Pembukaan UUD 1945 Kemudian daripada itu untuk membentuk
Pembukaan UUD 1945 • "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, …” nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Pasal 28 C • (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. ** nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
• Pasal 28 I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. ** ) • Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) • Pasal 31 ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****) nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Pasal 27 Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 67) Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Pendidikan dan Kebudayaan. nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
UU Pendidikan Tinggi UU Sistem Pendidikan Nasional UU Guru dan Dosen Mengubah, menghapus, menetapkan, pengaturan baru UU Pendidikan Kedokteran nurul. barizah@fh. unair. ac. id UU Kebidanan UU Perfilman 1/7/2022
UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 7 Pasal diubah; 3 Pasal dihapus Pasal 62 65 Pasal 53 71 Pasal 51 Pasal 67 (hapus) Pasal 35 Pasal 28 nurul. barizah@fh. unair. ac. id Pasal 68 Hapus Perubahan dan penghapusan beberapa pasal Pasal 69 Hapus 1/7/2022
Delegated Regulation --PP Pasal Isi Pasal Materi Muatan 28 ayat (3) Ketentuan ttg pendidikan anak usia dini diatur lebih lanjut dengan PP Pendidikan Usia Dini 35 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut ttg standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dg PP Standar nasional pendidikan 51 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut ttg pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) diatur dg PP Pengelolaan Satuan Pendidikan 53 ayat (4) Ketentuan lebih Lanjut ttg dapat berprinsip nirlaba badan pengelola dana secara mandiri diatur dg PP Dapat berprinsip nirlaba badan pengelola dana secara mandiri 62 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut ttg Perizinan Berusaha terkait dengan satuan pendidikan formal & non formal yang diselenggarakan masyarakat diatur dg PP Perizinan Berusaha 65 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut ttg penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) diatur dg PP nurul. barizah@fh. unair. ac. id Penyelenggaraan Pendidikan Asing 1/7/2022
Perubahan Pasal 53: (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan; (3) Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perubahan Pasal 62: (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat menerbitkan atau mencabut Perizinan Berusaha terkait pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Pasal 65: UU Sisdiknas (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Cipta Kerja : (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Delegated Regulations; Materi Muatan Tidak boleh menyimpang dari materi yg diatur dlm UU ybs nurul. barizah@fh. unair. ac. id Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam UUD 1945 ttg Pendidikan 1/7/2022
RUU Cipta Kerja Menghapus 3 Pasal ttg Ketentuan Pidana UU 20/2003 Jenis Pidana Pasal 67 1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak 2. Penyelenggara PT yang dinyatakan ditutup dan masih beroperasi 3. Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan gubes atau professor dg melanggar 4. Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyararatan 1. Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat, kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ vokasi dari satuan pendidikan yg tidak memenuhi persyaratan 2. Setiap orang yg menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 3. Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesui dengan bentuk dan singkatan yang diterima nurul. barizah@fh. unair. ac. id 4. Setiap orang yg memperoleh dan/menggunakan sebutan gubes 1/7/2022 yg tidak sesuai. Pasal 68
RUU Cipta Kerja Menghapus 3 Pasal ttg Ketentuan Pidana UU 20/2003 Jenis Pidana Pasal 69 1. Setiap orang yg menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ vokasi yang terbukti palsu 2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/sertifikat kompetensi nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
UU No 12 / 2012 tentang PT • Akan ada perubahan 8 pasal dan 2 pasal dihapus yaitu: Pasal 1 angka 2 dan 19 Pasal 60 Pasal 7 Pasal 63 Pasal 33 Pasal 90 Pasal 35 Pasal 92 Pasal 54 (dihapus) Pasal 93 (dihapus) nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Pasal Isi Pasal Materi Muatan Pasal 7 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab penyelenggara PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan PP Tanggung jawab atas penyelenggaraan PT Pasal 33 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program studi Program Studi dan perizinan berusaha diatur dengan PP Perizinan berusaha Pasal 60 Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian PTN dan PTS diatur dengan PP PTS Pasal 90 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT Lembaga negara lain diatur dengan PP Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi Sanksi Administratif administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PP nurul. barizah@fh. unair. ac. id PT Lembaga Negara Lain 1/7/2022
Perubahan Pasal 7 (e) UU PT Pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan; Pemberian dan pencabutan Perizinan Berusaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi; nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perubahan Pasal 33 (3) UU PT Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. RUU Cipta Kerja tidak mensyaratkan akreditasi nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Pasal 60 UU PT (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. (4)Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. RUU Cipta Kerja Pasal 60 (2) PTS yang didirikan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip Nirlaba nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perubahan Draft Pasal 63 menghapus Prinsip Nirlaba Draft hanya memuat 4 Prinsip: • A. Akuntabilitas • B. Transparansi • C. Penjaminan Mutu • D. Efektivitas dan efisiensi ü Penghapusan Prinsip nirlaba dalam RUU Cipta Kerja perlu mempertimbangkan Putusan MK No 11 -14 -21 -126 -136/PUU-VII/2009 tgl 31 Maret 2010. Alasan pembatalan: Badan Hukum publik menempatkan Pemerintah hanya sebagai fasilitator dari apda sebagai regulator dalam penyelenggaraan pendidikan. ü MK berpendapat bahwa pemerintah harus lebih memosisikan diri sebagai regulator guna memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan negara –Pembukaan alenia IV dan pasal 31 UUD 1945. nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perubahan Draft Pasal 63 menghapus Prinsip Nirlaba • Pemerintah tidak dapat mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan kepada yang lain. • Menurut Konstitusi penyelengaraan pendidikan dalam berbagai level dan jenis menjadi tanggungjawab pemerintah tanpa mengurangi hak masyarakat untuk berpartisipasi. • Prinsip nirlaba masih tetap diperlukan dalam penyelenggaraan PT, terutama PTN agar akses mendapatkan pendidikan tetap terlindungi. nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain: Pasal 90 RUU Cipta Kerja (1)Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2)Perguruan Tinggi Lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain diatur dengan PP nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain Pasal 90 RUU Cipta Kerja • • • Tidak ada syarat sudah terakreditasi dan diakui di negaranya; Tidak ada syarat untuk prodi dan jenis, serta didaerah mana. Tidak ada ketentuan berprinsip nirlaba Tidak ada ketentuan bekerjasama dengan PT di Indonesia Tidak ada ketentuan untuk mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan WNI. • Tidak ada syarat untuk mendukung kepentingan nasional nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
RUU Cipta Kerja menghapus sejumlah Ketentuan Pidana dalam UU PT sebagaimana disebutkan dlm Pasal 93: Pasal Materi 28 (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. 28 (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi. 42 (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah. 43 (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi. 44 (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. 60 (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. 90 (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memperoleh izin Pemerintah; b. berprinsip nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022 Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
Perubahan UU Guru dan Dosen • Pasal 8 (2)Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi. • Pasal 45 (2): Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib dimiliki oleh dosen yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Lembaga negara lain yang terakreditasi. nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
• Is everything in a university for sale if the price is right? In this book, one of America's leading educators cautions that the answer is all too often "yes. " Taking the first comprehensive look at the growing commercialization of our academic institutions, Derek Bok probes the efforts on campus to profit financially not only from athletics but increasingly, from education and research as well. He shows how such ventures are undermining core academic values and what universities can do to limit the damage. • nurul. barizah@fh. unair. ac. id • Bok argues that universities, faced with these temptations, are jeopardizing their fundamental mission in their eagerness to make money by agreeing to more and more compromises with basic academic values. He discusses the dangers posed by increased secrecy in corporate-funded research, for-profit Internet companies funded by venture capitalists, industrysubsidized educational programs for physicians, conflicts of interest in research on human subjects, and other questionable activities. 1/7/2022
nurul. barizah@fh. unair. ac. id 1/7/2022
- Slides: 27
