PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DIREKTORAT JENDERAL PKP AREA PENGUATAN

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DIREKTORAT JENDERAL PKP AREA PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS

Pembahasan DASAR HUKUM § Maksud dan Tujuan rapat Menjaring masukan dan saran strategis terhadap Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas, serta pembahasan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas dan data dukungnya. § Output 1. Terjaringnya masukan dan saran strategis guna penyempurnaan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas Ditjen PKP. 2. Kesepakatan penilaian LKE ZI dan data dukung (evidence) dan penanggungjawab pada setiap evidence. § Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam rapat ini, sebagai berikut: 1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas 2. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas; 3. Pemenuhan evidence pada Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas.

KOMPONEN PENILAIAN

PERSYARATAN PEMBERIAN PREDIKAT WBK/WBBM SYARAT WBK WBBM Nilai Total 75 85 Nilai Minimal Pengungkit 40 48 Bobot nilai minimal per area pengungkit 60% 75% Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang. Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, 50 18, 88 Nilai sub-komponen“Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP”minimal Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal PERBEDAAN WBK & WBBM 1. Tingkat kematangan implementasi perubahan 2. Tingkat keberlanjutan perubahan 3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja 13, 5 (survey 3, 60) 5, 0 (100%) 16 (survey 3, 2) 13, 5 (survey 3, 60) 5, 0 (100%) 18 (survey 3, 60)

PENGUATAN PENGAWASAN TARGET YANG INGIN DICAPAI Meningkatnya kinerja instansi pemerintah Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK INDIKATOR PENILAIAN PEMENUHAN KETERLIBATAN PIMPINAN • Apakah unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan • Apakah unit kerja melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja • Apakah pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK INDIKATOR PENILAIAN PEMENUHAN PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA • Apakah unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan • Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil • Apakah indikator kinerja telah memiliki kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time bound) • Apakah unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu • Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja • Apakah unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja • Apakah unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja • Apakah unit kerja telah memiliki ukuran kinerja sampai ke individu

PENGUATAN PENGAWASAN TARGET ASPEKYANG INGIN PEMENUHAN DICAPAI Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing indtandi pemerintah Meningkatnya efektivitas pegelolaan keuangan negara pada masing instansi pemerintah Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing instansi pemerintah

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK INDIKATOR PENILAIAN PEMENUHAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI • Apakah unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi • Apakah unit kerja telah mengimplementasikan pengendlian gratifikasi PENERAPAN SPIP • Apakah unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian • Apakah unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja • Apakah unit kerja telah melakukan kegiatan pegendalian untuk meminimalisir resiko telah diidentifikasi • Apakah unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK INDIKATOR PENILAIAN PEMENUHAN PENGADUAN MASYARAKAT • Apakah unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat • Apakah unit kerja telah melaksanakan tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat • Apakah unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat • Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat WHISTLE BLOWING SYSTEM • Apakah unit kerja telah menerapkan WBS • Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS • Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluai atas penerapan WBS

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK INDIKATOR PENILAIAN PEMENUHAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN • Apakah unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama • Apakah unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan • Apakah unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan • Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan • Apakah unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

DRAF RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZI AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS

DRAF RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZI AREA PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN AKUNTABILITAS NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN 1 Proseding Rapat Penyusunan Renstra Ditjen PKP POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 2 Laporan kegiatan dalam rangka penyusunan masukan rencana strategis (renstra) Kementerian Desa, PDTT POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 3 Dokumen PI dan PK Ditjen PKP Tahun 2020 dan notulensi rapat penyusunan Pi dan PK POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 4 Laporan kinerja berkala (bulanan), SKP bulanan POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 5 Dokumen RENSTRA dan RENJA POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 6 Dokumen IKU POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Sudah ada 7 Laporan aplikasi SMART POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Belum ada 8 Laporan BIMTEK SAKIP dan laporan rapat terkait SAKIP POKJA Penguatan Akuntabilitas dan Bagian Perencanaan Belum ada

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN 1 SK Dirjen PKP Nomor 60 tahun 2020 tentang UPG DITJEN PKP POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 2 Banner, video, leaflet yang di upload ke sosial media, laporan sosialisasi terkait gratifikas POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 3 Kepdirjen PKP Nomor 157 Tahun 2020 tentang Dokumen Peta Risiko POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Perencanaan Sudah ada 4 Kepdirjen 39 Tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Ditjen PKP TA 2020 POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Perencanaan Sudah ada 5 Notulensi rapat dengan tim dan pihak terkait/BPKP dan ITJEN POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Perencanaan Sudah ada 6 Dokumen RTP POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Perencanaan Sudah ada 7 Laporan sosialisasi Penyelenggaraan SPIP baik dalam bentuk media elektronik, media cetak, rapat POKJA Penguatan Pengawasan, Bagian Perencanaan Belum ada

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG 10 Nota Dinas nomor 353/OT. 05/XI/2019 tanggal 14 November perihal penyampaian kritik dan saran yang masuk dalam kotak saran Ditjen PKP PIC KETERANGAN POKJA SDM, Bagian Hukun dan Ortala Sudah ada 11 Nota dinas nomor 27/HM. 01. 04/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal surat pemberitahuan kanal pengaduan terpadu POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 12 Rekapitulasi pengaduan yang masuk serta progres tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Ditjen PKP POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 13 Laporan triwulan penanganan aduan masyarakat POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 14 Leaflet WBS sudah diupload website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 15 SK Tim Pelaksana WBS POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 16 SOP penyelenggaraan WBS POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Belum ada 17 Laporan Triwulan WBS POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada 18 Peta potensi benturan kepentingan POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG 19 Leaflet benturan kepentingan sudah diupload website ditjenpkp. kemendesa. go. id 20 21 PIC KETERANGAN POKJA SDM, Bagian Hukun dan Ortala Sudah ada SOP pelaporan benturan kepentingan POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Belum ada Laporan Triwulan Penanganan Benturan Kepentingan POKJA SDM, Bagian Kepegawian dan umum Sudah ada

TERIMA KASIH