PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSIWILAYAH BIROKRASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT 1
DEFINISI 5 ZONA INTEGRITAS • Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik 2
DASAR HUKUM PERMENPAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; UU 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PP 53 / 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP 11 / 2017 tentang Manajemen ASN Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PERMENPAN tentang ZI Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi diubah Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L dan Pemda diubah Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah 3
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (MENUJU WBK) § Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : - manajemen perubahan, - penatalaksanaan, - penataan sistem manajemen SDM, - penguatan pengawasan dan , - penguatan akuntabilitas kinerja
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI ( MENUJU WBBM) § Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : - manajemen perubahan, - penatalaksanaan, - penataan sistem manajemen SDM, - penguatan pengawasan, - penguatan akuntabilitas kinerja dan - Penguatan kualitas pelayanan publik
ZONA INTEGRITAS Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 6
PROSES PEMBANGUNAN PENCANANGAN ZI PEMBANGUNAN ZI PENGUSULAN • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai • Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas • Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM • Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM • Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) • TPI melaporkan kepada pimpinan instansi • Pengusulan ke Kemen PAN RB Reviu TPN Penetapan WBK/WBBM • Reviu oleh Tim Penilai Nasional • Men. PANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK • Men. PANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM 7
8 SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM SYARAT WBK WBBM 75 85 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 (90%) Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13, 50 (80%) 13, 50 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3, 5 (70%) 3, 5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16 (80 Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
9 KERANGKA LOGIS PENILAIAN HASIL (40%) PENATAAN TATALAKSANA (5) PENATAAN MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN PENGAWASAN (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) MANAJEMEN PERUBAHAN (5) PENGUNGKIT (60%) PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) Presentase penyelesaian TLHP (5) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20) ) kualitas Nilai persepsi pelayanan (survei eksternal) (20) PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN
1. TARGET MANAJEMEN PERUBAHAN: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM. c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Indikator Manajemen Perubahan : Tim Kerja Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM Perubahan pola pikir dan budaya kerja 11
2. TARGET PENATAAN TATALAKSANA a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Indikator Penataan Tatalaksana : Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama E-Office Keterbukaan Informasi Publik 13
3. TARGET SISTEM MANAJEMEN SDM a. Meningkatnya ketaatan thd pengelolaan SDM aparatur pada masing –masing ZI menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing ZI menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada masing - masing ZI menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektfitas manajemen SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM dan; e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada ZI menuju WBK/WBBM
Indikator Penataan Manajemen SDM Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Pola Mutasi Internal Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penetapan kinerja individu Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Sistem Informasi Kepegawaian 15
4. TARGET PENGUATAN AKUNTABILITAS a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah b. Meningkatnya pemerintah akuntabilitas istansi
Indikator Penguatan akuntabilitas Keterlibatan pimpinan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 17
5. TARGET PENGUATAN PENGAWASAN a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing –masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing – masing instansi pemerintah; d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing – masing insansi pemerintah;
Indikator Penguatan Pengawasan Pengendalian Gratifikasi Penerapan SPIP Whistle. Blowing System Pengaduan Masyarakat Penanganan Benturan Kepentingan 19
6. TARGET PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Menigkatnya kualitas pelayanan publik ( lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; c. Meningkatnya ideks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing – masing instansi pemerintah.
Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 21
DIUKUR DENGAN: HASIL PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) Presentase penyelesaian TLHP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) 22
SARAN DALAM PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI 1. Lakukan penandatangan pakta integritas dan Pernyataan komitmen 2. Segera ditetapkan tim kerja 3. Buat Renja Pembangunan ZI 4. POA POKJA sampai tahun 2019 saat akan dinilai 5. Siapkan semua dokumen sebagai bukti pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 6. Sebarkan survei Persepsi korupsi ke masyarakat /konsumen sebagai pemakai jasa perangkat/unit dengan menggunakan instrumen dari Kementerian aparatur Negara dan Reformasi. 23
7. Selesaikan TLHP ( BPK , Itjen DAN Inspektorat) 8. Memperbaiki pelayanan publik menuju wilayah Bebas Korupsi. 9. Sebarkan instrumen kepuasan publik. 10. Menjadikan budaya kerja unit menuju pembangunan Zona Integrasi. 11. Lakukan koordinasi dengan BAPPEDA, BKD, DISKOMINFO, Biro Organisasi, dan Inspektorat. 12. Upayakan mendapat nilai maksimum, nilai minimum(75 %) untuk memperoleh sertifikat Zona Integritas. 24
TERIMA KASIH
- Slides: 25
