PEMBENTUKAN SATGAS PENGAMANAN DAN GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS TINGKAT

PEMBENTUKAN SATGAS PENGAMANAN DAN GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS TINGKAT MABES POLRI DAN KEWILAYAHAN Oleh : KASATGAS PAM DAN GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS POLRI IRJEN. POL. DRS. MUKTIONO, S. H. , M. H Jakarta, 22 Januari 2019

DASAR PEMBENTUKAN SATGAS PAM & GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS TH 2019 NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2019 NOMOR : B/6/I/2019 TANGGAL 11 JANUARI 2019 2

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN SATGAS PAM & GAKKUM DITRUBUSI BANSOS 2019 1. TAHUN 2019 TERDAPAT KENAIKAN ANGGARAN DANA BANSOS SEBANYAK 38 PERSEN DIBANDING TAHUN 2018, YAITU SEBESAR RP 54, 3 TRILIUN. 2. BANTUAN SOSIAL INI AKAN BANYAK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMILIKI KETERBATASAN DAN KURANG MAMPU, DENGAN BERBAGAI JENIS DAN BENTUK PROGRAM BANTUAN. 3. PRESIDEN RI MENGHARAPKAN ANGGARAN BANSOS BETUL-BETUL TEPAT SASARAN KEPADA MEREKA YANG BERHAK DAN TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN DALAM PENDISTRIBUSIANNYA 4. KETERBATASAN SUMDA KEMENSOS DAN JAJARANNYA, MAKA MEMBUTUHKAN BANTUAN DARI POLRI 5. POLRI MEMILIKI JARINGAN DAN PERKUATAN YANG BESAR SAMPAI DGN TINGKAT DESA, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT KURANG MAMPU. 3

PEMAHAMAN ISTILAH DALAM PENDITRIBUSIAN BANSOS NO SINGKATAN KEPANJANGAN KETERANGAN STAKEHOLDER TERKAIT 1 BDT Basis Data Terintegrasi Pendataan Keluarga Penerima Manfaat Pusdatin 2 RASTRA Beras Sejahtera Program Bansos Pangan Untuk Fakir Miskin Ditjen Penanganan Fakir Miskin 3 KPM Keluarga Penerima Manfaat Warga masyarakat yang berhak menerima Bansos Pusdatin 4 PKH Bansos Program Keluarga Harapan Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 5 BPNT Bantuan Pangan Non Tunai Bantuan dalam bentuk uang elektronik yg hanya dapat dibelikan Beras dan telor di ewarong Ditjen Penanganan Fakir Miskin 6 Bansos KUBE Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama memberdayakan kelompok Ditjen Penanganan Fakir masyarakat miskin dengan Miskin pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 4

POTENSI KERAWANAN PENYALURAN DANA BANSOS 1. MASIH TERDAPAT BEBERAPA WILAYAH YANG BELUM MELAKSANAKAN UPDATE DATA PENERIMA BANSOS A. Akibatnya pada wilayah yang tidak melakukan updata penerima bansos, pemberian dana bansos menggunakan data Tahun 2015, hal ini berpotensi terjadi kerawanan pemberian dana bansos tidak tepat sasaran. B. Kondisi Ini Akan Berpotensi Terjadi Kerawanan Terjadi Konflik Sosial Dan Ketidak Percayaan Publik Terhadap Pemerintah 2. PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) TIDAK DALAM BENTUK UANG TUNAI, TETAPI MENGGUNAKAN KARTU E-COMBO A. Berpotensi terjadi penyimpangan dalam Pendistribusian Sembako (Beras Dan Telor) yang dilakukan oleh pelaksana dilapangan B. pengambilan uang tunai dilakukan secara kolektif Kepada Pendamping Desa, dan rawan dilakukan penggelapan C. Kegiatan acara Seremonial Pembagian Bansos berpotensi terjadi berdesakan yg dapat timbulnya korban jiwa 3. TERHADAP PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PEMBANGUNAN FISIK DAN PENGADAAN BARANG, BERPOTENSI TERJADI KKN DALAM PENGADAANNYA. 4. KURANGNYA SOSIALISASI TERHADAP JENIS PROGRAM BANSOS DAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BANSOS. Timbul selisih paham dimasyarakat akibat terjadi perbedaan penerimaan besaran dana bansos 5

PROGRAM KEGIATAN SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS 1 MENDORONG DAN PENDAMPINGAN UPDATE DATA 2 PENDAMPINGAN GIAT SOSIALISASI 3 PENGAMANAN DISTRIBUSI 4 MENDORONG DAN PENDAMPINGAN PROGRAM BANSOS 5 PENEGAKAN HUKUM PENYIMPANGAN PENDISTRIBUSIAN BANSOS MENDORONG DAN MENDAMPINGI PELAKSANAAN UPDATE DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM), YANG PELAKSANAANNYA BERKOORDINASI DGN PEMDA PROPINSI, KAB/KOTA DAN KORWIL, KORKAB, TKSK (TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN) SERTA PENDAMPING PADA TIAP - TIAP DESA. MEMBANTU PEMDA DAN TENAGA PENDAMPING BANSOS DALAM MENSOSIALISASIKAN JENIS DAN BENTUK PROGRAM BANSOS SESUAI KEPADA MASYARAKAT, SECARA DOOR TO DOOR MAUPUN SECARA KOLEKTIF. MENGAMANKAN KEGIATAN SEREMONIAL PENDISTRIBUSIAN BANSOS DAN KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN MELALUI E-WARONG YANG BERADA DI DESA BERKOORDINASI DENGAN PEMDA, KORWIL, KORKAB DAN TKSK SERTA PENDAMPING DESA UNTUK PERCEPATAN PENDISTRIBUSIAN BANSOS SESUAI DENGAN PROGRAM KEGIATAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TERJADINYA PENYIMPANGAN PENYALAHGUNAAN BANSOS DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERLEBIH DAHULU BERKOORDINASI DENGAN APIP (APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH) 6

JENIS PROGRAM BANSOS PEMERINTAH RI NO SATKER 1 Ditjen Pemberdayaan Sosial 2 Ditjen Rehabilitasi Sosial UNIT Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT) NAMA PROGRAM BANSOS Pemberdayaan KAT a Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Bansos Rehablitasi Sosial Anak b Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Bansos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas c Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Bansos Rehabilitasi Sosial TS dan KPO Perdagangan Orang (KPO) d Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Bansos Rehabilitasi Sosial Korban Napza Penyalahgunaan Napza e Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Bansos Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 3 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial a Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bansos Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam b Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bansos Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial c Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) 4 Ditjen Penanganan Fakir Miskin a Direktorat Fakir Miskin Wilayah 1 (JABAR dan SUMATRA) Bansos penangan FM Wil I (Bansos Pangan, Bansos KUBe, Bansos RS RTLH) b Direktorat Fakir Miskin Wilayah 2 (DKI, BANTEN, DIY, Bansos penangan FM Wil II (Bansos JATENG, NTB, NTT, KALIMANTAN) Pangan, Bansos KUBe, Bansos RS CATATAN : WARNA MERAH MENJADI PRIORITAS SATGAS PAM & GAKKUM DISTRIBUSI BANSOS RTLH) 7

SASARAN PRIORITAS SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS PROGRAM BANSOS SASARAN BPNT (BANTUAN PANGAN NON TUNAI) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yg telah terdaftar pada BDT (Basis Data Terintegrasi) perbulan Rp 550. 000 diberikan dalam bentuk non tunai (pakai kartu combo) PKH (Program Keluarga Harapan) Kriteria Penerima Bantuan PKH : WAKTU PELAKSANAAN Setiap Bulan Dibagikan per 3 bulan pada : A. Kriteria komponen kesehatan meliputi: 1. Bulan Januari 1) Ibu hamil/menyusui. Rp 2, 4 juta/tahun 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 2. Bulan April (sebelas) bulan. Rp 2, 4 juta/tahun 3. Bulan Juli 4. Bulan Oktober B. Kriteria komponen pendidikan meliputi: 1) Anak SD/MI atau sederajat. Rp 900 ribu/tahun 2) Anak SMP/MTs atau sederajat. Rp 1, 5 juta/tahun 3) Anak SMA/MA atau sederajat. Rp 2 juta/tahun 4)Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. C. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun Rp 2, 4 Juta/tahun 2)Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Rp 2, 4 Juta/tahun D. PKH hanya diterima untuk 4 orang & yg menerima ibu KETERANGAN KPM menerima kartu Combo dan menukarkan jatah BPNT pada e-warong yg berada didesa dan bekerja sama dgn Bank Penyalur KPM PKH akan menerima dana non tunai yg diberikan pada kartu combo, dan dapat dicairkan pada Bank Penyalur 8

PENDAMPING PROGRAM BANSOS BPNT DAN PKH PENDAMPING BPNT ADALAH PETUGAS YG MELAKSANAKAN : REGITRASI, PENGGANTIAN DATA, KONTAK INFORMASI DAN PENGADUAN PENDAMPING BANSOS BPNT DAN PKH TERDIRI DARI : TINGKAT KABUPATEN/KOTA TINGKAT KECAMATAN TINGKAT DESA 1. KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS) KABUPATEN/KOTA 2. KOORDINATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN/KOTA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSH) PENDAMPING PKH ASISTEN PENDAMPING PKH KHUSUS PD DAERAH SULIT 9

TANGGAPAN MASYARAKAT PADA MEDIA SOSIAL FACE BOOK SETELAH PEMBAGIAN PKH TH 2019 10

TUGAS POKOK SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS MEMINIMALKAN TERJADINYA KESALAHAN ATAU KEJAHATAN/TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANSOS PEMERINTAH PUSAT, YANG DI LAKUKAN DENGAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PENCEGAHAN SERTA PENEGAKAN PROFESIONAL HUKUM DALAM (HARD APROACH) RANGKA YANG MENJAGA PROPORSIONAL KELANCARAN, DAN KEAMANAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANSOS YANG TEPAT SASARAN DAN TEPAT GUNA. 11

PEMBENTUKAN SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS NO JABATAN DALAM SATGAS PEJABAT NAMA JML ANGT KET 1. PENANGGUNG JAWAB KAPOLRI JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph. D. 1 2. POK PENASIHAT WAKAPOLRI KOMJEN POL Drs. ARIDONO SUKMANTO, S. H. 4 PARA KABA MABES POLRI 3. POK AHLI KADIVPROPAM POLRI IRJEN POL Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M. Si. 11 PEJABAT FUNGSI TEKNIS TERKAIT 4. KASATGAS KOORSAHLI KAPOLRI IRJEN POL Drs. MUKTIONO, S. H. , M. H 1 5. WAKASATGAS 1 DIRBINTIBMAS KORBINMAS BAHARKAM BRIGJEN POL Drs. EDI SETIO BUDI. S 1 6. WAKASATGAS 2 DIRSAMAPTA KORSABHARA BAHARKAM BRIGJEN POL NASRI, S. I. K. , M. H. 1 7. KEPALA SEKRETARIAT ANJAK ROJAKSTRA SRENA POLRI KBP FADJAR ABDILLAH, S. ST. , M. K. , S. H. 14 8. KA ANEV KABAGOPSNALEV KORBINMAS BAHARKAM KBP Drs. RICKY WAKANO 15 9. KASUBDIT BINPOLMAS DITBINTIBMAS KORBNIMAS BAHARKAM KASUBDIT GASUM DITSAMAMPTA KORSABHARA BAHARKAM WADIRTIPIDKOR BARESKRIM POLRI KBP Drs. TERR PRATIKNYO 17 KBP RIVAI SINAMBELA, S. H. 8 11. KASUSSATGAS PENDATAAAN & SOSIALISASI KASUBSATGAS PAM DISTRIBUSI KASUBSATGAS GAKKUM KBP Drs. JOKO POERWANTO 5 12. KASUBSATGAS MEDIA KABAG PENSAT DIVHUMAS POLRI KBP Drs. YUSRI YUNUS 1 13. KASATGASDA WAKAPOLDA SELURUH WAKA POLDA SE INDONESIA 0 10. PERS POLDA & POLRES 12

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS PENANGGUNG JAWAB KASATGAS WAKASATGAS 1 WAKASATGAS 2 KA SEKRATARIAT PAURRENMIN KASUSUBSATGAS PENDATAAN & SOSIALISASI PENDATAAN SOSIALISASI KA ANEV KATIM PULAHTA PAURKU KASUBSATGAS MEDIA VIDEO/MEME KASUBSATGAS PENGAMANAN DISTRIBUSI KAPOSKO KASUBSATGAS GAKKUM PUBLIKASI KASATGASDA 13

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KEWILAYAHAN SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS KASATGASDA KA SEKRATARIAT PAURRENMIN KASUSUBSATGAS PENDATAAN & SOSIALISASI KA ANEV PAURKU KASUBSATGAS MEDIA KATIM PULAHTA KASUBSATGAS PENGAMANAN DISTRIBUSI KAPOSKO KASUBSATGAS GAKKUM KASATGASRES 14

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES SATGAS PAM & GAKKUM PENDITRIBUSIAN BANSOS KASATGASRES KA SEKRATARIAT PAURRENMIN KASUSUBSATGAS PENDATAAN & SOSIALISASI KA ANEV PAURKU KASUBSATGAS MEDIA KATIM PULAHTA KASUBSATGAS PENGAMANAN DISTRIBUSI KAPOSKO KASUBSATGAS GAKKUM 15

Wassalamualaikum Wr. Wb.