PEMBEBASAN IRIAN BARAT A UPAYA UPAYA PERJUANGAN PEMBEBASAN

PEMBEBASAN IRIAN BARAT A. UPAYA – UPAYA PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT B. PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA)

Pembebasan Irian Barat Diplomasi Konfrontasi Ekonomi Operasi Militer Persetujuan pemerintah RI dan Belanda ttg Irian Barat 1 Oktober 1962, Irian Barat dibawah UNTEA (United Nations Temporary Excecutive Authority ) Persetujuan New York Penentuan pendapat Rakyat 4 Agustus 1969, Irian Barat menjadi NKRI

A. UPAYA-UPAYA PERJUANGAN PEMBEBASAN BARAT IRIAN 1. Perjuangan Diplomasi. a. th. 1950 – 1953, RI dan Belanda mengadakan berbagai perundingan secara bilateral dalam ikatan Uni Indonesia Belanda (belum berhasil). b. RI berupaya memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda KAA 1955 di Bandung. c. RI berupaya memasukkan masalah Irian barat dalam agenda sidang Dewan Keamanan dan sidang umum PBB (digagalkan Belanda). d. RI membatalkan sepihak kerjasama Uni Indonesia – Belanda 1954 dan persetujuan KMB 1956. e. RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yg diumumkan melalui pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jarek” : Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit pada 17 Agustus 1960. f. Pada 30 September 1960 Presiden Soekarno menyampaikan masalah Irian Barat dakam pidato yang berjudul “To build the world a new” (membangun dunia baru) didepan Majelis Umum PBB.

2. Konfrontasi Ekonomi. a. pada 18 November 1957, diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. b. 2 Desember 1957, diadakan aksi pemogokan total buruh-buruh di perusahaan Belanda. c. 2 Desember 1957, Pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film berbahasa belanda, termasuk penerbangan Belanda (KLM) dilarang terbang dan mendarat di wilayah Indonesia. d. Pada 5 Desember 1957, pemerintah meminta semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda dihentikan. e. Para buruh melakukan aksi-aksi pengambilalihan perusahaan-perusahan belanda tempat bekerja. (Nederlandsche Handel Maatschappij N. V, Bank Escompto, percetakan De Unie, Philip dan KLM. ); dg peraturan Pemerintah No. 23 th. 1958.

3. Tri Komando Rakyat (Trikora). Dengan gagalnya diplomasi dan Konfrontasi ekonomi, pemerintah RI berencana merebut Irian Barat dengan jalan Operasi Militer. 4 Maret 1961 RI menandatangani perjanjian pembelian senjata dari Uni Soviet (kredit jangka panjang). 6 April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua dan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi Irian Barat tanpa persetujuan PBB. Agustus Belanda mengirim kapal Induk Karel Doorman untuk memperkuat pertahanannya. 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando pada rapat raksasa di Jakarta; yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora)

Tri komando rakyat l Gagalkan pembentukan negara boneka papua buatan kolonial belanda. l Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat Tanah air Indonesia. l Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

TRI KOMANDO RAKYAT Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda. Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta, 19 Desember 1961 Presiden/Pangti APRI/PBR/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Barat Soekarno

Untuk melaksanakan Trikora; pada 2 Januari 1962 Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, Mayjen Soeharto sebagai Panglima, dengan tugas sbb. a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembalian Irian Barat kedalam NKRI. b. Mengembangkan situasi militer di wilayah prop. Irian Barat, yaitu : 1) sesusi dengan taraf perjuangan diplomasi. 2) dalam waktu singkat wilayah Irian Barat secara “de Facto” diciptakan daerah-daerah bebas atau diduduki pemerintah daerah RI. Pelaksanaan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ada 3 Fase : 1. Infiltrasi (penyusupan) : dilakukan sampai akhir 1962. 2. Eksploitasi (serangan terbuka) : dilakukan awal 1963. 3. Konsolidasi / menegakkan kekuasaan RI secara mutlak. Tahap 1 (Infiltrasi) Operasi militer yang telah dilakukan dalam pembebasan Irian Barat : Operasi Banteng (fak-fak dan Kaimana), Operasi Serigala (Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (Merauke) dan Jatayu (Sorong, Kaiman, Merauke).

Setelah tahap infiltrasi selanjutnya RI mempersiapkan serangan terbuka terhadap kedudukan-kedudukan Belanda, melalui operasi Jayawijaya. 15 Agustus 1962 di markas besar PBB (New York) tercapai persetujuan RI dan Belanda dikenal dg persetujuan New York; Isinya : a. 1 oktober 1962 Irian Barat diserahkan pada PBB (UNTEA) memegang pemerintahan sementara. b. Pemerintahan sementara PBB akan menggunakan tenaga-tenaga Indonesia baik sipil / alat-alat keamanan. c. Pasukan Indonesia yg sudah ada di Irian tetap tinggal dibawah kekuasaan pemerintah sementara PBB. d. Angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan, sisanya dibawah pengawasan PBB dan tidak boleh untuk operasi militer. e. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalulintas bebas. f. 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar disamping bendera PBB. g. Pemulangan anggota sipil dan militer Belanda selesai paling lambat 1 Mei 1963.

Badan PBB mengutus Ellsworth Bunker (diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat nama Rencana Bunker (Bunker’s Plan). Berikut ini isi Rencana Bunker : 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI. 3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun. 4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York. 1. Penghentian permusuhan. 2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan diganti dengan bendera PBB. 3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA. 4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. 5. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. 6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. 7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Persetujuan New York juga menganjurkan Indonesia wajib melaksanakan “Act of Free Choice” (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat sebelum 1969, dengan ketentuan kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) akan menerima hasil Pepera. Untuk menjamin keamanan PBB membentuk pasukan dinamakan UNSF ( United Nations Security Forces ) B. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Sesuai persetujuan New York diadakan Pepera di Irian Barat dilakukan melalui 3 tahap : 1. Tahap 1 (24 Maret 1969) : Konsultasi dengan dewan-dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. 2. Tahap 2 : Pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir Juni 1969. 3. Tahap 3 : Pelaksanaan Pepera dilakukan per Kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil : Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap bagian dari NKRI. Hasil Pepera disahkan oleh PBB dalam sidang Umum ke 24 19 Nov. 1969

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pembatalan hasil KMB secara sepihak merupakan salah satu bentuk perjuangan pembebasan Irian Barat melalui. . a. konfrontasi ekonomi c. diplomasi b. konfrontasi militer d. konfrontasi politik 2. Perjuangan diplomasi Indonesia dalam forum PBB selalu mengalami kegagalan karena …. a. Belanda tidak pernah hadir dalam sidang umum PBB b. masalah Irian Barat adalah masalah internal bangsa Indonesia c. tidak memperoleh dukungan yang kuat dari anggota PBB d. Indonesia tidak pernah membawa masalah Irian Barat ke dalam forum 3. Alasan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 1958 adalah. . a. untuk menjaga ketertiban dalam nasionalisasi b. untuk mengesahkan pembatalan KMB c. untuk mendorong mobilisasi rakyat dalam menindaklanjuti Trikora d. untuk memperkuat pembentukan provinsi Irian Barat

4. Berikut ini bentuk-bentuk konfrontasi ekonomi dalam upaya pembebasan Irian Barat, kecuali. . a. pemogokan kaum buruh secara total b. melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda c. melarang maskapai penerbangan Belanda mendarat di Indonesia d. melarang penggunaan mata uang Belanda 5. Alasan pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank adalah. . a. kesulitan dalam mengatur sirkulasi keuangan jika masih dipimpin Belanda b. membekukan aset modal milik Belanda c. sebagai modal dalam menghadapi Belanda di Irian Barat d. mengatasi kesulitan moneter akibat inflasi 6. Pembentukan Partai Cenderawasih di Irian Barat mempunyai tujuan …. a. mempercepat pembentukan pemerintahan sendiri b. mempercepat penggabungan wilayah Irian Barat ke dalam NKRI c. menggalang kekuatan untuk mengusir Belanda d. membangun SDM di provinsi Irian Barat 7. Kota Soa Siu memiliki peranan penting dalam pembebasan Irian Barat karena. . a. menjadi markas komando Mandala b. penduduknya ikut serta aktif dalam pembebasan Irian Barat c. menjadi ibukota Provinsi Irian Barat saat awal pembentukan d. menjadi tempat dikumandangkannya Tri Komando Rakyat

8. Munculnya masalah Irian Barat berpangkal dari perjanjian …. a. KMB c. Renville b. Linggarjati d. Roem-Royen 9. Peristiwa yang menjadi titik puncak dari ketegangan hubungan Indonesia - Belanda yaitu …. a. nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda b. operasi militer secara besar-besaran ke Irian Barat c. pemutusan hubungan diplomatik Indonesia - Belanda d. pelaksanaan Pepera di Irian Barat 10. Salah satu sebab Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda adalah. . a. kerja sama dengan Belanda dirasa kurang menguntungkan b. adanya perbedaan ideologi antara Indonesia dan Belanda c. Belanda terlalu lama menjajah Indonesia d. Belanda tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat 11. Beberapa tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka konfrontasi militer, kecuali. . a. mencari bantuan senjata ke negara-negara Barat b. mencari dukungan ke negara-negara komunis c. mengerahkan rakyat Indonesia untuk mobilisasi umum d. mengirimkan kapak induk ke perairan Irian

12. Pernyataan berikut yang bukan merupakan isi Trikora adalah. . . a. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda b. gagalkan pembentukan negara boneka Indonesia Timur c. kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat d. bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa 13. Urutan yang benar dari strategi militer pembebasan Irian Barat adalah …. a. eksploitasi, infiltrasi, konsolidasi b. infiltrasi, konsolidasi, eksploitasi c. infiltrasi, eksploitasi, konsolidasi d. konsolidasi, infiltrasi, eksploitasi 14. Latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer adalah …. a. kegagalan pemerintah RI dalam perjuangan melalui jalur diplomasi b. kegagalan PBB dalam perjuangan membantu Indonesia c. semakin banyaknya pasukan Belanda di Irian Barat d. rakyat Irian Barat menghendaki menjadi wilayah RI 15. Taktik yang digunakan dalam operasi Jaya Wijaya adalah. . a. menyusupkan pasukan ke daerah pertahanan Belanda b. mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak c. mengadakan gerilya di pedalaman Irian d. mengadakan serangan terbuka ke pos pertahanan Belanda