PEMBINAAN KARIR PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ISI SURAKARTA 2019

DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; 3. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2013; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 tahun 2019.

PERKEMBANGAN PLP MENUJU ERA DIGITAL dapat menyesuaikan keadaan yang terus berkembang, terutama menguasai teknologi informasi dan komputer masih kurang memahami manajemen PLP KONDISI PLP SAAT INI Berfikir positif dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, peran, dan tugas PLP yang terus berkembang dapat bekerjasama dengan plp lain dan pemerintah dalam rangka meningkatkan, kompetensi, pendidikan, penelitian, dan informasi dapat meningkatkan layanan dalam bidang laboratorium saat dibutuhkan di unit kerja

KONSEP SDM 4. 0 KOMPETENSI TRACK RECORD PRESTASI KINERJA PROFI L TALEN T MANAJEMEN TALENTA INTEGRITAS SDM BERDAYA SAING

DAMPAK PLP MILLENIAL Critical Thinking Creativity Smart Solid Communication Collaboration Speed

JABATAN ASN Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi a. Jabatan Administrator; KEAHLIAN: a. Ahli Utama a. Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan Pengawas; dan b. Ahli Madya b. Pimpinan Tinggi Madya; c. Jabatan Pelaksana. c. Ahli Muda c. Pimpinan Tinggi Pratama. d. Ahli Pertama KETERAMPILAN: a. Penyelia b. Mahir c. Terampil d. Pemula

PROFIL PENGEMBANGAN KARIER �JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI TELAH MENCAPAI 195; � KEMENRISTEKDIKTI SEBAGAI PEMBINA 2 JF: DOSEN, PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN • KEMRISTEKDIKTI SEBAGAI PENGGUNA 20 JF: ANALIS KEPEGAWAIAN, ANALIS KEBIJAKAN, ARSIPARIS, AUDITOR, PRANATA KOMPUTER, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERENCANA, WIDYAISWARA, TENAGA KESEHATAN (BIDAN, DOKTER GIGI, PERAWAT GIGI, RADIOGRAFER, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN)

• • Formasi • Standar Kompetensi • Penilaian Prestasi Kinerja • Disiplin Pegawai • Diklat Pegawai • Klasifikasi Jabatan • Informasi Jabatan • PETA JABATAN • Standar Jabatan • Persyarata n Jabatan • Evaluasi Jabatan • orizontal • ertikal • iagonal Karier yang dapat dicapai setiap PNS berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan keahliannya H V D PK • angkat • KP P P S

KEDUDUKAN 1. Pranata Laboratorium Pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengelolaan laboratorium pendidikan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; 2. Pranata Laboratorium Pendidikan merupakan jabatan karir PNS Pasal 3

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB JF Pasal 2 (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Instansi Pemerintah; (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF; (3) Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Permenpan dan RB No. 7 Tahun 2019 Rincian kegiatan setiap jenjang keahlian 1. PLP Pelaksana = 31 2. PLP Pelaksana Lanjutan = 37 3. PLP Penyelia = 46 Uraian kegiatan tugas jabatan PLP jenjang keterampilan 1. PLP Terampil = 31 2. PLP Mahir = 37 3. PLP Penyelia = 46 Rincian kegiatan setiap jenjang keterampilan 1. PLP Ahli Pertama = 67 Uraian kegiatan tugas jabatan PLP jenjang 2. PLP Ahli Muda = 41 keahlian 3. PLP Ahli Madya = 62 1. PLP Ahli Pertama = 67 2. PLP Ahli Muda = 41 - 63 3. PLP Ahli Madya = 62

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PLP Pasal 12 1 2 3 • Pertama • Perpindahan dari jabatan lain • Promosi

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN PLP 1. untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS; 2. CPNS setelah diangkat sebagai PNS 1 (satu) tahun kemudian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan paling lama 3 (tiga) tahun; dan 3. PLP yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan pelatihan fungsional diberhentikan dari jabatannya Pasal 13

PENGANGKATAN PERTAMA 1. Berstatus PNS; 2. miliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Memiliki ijazah paling rendah D-3 dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang akan dikelola untuk jabatan PLP kategori keterampilan; 5. Memiliki ijazah S-1 dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang akan dikelola untuk jabatan PLP kategori keahlian; 6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 7. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Laboratorium paling sedikit 2 (dua) tahun; 8. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 9. Harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan didudukinya

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Memiliki ijazah paling rendah D-3 dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang akan dikelola untuk jabatan PLP kategori keterampilan; 5. Memiliki ijazah S-1 dengan bidang pendidikan yang relevan dengan jenis laboratorium yang akan dikelola untuk jabatan PLP kategori keahlian; 6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 7. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Laboratorium paling sedikit l 2 (dua) tahun; 8. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 9. Berusia paling tinggi: a) 53 (lima puluh tiga) bagi yang akan menduduki PLP kategori Keterampilan dan kategori keahlian bagi PLP Ahli Pertama dan PLP Ahli Muda; b) 55 (lima puluh lima) bagi yang akan menduduki PLP kategori keahlian PLP Ahli Madya

PROMOSI Pengangkatan jabatan PLP melalui promosi harus memenuhi syarat: a. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

PENYESUAIAN/INPASSING Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan: - Pengembangan karier - Profesionalisme - Peningkatan kinerja organisasi - Memenuhi kebutuhan jabatan fungsional yang tertuang di dalam e-formasi

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH 1. Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungional PLP wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 Lampiran III huruf B angka 1 disebutkan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, selebihnya keputusan yang ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

PERILAKU KERJA MELIPUTI ASPEK 1. orientasi pelayanan; 2. komitmen; 3. inisiatif kerja; 4. kerja sama; dan 5. kepemimpinan.

KARIR PLP KETERAMPILAN PENYELIA PELAKSANA LANJUTAN (MAHIR) TERAMPIL (PELAKSANA) III/b = 150 ak III/a = 100 ak PELAKSANA II/d = 80 ak II/c = 60 ak III/d = 300 ak III/c = 200 ak

KARIR PLP KEAHLIAN MADYA MUDA PERTAMA III/d = 300 ak III/c = 200 ak PERTAMA III/b = 150 ak III/a = 100 ak IV/c = 700 ak IV/b = 550 ak IV/a = 400 ak

KETENTUAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KATEGORI KETERAMPILAN 22 No. Jenjang jabatan Angka kredit setiap tahun 1 Penyelia 25 2 Mahir 12, 5 3 Terampil 5 KP Ada formasi KJ + KP Pemeliharaan tercapai tetapi tidak ada formasi Dalam waktu 1 tahun harus mengumpulkan angka kredit untuk KP

KETENTUAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KATEGORI KEAHLIAN 23 No. Jenjang jabatan Angka kredit setiap tahun 1 Ahli Madya 37, 5 2 Ahli Muda 25 3 Ahli Pertama 12, 5 KP Ada formasi KJ + KP Pemeliharaan tercapai tetapi tidak ada formasi Dalam waktu 1 tahun harus mengumpulkan angka kredit untuk KP

KELEBIHAN ANGKA KREDIT PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyarat kan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diper hitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya

25 KELEBIHAN ANGKA KREDIT (3) tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan Tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurangnya 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan dari unsur utama Kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi Memperoleh angka kredit memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat

27 PENILAIAN PANGKAT PUNCAK PLP Penyelia (golongan III/d), Minimal 10 AK PLP Penyelia dan PLP Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak Menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi PLP Ahli Madya (golongan IV/d), Minimal 20 AK

28 TARGET ANGKA KREDIT DALAM HAL BELUM TERSEDIA LOWONGAN/KEBUTUHANKATEGORI KETERAMPILAN PLP Terampil (golongan II/c), Minimal 4 AK Jika tidak tercapai sejak diangkat harus dapat mengumpulkan angka kredit dari pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi setiap tahun PLP Mahir (golongan III/d), Minimal 10 AK Penilaian kinerja berkurang

29 TARGET ANGKA KREDIT DALAM HAL BELUM TERSEDIA LOWONGAN/KEBUTUHANKATEGORI KEAHLIAN PLP Ahli Pertama (golongan III/b), Minimal 10 AK Jika tidak tercapai sejak diangkat harus dapat mengumpulkan angka kredit dari pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi setiap tahun PLP Ahli Muda (golongan III/d), Minimal 15 AK Penilaian kinerja berkurang

30 TARGET ANGKA KREDIT DALAM HAL JENJANG TERTINGGI DALAM JABATAN PEMELIHARAAN (MAINTANANCE) PLP Penyelia (golru III/d) Minimal 10 AK Jika tidak tercapai harus dapat mengumpulkan angka kredit dari pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi setiap tahun PLP Madya (golru IV/c), Minimal 20 AK Penilaian kinerja berkurang

31 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (1) Mengundurkan diri dari jabatan PLP Tidak dapat diangkat kembali ke dalam jabatan PLP

32 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (2) Diberhentikan sementara sbg Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan diangkat kembali dalam jabatan PLP terakhir yang didudukinya Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sudah inkrah putusan dari pengadilan), kecuali disiplin penurunan pangkat. diberhentikan

33 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (3) • Cuti di luar tanggungan negara (CLTN) kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya • Dapat diangkat kembali jika tersedia formasi/kebutuhan dalam jabatan yang akan didudukinya

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (4) 34 Tugas Belajar lebih dari 6 bulan • tunjangan jabatannya diberhentikan pada bulan ke-7 terhitung mulai tanggal dibebaskan sementara • dapat dipertimbangkan KP-nya apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur dalam Perilaku kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir • Diangkat kembali setelah selesai Tugas Belajar

35 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (5) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan PLP Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan PLP Struktural/ Tugas Admisnistrasi Dapat diangkat kembali Dalam pangkat yang dimilikinya, sedangkan jabatannya ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama setelah dilakukan penilaian oleh Tim dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

36 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (6) Tidak memenuhi persyaratan jabatan Terhadap Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan dilaksanakan pemeriksaan dan mendapat kan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetap kan pemberhentiannya. Pejabat Fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional tingkat terampil yang memperoleh ijazah S-1/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan tingkat ahli apabila memenuhi syarat sebagai berikut: - Tersedia formasi untuk jabatan fungsional tingkat ahli; - Lulus diklat fungsional tingkat ahli, dan - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. Jabatan fungsional tingkat terampil yang akan beralih menjadi jabatan fungsional tingkat ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S-1/Diploma IV yang sesuai kualifikasi akademik dan diklat fungsional tingkat ahli dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

SYARAT UNTUK KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN a. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat jabatan PLP dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; b. Kenaikan pangkat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan; c. Selain memenuhi syarat kinerja, PLP yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi.

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL Ø Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dihitung berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain: a. tipe Laboratorium; b. kategori alat dan bahan; dan c. jenis layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ø Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

CONTOH PETA JABATAN

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JF Usulan kenaikan pangkat /jenjang JF disampai kan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, usulan tersebut harus mempertimbangkan: 1. PAK dengan jumlah yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan yang akan diduduki; 2. Formasi yang tersedia untuk setiap jenjang jabatan; 3. Rekomendasi lulus uji kompetensi dalam hal kenaikan jenjang jabatan; dan 4. Hasil penilaian kinerja bernilai baik Pasal 55

SURAT KEPALA BKN NOMOR D. 26 -30/v. 1 -5/99 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 Perka BKN Nomor 25 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman pemberian persetujuan teknis kenaikan pangkat reguler PNS menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah, antara lain dinyatakan bahwa: BKN terima berkas usul KP periode 1 April 2018 Akhir Februari Akhir Agustus

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN a. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pranata Laboratorium Pendidikan diikutsertakan dalam pelatihan. b. Pelatihan yang diberikan bagi Pranata Laboratorium Pendidikan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai. c. Pelatihan yang diberikan kepada Pranata Laboratorium Pendidikan dalam bentuk: 1. pelatihan fungsional; dan 2. pelatihan teknis. d. Selain pelatihan, Pranata Laboratorium Pendidikan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. e. Program pengembangan kompetensi lainnya meliputi: 1. maintain rating; 2. seminar; 3. lokakarya (workshop); atau 4. konferensi. f. Ketentuan mengenai pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Standar Kompetensi a. b. c. Kompetensi teknis Kompetensi manajerial Kompetensi sosial kultural b Bentuk Pelatihan a. b. Pelatihan fungsional Pelatihan teknis bidang tugas JF c Program pengembangan kompetensi a. b. c. Seminar Lokakarya Konferensi

Kompetensi Teknis Kemampuan melaksanakan TUSI Kompetensi Manajerial mencakup Kepemimpinan Berpikir analisis Kemampuan menghadapi perubahan Perencanaan dan organisasi Kompetensi Sosial Kultural mencakup Integritas Komunikasi Kerjasama

Bentuk-bentuk Uji Kompetensi Metode pengumpulan bukti langsung observasi proses kerja; demonstrasi kerja; observasi hasil kerja; atau simulasi kerja. Metode pengumpulan bukti tidak langsung dokumen portofolio; tes tertulis; atau tes lisan.

Peserta Uji Kompetensi pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama kali pada jabatan fungsional PLP; pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan pindah ke jabatan fungsional PLP (alih tugas / inpassing); pejabat fungsional PLP yang akan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi; atau pejabat fungsional PLP kategori keterampilan yang akan beralih ke PLP kategori keahlian

Metode Uji Kompetensi dilakukan dengan cara: a. tes tertulis; dan b. membuat portofolio; Tes tertulis bertujuan untuk menguji kompetensi teknis. Membuat portofolio antara lain untuk menguji kompetensi manajerial, sosial dan kultural.

Materi Uji Test Tertulis No 1 Isi Materi Permenpan. RB Nomor 03 tahun 2010 berikut Juklak 02/V/PB/2010, nomor 13 Tahun 2010 atau peraturan penggantinya. 2 K 3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 3 IS 0 17025 tentang pengelolaan lab. Jumlah 20 - 30 10 - 15 50

Portofolio Deskripsi Diri Etos kerja (berisi uraian tujuan, prinsip dalam bekerja, tanggung jawab terhadap pekerjaan) Kepemimpinan (berisi uraian mengenai situasi tempat kerja, masalah yang terjadi di tempat kerja dan bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana mengelola perkerjaan dengan efektif dan efisien) Aktivitas Sosial (uraian mengenai bagaimana hubungan dengan rekan kerja, atasan dan aktivitas di luar bidang pekerjaan) Keterbukaan terhadap Kritik (uraian pendapat mengenai krtitik, bagaimana menyampaikan kritik kepada atasan dan rekan sejawat, kritik yang pernah diterima dan langkah yang telah dilakukan dalam menyikapi kritik tersebut)

OUTPUT PENGEMBANGAN KARIER BAGI PLP Proses seleksi jujur, transparan dan terintegrasi. Terjaminnya jenjang karier plp melalui uji kompetensi/kelayakan. PLP yang fit and proper : • Kompetensi • Kinerja • Prestasi • track record BERDAYA SAING

ORGANISASI PROFESI 1. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. 2. Pranata Laboratorium Pendidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. 3. Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan 4. Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi

ORGANISASI PROFESI HARUS MEMENUHI SYARAT: 1. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 2. Memiliki tujuan dan sasaran pembentukan: 3. Memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja; 4. Terdapat sumber pendanaan yang jelas; 5. Berdomisili alamat; 6. Memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan 7. Berbadan Hukum.

DATA STATISTIK JABATAN FUNGSIONAL PLP PTN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI PLP Pustakawan Arsiparis Prakom [VALUE] 859 3528 5478

Rincian kondisi jumlah PLP saat ini No Jenjang jabatan Jumlah 1 PLP Ahli Madya 125 2 PLP Ahli Muda 932 3 PLP Ahli Pertama 988 4 PLP Penyelia 1. 008 5 PLP Pelaksana Lanjutan/Mahir 1. 664 6 PLP Pelaksana/Terampil 761

Jika disimpulkan dengan piramid kondisi PLP di lingkungan kemenristekdikti saat ini 125 932 988 1. 008 1. 664 761

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III (D 3) (PERMENPAN NOMOR 7 TAHUN 2019)

PERMENPAN NOMOR 7 TAHUN 2019

Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Permenpan dan RB No. 7 Tahun 2019 Penetapan jenjang jabatan PLP untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Penetapan jenjang jabatan PLP dilakukan dengan memperhatikan risiko individu, risiko lingkungan, tingkat kesulitan, kompetensi yang dibutuhkan, dan beban kerja JF yang bersangkutan.

Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010 Permenpan dan RB No. 7 Tahun 2019 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti PLP Ahli Madya Pejabat Pimpinan Madya yang membidangi Iptek dan Dikti (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti) PLP Ahli Madya Direktur Karier dan Kompetensi SDM PLP Ahli Muda, dan PLP Penyelia Pimpinan unit kerja (Rektor) PLP Ahli Pertama, PLP Penyelia, PLP Pelaksana Lanjutan PLP Pelaksana Pejabat Pimpinan Pratama yang membidangi Iptek dan Dikti (Direktur Karier dan Kompetensi SDM) Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Direktur) dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di luar Kemenristekdikti PLP Ahli Pertama, PLP Mahir, dan PLP Terampil

BATAS USIA PENSIUN No. Jenjang jabatan BUP 1 PLP Ahli Madya 60 tahun 2 PLP Ahli Muda, PLP Ahli Pertama, PLP Penyelia, PLP Mahir, dan PLP Terampil 58 tahun

TUNJANGAN JABATAN PLP No. Jenjang jabatan Besar tunjangan 1 PLP Ahli Madya Rp. 1. 260. 000 2 PLP Ahli Muda Rp. 960. 000 3 PLP Ahli Pertama Rp. 540. 000 4 PLP Penyelia Rp. 780. 000 5 PLP Pelaksana Lanjutan/Mahir Rp. 450. 000 6 PLP Pelaksana/Terampil Rp. 360. 000

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, (1) ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari JF, diangkat kembali dalam JFnya sesuai dengan jenjang jabatannya. Pasal 80

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Sipil, jam kerja efektif setelah dikurangi waktu luang adalah sebagai berikut: 1. Jam kerja efektif per hari = 1 (satu) hari x 5 (lima) jam = 300 (tiga ratus) menit; 2. Jam kerja efektif per minggu = 5 (lima) hari x 5 (lima) jam = 25 (dua puluh lima) jam = 1. 500 (seribu lima ratus) menit; 3. Jam kerja efektif per bulan = 20 (dua puluh) hari x 5 (lima) jam = 100 (seratus) jam = 6. 000 (enam ribu) menit; dan 4. Jam kerja efektif per tahun = 240 (dua ratus empat puluh) hari x 5 (lima) jam = 1200 (seribu dua ratus) jam = 72. 000 (tujuh puluh dua ribu) menit. Jam kerja efektif akan menjadi alat pengukur dari bobot kerja yang dihasilkan setiap unit kerja Negeri

KETENTUAN PEMBUATAN ANJAB DAN ABK 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; 4. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja; 5. Permenristekdikti Nomor 68 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan.

Contoh: PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA (Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2018) 1. Nama Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan 2. Laboratorium : . . . . 3. Unit Kerja : . . . . No Uraian Tugas/ Kegiatan Hasil Kerja Waktu Penyelesai an/ Rata 2 (SKR) Waktu Kerja Efektif Beban/ Volume Kerja Beban Kerja Jabatan (WPT) Pegawai Yang Dibutuh kan Ket (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 72. 000 menit 1 Sub bagian 600 menit/ tahun 0, 008 541. 740 mnt/thun 8, 022 1 Menyiapkan bahan penyusunan program kerja 2 . . . Jumlah Konsep Program Kerja 600 menit …………, …………… Pemangku Jabatan …………. . 8 org

CONTOH USUL KEBUTUHAN FORMASI RINCIAN USUL PENYESUAIAN/INPASSING DI LINGKUNGAN…. TAHUN ANGGARAN 2019 NO Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jumlah seluruhnya ABK PNS (saat ini) Usul kebutuhan penyesuaian atau inpassing 40 20 27 1 … Ahli Madya S 1 … 2 1 1 2 … Ahli Muda S 1 … 7 3 3 3 . . . Ahli Pertama S 1 … 11 4 5 4 … Penyelia D 3. . 5 1 6 5 … Mahir D 3 … 10 5 5 6 … Terampil D 3 … 15 5 7 7 … lainnya Unit kerja

Contoh PAK yg tdk sesuai dgn ketentuan

PLP YANG DIHARAPKAN 1. Memiliki integritas tinggi 2. Memiliki kinerja tinggi 3. Memiliki kompetensi tinggi 4. Memiliki semangat untuk menhadapi tantangan pengembangan diri dimana interaksi dengan unsur teknologi menjadi lebih dominan 5. Memiliki Kesiapan menjadi agent public knowledge yang inovatif menjalani Perubahan

OUTPUT PENGUATAN PROFESI PLP terbentuknya budaya kunjungan ke laboratorium lainnya: e-learning e-library e-digital Ask the expert

Potret PLP era 4. 0

Motto: Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan akan menunjukkan kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya yang sabar dan tidak putus asa

“jalan-jalan ke kota solo jangan lupa mampir ke pasar klewer masyarakat kota solo penuh cinta kasih cukup sekian dan terima kasih loh”