PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI
PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU GARTI SRI UTAMI KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO KEPEGAWAIAN IBIS Hotel - JAKARTA 2012 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 Pasal 17 ayat (1) Pasal 17 ayat (2) PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi • seseorang duduk dalam jabatan tertentu • seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya • seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu dasar pembentukan PNS profesional Dengan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi 2
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 ) e PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat e Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai : * Kompetensi * Prestasi kerja * Jenjang pangkat * Syarat obyektif lainnya 3 3
E SETIAP PNS PUNYA PERAN YANG JELAS DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI E ANTARA JABATAN DAN PEGAWAI SESUAI KOMPETENSINYA E PENILAIAN KINERJA OBJEKTIF (SKI-standar kinerja individu) E PNS JELAS ALUR KARIERNYA 4
STRATEGI PEMBINAAN PNS Susunan Jabatan: ~ Jab. Struk ~ Jab. Fung ANJAB Peta Jabatan/ Formasi jabatan Analisis Kebutuhan Pegawai MUTASI KEPEG: Rumpun Jab - Peringkat Jab Persyaratan Jabatan 1. Jab. Struktural Stand. Komptnsi Jabatan Tertentu Formasi Pegawai Pengangkatan PNS 2. Jabfung * Pengangkatan dlm Jab *Kenaikan Pangkat Penilaian Kinerja & Diklat *Kenaikan Jabatan PNS PROFESIONAL 5
JABATAN memimpin unit kerja dengan tugas manajerial Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat Contoh: Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, dll Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB Contoh: Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 115 JFT 6
KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik 7 7
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Kedudukan dalam organisasi jelas 2. Tugas terstruktur dan berjenjang 3. Kemandirian dalam tugas diakui 4. Pengembangan sistem kompensasi 5. Pembentukan nilai melalui etika profesi 8 8
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL 1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; 2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; 3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional; 4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; 5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif; 6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; 7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional. 9 9
TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS 10 10
PNS yang menduduki JFU untuk dapat diangkat ke dalam JFT n SLTA n Diploma n Sarjana n Pasca Sarjana 11
Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Umum Ke Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain n Mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang akan diduduki n * Konsekuensi penyelenggaraan diklat diperlukan anggaran 12
Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama. Vertikal yaitu perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi. Diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural umum ke dalam jabatan struktural khusus atau sebaliknya atau dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya. 13
PEJABAT STRUKTURAL TENAGA TEKNIS STRATEGIS 1. PENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOM 4. STATISTISI; 5. PRANATA LAB PEND; 6. WIDYAISWARA; 7. PUSTAKAWAN; 8. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN; 9. PRANATA HUMAS; 10. ANALIS KEPEGAWAIAN 11. ARSIPARIS; 12. FUNGSIONAL UMUM 14
JUMLAH PNS KEMDIKNAS KEADAAN : MARET 2010 No KELOMPOK JABATAN 1. TOTAL JUMLAH PNS KEMENDIKNAS PEJABAT STRUKTURAL 2. PEJABAT FUNGSIONAL a. DOSEN b. PAMONG BELAJAR c. WIDYAISWARA d. PENELITI e. PEREKAYASA f. PUSTAKAWAN g. PRANATA HUMAS h. PRANATA KOMPUTER 3. JUMLAH 122. 499 1. 115 70. 078 294 1. 217 264 90 1. 360 78 7 i. ANALIS KEPEGAWAIAN j. ARSIPARIS k. AUDITOR l. PARAMEDIS Jumlah PEJABAT FUNGSIONAL 41 536 283 28 74. 276 PEJABAT FUNGSIONAL UMUM 47. 108 15
UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003 PP Nomor 9 Tahun 2003 Keppres Nomor 87 Tahun 1999 Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jafung) Surat Keputusan Bersama (Juklak Jafung) 16
• AHLI UTAMA • MINIMAL S 1 • LITBANG, KONSEP/ TEORI • METODE OPERASIONAL • PENERAPAN DISIPLIN ILMU IV/d – IV/e • AHLI MADYA IV/a – IV/c • AHLI MUDA III/c – III/d • AHLI PERTAMA III/a – III/b • PENYELIA • MINIMAL SMU/SMK • MAKSIMAL D 3 • TEKNIS OPERASIONAL • PENERAPAN KONSEP/ METODE OPERASIONAL III/c – III/d • PELAKSANA LANJUTAN III/a – III/b • PELAKSANA II/b – II/d • PELAKSANA PEMULA II/a CONT: PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA LAB PENDIDIKAN 17
DASAR HUKUM: 1. Keputusan Menpan Nomor 66/KEP/M. PAN/7/2003 2. Keputusan Bersama Kepala Biro Pusat Statistik dan Kepala BKN: Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 Nomor 04 Tahun 2004 3. Peraturan Presiden Indonesia No 39 Tahun 2007 18
TUGAS POKOK : n n n Merencanakan Menganalisis Merancang Mengimplementasikan Mengembangkan dan atau Mengoperasikan SISFO BERBASIS KOMPUTER 19
JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER 20
JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG & ANGKA KREDIT Unsur % PK PELAKSANA PEMULA PK PELAKSANA LANJUTAN PK PELAKSANA PK PENYELIA II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UTAMA 80 20 32 48 64 80 120 160 240 PENUNJANG 20 5 8 12 16 20 30 40 60 25 40 60 80 100 150 200 300 Jumlah 100 21
JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI 22
Dasar hukum: • Keputusan Menpan Nomor 117/Kep/M. PAN/10/2003 • Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala LIN Nomor 01/SKB/KA. LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003 • PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2007 23
TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi: n perencanaan pelayanan informasi & kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, & pelaksanaan hubungan personil; n n pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 24
ARSIPARIS DASAR HUKUM 1. PERATURAN MENPAN No. PER/3/M. PAN/3/2009 ttg Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 2. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 18 Tahun 2009 dan No. 21 Tahun 2009 tentang Juklak Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya 3. KEPPRES RI NO. 46 Tahun 2007 25
PENGERTIAN & TUGAS POKOK Arsiparis adalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. n. Tugas pokok Arsiparis: melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi: ketatalaksanaan kearsipan, pengolahan arsip, perawatan da pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, dan publikasi kearsiapan; bimbingan dan supervisi kearsipan dan akreditasi dan sertifikasi kearsipan. 26
n n PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tg jawab, dan wewenang unt melakukan pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh pej yg berwenang 27
n Pengertian LAB: unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistemastis untuk kegiatan PENGUJIAN, KALIBRASI, dan/atau PRODUKSI dalam skala terbatas, dengan menggunakan PERALATAN & BAHAN berdasarkan METODE keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kpd masyarakat. 28
PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui PENYESUAIAN/INPASSING (akan berakhir pada 30 Juni 2012) dengan ketentuan sebagai berikut: 29
PERSYARATAN 1. Berijazah SMA 2. Pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 3. DP 3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK 1. Berijazah S 1/DIV 2. Pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 3. DP 3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK 30
1. 2. 3. Ijazah pendidikan formal tertinggi SK kenaikan pangkat Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium, yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal eselon II (Kalau di UNiv/Ins: Kepala BAUK; Poltek: Kabag AUK) 31
PENGANGKATAN DALAM JABFUNG n n n Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan pertama kali-formasi khusus CPNS Perpindahan dari jabatan lain (Struktural/Fungsional) 32
SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain: PRANATA PERSYARATAN KOMPUTER HUMAS ANALIS KEPEGAWAIAN ARSIPARIS TERAMPIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pendidikan/ijazah Pangkat DP 3 1 tahun terakhir Diklat Usia, 5 tahun sebelum BUP jab terakhir Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung Memenuhi AK yang dipersyaratkan SLTA/DI II/a Baik Tekn. Informasi SLTA II/a Baik Inforhum DIII II/b Baik Adm. Kepeg. DII II/c Baik Kearsipan 51 tahun 51 th 2 th 3 th V V 33
SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain: PRANATA PERSYARATAN KOMPUTER AHLI 1. Pendidikan 2. Pangkat 3. DP 3 - I tahun terakhir 4. Diklat 5. Usia, 5 tahun sebelum BUP 6. Telah melaksanakan tugas di bidang jabfung ybs 7. Memenuhi AK HUMAS ANALIS KEPEGAWAI AN ARSIPA RIS S 1/DIV III/a Baik Teknologi informasi S 1/DIV III/a Baik Infor. dan kehumas S 1/DIV III/a Baik Adm. kepeg S 1/DIV III/a Baik Kearsip an 51/55 th 2 th 34
PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN PUSTAKAWAN (PERPINDHAN DARI JABATAN LAIN) PENGALAMAN JFT GOLONGAN KERJA PENDIDIKAN DIKLAT FUNGSIONAL USIA SUBSTANSI PUSTAKAWAN DII DIKLAT PUST TERAMPIL II/b 2 TAHUN TERAMPIL PUSDOKINFO BAGI NONPUSDOKINFO 5 tahun sebelum BUP jabatan terakhir yang diduduki PUSTAKAWAN SI DIKLAT PUST AHLI III/a AHLI PUSDOKINFO BAGI NONPUSDOKINFO 5 tahun sebelum BUP 2 TAHUN jabatan terakhir yang diduduki 35
KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU n n Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej struktural Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan golongan penggajian Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan fungsional umum per golongan 36
PROSEDUR PENGANGKATAN A PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN ATAU PEJ YG DIBERI KUASA SESJEN U. P. KAROPEG Y SYARAT BERKAS USUL Y OK? T A 1. SRT PERNYATAAN TELAH MELAKS KEG. 2. DUPAK +BUKTI FISIK 3. SK KP & JABATAN TERAKHIR 4. IJAZAH 5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS 6. DP 3, 1 TH TERAKHIR TIM PENILAI *) PAK & SK JABATAN T MENILAI & PERTIMBANGAN SRT PENGEMBALIAN *): MADYA-UTAMA TPP: ANRI A. PELAKSANA S. D. MUDA: TPI/ DEPDIKNAS A 37
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2) SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI DARI: • Unsur Kepegawaian • Unsur unit teknis • Pejabat fungsional SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI • KETUA merangkap ANGGOTA • WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA • SEKRETARIS merangkap ANGGOTA • sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA 38
? Januari untuk kenikan pangkat April ? Juli untuk kenaikan pangkat Oktober Dengan ketentuan penilaian untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan. 39
PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan. dikecualikan dari ujian dinas pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan 40
n Dokumen kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu dengan angka kredit: 1. SK jabatan terakhir 2. SK kenaikan pangkat terakhir 3. DP 3 - 2 tahun terakhir 4. ASLI PAK jabatan fungsional terakhir 5. Kartu Pegawai (Karpeg)dan konversi NIP 1 set 41
SANKSI: BEBAS SEMENTARA & BERHENTI PEMBEBASAN SEMENTARA: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berupa penurunan pangkat; 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS; 3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya; 4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; 5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. 42
PEMBEBASAN SEMENTARA -ARSIPARIS PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN Arsiparis/Analis Kepeg Penyelia (III/d), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit. Arsiparis Utama (IV/e), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit. Analis Kepeg Madya (IV/c), apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 AK dari kegiatan tugas pokok. 43
SANKSI: PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi. 2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat. 44
Pejabat fungsional kategori KETERAMPILAN yang memperoleh ijasah DIV/S 1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori KEAHLIAN apabila : ~ kualifikasi pendidikan sesuai ~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian ~ telah menduduki golongan ruang III/a ~ memenuhi angka kredit yang ditentukan ~ setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik 45
SE KA. PERPUSTAKAAN NASIONAL NO. SE: 031 a/i/bb/I. 2006 Tgl 9 Januari 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGKA KREDIT SUBUNSUR PENDIDIKAN SEKOLAH, PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN, DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH S 1 PERPUSTAKAAN ATAU S 1 BIDANG LAIN DITAMBAH DIKLAT ALIH JALUR YG SEBELUMNYA DIHARUSKAN MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI v 46
TUNJANGAN JABATAN KEPPRES NO. 39 TAHUN 2007 JABATAN TUNJANGAN (Rp. ) Pranata Komputer Utama 1. 200. 000, - Komputer Ahli Pranata Komputer Madya 900. 000, - Pranata Komputer Muda 600. 000, - Pranata Komputer Pertama 300. 000, - Pranata Komputer Penyelia 425. 000, - Komputer Terampil Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 265. 000, - Pranata Komputer Pelaksana 240. 000, - Pranata Komputer Pelaksana Pemula 220. 000, - 47
TUNJANGAN JABATAN PERPRES NO. 29 TAHUN 2007 JABATAN PRANATA HUMAS AHLI Tunjangan Pranata Humas Madya Rp 650. 000, - Pranata Humas Muda Rp 400. 000, - Pranata Humas Pertama Rp 270. 000, PRANATA HUMAS TERAMPIL Pranata Humas Penyelia Rp 300. 000, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan Pranata Humas Pelaksana Pemula Rp 265. 000, Rp 240. 000, Rp 220. 000, 48
TUNJANGAN UMUM PNS PERPRES NO 12 TAHUN 2006 BESAR TUNJANGAN No GOLONGAN 1 IV Rp 190. 000, - 2 III Rp 185. 000, - 3 II Rp 180. 000, - I Rp 175. 000, - 4 49
PEMBINAAN JABFUNG UMUM Sistem karier KEPANGKATAN menggunakan kenaikan pangkat reguler berdasarkan PP 99 Thn 2000 jo PP 12 Thn 2002. 50
Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan IJAZAH yang dimiliki (Pasal 8 PP No. 99 Tahun 2000) GOLONGAN RUANG STTB Pengatur Muda II/a SD Pengatur II/c SLTP Pengatur Tk. I II/d SLKTP Penata Md Tk. I III/b Penata III/c Penata Tk. I III/d SLTA, SLKTA, DII SM, SGPLB, DIII, Sarmud, Akademi, Bakaloreat, S 1, DIV Pembina IV/a Dokter, Apateker, S 2, yg setara Pembina Tk. I IV/b Doktor (S 3) 51
KENAIKAN PANGKAT KARENA MEMPEROLEH IJAZAH (Pasal 18 PP No. 99 Tahun 2000) PANGKAT, GOL/RUANG STTB yg diperoleh SAAT INI DAPAT DINAIKKAN SLTP I/b ke bawah I/c SLTA, DI I/d ke bawah II/a SGPLB, DII II/a ke bawah II/b SM, Akademi, DIII II/b ke bawah II/c S 1, DIV II/d ke bawah III/a Dokter, Apoteker, S 2 III/a ke bawah III/b Doktor (S 3) III/b ke bawah III/c 52
n BUP PNS 56 Tahun: (PS 4 PP No. 32 Tahun 1979) BUP PUSTAKAWAN KEPPRES NO. 102 TAHUN 2003 PELAKSN PELKSN LNJT PERTAMA UTAMA GOL IV/d & IV/e PENYELIA MUDA MADYA 53
54
- Slides: 54