PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Deskripsi Singkat Mata diklat

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi Singkat Mata diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi hierarki pembinaan, bentuk pembinaan, dan penerapan pembinaan yang disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan latihan.

Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar: Pada akhir pembelajaran, peserta diklat diharapkan memiliki kompetensi memahami pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung.

Indikator Hasil Belajar: Pada akhir pembelajaran, peserta mampu menjelaskan: a. hierarki pembinaan b. bentuk-bentuk pembinaan, dan c. penerapan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Outline Pembelajaran: 1. Dasar Hukum dan Pengertian 2. Hierarki Pembinaan 3. Bentuk Pembinaan 4. Penerapan Pembinaan.

Dasar Hukum dan Pengertian: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pengertian: Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

Pengertian: Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. .

Hierarki Pembinaan

HIERARKI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PEMBINAAN OLEH TINGKAT NASIONAL PEMERINTAH ASOSIASI TK. NASIONAL ASOSIASI TK. DAERAH MASYARAKAT PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TINGKAT DAERAH PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bentuk Pembinaan

UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BAB VII PEMBINAAN Pasal 43 (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah. (3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BAB VII PEMBINAAN Pasal 43 (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV. (5) Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG UNDANG-UNDANG NO 28 TH 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG PP NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UUBG PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG PEDOMAN TEKNIS dan STANDAR TEKNIS KONDISI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN GEOGRAFI DAERAH 1 14

PERATURAN PEMERINTAH NO. 36/2005 BAB VI PEMBINAAN Pasal 105 (1) Pembinaan penyelenggaraan BG dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar: § penyelenggaraan BG dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan BG yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara BG (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada penyelenggara BG

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH PERATURAN PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN NSPM YG BERSIFAT NASIONAL BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN PERDA DAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG BANGUNAN GEDUNG PEMBERDAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA BG MELALUI: § DISEMINASI, SOSIALISASI, dan DIKLAT UTK PENINGKATAN KESADARAN AKAN HAK, PERAN dan KEWAJIBAN PENGAWASAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENERAPAN PER-UU-AN BIDANG BG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM EVALUASI SUBSTANSI PERDA SESUAI PER-UU-AN

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERATURAN PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN NSPM YG BERSIFAT LOKAL - DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBERDAYAAN § KEPADA PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG MELALUI PENDATAAN, SOSIALISASI, DISEMINASI, DAN PELATIHAN § PEMBERDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT YANG BELUM MAMPU MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT YANG TERKAIT DENGAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI PENDAMPINGAN, DAN PERCONTOHAN. PENGAWASAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENERAPAN PERDA BIDANG BG MELALUI MEKANISME PERIZINAN DAN PENERTIBAN DAPAT DILAKUKAN BERSAMA-SAMA MASYARAKAT

Penerapan Pembinaan

PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH NO. 28/2002: BANGUNAN GEDUNG PP NO. 36/2005: PERATURAN PELAKSANAAN UUBG PERMEN PU NO. 29/2006: PERSYARATAN TEKNIS BG PERMEN PU NO. 30/2006: PERSY. TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILTAS PADA BG & LINGKUNGAN PERMEN PU NO. 06/2007: PEDOMAN UMUM RTBL PERMEN PU NO. 24/2007: PEDOMAN IMB PERMEN PU NO. 25/2007: PEDOMAN SLF PERMEN PU NO. 26/2007: PEDOMAN TABG PERMEN PU NO. 45/2007: PEDOMAN TEKNIS PBGN

PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH PERMEN PU NO. 24/2008: PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAAN BANGUNAN GEDUNG PERMEN PU NO. 26/2008: PERSY. TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BG & LINGKUNGAN PERMEN PU NO. 16/2010: PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA PADA BG PERMEN PUPR NO. 17/2010: PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PERMEN PU NO. 18/2010: PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN PERMEN PUPR NO. 01/2015: BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA PERMEN PUPR NO. 02/2015: BANGUNAN GEDUNG HIJAU PERMEN PUPR NO. 05/2016: IMB

PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH PENYEBARLUASAN NSPM YANG BERSIFAT NASIONAL § SURAT EDARAN MENTERI PUPR KEPADA GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA, DAN KA DINAS PU TERKAIT DI SELURUH INDONESIA. § DALAM SURAT EDARAN ADA PERMINTAAN UNTUK MENGIMPLENTASIKAN DAN TINDAK LANJUT

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERATURAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT PENYELENGGARA BG MENYEBARLUASKAN NSPM DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT TERKAIT § PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG TELAH TERSUSUN/TERBIT SEBANYAK 445 PERDA DI SELURUH INDONESIA (88%) § DARI JUMLAH TERSEBUT YANG TERIMPLEMENTASI BARU 2 -3% (SEKITAR 9 -12 PERDA).

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERATURAN

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PEMBERDAYAAN KEPADA PENYELENGGARA BG MELALUI: PENDATAAN, SOSIALISASI, dan DIKLAT UTK PENINGKATAN KESADARAN AKAN HAK, KEWAJIBAN dan PERAN BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT TERKAIT BG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI: § PENYEBARLUASAN POSTER/BOOKLET BANGUNAN SEDERHANA TAHAN GEMPA, § PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN, § PERCONTOHAN RUMAH TINGGAL, DAN § BANTUAN PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN

PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PENGAWASAN PELAKSANAAN PENERAPAN PERDA BG MELALUI: § PENERBITAN IMB, § PENERTIBAN PEMBANGUNAN GEDUNG YANG TIDAK SESUAI IMB, § PENERBITAN SLF, § PENERTIBAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG YANG TUDAK SESUAI IMB/SLF, § PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG, § PERSETUJUAN & PENETAPAN PEMBONGKARAN BG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAPAT MELIBATKAN MASYARAKAT

DIT. PBL terima kasih