PEMBATALAN PENANGGUHAN PENARIKAN DIRI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL

PEMBATALAN, PENANGGUHAN, PENARIKAN DIRI DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL Agis Ardhiansyah

KEIKUTSERTAAN NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL PENUNDUKAN KEDAULATAN NEGARA FULL CAPACITY OF A STATE (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF) GOOD FAITH BERSEPAKAT FREE CONSENT PERWUJUDAN DARI KEDAULATAN NEGARA UNTUK TERIKAT ATAU TIDAK DLM PERJ. INTERNASIONAL DENGAN CARA : 1. TANDA TANGAN 2. RATIFIKASI 3. AKSESI MEMPERHITUNGKAN UNTUNG RUGINYA PACTA SUNT SERVANDA

Batalnya Perjanjian Internasional Full Powers Pelanggaran HN Unsur Kesalahan (error) Fakta Unsur Penipuan (fraud) Terhadap Peserta Unsur Kelicikan (corruption) Terhadap Kuasa Penuh Unsur Paksaan Untuk Terikat dlm Perjanjian Pelanggaran Ius Cogens Terdapat Ius Cogens Baru Konvensi Wina 1969 Pasal 46 -53 Menggantikan Ius Cogens yg Lama

Alasan Berakhir & Penangguhan Perjanjian Internasional Merugikan Kep Nas Perubahan Mendasar Pihak Tdk Melaks. P. I Dengan Kesepakatan Para Pihak Bisa Ditangguhkan Tujuan P. I. Tercapai Asas Rebus Sic Stantibus Alasan Penangguhan Perj. Internasional Masa Berlaku P. I. Habis Salah Satu Pihak Punah Untuk Perjanjian Bilateral Obyek P. I. Punah Kesepakatan Para Pihak P. I. Baru Menghapus P. I. Lama Terpenuhinya Syarat Berkahirnya P. I Dengan Materi Sama

Ketentuan tentang Penangguhan/ Penundaan Pemberlakuan Perjanjian Internasional KONVENSI WINA 1969 Article 57 The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended : (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.

Alasan Penarikan Diri dari Perjanjian Internasional Merugikan Kep Nas Merugikan Kepentingan Rakyat Kebijakan Nasional Tidak Mampu Melaksanakan P. I. Hak + Kewajiban

Ketentuan tentang Pengakhiran dan Penarikan Diri dari Perjanjian Internasional KONVENSI WINA 1969 Article 54 The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.

BERDASARAKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN TERSEBUT PENANGGUHAN & PENARIKAN DIRI DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN DALAM KONVENSI WINA 1969 BERDASARKAN KESEPAKATAN PARA PIHAK PERSERTA PERJANJIAN TIDAK BERDASARKAN MEKANISME HUKUM NASIONAL SECARA TERTULIS 1. Instrument of termination/ withdrawal 2. Nota Diplomatik 3. Cara lain yg disepakati

PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DIBUAT SCR TERTULIS DAN DISAMPAIKAN KEPADA PESERTA LAINNYA PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI BISA DILAKUKAN JIKA TIDAK ADA KEBERATAN/PENOLAKAN DARI PESERTA LAIN (3 BULAN) JIKA MUNCUL KEBERATAN/ PENOLAKAN DARI PESERTA LAIN, DICARI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PASAL 33 PIAGAM PBB PASAL 65 -67 KONVENSI WINA 1969

P. I. Telah Mengikat (Pelaksanaan Perjanjian) BATAL Hak + Kewajiban Perjanjian Internasional BERAKHIR PENANGGUHAN PENARIKAN DIRI BERDASARKAN : 1. KETENTUAN PERJANJIAN 2. KONVENSI WINA 1969 3. KESEPAKATAN PARA PIHAK

PRAKTEK PENGUNDURAN DIRI NEGARA PENGUNDURAN DIRI INDONESIA SURAT PENGUNDURAN DIRI 20 JANUARI 1965 KARENA MALAYSIA MENJADI ANGGOTA TDK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PIAGAM PBB TDK DICANTUMKAN KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI PENANGGUHAN KERJASAMA kurun waktu 1965 -1967 PENGHILANGAN : 1. PLAKAT NAMA 2. BENDERA INDONESIA 3. KONTIRIBUSI IURAN

UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CHARTER UU NO 38 TAHUN 2008 PENGESAHAN PIAGAM ASEAN UJI MATERI UU TERHADAP UUD 1945 UJI MATERI PASAL 1 (5), Pasal 2 (2) Piagam ASEAN thdp Pasal 27 (2) & 33 (1), (2), (3) UUD 1945 MAHKAMAH KONSTITUSI RI PUTUSAN : MENOLAK (26 -2 -2013)