PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA Latar Belakang di Bentuknya

PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Latar Belakang di Bentuknya Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pertanyaan yang melatarbelakangi dibentuknya KPM” mengapa Stunting masih terjadi padahal lima paket layanan prioritas sudah ada di desa (KIA, Konseling Gizi terpadu, Air bersih dan sanitasi, Janiman social dan kesehatan, dan PAUD)”? Jawabannya: Terdapat kelompok sasaran, turutama sasaran prioritas (1000 HPK) tidak mendapatkan layanan karena tidak terintegrasinya antar layanan.

Peran Strategis Kader Pembangunan Manusia (KPM) Untuk memastikan terjadinya integrasi antar layanan dan kelompok sasaran prioritas Ibu Hamil dan Baduta mendapatkan layanan, diperlukan adanya pelaku/pegiat di desa dengan peran utama: 1. Memastikan kelompok sasaran (1000 HPK) menerima 5 paket layanan sesuai kebutuhannya. 2. Memastikan 5 paket layanan tersedia di Desa dan diselenggarakan memenuhi SPM (standar pelayanan minimal) Lima paket layanan prioritas pencegahan Stunting

Siapakah KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KPM Adalah bagian dari KADER DESA yang mendapat tugas khusus terkait dengan “Program Konvergensi Pencegahan Stunting” Prasyarat sebagai KPM: • Berasal dari desa setempat • Berpengalaman sebagai kader masyarakat (kader posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan, dll) • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Dapat baca tulis, minimal Pendidikan SLTA Dipilih oleh forum musyawarah desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa, dengan jumlah minimal 1 orang/desa Kementerian Desa telah menerbitkan buku Panduan Umum Kader Pembangunan manusia, sebagai pedoman kerja KPM

Lingkup Tugas KPM 1. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting. 2. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1. 000 HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD). 3. Memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1. 000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas. 4. Menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif. 13 5. Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0 -23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak, 6. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksaaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan 7. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat desa.

Pola kerja Kader Pembangunan Manusia Pemetaan: • Sasaran • Layanan Keluarga Posyandu PAUD Pemantauan Layanan • Score card (PMK 193/2018) Analisa & Rekomendasi: • Sasaran tidak mendapatkan layanan • Permasalahan layanan Advokasi kepada: • Pelaksana layanan • Pemerintah Desa • Rembuk Stunting Kesapakatan & Tindaklanjut

Progres pembentukan KPM Jml Desa KPM Terbentuk % KPM Terlatih % Rembuk Stunting % Pembentukan RDS % Prioritas 33. 053 32. 094 97% 23. 058 70% 6. 072 18% 9. 218 28% Reguler 41. 904 37. 225 89% 25. 543 61% - 6. 307 15% Jumlah 74. 957 69. 319 92% 48. 601 65% 6. 072 15. 525 21% Kategori Lokasi 8% Keterangan : • Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan pelatihan - Lokasi Prioritas dialokasikan untuk 2 hari efektif - Lokasi Reguler dialokasikan untuk 1 hari efektif • Standar modul pelatihan 3 hari, ketersediaan dana hanya untuk 1 hari. • KPM belum menguasai dengan baik pemantauan layanan (scorecard). • Secara umum KPM belum mendapat dukungan insentif atau operasional dari Desa, karena pembentukan KPM dilakukan rata-rata setelah penetapan APBDesa.

Pemantauan layanan dengan score card PMK 193/2018 tentang pengelolaan dana desa: • Pemantauan layanan per kuartal • Pencairan ketiga Dana Desa melampirkan laporan sorecard konvergensi pencegahan stunting desa Form 1 Isi Pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi status sasaran Form 2 A Pemantauan bulanan ibu hamil Data progres Nasional OMSPAN Form 2 B Pemantauan bulanan ana 0 -2 tahun Form 2 C Pemantauan layanan dan sasaran PAUD anak >2 -6 tahun Form 3 A Rekapitulasi hasi pemantauan 3 bulanan ibu hamil Form 3 B Rekapitulasi hasil pemantauan 3 bulanan anak 0 -2 tahun Bahan pengendalian kabupaten Bahan pembahasan pada Rapat Koordinasi 3 bulanan desa dan kecamatan

Peran kabupaten dalam pembinaan KPM Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi: Penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Pengidentifikasian ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM. Hal-hal yang perlu disamakan persepsinya meliputi: • • • Peran strategis KPM Bentuk tugas yang dapat dikerjakan oleh KPM, Pola pembinaan yang dapat dilakukan oleh setiap OPD kepada KPM, Mekanisme distribusi tugas dari OPD Kabupaten kepada KPM, dan Pola pelaporan kegiatan • • Identifikasi ketersediaan sumber daya Identifikasi ketersediaan pembiayaan operasional KPM Identifikasi ketersediaan pembiayaan peningkatan kapasitas KPM Pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM. • • Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM Sistem pemberian insentif KPM berbasis kinerja Sistem keberlanjutan KPM Pengembangan peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi layanan penurunan stunting desa Pensinergian kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting • • • Konsolidasi data sasaran 1000 HPK dan kasus stunting Rapat bulanan KPM dengan OPD layanan Fasilitasi penanganan masalah pada layanan pencegahan dan penurunan stunting

Indikator Kinerja Aksi 5: Pembinaan KPM Adanya regulasi Daerah dan Desa tentang Peran dan Tugas KPM Adanya dukungan anggaran KPM oleh Daerah dan Desa Adanya peningkatan kapasitas KPM oleh Daerah dan Desa Laporan rutin KPM 3 bulanan yang terkonsolidasi di Kabupaten Adanya Rakor 3 bulanan KPM ditingkat Kecamatan Laporan Score Card

Terima kasih