PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL Rembang 8 November 2017 Oleh
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL Rembang, 8 November 2017 Oleh: Kepala Bidang Mutasi & Status Kepegawaian Kantor Regional I BKN Yogyakarta
CURICULUM VITAE • NAMA LENGKAP DAN GELAR : SURATINI, S. Sos. , M. M. • N I P : 196402201985092001 • JENIS KELAMIN : PEREMPUAN • TEMPAT / TANGGAL LAHIR : KLATEN, 20 PEBRUARI 1964 • AGAMA : ISLAM • JABATAN : KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN • PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA – IV/a • INSTANSI TEMPAT BEKERJA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNIT ORGANISASI : KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA UNIT KERJA : BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN • ALAMAT KANTOR : JALAN MAGELANG KM 7, 5 YOGYAKARTA • NO. TELEPON / FAX : 0274 -868234 / 0274 -868821 • INSTANSI PENGIRIM : KANTOR REGIONAL I BKN YOGYAKARTA • PENDIDIKAN TERAKHIR : S-2 MAGISTER MANAJEMEN • PENDIDIKAN KEDINASAN : 1. DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 2. DIKLAT KEPEMIMPINAN IV 3. DIKLAT KEPEMIMPINAN III • ALAMAT RUMAH : PERUMAHAN BKN KOTA GEDE YOGYAKARTA • NOMOR TELEPON : 08121556815 / 087834308771
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Berdasar UU ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ASN JABATAN ADMINISTRASI JPT UTAMA JPT MUDA JPT PRATAMA JAB ADMINISTRATOR JAB PENGAWAS JAB PELAKSANA KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL KATERAMPILAN Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Pelaksana Terampil Mahir Penyelia
DASAR PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL Ps 139 UU ASN : Peraturan lama (sblm UU ASN) masih digunakan UU 5/2014: ASN PERATURAN PER-UU KEPEGAWAIAN DASAR PP 11/2017: MANAJEMN ASN PP 16/1994 Jo PP 40/2001 : JABFUNG PNS PER PIMP INSTNS PEMBINA : PEDOMAN Dicabut dg PP 11/2017 PP 21/2014 : BUP PER PIMP INSTS PEMBINA : JUKNIS PERATURAN PERBERS PIMP INSTS PEMBINA & KA. BKN : JUKLAK KEPRES 87/1999 Jo 97/2012 : RUMPUN JABFUNG PERMENPAN & RB: JABFUNG & AK PERPRES TUNJAB
TUGAS INSTANSI PEMBINA • • • • • Pengawasan oleh Menpan & RB Dilaporkan secara berkala ke Menpan & RB dg tembusan Ka BKN / Ka LAN menyusun pedoman formasi JF; menyusun standar kompetensi JF; menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas JF; menyusun kurikulum pelatihan JF; menyelenggarakan pelatihan JF; membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; menyelenggarakan uji kompetensi JF; menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF; mengembangkan sistem informasi JF; memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF; memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF; memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF; melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN; melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
1. Menyusun formasi jabatan fungsional 2. Melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional 3. Penyelenggaraan pembinaan karier Pejabat Fungsional 4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional 5. Berkoordinasi dengan instansi Pembina Jabatan fungsional 6
PELUANG JABFUNG 1 2 3 4 Tidak perlu ujian dinas untuk kenaikan pangkat yang pindah golongan. Tidak perlu ujian KP PI apabila memperoleh ijazah yang linier dan relevan dengan tugas jabatannya. Dimungkinkan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya lebih cepat dari pada jabatan yang lain. Dapat melebihi pangkat atasan langsungnya. 5 Penambahan jenjang jabatan sampai dengan jenjang tertinggi. 6 BUP dimungkinkan menjadi lebih panjang apabila mencapai jenjang jabatan tertentu.
TANTANGAN JABATAN FUNGSIONAL TUNTUTAN PROFESIONALITAS: • KUALIFIKASI PENDIDIKAN • DIKLAT FUNGSIONAL • UJI KOMPETENSI ANGKA KREDIT: KONVERSI 65% AK PENGEMBANGAN PROFESI PEMBEBASAN SEMENTARA
KENDALA PEMBINAAN JABFUNG 1 Internal 2 Eksternal: • • sikap malas, tidak telaten dalam menginventarisasi kegiatan yang dilakukan; Tidak tahu cara menyusun & mengajukan DUPAK; Kurang berminat dalam mempelajari peraturan Komitmen dan konsistensi instansi pembina & pengguna Penempatan Pengangkatan jabatan Diklat fungsional/uji kompetensi Tim penilai AK • Diklat • Uji kompetensi • Kualifikasi Pendidikan
KESENJANGAN : REGULASI VS PENERAPAN REGULASI PENERAPAN Formasi Jabfung Pengangkatan tidak sesuai formasi / tidak dilakukan pengangkatan jabfung sesuai dg formasi Diklat Fungsional / Diklat Penjenjangan Instansi Pembina kurang memfasilitasi penyelenggaraan Diklat Fungsional / Penjenjangan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Ada kendala akses thd lembaga pendidikan yang terakreditasi minimal B Tidak jelas lembaga penyelenggara pendidikan lanjut (PPL) Uji Kompetensi Instansi Pembina belum menyiapkan instrumen uji kompetensi Tidak jelas lembaga penyelenggara uji kompetensi Tim Penilai Kesiapan sertifikasi Tim Penilai Belum ada Tim Penilai di wilayah terdekat Pembebasan sementara dari jabatan (terkait ketidak-tercapaian AK) Tidak dilakukan peringatan Tidak dilakukan pembebasan sementara Kunci: konsistensi peran Instansi Pembina & Instansi Pengguna dalam pembinaan jabfung
PENGANGKATAN DALAM JABFUNG PENGANGKATAN PERTAMA KALI INPASSING PERPINDAHAN PROMOSI
SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA PNS DLM JABFUNG SEBELUM PP 11/2017 pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS NO KETRAMPILAN KEAHLIAN 1. PNS 2. berijazah paling rendah SMK/SMU di bidang …. . berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV di bidang …… sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; 3. Pangkat paling rendah Pengatur Muda/II/a 4. Mengikuti dan lulus diklat fungsonal terampil 5. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dlm satu tahun terakhir Pangkat paling rendah Penata Muda/III/a Mengikuti dan lulus diklat fungsonal keahlian Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dlm satu tahun terakhir
SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (PP 11/2017) untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS. KEAHLIAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. KETERAMPILAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JAB LAIN KE DALAM JABFUNG VERSI SEBELUM PP 11/2017 NO KETRAMPILAN KEAHLIAN 1. PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas 3. sehat jasmani dan rohani 4. berijazah paling rendah SMK/SMU berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV di bidang …… sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; 5. Pangkat paling rendah Pengatur Muda/II/a Pangkat paling rendah Penata Muda/III/a Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional tingkat keahlian 6. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional tingkat terampil 7. usia paling tinggi. . . tahun; 8 Memiliki pengalaman pada jabatan yg akan didudukinya paling kurang 2 th 9. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dlm satu tahun terakhir
SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (PP 11/2017) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. KEAHLIAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; • berusia paling tinggi: – – – • 53 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda; 55 tahun untuk JF ahli madya; dan 60 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. KETERAMPILAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; • memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; • usia paling tinggi 53 tahun; dan • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGANGAKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS YANG MASIH DAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS POKOK PADA SAAT JABATAN FUNGSIONAL DITETAPKAN 1. Angka kredit ditetapkan sesuai dg masa kepangkatan dan pendidikan formal 2. Masa inpassing/penyesuaian dibatasi dg waktu tertentu ys 16
SYARAT PENGANGKATAN INPASSING/PENYESUAIAN SEBELUM PP 11/2017 NO KETERAMPILAN KEAHLIAN 1. PNS 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, gol. ruang II/a Pangkat paling rendah Penata Muda , gol. ruang III/a 3. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV 4. Telah Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan/Uji kompetensi Telah Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tingkat keahlian; 5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun ? 6. usia paling tinggi ? 7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik;
SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING (PP 11/2017) KEAHLIAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV; • memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. KETERAMPILAN • berstatus PNS; • memiliki integritas dan moralitas yang baik; • sehat jasmani dan rohani; • berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara; • memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; • nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan • syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING • Dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Py. B. • Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
PERMENPAN & RB NO 26 TH 2016 SYARAT INPASSING JABFUNG KETERAMPILAN 1) berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2) pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6) usia paling tinggi: a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. 7) Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
SYARAT INPASSING PERMENPAN & RB NO 26 TH 2016 JABFUNG KEAHLIAN 1. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S 2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6. usia paling tinggi: a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya. d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. 7. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1 1. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap PNS yang akan mengikuti program inpassing. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional kepada Instansi Pembina JF, dengan melampirkan: a. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS; b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS; c. Fotokopi Sertifikat lulus uji kompetensi; dan d. Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. e. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/jabatan struktural yang sebelumnya berkesesuaian dengan JF yang akan diduduki/dibebaskan sementara karena 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF 2 3. Instansi Pembina JF memberikan pertimbangan teknis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional yang sudah mencantumkan Angka Kredit sesuai Lampiran I dan II Permen. PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016, dan disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul. Bagi PNS daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam Jabatan Fungsional dan diberikan Angka Kredit sesuai pertimbangan teknis instansi pembina JF 5. Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menurut wilayah kerja masing-masing untuk diinput dalam database
Tata cara Penyesuaian/Inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
Perka ANRI No. 6 Th 2017 : ARSIPARIS Perka BPKP No. 6 Th 2017 : AUDITOR jo SE No. 687/JF/1/2017 Perka BPS No. 26 Th 2017 : STASTITISI Perka BPS No. 27 Th 2017 : PRANATA KOMPUTER Perka Perpusnas RI No. 2 Th 2017 : PUSTAKAWAN SE Dirjen Infokom Publik No. 11/KOMINFO/DJIKP/IK. 01. 02/1/2017 : PRANATA HUMAS SE KA. LAN No. 1065/K. 1/HKM. 02. 3 : ANALIS KEBIJAKAN PERKA BKN No. 12 Th 2017 : JABFUNG KEPEGAWAIAN (ANALIS KEPEG, AUDIWAN, ASSESSOR SDM) • PERMENTAN No. 09/PERMENTAN/OT. 110/3/2017 : JABFUNG BIDANG PERTANIAN • Per. Men. Kes No. 42 Th 2017 : JABFUNG BIDANG KESEHATAN • . . . . • •
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (PP 11/2017 & Perka BKN 7/2017)
PLUS/MINUS JABFUNG INSTANSI PEMBINA 1 tahun JENJANG JABFUNG T/A INSTANSI PENGGUNA PENILAIAN KINERJA JABFUNG SKP PAK URAIAN KEGIATAN: - Target & Realisasi - Aspek KKWB KP/KJ PERINGATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANGKATAN DLM JAB Pertama/Perpindahan/Impasing PEMBEBASAN SEMENTARA PENGANGKATAN KEMBALI 3 bln sblm periode KP KEGIATAN Butir Keg: - U. Utama - Pendidikan - Tugas Pokok - T. Jenjang - T. Limpah - Pengmb Profesi - U. Penunjang PEMBERHENTIAN
KINERJA JABFUNG AK PENILAI : TIM PENILAI AK TIM PENILAI PUSAT UNIT KERJA KAB/KOTA PROV INSTANSI PENETAP PAK : PEJABAT YBW
TUGAS / KINERJA JABATAN FUNGSIONAL UNSUR UTAMA • Pendidikan (pend sek/ diklat fung/ diklat prajab) • Tugas Pokok (tugas jenjang & tugas limpah) • Pengembangan Profesi (KTKI/ penelitian/ penerjemahan/ buku pedoman ketlak/nis/ pengemb teknologi tepat guna) UNSUR PENUNJANG 1. Mengajar/Melatih 2. Keikutsertaan seminar/loka karya 3. Keanggotaan Organisasi Profesi 4. Keanggotaan Tim Penilai 5. Penghargaan / Tanda Jasa 6. Gelar kesarjanaan lainnya 7. Keanggotaan Komite 8. Pembimbingan di kelas/lahan praktik 9. Tugas tambahan ANGKA KREDIT DUPAK
PROSES DUPAK UNSUR UTAMA APLIKASI FORMAT DUPAK JUKNIS SATUAN HASIL BUKTI FISIK Tugas Jenjang Jab. Tugas Limpah UNSUR PENUNJANG PENGANGKATAN PERTAMA/ INVENTARISASI ALIH JABATAN KEGIATAN DUPAK SPMK PENDIDIKAN SPMK TUGAS POKOK SPMK PENGEMBANGAN PROFESI SPMK PENUNJANG SPMK TUGAS LIMPAH PAK KENAIKAN JABATAN PENDUKUNG ADM SK KP TERAKHIR SK JABATAN SURAT PENUGASAN DLL KENAIKAN PANGKAT
PENGELOLAAN ANGKA KREDIT • • • AK Komposisi Unsur Utama – Unsur Penunjang AK Pendidikan/Ijazah AK Tugas Limpah AK Konversi 65% - Alih Terampil – Ahli AK Pengembangan Profesi (Berkelanjutan) AK sebelum/sesudah Pangkat/Jabatan Puncak
KOMPOSISI AK UNSUR & SUB UNSUR KEGIATAN (Lampiran I Permenpan dan RB JFT bersangkutan) NO I UNSUR Pendidikan SUBUNSUR A. B. C. II Tugas Pokok A. B. C. D. E. III Pengemb. Profesi A. B. C. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar Diklat fungsional calon JFT dan memperoleh STTPP atau sertifikat Diklat fungsional dan memperoleh STTPP. . . . ≥ 80% ≥ 90% Menyusun KTI Menerjemahkan buku bidang tugas JFT Membuat karya inovatif Peran serta dlm seminar/lokakarya bidang tugas JFT B. Menjadi anggota organisasi profesi C. Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit D. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya E. Perolehan penghargaan/tanda jasa F. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas JFT A. IV Penunjang Tugas JFT 1/3/2022 ≤ 20% ≤ 10% 33
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOKTER N O I. UNSUR % PER TAMA MUDA MADYA UTAMA III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e ≥ 80% 120 160 240 320 440 560 680 840 ≤ 20% 30 40 60 80 110 140 170 210 100 % 150 200 300 400 550 700 850 1. 050 UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN B. PELAYANAN KESEHATAN C. PENGEMBANGAN PROFESI II. UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER JUMLAH
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S 1/D IV NO UNSUR % JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH MUDA I. MADYA UTAMA III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 100 100 80 154 232 350 468 586 744 6 8 10 12 14 16 UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP ≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II. UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH JUMLAH ≤ 20% 20 40 60 90 120 150 190 100 % 200 300 400 550 700 850 1. 050
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S 2 JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH NO UNSUR % MUDA I. MADYA UTAMA III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 150 150 40 114 192 310 428 546 6 8 10 12 14 16 UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP 704 ≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II. UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH JUMLAH ≤ 20% 10 30 50 80 110 140 180 100 % 200 300 400 550 700 850 1. 050
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S 3 JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH NO I. UNSUR % MUDA MADYA UTAMA III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 200 200 74 152 270 388 506 664 6 8 10 12 14 16 20 40 70 100 130 170 300 400 550 700 850 1. 050 UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal 2. Diklat fungsional Calon PS dan memperoleh STTPP 3. Diklat fungsional dan memperoleh STTPP ≥ 80% B. Pengawasan Akademik dan Manajerial C. PENGEMBANGAN PROFESI II. UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH JUMLAH ≤ 20% 100 % 200
PEMENPAN No. 60 / 2005. ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT TRAMPIL : SLTA/D I : 25 Menjadi 25 AK DIPLOMA II : 50 Menjadi 40 AK DIPLOMA III/SARMUD : 50 Menjadi 60 AK ANGKA KREDIT PENDIDIKAN UNTUK TKT AHLI : SARJANA (S-1) /D-IV : 75 Menjadi 100 AK DOKTER/APOTEKER/ : 100 Menjadi 150 AK MAGISTER (S-2) DOKTOR (S-3) : 150 Menjadi 200 AK
• Apabila ijazah tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dalam jabatan fungsionalnya, maka : - Ijazah S-1/D-IV dinilai. ……. . 5 AK - Ijazah S-2/sederajat dinilai … 10 AK - Ijazah S-3/Doktor dinilai …… 15 AK q. Masuk dalam unsur penunjang.
TUGAS LIMPAH MADYA Harus ada surat penugasan dari pimpinan unit kerja melakukan tugas satu tingkat diatas jenjang jabatan dinilai 80 % dari besaran AK untuk kegiatan ybs MUDA PERTAMA melakukan tugas satu tingkat dibawah jenjang jabatan dinilai 100 % dari AK untuk kegiatan ybs
PENUGASAN Apabila suatu unit kerja tidak terdapat Pejabat Fungsional yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokoknya, maka pejabat fungsional yang berada pada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs Apabila suatu unit kerja dalam situasi kegawatdaruratan tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan/tugas pokok maka pejabat fungsional dapat melakukan pekerjaan dua tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya.
AK ALIH KELOMPOK : TERAMPIL KE AHLI TUGAS POKOK PENDIDIKAN DAN LATIHAN X 65% + ANGKA KREDIT PENDIDIKAN FORMAL 1. PENGEMBANGAN PROFESI 2. 3. 4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; Telah lulus diklat fungsional ahli kelompok dr jabfung terampil ke jabfung ahli ; Memenuhi jmlh angka kredit kumulatif yg ditentukan Tersedia formasi untuk jabfung ahli 42 42
AK Konversi 65% (Alih Kelompok Terampil ke Ahli) PENETAPAN ANGKA KREDIT I. LAMA BARU JUMLAH 25 75 100 3 3 6 65%x 6 3. Diklat Prajabatan & memperoleh STTPP 1, 5 - 1, 5 65%x 1, 5 B TUGAS POKOK 150 15 165 65%x 165 C PENGEMBANGAN PROFESI 6 4 10 65%x 10 UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penunjang Tugas POPT 10 5 15 0 (nihil) UNSUR UTAMA A A. PENDIDIKAN 1. Pendidikan & Memperoleh ijazah 2. Diklat Fungsional Bid. . & Memperoleh STTPP II. AK 65% JUMLAH
P/GR III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e DOKTER / DR GIGI - - 12 12 APOPTEKER - - 12 12 ASS. APOTEKER - - - 12 - PERAWAT - 2 4 6 8 10 20 25 BIDAN - - 12 12 - - PRANATA LAB KES - - 12 12 - - NUTRISIONIS - - 12 12 - - RADIOGRAFER - 2 4 6 8 10 - - TEKNIK ELEKTROMEDIS - 2 4 6 8 - - - PEREKAM MEDIS - 2 4 6 8 10 - - FISIKAWAN MEDIS - - 12 12 - - PENGAWAS RADIASI - 2 4 6 8 10 12 14 SANITARIAN - - 12 12 - -
P/GR III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e ANALIS KEPEGAWAIAN - - 12 12 - - ASESSOR SDM - 2 4 6 8 10 12 14 AUDIWAN - 2 4 6 8 10 STATISTISI - 2 4 6 8 10 12 14 PRANATA HUMAS - 2 4 6 8 12 - - MEDIK VETERINER - - 4 6 8 10 12 14 ARSIPARIS - - 12 12 16 18 PERENCANA - - - 12 12 12 PENYULUH KB - - 12 12 - - PENYULUH PERIKANAN - - 12 12 PENYULUH PERINDAG - - 12 12 - - PENGAWAS PENY PEM - - 12 12 - -
Angka kredit untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama VERSI-1 Jumlah Pembagian angka kredit Penulis utama Penulis pembantu I 2 orang 60% 40% - - 3 orang 50% 25% - 4 orang 40% 20% 20% Penulis pembantu III Penulis Pembantu maksimal 3 orang
AK untuk KT/KI yang dilakukan secara bersama Versi 2 : Pembagian angka kredit Jumlah Penulis utama Penulis pembantu II 2 orang 60% 40% - 3 orang 60% 4 orang 60% Penulis pembantu III 40% - 40% Penulis Pembantu maksimal 3 orang
AK PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIWAJIBKAN AK SEBELUM PANGKAT/JABATAN PUNCAK CAPAIAN AK UNTUK NAIK PANGKAT/JABATAN > 5 TH PERINGATAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGANGKATAN KEMBALI PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
AK PEJABAT FUNGSIONAL YG TELAH MENDUDUKI JABATAN DAN PANGKAT PUNCAK Penyelia gol ruang III/d setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 10 dari Tugas Pokok Madya gol ruang IV/c setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 20 dari Tugas Pokok dan Pengembangan profesi Utama gol ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit 25 dari Tugas Pokok dan Pengembangan profesi
PENILAIAN AK YG SUDAH DITETAPKAN SK PAK AK dari unsur : - Pelayanan/Pekerjaan - Pengembangan Profesi - Pengabdian Masyarakat - Penunjang yang diperoleh pada masa penilaian, tetapi belum diusulkan, sudah tidak dapat diperhitungkan kembali pada masa penilaian berikutnya Kecuali : utk penilaian AK dari unsur Pendidikan & Pelatihan & sejenisnya yg memerlukan waktu utk penerbitan ijazah atau sertifikat
1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi 2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki 3. Pejabat fungsional yg telah mencapai AK untuk kenaikan jab/pangkat setingkat lebih tinggi pd th pertama dlm masa jab/pangkat yg didudukinya, pd tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan AK paling rendah 20 % dr jml AK yg dipersyaratkan untuk kenaikan jab/pangkat setingkat lebih tinggi yg berasal dr kegiatan tugas pokok
KENAIKAN PANGKAT /JABATAN FUNGSIONAL o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 52
UJI KOMPETENSI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME PEJABAT FUNGSIONAL YANG AKAN NAIK JENJANG JABATAN LEBIH TINGGI, HARUS MENGIKUTI DAN LULUS UJI KOMPETENSI 53
RANGKAP JABATAN • Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional PNS diberhentikan dari JF apabila: • mengundurkan diri dari Jabatan; • diberhentikan sementara sebagai PNS; • menjalani cuti di luar tanggungan negara; • menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; • ditugaskan secara penuh di luar JF; atau • tidak memenuhi persyaratan Jabatan. (PP 11/2017) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.
PERMASALAHAN PAK PADA USUL KENAIKAN PANGKAT • • • Tidak terpenuhi AK Kumulatif Tidak terpenuhi AK Pengembangan Profesi / PKB Penilaian AK tidak mengacu pada ketentuan AK Penunjang > 20% AK tidak dikonversi 65% bagi yang alih kelompok Terampil ke Ahli (bagi JF yang menerapkan) Penilaian AK tidak dibreakdown per sub unsur keg (AK glondongan) PAK ditetapkan oleh Pejabat yang tidak berwenang sesuai jenjang PAK ditetapkan lewat bulan Januari / Juli PAK terakhir yang dilampirkan tidak asli (hanya FC) PAK tidak ditandatangani & stempel basah
KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT PNS FORMASI JABATAN FUNGSIONAL • Sebelum diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dg formasi hanya diberikan KP Reguler 1 (satu) kali, selanjutnya agar diangkat dlm jabfung sesuai dg formasi. • Tidak bisa KP Penyesuaian Ijazah sebelum diangkat dalam jab. Fungsional sesuai dg formasi.
PNS formasi Jabfung tetapi belum diangkat dapat dipertimbangkan KP Reguler > 1 kali apabila: – Masih tetap melaksanakan tugas pd unit kerja yang tugas & fungsinya sesuai dg formasi jabfung ybs. – Belum mengikuti Diklat fungsional yang disyaratkan karena bukan kesalahan PNS ybs (dibuktikan dg surat keterangan/pernyataan dari pyb pada instansinya).
Terima Kasih! Salam. . . !!!
- Slides: 59
