membuat Buku Pembantu BPP; 4 • Dalam hal bendahara memberikan uang muka, bendahara membuat buku pembantu uang muka 5 • Pada akhir TA Bendahara menutup BKU dan Buku-buku pembantu dengan ditandatangani KPA atau PPK an KPA; 6 • Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, pembukuannya harus dipisahkan sesuai DIPA masing 2; 7 8 • Pembukuan dilakukan dengan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan; • Bendahara mencetak BKU dan Buku pembantu setiap bulan ditandatangani oleh KPA atau PPK an. KPA. 14

Pemeriksaan Kas • • Dilakukan KPA atau PPK an. KPA Untuk meneliti kesesuaian Saldo Kas dan Saldo Buku Dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Dilakukan: – Sewaktu-waktu – Saat rekonsiliasi internal – Terjadi pergantian Bendahara 15

Rekonsiliasi Internal Dilakukan oleh KPA atau PPK an. KPA Antara Pembukuan Bendahara dan LK UAKPA Untuk meneliti kesesuaian Pembukuan dan Lap. Keu. Minimal sebulan sekali, bersamaan dg Pemeriksaan Kas • Dituangkan dalam BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi • • 16

Sistem Pembukuan 1. Basis Kas 2. Single entry 3. BKU hanya membukukan uang yang melalui Bendahara 4. Buku Pembantu hanya membukukan transaksi yang dibukukan di BKU 17

Dokumen Sumber Pembukuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. DIPA dan POK, SPM dan SP 2 D UP/TUP/GUP NIHIL/PTUP/LS, FAKTUR PAJAK dan BUKTI POTONGAN, SPBy dilampiri KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN, BPN/SSP/SSBP/SSPB CEK/BUKTI TRANSFER/TANDA TERIMA UM. 18

Prinsip Pembukuan BKU N o Transaksi Debit Kredit 1 Hanya membukukan uang yang dikelola BP 2 Menambah Kas Bendahara Debit - 3 Mengurangi Kas Bendahara - Kredit 4 Tdk menambah/mengurangi Debit Kredit 19

Format BKU 20

Format BKU 21

Pembukuan BKU No Transaksi Debet Kredit 1 DIPA No entry 2 SP 2 D UP D - 3 AMBIL UANG D K 4 BAYAR TUNAI - K 5 PUNGUT PAJAK D - 6 SETOR PAJAK - K 7 SP 2 D GUP D - 8 SP 2 D GUP Nihil D K 9 SP 2 D LS BENDAHARA D 10 SP 2 D LS PIHAK KETIGA No entry 22

Simulasi Pembukuan BKU No Tgl Transaksi 1 02 Mencatat DIPA dan POK (No. 0) 2 10 Menerima SP 2 D UP No. 100 A tgl. 10 -01 -20 x 1 sebesar Rp 20. 000 dari KPPN (No. 001) 3 13 Mengambil kas tunai dari bank sebesar Rp 20. 000 (No. 002) untuk pembayaran tunai. 4 15 Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Mantep sebesar Rp 6. 600. 000 (No. 003, Akun 521111). Dipungut PPN 10% sebesar Rp 600. 000 (No. 004) dan PPh 22 1, 5% sebesar Rp 90. 000 (No. 005). 5 16 Menyetorkan tunai ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak an. Toko Mantep dengan SSP PPN (No. 006) dan SSP PPh 22 (No. 007). 6 20 Membayar tunai tagihan listrik bulan Januari 20 x 1 kepada PLN sebesar Rp 5. 000 (No. 008, Akun 522111) 7 21 Menerima SP 2 D LS No. 100 B tanggal 20 -01 -20 x 1 an. PT Telkom untuk pembayaran telepon tagihan bulan Januari 20 x 1 sebesar Rp 5. 000 (Akun 522112) 8 27 Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Selamet sebesar Rp 7. 700. 000 (No. 009, Akun 521811). Dipungut PPN sebesar Rp 700. 000 (No. 010) dan PPh 22 sebesar Rp 105. 000 (No. 011). 9 28 Menyetorkan ke kas negara pajak an. Toko Selamet dengan SSP PPN (No. 012) dan SSP PPh 22 (No. 013). 10 30 Menerima SP 2 D GUP Nomor 100 X tanggal 30 -01 -20 x 1 sebesar Rp 19. 300. 000 (No. 014, J Belanja 52). 11 31 Menerima SP 2 D LS Bendahara Pengeluaran No. 100 C tgl. 31 -01 -20 x 1 untuk pembayaran honor pengelola keuangan sesuai SPM jumlah bruto Rp 2. 300. 000 dan potongan Rp 300. 000 (No. 015, Akun 521115)

Prosedur Pembukuan • Bendahara Pengeluaran segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu. (Ps. 33 (1) PMK 162/2013) 24

Buku Pembantu BUKU BANK BUKU KAS TUNAI BUKU BPP BUKU UM BUKU UP BUKU LS BENDAHARA BUKU PAJAK BUKU LAIN-LAIN 25

Prinsip Pembukuan BP No Transaksi Debit Kredit 1 Hanya dibukukan jika dibukukan di BKU 2 Menambah Kas Debet - 3 Mengurangi Kas - Kredit 26

Format Buku Pembantu 27

Format Buku Pembantu 28

Format Buku Pengawasan 29

DIPA dan POK BKU D/K PAB D Karena tidak mempengaruhi kas di bendahara, DIPA tidak perlu dibukukan. Sebagai pengawasan pagu anggaran belanja, POK dibukukan di BPAB Pembukuannya BPAB; D 30

DIPA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR 0266/15 -11. 2. 01/12/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) Kementerian Negara/Lembaga (015) KEMENTERIAN X Unit Organisasi (11) BADAN Y Provinsi (01) DKI Kode dan Nama Satker (123456) PUSDIKLAT BENDAHARA Kewenangan (KD) KANTOR DAERAH KODE SATKER/PROGRA M/KEGIATAN/OUT PUT/S. DANA BELANJA 1 123456 CARA LOKASI/KPP PENARIKAN/REGI N STER URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA 2 PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH 3 4 5 6 7 8 - - 9 10 PUSDIKLAT BENDAHARA 015. 11. 04 Program Pendidikan Aparatur Kementerian X 1, 725, 050 4, 625, 260 1, 725, 050 2, 500, 000 8, 850, 310 01. 00 1, 084, 260 2, 809, 310 023 1700. 02 Dokumen Kesekretariatan 145, 000 023 1700. 03 Laporan Keuangan dan Kegiatan 496, 000 023 2, 000, 000 023 500, 000 023 04. 1700 Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis 1700. 01 Layanan Perkantoran 01 RM 1700. 04 Tanah, Gedung, dan Bangunan Lainnya 1700. 05 Peralatan Kantor dan Kendaraan Operasional 1700. 06 Jumlah Peserta Diklat Bendahara 1, 700, 000 023 1700. 07 Jumlah Peserta Diklat BPP 1, 200, 000 023 31

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) OUTPUT KOMPONEN KELOMPOK AKUN PAGU PENJELASAN AKUN 01 001 511111 511119 002 53, 000 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 80, 822, 000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 20, 658, 000 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 50, 040, 000 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 100, 150, 000 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 45, 958, 000 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 60, 198, 000 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 200, 580, 000 Belanja Uang Makan PNS 511151 75, 594, 000 Belanja Tunj. Umum PNS 512211 521111 9, 200, 000 Belanja Lembur 196, 000 Belanja Keperluan Perkantoran 521113 40, 000 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 003 521115 75, 000 Belanja Honor Terkait Operasional Satker 006 521119 40, 260, 000 Belanja Barang Operasional Lainnya 002 5221 006 004 522111 522119 5231 005 03 1, 081, 797, 000 Belanja Gaji Pokok PNS 120, 000 Belanja Langganan Daya dan Jasa 24, 000 Belanja Jasa Lainnya 523111 240, 000 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 170, 000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 002 524111 144, 000 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 020 521211 150, 000 Belanja Bahan 521213 25, 000 Belanja Honor Terkait Kegiatan 32

Pembukuan DIPA Dokumen sumber: DIPA dan POK Misal Pagu DIPA sebesar Rp 8. 850. 310. 000 Dicatat di Buku Pengawasan Anggaran Belanja BKU Buku Pengawasan Anggaran No entry Sebagai pagu anggaran 8. 850. 310. 000 - dirinci per Output Per BKPK sesuai POK 33

SP 2 D UP BKU D Karena menambah saldo kas Bendahara, BKU Debet. Bank D Karena menambah saldo bank, BP Bank Debet. UP D Karena menambah saldo UP, BP UP Debet. Pembukuannya; BKU D, BP Bank D, BP UP D. 34

Pembukuan UP Dokumen sumber: SPM/SP 2 D-UP Misal nilainya sebesar Rp 10. 000 Pertama dicatat di BKU kolom Debet Selanjutnya dicatat di Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu UP (Debet) BKU 10. 000 Tersimpan di Buku Pembantu Bank 10. 000 Saldo kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran Buku Pembantu UP 10. 000 Sumber dana 35

Pembukuan BP Dimana? No Transaksi 1 SP 2 D UP/TUP 2 3 PU Bank BAYAR TUNAI 4 PUNGUT PAJAK 5 SETOR PAJAK 6 SP 2 D GUP 7 8 9 10 BKU Bank Dari mana? Kas UP Tunai D D K Bend K K D K BPAB D K D Pajak D D K LS K D D D SP 2 D GUP NIHIL D K D SP 2 D LS BEND. net Pot net DIPA. TIDAK DIBUKUKAN. SP 2 D LS PHK 3 K SAH K PAGU 36 K

Hubungan BKU Dan Buku Pembantu SALDO BKU = SALDO KAS BENDAHARA TEMPATNYA DI MANA? SALDO BKU = SALDO KAS TUNAI + SALDO BANK SUMBERNYA DARI MANA? SALDO BKU = SALDO UP + SALDO PAJAK + SALDO LS BEND + SALDO LAIN 2 37

Simulasi Pembukuan buku pembantu No Tgl Transaksi 1 02 Mencatat DIPA dan POK (No. 0) 2 10 Menerima SP 2 D UP No. 100 A tgl. 10 -01 -20 x 1 sebesar Rp 20. 000 dari KPPN (No. 001) 3 13 Mengambil kas tunai dari bank sebesar Rp 20. 000 (No. 002) untuk pembayaran tunai. 4 15 Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Mantep sebesar Rp 6. 600. 000 (No. 003, Akun 521111). Dipungut PPN 10% sebesar Rp 600. 000 (No. 004) dan PPh 22 1, 5% sebesar Rp 90. 000 (No. 005). 5 16 Menyetorkan tunai ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak an. Toko Mantep dengan SSP PPN (No. 006) dan SSP PPh 22 (No. 007). 6 20 Membayar tunai tagihan listrik bulan Januari 20 x 1 kepada PLN sebesar Rp 5. 000 (No. 008, Akun 522111) 7 21 Menerima SP 2 D LS No. 100 B tanggal 20 -01 -20 x 1 an. PT Telkom untuk pembayaran telepon tagihan bulan Januari 20 x 1 sebesar Rp 5. 000 (Akun 522112) 8 27 Membayar tunai pengadaan ATK kepada Toko Selamet sebesar Rp 7. 700. 000 (No. 009, Akun 521811). Dipungut PPN sebesar Rp 700. 000 (No. 010) dan PPh 22 sebesar Rp 105. 000 (No. 011). 9 28 Menyetorkan ke kas negara pajak an. Toko Selamet dengan SSP PPN (No. 012) dan SSP PPh 22 (No. 013). 10 30 Menerima SP 2 D GUP Nomor 100 X tanggal 30 -01 -20 x 1 sebesar Rp 19. 300. 000 (No. 014, J Belanja 52). 11 31 Menerima SP 2 D LS Bendahara Pengeluaran No. 100 C tgl. 31 -01 -20 x 1 untuk pembayaran honor pengelola keuangan sesuai SPM jumlah bruto Rp 2. 300. 000 dan potongan Rp 300. 000 (No. 015, Akun 521115)

Uang Muka �Uang Muka/Persekot/Panjar adalah uang yang dibayarkan oleh Bendahara/BPP sebelum: ü pekerjaan dilaksanakan/selesai ü barang/jasa diterima.

Perbandingan UP dengan UM KPPN/BUN Transaksi Standar Akuntansi Satker/Bendahara Jurnal Transaksi Standar Akuntansi Pembukuan SP 2 D LS Diakui belanja D) Belanja K) Kas di BUN Pembayaran tunai Diakui belanja BKU K SP 2 D UP Blm diakui belanja D) Kas di BP K) Kas di BUN UM Blm diakui belanja BKU D/K GUP Diakui belanja D) Belanja K) Kas di BUN LPJ UM Diakui belanja BKU K Sisa UP Mutasi kas D) Kas di BUN K) Kas di BP Sisa UM Mutasi kas BKU D/K

Jenis-jenis Uang Muka Bendahara Pengeluaran 1)Uang Muka Perjalanan dinas – PMK No. 113 Tahun 2012; – Pasal 13 Ayat (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. 2) Uang Muka Kerja/Kegiatan – PMK 162/2013

Jenis-jenis Uang Muka Bendahara Pengeluaran 3) Penyaluran Dana ke BPP PMK 162 Tahun 2013; Dalam hal Kepala Kantor/Satker telah menetapkan adanya BPP, BP dapat menyalurkan dana UP/TUP/LS Bendahara kepada BPP.

Pembukuan Uang Muka 1. Pada saat pembayaran UM UM belum merupakan pengeluaran definitif/ Belum Diakui Sebagai Belanja. 2. Pada saat pertanggungjwaban UM Diakui sebagai pengeluaran definitif/belanja setelah diterima pertanggungjawabannya dari penerima UM.

PEMBAYARAN UM • Merupakan mutasi kas dari bendahara ke Penerima UM. • Saldo Kas bendahara berkurang, Saldo Kas UM bertambah. • Pembukuan: BKU (D/K), BP Kas Tunai (K), BP UM (D).

Pembukuan Pembayaran UM Dokumen sumber: Tanda Terima uang muka Rp 5. 000 BKU 5. 000 BP Kas Tunai 5. 000 Dibayar dengan 5. 000 Buku Pembantu UM Jumlah kas keluar 5. 000 Pembayaran UM 45

Pertanggungjawaban UM �Diakui sebagai belanja oleh Bendahara. �Kuitansi/ LPJ BPP sebagai dokumen sumber pembukuan realisasi belanja. �Jika terdapat sisa UM, harus dikembalikan ke bendahara. �Jika terdapat kekurangan UM, (setelah diverifikasi) dapat dibayar kekurangannya.

Pembukuan Pertanggungjawaban UM (Kuitansi) Dokumen sumber: Kwitansi dll Rp 4. 400. 000 Pertama dicatat di BKU Kredit Selanjutnya dicatat di BP UM, UP dan Pengawasan Anggaran Buku Pembantu UM BKU 4. 400. 000 Dibayar dengan 4. 400. 000 Buku Pembantu UP 4. 400. 000 Jumlah kas keluar Sumber dana Buku Pengawasan Anggaran. 4. 400. 000 Mengurangi anggaran 47

Pembukuan Pertanggungjawaban UM (Pengembalian sisa UM) Dokumen sumber: Tanda Terima pengembalian sisa UM Rp 600. 000 BP Kas Tunai BKU 600. 000 Pengembalian sisa UM Buku Pembantu UM Jumlah kas masuk Dibayar dari 600. 000 48

Pembukuan Pertanggungjawaban UM (Pembayaran kekurangan UM) Dokumen sumber: Tanda Terima pembayaran kekurangan UM Rp 600. 000 BP Kas Tunai BKU 600. 000 Dibayar dari Buku Pembantu UM Jumlah kas masuk 600. 000 Pembayaran kekurangan UM 49

Pembukuan Pertanggungjawaban UM BPP (Pajak) Dokumen sumber: LPJ BPP BKU 460. 000 BP BPP 460. 000 Diterima/setor di 460. 000 BP Pajak 460. 000 Jumlah kas masuk/ keluar Jenis kas 50

Simulasi Pembukuan-2 Dimana? No 1 Transaksi BAYAR UM BKU D Kas Tunai/ Bank K 2 LPJ UM 3 SISA UM D K 4 KURANG UM D K 5 PAJAK D K K Dari mana? BPP/ UM UP Pajak BPAB D K K K K D D K 51

Simulasi Pembukuan UM No Tgl Transaksi 1 03 Mengambil kas ke bank sebesar Rp 14. 000 (No. . . ) 2 04 Membayar tunai honor pengelola keuangan Rp 2. 000 (No. . ). 3 05 4 10 Membayar tunai uang muka BPP untuk keperluan penyelenggaraan rapat koordinasi sebesar Rp 10. 000 (No…. . ). Membayar tunai uang muka perjalanan dinas sebesar Rp 2. 500. 000 (No…. . ). 5 12 Membayar via transfer bank uang muka kerja kegiatan sosialisasi sebesar Rp 5. 000 (No…. . ). 6 19 Menerima pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebesar Rp 2. 500. 000 (Akun 524111, No. . . ) 7 21 Menerima pertanggungjawaban uang muka kerja kegiatan sosialisasi (paket fullboard meeting dalam kota, akun 524114) sebesar Rp 5. 000. Terdapat pungutan pajak PPh 21 sebesar Rp 350. 000 yang belum disetorkan, diserahkan ke bendahara (No. . . ) 8 24 Menyetorkan PPh 21 sebesar Rp 350. 000 (No. . ) 9 25 Menerima LPJ BPP (No. . . . ) dilampiri: 10 28 Bukti pengeluaran rapat koordinasi (paket fullboard meeting luar kota, akun 524119) Rp 9. 000. Bukti pungut dan setor pajak PPh 21 Rp 700. 000 Uang tunai sisa uang muka Rp 1. 000 PPK mengajukan SPP GUP kepada PPSPM menerbitkan SPM GUP dan diajukan ke KPPN pada hari itu juga.

Persamaan Pembukuan tanpa uang muka SALDO BKU = SALDO KAS TUNAI + SALDO BANK dengan uang muka SALDO BKU = SALDO KAS TUNAI + SALDO BANK + SALDO BPP + SALDO UANG MUKA 53

BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Pemeriksaan kas dan Rekonsiliasi dilakukan oleh KPA atau PPK an. KPA BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi disusun berdasarkan hasil pembukuan dan pemeriksaan kas dan laporan keuangan BA Pem. Kas dan Rekon menyajikan: I. Keadaan Pembukuan (Jml kas berdasar pembukuan) II. Rincian BP Lain 2 III. Keadaan Kas (Jml kas berdasar pemeriksaan fisik) IV. Rekonsiliasi Internal (Perbandingan Pemb dg LK) V. Penjelasan atas selisih. 54

55

LPJ Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK LPJ Bendahara menyajikan: I. Keadaan Pembukuan; II. Keadaan Kas; III. Selisih Kas IV. Rekonsiliasi Internal; V. Penjelasan atas selisih. 56

57

PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN BLU (khusus bagi peserta dari satker BLU)

Pembukuan Bendahara Pengeluaran BLU A. Pembukuan atas Uang Persediaan dan LS Bendahara B. Pembukuan atas Uang Pihak Ketiga, Hibah, Dana Bergulir dan Uang Titipan C. Pembukuan Atas Dana dari Bendahara Penerimaan D. Pembukuan Penyaluran Dana ke BPP E. Pembukuan Uang Lainnya

A. Pembukuan atas Uang Persediaan dan LS Bendahara 1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran BLU atas transaksi UP dan LS Bendahara sama dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran satker non BLU pada pembahasan sebelumnya. 2. Termasuk jika Bendahara Pengeluaran membayarkan uang muka, pembukuannya juga sama dengan pembukuan uang muka pada satker non BLU.

B. Pembukuan atas Uang Pihak Ketiga, Hibah, Dana Bergulir dan Uang Titipan 1. Uang Pihak Ketiga § Terima Dana Pihak Ketiga (Blm menjadi hak BLU) BKU D; BP Kas D; dan BP Dana Pihak Ketiga D § Dana Pihak ketiga sudah menjadi hak BLU BKU D-K; BP Pendapatan D; dan BP Dana Pihak Ketiga K 2. Hibah § Terima Hibah: BKU D; BP Kas D; dan BP Hibah D. § Hibah Digunakan: BKU K; BP Kas K; BP Hibah K, dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja 3. Dana Bergulir ….

B. Pembukuan atas Uang Pihak Ketiga, Hibah, Dana Bergulir dan Uang Titipan 3. Dana Bergulir § Terima Dana Bergulir: BKU D; BP Kas D; dan BP Dana Bergulir D. § Dana Bergulir Disalurkan ke Penerima; BKU D-K; BP Uang di Penerima Dana Bergulir D; dan BP Kas K. § Diterima Pengembalian Dana Bergulir, terdiri dari: ØPengembalian Pokok: BKU D-K; BP Kas D; dan BP Uang di Penerima Dana Bergulir K. ØPendapatan dari Dana Bergulir: BKU D; BP Kas D; dan BP Pendapatan D 4. Uang Titipan…. .

B. Pembukuan atas Uang Pihak Ketiga, Hibah, Dana Bergulir dan Uang Titipan 4. Uang Titipan § Terima uang Titipan: BKU D; BP Kas D; dan BP Uang Titipan D § Uang Titipan diakui sebagai Pendapatan: BKU D-K; BP Pendapatan D; dan BP Uang Titipan K. 5. Pemindahan ke Bendahara Penerimaan: Pada saat uang dari Pihak Ketiga, Hibah, Uang Titipan, dan Dana Bergulir yang sudah diakui sebagai pendapatan disampaikan ke Bendahara Penerimaan, pembukuannya: BKU K; BP Kas K; dan BP Pendapatan K.

C. Pembukuan Atas Dana dari Bendahara Penerimaan § Pada saat Menerima Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan: BKU D; BP Kas D; dan BP Uang dari Bendahara Penerimaan § Pada Saat Dana tsb Digunakan: BKU K; BP Kas K; BP Uang dari Bendahara Penerimaan K; dan Buku Pengawasan Anggaran Belanja-Realisasi

D. Pembukuan Penyaluran Dana ke BPP § Pada saat menyalurkan Dana ke BPP: BKU D-K; BP BPP D; dan BP Kas K. § Pada Saat Pertanggungjawaban dari BPP: BKU K; BP BPP K; BP sesuai jenis Uang terkait K.

F. Pembukuan Uang Lainnya § Pada saat Diterima Uang Lainnya: BKU D; BP Kas D; dan BP Lainnya D § Pada Saat Uang Lainnya Digunakan: BKU K; BP Kas K; dan BP Lainnya K

Pemeriksaan Kas, Rekonsiliasi, dan LPJ Bendahara BLU • Pada prinsipnya sama dengan satker non BLU. • Pemeriksaan kas BLU dilakukan oleh Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. • Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas • Rekonsiliasi internal dilakukan minimal 1 bulan sekali pada saat akan menyusun LPJ. • LPJ Bendahara Pengeluaran BLU disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dilampiri: – Daftar Rincian Saldo Rekening – Rekening Koran – BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi – Konfirmasi Penerimaan Negara oleh KPPN (jika ada)

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran 1. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya 2. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa BUN PP 45/2013 Psl. 22

UU 17/2003 Psl. 35 • Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.

Pengertian Kerugian Negara Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Unsur-Unsur Kerugian Negara 1. Berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara 2. nyata dan pasti jumlahnya 3. akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Jenis Kerugian Negara 1. Obyek a. Uang b. Surat berharga c. Barang 2. Subyek a. Perbuatan selain bendahara yaitu bukan kekurangan Perbendaharaan b. Perbuatan bendahara yaitu kekurangan Perbendaharaan

Sumber Informasi Kerugian Negara 1. Pengawasan atasan langsung/Ka Kantor 2. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan: ITJEN, BPKP, BPK 3. Pemeriksaan oleh Pejabat Ex-Officio

Per BPK 03 Tahun 2007 • Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara Akibat Perbuatan Bendahara Pengeluaran – Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (damai) – Surat Keputusan Pembebanan Sementara

Proses SKTJM • Pendatangan Oleh Bendahara Pengeluaran Penandatanganan SKTJM Penyerahan Jaminan • Paling sedikit sama dengan nilai kerugian • Apabila penggantian tidak diselesaikan sepenuhnya maka BPK mengeluaran Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Secara Tunaii Pengembalian Jaminan • Apabila telah mengganti kerugian • Apabila tidak diperoleh, BPK terbitkan SK PBW Laporan Penyelesaian SKTJM ke BPK Kasus kerugian negara dkeluarkan dari daftar kerugian negara • Rekomendasi dari BPK

Proses Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS) SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara SKPS dikeluarkan • Dalam jangka waktu 7 hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM Pimpinan instansi memberitahukan SKPS kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan • selambat-lambatnya 7 hari setelah diterbitkannya SKPS

Kerugian Negara SKTJM SKPS SKPBW • Tunai • Ditandatangani Bendahara • 40 Hari • Bukti Milik, Surat Kuasa Jual • • SKTJM tidak diperoleh atau SKTJM tidak menjamin pengembalian KN Dasar Sita Jaminan Oleh Pimpinan Instansi • Tidak ada laporan Verifikasi ke BPK • SKTJM tidak dilaksanakan ybs • Ditetapkan BPK dari Laporan Pimpinan Instansi SK SK Pembebasan Pembeban an • Keberatan SKPBW kadaluarsa • Keberatan atas SKPBW ditolak • SKTJM lewat dari 40 hari, KN belum diganti • Dasar Sita Eksekusi

Terima Kasih Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 80