Pembinaan Jabatan Fungsional Pustakawan Oleh Kepala Sub Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional Pustakawan Oleh: Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Kepegawaian

PENGATURAN MANAJEMEN PNS UU No. 8 Tahun 1974 UU No. 43 Tahun 1999 UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK) POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS)

PERUBAHAN KEBIJAKAN SDM MENURUT UU ASN • KARIER ditentukan berdasarkan KOMITMEN terhadap KINERJA bukan hanya kedudukan; • PANGKAT melekat pada JABATAN bukan pada orang; • REMUNERASI ditentukan pada KINERJA bukan semata pada Jabatan saja; • KEDUDUKAN dalam JABATAN didasarkan pada: - Standar Kompetensi - Pengembangan Kompetensi bagi PNS & PPPK dalam rangka meningkatkan Profesionalisme. • PEMBATASAN MASA JABATAN (5 Tahun); • REKRUITMEN TERBUKA untuk JPT; • ASN DINAMIS mengikuti TUPOKSI yang dinamis.

profesi bagi : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi: a) Utama (es. I Pim LPNK) b) Madya (es. I) c) Pratama (es. II) Jabatan Administrasi: a) Administrator (es. III) b) Pengawas (es. IV) c) Pelaksana (es. V & JFU) 1. Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional (psl. 18) Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula

JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI PENGAWAS PELAKSANA KEAHLIAN KETRAMPILAN JABATAN FUNGSIONAL

PEGAWAI DAN JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA PPPK MADYA PRATAMA PNS ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN PPPK

DASAR HUKUM PUSTAKAWAN • UNDANG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN • PERMENPAN & RB NOMOR 9 TAHUN 2014

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perpustakawanan PELAYANAN PERPUSTAKAAN PUSTAKAWAN Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka

TUGAS POKOK PUSTAKAWAN Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.

TERAMPIL • Penyelia • Pelaksana Lanjutan • Pelaksana JENJANG JABATAN PUSTAKAWAN AHLI • • Utama Madya Muda Pertama

80% AK SATU JENJANG DIATAS Pusatakawan yang melaksanakan kegiatan TUGAS TAMBAHAN SATU JENJANG DIBAWAH 100% AK

SASARAN KERJA PEGAWAI • Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan • SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya • SKP yang telah disusun, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja • Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian

SYARAT KENAIKAN PANGKAT III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d 2 AK 4 AK 6 AK 8 AK 10 AK 12 AK 14 AK * Angka Kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi IV/e

ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN JENJANG PUSTAKAWAN PENYELIA PUSTAKAWAN UTAMA PANGKAT ANGKA KREDIT YANG DIKUMPULKAN SETIAP TAHUN KETERANGAN III/d 10 TUGAS POKOK 25 TUGAS POKOK DAN PENGEMBANGAN PROFESI IV/e

KARYA TULIS ILMIAH JUMLAH PENULIS UTAMA (%) PENULIS PEMBANTU (%) 2 ORANG 60 % 40% 3 ORANG 50 % 25% 4 ORANG 40 % 20 % Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang

PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN Kepala Perpustakaan Nasional RI KEWENANGAN Pustakawan Madya (IV/b) s. d Pustakawan Utama (IV/e) LINGKUP • Perpustakaan Nasional RI • Instansi diluar Perpustakaan Nasional RI Pejabat Eselon I • Pustakawan Lingkungan instansi atau pejabat Pelaksana (II/b) masing-masing dibawahnya uang s. d Pustakawan ditunjuk paling Penyelia (III/d) rendah eselon II • Pustakawan yang membidangi Pertama (III/d) s. d kepegawaian di Pustakawan Instansi Pusat selain Madya (IV/a) Perpustakaan Nasional RI TIM PENILAI Tim Penilai Pusat Tim Penilai Instansi

KOMPOSISI TIM PENILAI • Unsur Teknis yang membidangi kepustakaan • Unsur Kepegawaian • Pustakawan Susunan Keanggotaan Keterangan KETUA merangkap Anggota Berasal dari unsur teknis Wakil Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Berasal dari Unsur Kepegawaian Anggota paling kurang 4 orang Paling kurang 2 orang berasal dari Pustakawan Apabila jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan

SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI • Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan yang dinilai • Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan • Dapat aktif melakukan penilaian

PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI Pejabat eselon I atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian diinstansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Instansi Rekomendasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

HAL LAIN DALAM TIM PENILAI • Masa jabatan tim penilai yaitu 3 tahun dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya • PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan • Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, Ketua mengangkat anggota pangganti

PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT (di lingkungan Kementerian Pertanian) Pejabat eselon I atau pejabat paling rendah eselon II dibidang kepegawaian diinstansi Pusat Pejabat dibidang Kepegawaian atau Pejabat paling randah eselon III 1. Pustakawan Pelaksana (II/b) s. d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s. d Pustakawan Madya (IV/a)

PENGANGKATAN PERTAMA TERAMPIL 1. D. II ilmu perpustakaan 2. D. II bid. lain sesuai kualifikasi yg ditetapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah II/b AHLI 1. S 1 Ilmu Perpustakaan 2. S 1/D. IV bid. lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah III/a 1. Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS 2. Harus mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang kepustakaan tingkat terampil atau ahli 3. Paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai PNS, harus mengikuti dan lulus dikat fungsional kepustakaan terampil/ahli 4. Paling lama 2 tahun sejak lulus diklat fungsional harus diangkat dalam jabatan Pustakawan 5. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN • Memenuhi persyaratan dalam pengangkatan pertama • Memiliki pengalaman dibidang kepustakaan paling singkat 1 tahun • Berusia paling tinggi 53 tahun • Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan • Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

Ketentuan Pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah S 1/D. IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Ahli 1. berijazah Sarjana (S 1) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV (D. IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli; 4. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan 5. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli. Pustakawan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pustakawan Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S. 1)/Diploma IV (D. IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

KOMPETENSI • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi • Dikecualikan dari uji kompetensi bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi

INDIKATOR FORMASI • • jumlah Koleksi Perpustakaan jumlah Pemustaka jumlah jenis layanan luas wilayah layanan

PEMBEBASAN SEMENTARA Jabatan/Pangkat KARENA ANGKA KREDIT DILUAR ANGKA KREDIT Alasan Pembebasan Sementara 1. Pustakawan Pelaksana(II/b) s. d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s. d Pustakawan Utama (IV/d) dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi Pustakawan Penyelia (III/d) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok Pustakawan Utama (IV/e) setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi - 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri 2. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan

PENGANGKATAN KEMBALI Alasan pembebasan sementara Ketentuan pengangkatan kembali dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pustakawan Penyelia (III/d) Telah dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan Angka kredit terakhir + angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah Angka Kredit terakhir yang dimiliki setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pustakawan Utama (IV/e) diberhentikan sementara dari jabatan negeri

LANJUTAN. . . Alasan pembebasan sementara Ketentuan pengangkatan kembali Menduduki jabatan eselon III ke bawah Belum berusia paling tinggi 56 tahun bagi Pustakawan Madya, Muda, Pertama, dan Terampil Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah pengembangan profesi Menduduki jabatan eselon I atau II 1. Angka Kredit terakhir yang dimiliki menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya Telah selesai cuti diluar tanggungan negara menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan Telah selesai menjalani tugas belajar 2. Berusia paling tinggi 58 tahun bagi Pustakawan Madya Paling tinggi 6 bulan sebelum berusia 58 tahun harus sudah ditetapkan keputusan pengangkatannya

PENGHARGAAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional juara I 50% Angka Kredit untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi juara I 37, 5% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 1. 80% untuk unsur utama jenjang dan/atau pangkat 2. 20% untuk unsur penunjang setingkat lebih tinggi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota juara I. 25% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pustakawan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya.

PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS PP NOMOR 46 TAHUN 2011 PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS 32

PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS • PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) : – mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan • PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) : – apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) • PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) : – apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

MEKANISME TERTIB ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL (SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO. 1069/A 2/KP. 460/5/2013) • PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI • DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA • PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

MEKANISME TERTIB ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL • PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI • DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA • PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

HUKUMAN DISIPLIN (PERMENTAN 45 TAHUN 2014) Hukuman Disiplin Ringan Sedang Berat teguran lisan 20% selama 1 bulan teguran tertulis 20% selama 2 bulan pernyataan tidak puas secara tertulis 20% selama 3 bulan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun 40% selama 3 bulan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 40% selama 6 bulan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun 40% selama 9 bulan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 80% selama 6 bulan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 80% selama 9 bulan pembebasan dari jabatan 80% selama 12 bulan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 100% atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif

BATAS USIA PENSIUN PUSTAKAWAN AHLI TERAMPIL Utama 65 th Madya 60 th Muda 60 th * Pertama 58 th Penyelia 60 th * Pelaksana Lanjutan Pelaksana 58 th * KEPRES NO. 102 TAHUN 2003 tentang Perubahan Atas Kepres 64 tahun 1992 tentang Perpanjangan BUP PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN (PERPRES 71 TAHUN 2013) JENJANG JABATAN BESARAN TUNJANGAN UTAMA Rp. 1, 300, 000 MADYA Rp. 1, 100, 000 MUDA Rp. 800, 000 PERTAMA Rp. 520, 000 PENYELIA Rp. 700, 000 PELAKSANA LANJUTAN Rp. 420, 000 PELAKSANA Rp. 350, 000

TERIMA KASIH