PEMBEBASAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI ATAS IMPOR

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN /ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

DAERAH PABEAN BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI IMPOR DAN TERUTANG BEA MASUK KETENTUAN UMUM FUNGSI DIJBC : ØREVENUE COLLECTOR ØTRADE FACILITATION ØINDUSTRIAL ASSISTANCE ØCOMMUNITY PROTECTION KEPABEANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS L; ALU LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR DAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR 2

DASAR HUKUM UU NO. 10/1996 jo UU NO. 17/2006 Pasal 25 ayat 1 huruf (d) PMK NO. 70/PMK. 04/2012 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PER BADAN/LEMBAGA/YAYASAN 3

SUBJEK FASILITAS BADAN ATAU LEMBAGA YANG BERGERAK DI BIDANG IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL ATAU KEBUDAYAAN SYARAT : • BERBADAN HUKUM DAN BERKEDUDUKAN DI DALAM WILAYAH NKRI, • PENDIRIAN DENGAN AKTA NOTARIS, DAN • BERSIFAT NON PROFIT 4

OBJEK FASILITAS 1. BARANG UTK MENDIRIKAN/ MEMPERBAIKI BANGUNAN IBADAH, RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN / ATAU SEKOLAH, SERTA BARANG YANG AKAN MERUPAKAN INVENTARIS TETAPNYA; 2. MOBIL KLINIK, SARANA PENGANGKUT ORANG SAKIT, SARANA PENGANGKUT UNTUK PERPUSTAKAAN KELILING ATAU SEJENISNYA, ATAU SARANA PENGANGKUT PETUGAS KESEHATAN; 3. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK PEMAKAIAN TETAP OLEH PERKUMPULAN & BADAN 2 UTK TUJUAN KEBUDAYAAN; 4. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK IBADAH UNTUK UMUM SEPERTI TIKAR SEMBAHYANG, PERMADANI, ATAU PIALA UNTUK PERJAMUAN SUCI, SERTA BARANG HADIAH DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN; 5

OBJEK FASILITAS #2 5. PERALATAN OPERASI ATAU PERKAKAS PENGOBATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BADAN-BADAN SOSIAL; 6. MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN / ATAU PAKAIAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT YG MEMERLUKAN; DAN/ATAU 7. BARANG PERALATAN BELAJAR MENGAJAR LEMBAGA PENGAJARAN DENGAN MAKSUD MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT UNTUK 6

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BADAN / LEMBAGA/ YAYASAN DIREKTUR JENDERAL ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DIT. FASILITAS KEPABEANAN DJBC DIRJEN BC (minta persetujuan) DIT. FASILITAS KEPABEANAN DJBC 7

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BADAN/LEMBAGA/ YAYASAN SOSIAL PERMOHONAN + REKOMENDASI + RINCIAN JML, JNS BRG PERKIRAAN NP INSTANSI TERKAIT (KEMSOS, BNPB, KEMENDAG, KEMEN LAIN) REKOMENDASI DJBC/ DIT. FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PABEAN PERMOHONAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN PIB UTK PENYELESAIAN ADM PIB SPPB 8

ALUR PROSES PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK PERMOHONAN DAN LAMPIRANNYA DJBC PENELITIAN DOKUMEN NO LENGKAP? SURAT PENGEMBALIAN UTK KELENGKAPAN DATA/DOKUMEN YES TIDAK MEMENUHI KETENTUAN SURAT PENOLAKAN MEMENUHI KETENTUAN KMK PEMBEBASAN BM PER BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN 9

PENGAWASAN 1. TERHADAP BARANG IMPOR KIRIMAN HADIAH / HIBAH YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DILAKUKAN PEMERIKSAAN PABEAN MELIPUTI PENELITIAN DOKUMEN DAN/ ATAU PEMERIKSAAN FISIK; 2. APABILA PENERIMA FASILITAS TIDAK MEMENUHI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/ HIBAH WAJIB MEMBAYAR BEA MASUK DAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2012, maka : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK. 05/1997 jo. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK. 04/2006 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK. 04/2006 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK. 04/2007 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 04/2009 jo; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 011/2011 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. 11

12