PEMBINAAN PROFESI INSINYUR UU NO 112014 TENTANG KEINSINYURAN

PEMBINAAN PROFESI INSINYUR UU NO 11/2014 TENTANG KEINSINYURAN PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Insinyur dari Wikipedia: yang bekerja dalam bidang teknik, berbekal pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah praktis dengan teknologi. Insinyur menurut PII: yang lakukan rekayasa teknik dengan iptek untuk meningkatkan nilai tambah / daya guna / pelestarian demi kesejahteraan manusia

DAFTAR ISI UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran 15 BAB 56 PASAL BAB I (1 pasal) KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II (3 pasal) ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP Pasal 2, 3, 4 BAB III (1 pasal) CAKUPAN KEINSINYURAN Pasal 5 BAB IV (1 pasal) STANDAR KEINSINYURAN Pasal 6 BAB V (3 pasal) PROGRAM PROFESI INSINYUR Pasal 7, 8, 9 BAB VI (8 pasal) REGISTRASI INSINYUR Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 BAB X (6 pasal) DEWAN INSINYUR INDONESIA Pasal 18, 19, 20, 21, 22 BAB VIII (1 pasal) PERSATUAN INSINYUR INDONESIA Pasal 23 PEMBINAAN KEINSINYURAN Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29 KETENTUAN PIDANA BAB VII (5 pasal) INSINYUR ASING PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAB IX (6 pasal) HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Insinyur Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemanfaat Keinsinyuran Bagian Ketiga Hak dan kewajiban Pengguna Keinsinyuran Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35 BAB XI (9 pasal) Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 BAB XII (5 pasal) Pasal 45, 46, 47, 48, 49 BAB XIII (2 pasal) Pasal 50, 51 BAB XIV (2 pasal) KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52, 53 BAB XV (3 pasal) KETENTUAN PENUTUP Pasal 54, 55, 56

SEMANGAT UU N 0 11/2014 KEINSINYURAN: KEPENTINGAN NASIONAL & KESETARAAN GLOBAL

1. MENJADIKAN INDONESIA MANDIRI DAN MAJU KOMPETISI GLOBAL BERBASIS IPTEK 2025/45 • Tanpa nilai tambah, Indonesia menjadi pasar saja SDM & IPTEK UUD 45 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia -Ps 28 C (1) • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia– Ps 31(5) PEMBANGUNAN NASIONAL

2. MELINDUNGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN MENINGKATKAN STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN SERTA STANDAR KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

3. MENINGKATKAN JUMLAH INSINYUR Kini 750. 0 00 Brazil China India Indonesia JUMLAH INSINYUR /1 juta penduduk Dari berbagai sumber, , tahun 2004 2007 Korea Malaysia Thailand Vietnam 25, 309 3, 053 5, 730 3, 380 Kini 3. 076 2, 671 Brazil China India Indonesia 3, 333 4, 121 9, 037 Korea Malaysia Thailand Vietnam Kini 48. 00 0 TAMBAHAN IR/TAHUN Tambahan Ir/tahun /1 juta penduduk Dari berbagai sumber, , tahun 2004 2007 Kini 194 Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam MENINGKATKAN MINAT PADA KEINSINYURAN, DAN MENINGKATKAN PENGHARGAAN PADA INSINYUR

4. MENINGKATKAN PERAN INSINYUR DI INDUSTRI MERANGSANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DI INDUSTRI IKM KEMBANGKAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH BERKELANJUTAN IKM IKM 92% IKM 8% Dari PENELITIAN & PENGEMBANGAN IKM IKM Industri Manufaktur berdasar pembelian lisensi IKM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM IKM IKM IPTEK (jumlah IKM: 4, 3 juta unit) IKM TANPA IPTEK TIDAK MAKSIMAL MERANGSANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEINSINYURAN Kalau hanya PENGOPERASIAN & PEMELIHARAAN PERANGKAT KERAS: PERAN INSINYUR TIDAK MAKSIMAL INVESTASI: PEMBELIAN ALAT TEKNOLOGI

5. TRANSFER IPTEK DAN MINAT INDONESIA KOMPOSISI PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA 2010 Tinggi (S 1, D 3, D 4) Menengah (SMA-SMK) MALAYSIA 7, 2% 20, 3% 22, 4% Dasar 40, 3% 56, 3% 70, 4% (SD, SMP) OECD 24, 3% 39, 3% 20, 4% TRANSFER TEKNOLOGI KE IKM YANG MAYORITAS SDM-NYA DARI YANG BERPENDIDIKAN DASAR % Mahasiswa Teknik & Pertanian/ Keseluruhan Dari berbagai sumber, , tahun 2004 2007 38 33 17 15 24 25 Brazil China India Indonesia Korea Malaysia Thailand Vietnam MENINGKATKAN MINAT PADA KEINSINYURAN

6. MENGENDALIKAN KEBUTUHAN INSINYUR ASING 1 HANYA INSINYUR ASING YANG DIBUTUHKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DAPAT IJIN KERJA. MP 3 EI, 2011 2 MENINGKATKAN JUMLAH INSINYUR YANG MEMILIKI KESETARAAN INTERNASIONAL INFRASTRUKTUR 2015 -2019: Rp 5. 519 Triliun Liberalisasi ASEAN: AEC 2015 termasuk, Jasa Keinsinyuran Mengantisipasi sumber dana investasi asing/ lembaga keuangan asing yang membawa sumber dayanya. Kehadiran INVESTOR ASING

7. LEPAS DARI MIDDLE INCOME TRAP PDB Per MEMBANGUN IKLIM AGAR INSINYUR MELAKUKAN 2000 2005 2010 2015 2025 2035 2045 capita INOVASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING Prediksidan target peningkatan income/kapita HIGH INCOME 2025 $14. 25015. 500 $12. 616 UPPER MIDDLE INCOME $1. 036 LOW INCOME INNOVATION DRIVEN: • Business sophistication • R&D Innovation Sulit beranjak meningkatkan income /kapita $4. 086 LOWER MIDDLE INCOME 2045 $44. 50049. 000 2012 $ 3. 592 2010 $ 2. 500 2005 $ 1. 203 EFFICIENCY DRIVEN: • Higher education and training • Goods market efficiency • Labor market efficiency • Financial market development • Technological readiness • Market size FACTOR DRIVEN: • Institutions • Infrastructure • Macroeconomic 2000 environment $ 657 • Health and Primary Sumber: Economist Pocket World in Figures 2014, WEF-GCR 2013 COMPETITIVENESS Innovation and sophistication factors 30% 50% 20% Innovation. Russia $ 13. 000 driven stage Spain $ 31. 990 South Korea $ 22. 420 Taiwan $ 19. 980 Brazil $ 12. 590 Efficiency enhancers China $ 5. 450 Malaysia $ 9. 980 Mexico $ 10. 050 South Africa $ 8. 070 Thailand $ 4. 970 40% 10 50% India Efficiency$ 1. 510 % Indonesia $ 3. 592 driven stage Philipines $ 2. 470 Vietnam $ 1. 400 5 Basic recuirement % 35% 60% Factor-driven stage

8. MENDORONG PEMUTAKHIRAN PENGETAHUAN Kebutuhan kemampuan Keinsinyuran modern: KOMPETISI INSINYUR GLOBAL • Kerjasama multi disiplin dan Produk mini & megaproyek perlu teknologi INDUSTRI dan engineering dari INTEGRATOR puluhan/ratusan sumber. yang makin kompleks pemutakhiran dan pengembangannya, 1 3 2 Penurunan pengetahuan pengalaman • • • 4 Peningkatan pengalaman Penurunan pengetahuan multi layer Sistem energi, air, material, keselamatan, keberlanjutan Pengelolaan resiko dan akuntabilitas Pengetahuan engineering : nano-, bio-, neuro-, geo, Pemanfaatan IT baru Model matematika mutakhir, cloud computing, simulasi dan visualisasi Pembaruan Pengetahuan (PKB) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Untuk menjaga tingkat pembaruan atau pemutakhiran ilmu pengetahuan keinsinyuran,

PENGATURAN DALAM UU No 11/2014 KEINSINYURAN:

PETIKAN UU KEINSINYURAN Dengan UU ini diharapkan Keinsinyuran dapat meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam menggali dan memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air, menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. INSINYUR KEINSINYURAN

PENGATURAN DALAM UU KEINSINYURAN INDONESIA LEBIH KESELAMATA KEBERLANJUTAN MAJU DARI PADA N KEAMANAN LINGKUNGAN BANGSA LAIN MASYARAKAT 7. PENGEMBANGAN KEPROFESIANI BERKELANJUTAN 6. INSINYUR ASING 5. REGISTRASI INSINYUR 4. HAK DAN KEWAJIBAN INSINYUR 2. STANDAR KEINSINYURAN KEMANDIRIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PEMIHAKAN PADA SDM KEINSINYURAN NASIONAL, LEMBAGA KERJA KEINSINYURAN NASIONAL, dan PRODUK HASIL KEINSINYURAN NASIONAL; INOVASI DAN NILAI TAMBAH SECARA BERKESINAMBUNGAN 3. PROGRAM PROFESI INSINYUR 1. CAKUPAN KEINSINYURAN INSINYUR 9. ORGANISASI INSINYUR: PII 8. DEWAN INSINYUR INDONESIA KEINSINYURAN 10. PEMBINAAN

INSINYUR DALAM UU KEINSINYURAN BAB III CAKUPAN KEINSINYURAN A mencakup bidang Pendidik BIDANG 1 2 3 4 5 6 7 kebumian dan energi; rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; industri; konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; pertanian dan hasil pertanian; teknologi kelautan dan perkapalan; aeronotika dan astronotika B Penelitia andan n, pelatihan pengemb teknik angan, pengkaji an mencakup disiplin teknik DISIPLIN (rumpun) keilmuan C Konsulta n-si, konstruk si, D E F Manajem Sumber en daya industri, mineral alami manufakt /hayati urpengol Termasuk Jasa Ikutan, Jaringan Kerja ahan, G Pembentu k-an, pengoperasian pengelola an aset

PERJALANAN INSINYUR 4 3 KESELAMATAN, KEAMANAN MASYARAKAT dan KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN Berprofesi PERTI 1 7 DISIPLIN TEKNIK Ir. Asing (PE) STRI SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR Hak & kewajiban PPI ST STr Non ST UJI KOMPETENSI oleh LSP Di 7 BIDANG (Dicatat oleh PII) PROFESONALITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PKB SERTIFIKAT KOMPETENSI INSINYUR SSIP-PII Setara APEC dan ASEAN sejak 1997 IJIN KERJA DAYA SAING NILAI TAMBAH MAJU MANDIRI HKK (dikeluarkan oleh PII) 2 (diakreditasi oleh PII)

MULAI BERPROFESI INSINYUR 1 BAB V PROGRAM PROFESI INSINYUR Pasal 7 (3) Program Profesi Insinyur dapat diselenggarakan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau (RPL) Pengalaman di bekerja di Keinsinyuran: Praktik memupuk kompetensi Gelar Profesi 3 Pasal 8 (1) Penyelenggara PPI: Perti bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri. . DICATAT oleh PII INSINYUR PPI (Program Profesi Insinyur) 1 ST / STr (Gelar Akademis) Pendidikan Tinggi Teknik 2 Program PENYETARAAN Pengalaman bekerja di Keinsinyuran NON ST Pendidikan Tinggi Teknik non ST Pertambahan Insinyur

2 MENGEMBANGKAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL BAB VI REGISTRASI INSINYUR Praktik Insinyur memikul tanggung jawab Keselamatan/ Keamanan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Sertifikat Kompetensi Insinyur UJI KOMPETENSI Praktik memupuk kompetensi INSINYUR Pasal 14 d) pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh PII atas malapraktik atau pelanggaran kode etik Keinsinyuran Hindarkan malpraktik Pasal 10 (1) Setiap insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. (2) Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII Pasal 11 (2) Sertifikat Kompetensi Insinyur diperoleh setelah lulus uji kompetensi. (3) Uji kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hindarkan pencemaran lingkungan

PROSES KERJA INSINYUR ASING 3 Pasal 18 (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) insinyur asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya. BAB VII INSINYUR ASING Insinyur Asing yang ingin bekerja sebagai PE di Indonesia, harus ter-registrasi sebagai insinyur profesional di negara asalnya PEMERINTAH Melakukan alih teknologi IJIN KERJA INSINYUR ASING PE WN Asing penyandang PE Sistem Kompetensi Ir Diakui APEC/ASEAN Dibutuhkan Pembangunan Nasional Perpanjangan IJIN KERJA SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR Insinyur Asing hanya dapat melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. (STRI) Pasal 18 (4) Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Insinyur asing hanya di bidang Yang kekurangan insinyur

MEMELIHARA KOMPETENSI PROFESIONAL 4 BAB VIII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Penguatan Inovasi IPTEK Innovation and sophistication 20 30% factors Praktik Insinyur memikul tanggung jawab Keselamatan/ Keamanan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR Tujuan : a. memelihara kompetensi dan profesionalitas; dan b. tanggung jawab sosial pada masyarakat di sekitarnya (termasuk bakti masyarakat) Innovation -driven stage 50% Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan: (Pengembangan Berkelanjutan: Keprofesian Berkelanjutan) PKB Perpanjangan (STRI) Pasal 13 Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Penguatan IPTEK pada IKM %

HAK DAN KEWAJIBAN INSINYUR BERHAK • Memperoleh pelindungan hukum selama melaksanakan kode etik insinyur dan standar Keinsinyuran; • Menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; • Mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi Keinsinyuran. BERKEWAJIBAN • Melaksanakan kode etik Insinyur; • Mengupayakan inovasi dan nilai tambah; • Melaksanakan standar Keinsinyuran; • Menerapkan keberpihakan; • Memutakhirkan Iptek; • Melaksanakan secara berkala darma bakti masyarakat yang bersifat sukarela; • Melakukan pencatatan rekam kerja keinsinyuran.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA KEINSINYURAN HAK DAN KEWAJIBAN • . PEMANFAAT KEINSINYURAN BERHAK • mendapat cakupan dan mutu Keinsinyuran sesuai perjanjian kerja; • mendapat informasi atas hasil kegiatan Keinsinyuran; • menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang tidak sesuai perjanjian kerja; BERKEWAJIBAN • memberikan informasi dan dokumen yang lengkap sesuai kebutuhan; • mengikuti petunjuk Insinyur atas hasil kegiatan yang akan diterima; • memberikan imbalan yang setara dan adil • mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Keinsinyuran. BERHAK • mendapatkan informasi atas keselamatan hasil kegiatan Keinsinyuran; • memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara aman dan nyaman sesuai dengan standar Keinsinyuran; BERKEWAJIBAN • mengikuti ketentuan standar penggunaan hasil kegiatan Keinsinyuran.

PERAN KELEMBAGAAN DAN PEMERINTAH

KELEMBAGAAN: DEWAN INSINYUR BAB X DEWAN INSINYUR PRESIDEN DEWAN INSINYUR INDONESIA UNSUR PEMERINTAH INDUSTRI PERGURUAN TINGGI PII Pemanfaat Keinsinyuran Dewan Insinyur Indonesia bertugas Merumuskan kebijakan: • sistem registrasi Insinyur, • standar Program Profesi Insinyur, • standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, • pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh PII, • sistem Uji Kompetensi, • standar kompetensi Insinyur dan Menjalin perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional Mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA BAB XI PERSATUAN INSINYUR INDONESIA PII bertugas melaksanaan kebijakan Dewan Insinyur Indonesia dalam: DEWAN INSINYUR INDONESIA PERSATUA N INSINYUR INDONESIA Kode etik Insinyur Wadah berhimpun Insinyur Indonesia HKK HKK Pasal 41 1)Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran, ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata laku profesi. 2)Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PII. (3) Seseorang yang akan menjadi Insinyur wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur. • pelayanan keinsinyuran; • Program Profesi Insinyur bersama dengan perguruan tinggi; • Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; • pengawasan kewajiban insinyur; • registrasi Insinyur; PII bertugas : • menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik Insinyur; • kerja sama Keinsinyuran internasional dengan pengesahan DII • memberikan advokasi bagi insinyur • memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan keahlian keinsinyuran (HKK)

PEMBINAAN BAB XII PEMBINAAN KEINSINYURAN PEMERINTAH: MENTERI TERKAIT KEM PERTAHANAN KEM PERINDUSTRIAN KEM KEM PU PERHUBUNGAN ESDM KEM KEHUTANAN RISTEK PERTANIAN KEMENTERIAN BIDANG PENDIDIKAN KEMRISTEKDIKTI Pemerintah bertanggung jawab : • Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan; • Mendorong industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah; • Mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah; • Mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran; • Remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan; • Melakukan sosialisasi guna menarik minat generasi muda untuk menjadi Insinyur • Melakukan audit kinerja keinsinyuran.

SANKSI, PERALIHAN DAN MANFAAT

KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PIDANA Bagi Insinyur atau Insinyur Asing yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi standar Keinsinyuran sehingga mengakibatkan kecelakaan, hilangnya nyawa seseorang, dan/atau hilangnya harta benda Pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak satu miliar rupiah Bagi bukan Insinyur yang menjalankan Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur Pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah Bagi bukan Insinyur yang bertindak sebagai insinyur sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, dan/atau hilangnya harta benda Pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau denda paling banyak satu miliar rupiah

KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Ir STr Ir SKI IPP Ir IPM IPU Sudah Praktik Keinsinyuran Memiliki IJIN KERJA STRI a. Yang telah bergelar Insinyur tetap berhak menggunakan gelarnya. b. Insinyur, ST, Str yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan UU dalam 3 (tiga) tahun. c. Insinyur yang telah Praktik Keinsinyuran dengan izin kerja, dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya dengan UU dalam 3 (tiga) tahun.

MANFAAT UU KEINSINYURAN BAGI INSINYUR BAGI MASYARAKAT § Keamanan dan keselamatan § Keberlanjutan lingkungan § Beberapa jalur menjadi insinyur. § IKM mendapat transfer iptek. § Memperjelas tanggung jawab lingkup tugas. § Berpeluang peningkatan penghasilan. § Pelindungan profesional. § Menyaring yang bukan Insinyur BAGI PENDIDIKAN KEINSINYURAN § Data insinyur akan memberi umpan balik pendidikan. § Membantu mengurangi kesenjangan pendidikan § Sosialisasi minat BAGI NEGARA § Penyumbangan nilai tambah dari inovasi § Meminimalkan malpraktek. § Pengendalian insinyur asing.

TERIMA KASIH

YANG MASIH HARUS DILENGKAPKAN PERATURAN PEMERINTAH 1. 2. 3. 4. 5. PERATURAN PRESIDEN • Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII) KEPUTUSAN PRESIDEN • Susunan DII Cakupan keinsinyuran Program Profesi Insinyur Registrasi Insinyur Asing Pembinaan Keinsinyuran TUGAS DEWAN INSINYUR INDONESIA • • Standar kompetensi Insinyur bersama Menteri Sistem registrasi Insinyur Sistem sertifikasi Insinyur Standar PKB / CPD Sistem Uji Kompetensi Sistem pengawasan alih IPTEK Insinyur Asing Sistem pengawasan Praktik Keinsinyuran PENGORGANISASIAN PII • Perbaikan AD-ART, dengan persetujuan Menteri • Majelis kehormatan etik • Kelengkapan organisasi menyandang tugas UU

KKNI – KERANGKA KLASIFIKASI NASIONAL INDONESIA (SEMUA HARUS BERSERTIFIKAT) INDUSTRI PENDIDIKAN SERTIFIKAT JABATAN KERJA IJAZAH AKADEMIS Program Profesi Insinyur IPM IPP Ir PROFESI: SERTIFIKAT PROFESI OTODIDAK PENGAKUAN PENGALAMAN KEAHLIAN KHUSUS