Pembangunan Sosial Pandangan Sosiologi Paulus Wirutomo Apa yang

Pembangunan Sosial: Pandangan Sosiologi Paulus Wirutomo

Apa yang salah dengan Pembangunan? Pemerintah Orde Baru telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7%) pada kurun waktu satu dekade (1990 an) sehingga Indonesia disebut “economic miracle” dan dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia apa reaksi rakyat? Pada akhir dekade itu Suharto digulingkan oleh gerakan Reformasi Rakyat.

Masa Reformasi Saat ini ekonomi makro kita selalu dilaporkan baik, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir berada diatas 6% walaupun terjadi krisis di Amerika dan Eropa. Apa reaksi rakyat? : cacimaki rakyat, demo, boikot dsb.

Jajak pendapat (Kompas 2013): Aspirasi sosial- budaya rakyat Ø 60, 8% responden tidak puas pada kinerja Pemerintah menjaga kebhinekaan; Ø 65. 5 % persen tidak puas pada Pemerintah menjaga kerukunan Ø 67. 4% tidak puas pada pencegahan konflik antar etnis. Ø 54% merasa warga minoritas belum terlindungi dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Mereka juga merasa tidak terlindungi dari kekerasan.

�Pembangunan bukan hanya ”meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi”, tetapi meningkatkan ”kualitas kehidupan Sosial-budaya”.

Pengukuran kinerja pembangunan �Sangat Kuantitatif didominasi oleh GNP dan GDP !

Kehidupan Sosial-Budaya bersifat kualitatif perlu seperti : Økehidupan politik yang lebih demokratis dan bisa dipercaya, Økehidupan beragama yang lebih toleran dan sejuk, Ø hubungan etnis yang rukun dan mesra,

Øsikap budaya yang lebih multikultur, Økehidupan yang lebih aman dan bebas dari ketakutan dan kekerasan, Øhak azasi yang lebih dihargai dan dilindungi, Øbakat dan kreativitas yang lebih diberi tempat, Øaspirasi yang lebih didengar dsb.

ORIENTASI PEMBANGUNAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN BERORIENTASI MANUSIA BERORIENTASI ELEMEN DASAR HUBUNGAN SOSIAL

Paradigma baru Pembangunan �Pada tahun 1994 di Copenhagen diselenggarakan “World Summit of Social Development” menekankan “Pembangunan Sosial” terutama pada isu kemiskinan. �perlu dicatat: kemiskinan material hanya merupakan suatu akibat dari masalah yang lebih mendasar dalam kehidupan sosial-budaya suatu bangsa yaitu eksklusi sosial (tidak dipenuhinya hak-hak dasar kehidupan secara merata bagi seluruh warga Negara).

�PBB melalui UNDP telah memperkenalkan Human Developmen Index (HDI) menekankan pada “kualitas manusia” (pendidikan dan kesehatan). �kriteria baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan setiap negara (disamping GNP) Human Development Report (HDR). �Kita juga melihat munculnya berbagai indeks Pembangunan yang lebih “manusiawi” seperti Happy Planet index, Social Development indicator, Cultural Development dan sebagainya.

Pembangunan Sosial dan sistem nilai �Yang terpenting dari pembangunan aspek sosial-budaya adalah “nilai” yang membimbing pembangunan itu, �Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan jelas bukan merupakan pembangunan “yang sebenarnya” karena tidak ada substansi nilai-nilai yang menjadi acuannya.

Contoh: �Bila pembangunan pendidikan, hanya diukur dari berapa “pertumbuhan” jumlah sekolah yang dibangun, berapa jumlah lulusan dsb. , maka itu bukan “pembangunan nilai”. �Apakah UN menghasilkan “kehidupan Sosial-Budaya yang lebih baik? ”

Apa makna kata “Sosial”? �Pembangunan Sosial-Budaya diartikan sebagai “sektor” sosial budaya inputnya uang, outputnya bukan uang. �Yang kita perlukan adalah: kualitas “kehidupan Sosial. Budaya”

�Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya harus berani mengajukan “proposisi” bahwa membangun manusia haruslah melalui pembangunan Masyarakatnya, Bellah misalnya, mengatakan: �” It is difficult to be a good person in the absence of good society. (Robert Bellah)

�Untuk itu penulis menawarkan konsep Pembangunan Sosial yang bersifat sosiologis Pembangunan Elemen dasar kehidupan Sosial: struktur, kultur dan proses sosial.

STRUKTUR PROSES KULTUR 17

Struktur sosial: �Kualitas kehidupan dari suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi strukturalnya yaitu pola hubungan (terutama hubungan kekuasaan) antara kelompok sosial. �Melalui tatanan structural suatu kelompok sosial yang lebih kuat dan berkuasa akan mampu memaksa, memerintah, atau memberi kendala pada manusia atau kelompok yang lain, sehingga terjadilah suatu kesenjangan dan ketidakadilan.

�Kekuatan “Struktur Sosial” bisa dilembagakan (institutionalized) secara legal-formal (seperti Undang-Undang, kebijakan Pemerintah dsb. ), maupun yang tidak, misalnya kekuatan “memaksa” dari dunia usaha yang walaupun tidak memiliki kekuatan hukum resmi untuk memerintah, tetapi efektif mengatur kehidupan masyarakat luas (melalui iklan, fasilitas fisik yang diciptakan dsb. ).

�Kekuatan struktural inilah yang sering digunakan oleh penguasa untuk membangun pola dominasi yang menindas di masyarakat �Pembangunan di masyarakat kita saat ini selalu gagal mensejahterakan sebagian besar masyarakat Indonesia karena kondisi struktural kita yang sudah kritis.

Kemiskinan yang terjadi di negeri ini terutama adalah “kemiskinan struktural” yaitu: adanya system kekuasaan yang sengaja menciptakan dan mempertahankan kesenjangan pembagian “resources” (segala sumber-sumber mulai dari sumberdaya alam, pekerjaan, kredit, keadilan hukum, pelayanan publik, pendidikan dsb. ).

Gambaran kemiskinan struktural �rata-rata penguasaan lahan petani di pedesaan kini dibawah 0. 25 ha. para investor perkebunan sawit masing-masing memperoleh ijin untuk menguasai puluhan ribu hektar. �Luas tanah terlanta: 7, 3 juta ha (133 kali luas Singapore), 85% dikuasai swasta. �Ketimpangan pendapat di Indonesia saat ini telah mencapai 0. 536 pada skala Ginie (padahal 0. 5 sudah merupakan titik kritis).

Konflik agraria �Dari seluruh perkebunan sawit di Indonesia 59% berkonflik dengan rakyat (591 kasus). �Sejak 2004 -2012 terdapat 618 konflik agraria dengan areal 2. 399. 314, 49 ha dan lebih dari 731. 342 keluarga menjadi korban ketidakpastian agraria.

Pemecahan struktural? �Pemerintah menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai tugas antara lain: reformasi agraria dan penanganan masalah sengketa pertanahan. �BPN bekerja berdasar peraturan setingkat PP. Di masa lalu Bung Karno menempatkan land reform sebagai sebuah program politik. Tanah tidak boleh menjadi alat untuk menindas dan memeras hidup orang lain.

�Gambaran diatas menunjukan struktur yang timpang dan telah menjebak masyarakat kita dalam ketidak adilan yang akut, kebijakan pembangunan ekonomi yang “tambal sulam” tanpa membenahi struktur secara mendasar tidak akan menghasilkan “kehidupan sosial-budaya” yang baik.

Contoh Pembangunan Struktural �Melakukan koreksi (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar (terutama dibidang kehidupan politik) �Membenahi Kebijakan Pembangunan serta undang-undang yang menentukan kehidupan rakyat banyak seperti kebijakan pertanahan, pertanian, perdagangan, impor -ekspor dsb.

�Kebijakan pembangunan infrastruktur terutama untuk memeratakan penyebaran penduduk. �Pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) untuk Jakarta

Kultur: �Selo Soemardjan : ”Segala hasil karya, cipta dan rasa masyarakat yang digerakan oleh karsa untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat tersebut. �Kebudayaan adalah unsur paling dasar (basic) dari suatu masyarakat. �Faham cultural determinism sikap, pola perilaku manusia dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaannya.

�Samuel Huntington (Culture Maters): pada tahun 1960 -an Ghana dan Korea Selatan memiliki kondisi ekonomi yang kurang lebih sama. Tigapuluh tahun kemudian Korea telah menjadi negara maju, tetapi Ghana hampir tidak mengalami kemajuan apapun dan saat ini GNP per capitanya hanya seperlimabelas Korea Selatan. Ini disebabkan (terutama) karena bangsa Korea (selatan) memiliki nilai-nilai budaya tertentu seperti: hemat, kerja keras, disiplin dsb. Semua ini tidak dimiliki masyarakat Ghana.

Bagaimana Indonesia dengan Malaysia? , dengan Korea Selatan? “kebudayaan yang terkalahkan” (defeated culture)? ? .

Pertanyaan besar…. �Apakah kita ditakdirkan untuk terbelakang? . �Apakah kebudayaan merupakan sesuatu yang melekat (inherent) pada suatu masyarakat? , tidak mungkin dirubah atau dibangun? .

�Pertanyaan yang lebih penting adalah: ”Apakah kita memang telah membangun budaya kita selama ini? ”. Apakah pembangunan kita telah membangun juga unsur-unsur budaya? , atau hanya sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata?

Budaya selalu baik? �Kebudayaan selalu dipertahankan oleh kelompok tertentu atau tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka melindungi kepentingannya (vested interest). �Golongan ini sering menindas golongan lainnya melalui legitimasi budaya (cultural hegemony). � Setiap masyarakat perlu agenda membangun Kultur untuk meningkatkan kualitas system nilai, adat istiadat yang menghambat kesejahteraan

Pembangunan Budaya = konservasi ? ? Pembangunan Budaya = Pembangunan nilai misalnya: § pengembangan nilai-nilai keadilan, § kerukunan), § kepedulian , § kemandirian, § kejujuran, § sinergi (win-win solution)

Contoh Pembangunan Kultur: �Pada masa Orba : Program P 4, �Di Solo Jokowi mengembangkan kebijakan Ecocultural City, �program “kesetaraan jender”. �BKKBN berhasil menanamkan system nilai “keluarga kecil”, �Membangunan Kebudayaan sering bisa dipacu dengan pembangunan fisik. Misalnya Pembangunan Gelanggang Remaja

Proses Sosial: �Mengapa “Proses Sosial” penting? “dinamika interaksi” sehari-hari antar anggota masyarakat. �Melalui proses sosial, individu maupun kelompok dapat mengekspresikan aspirasi secara “bebas”, negosiasi yang dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat, sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada (”social order is a negotiated order”).

�Jadi, membangun “Proses Sosial” artinya membangun ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menegosiasi kultur dan struktur di masyarakat.

Contoh Pembangunan Proses Sosial: �Gelanggang remaja, taman bermain, panggung kreatif dsb. �Kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi dan opininya (public sphere) seperti: kebebasan pers, berorganisasi, jejaring social, diskusi publik, unjuk rasa, pengembangan civil society (LSM, Community Based Organization dsb. ). �Meningkatkan ruang partisipasi bagi masyarakat misalnya Musrenbang, menghidupkan tradisi gotong royong di RT/RW dsb.

Kondisi “prosesual” di Indonesia di era Reformasi Secara sosiologis memiliki potensi yang sangat menjanjikan: �Desentralisasi dan otonomi, �Kebebasan Pers �Kebebasan memperoleh informasi �adanya Mahkamah Konstitusi, KPK bahkan DPR/D pembangunan structural yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menegosiasi struktur dan kultur yang ada.

�Maka “Pembangunan kehidupan Sosial. Budaya” tidak boleh direduksi menjadi “Pembangunan sektor sosial-budaya �Kehidupan Sosial-Budaya (Socio-economic life) adalah mencakup seluruh kondisi interaksi dan interelasi sosial yang sistemik dan holistic dari aspek ekonomi, politik, agama, keamanan dan sebagainya.

�Apakah pembangunan sektor sosial (pendidikan, kesehatan dsb. ) telah mengembangkan kwalitas interaksi sosial atau nilai-nilai budaya masyarakat secara keseluruhannya? . �Apakah Pembangunan Sektor pendidikan kita saat ini mampu mengembangkan kreativitas ilmiah atau kemandirian manusia Indonesia? , �Apakah pembangunan sektor kesehatan mampu mengembangkan pola perilaku sehat? , �Apakah pembangunan sektor agama dapat mengembangkan nilai kerukunan? .

HUKUM AGAMA EKONO MI SOSIAL BUDAYA KESEHAT AN POLITIK FISIK LINGKUNG AN 42

Artinya…. . �“kehidupan sosial-budaya” berada di pusat, bukan merupakan sektor tetapi memotong semua sektor. �Jadi semua sektor harus berakar pada suatu cita-cita kehidupan sosial budaya tertentu. Di dalam kehidupan sosialbudaya tersebut terdapat tiga elemen dasar yaitu : Struktur Sosial- Kultur dan Proses Sosial

Pembangunan Sosial kita menuju kemana? �Pembangunan Sosial (Struktur-Kultur dan Proses) menuju “ultimate goal” yaitu masyarakat yang inklusif cita-cita itu sudah tersedia dalam Pancasila. �Gotong Royong sebagai inti dari Pancasila memiliki makna “inklusi sosial” baik pada tahap ”gotong” (perjuangan mencapai hasil) maupun pada tahap “royong” (menikmati hasil Pembangunan).

Contoh: �Gotong royong dibidang ekonomi: memberi kesempatan para pelaku ekonomi kecil dan menengah memperoleh akses terhadap tanah, kredit dan sumber daya lainnya. perlu pembangunan Struktural misalnya menata kembali UU pertanahan yang ada, agar dapat memberi akses pada masyarakat luas dan membatasi monopoli oleh pelaku ekonomi yang kuat

�Pembangunan aspek cultural dibidang ekonomi menanamkan nilai-nilai etos kerja ekonomi yang kreatif , sinergis antara usaha kecil, menengah dan besar, tidak monopolistik dan anti liberalisme. �Pembangunan proses sosial dalam ekonomi pengembangan ekonomi kreatif, agar struktur ekonomi yang kaku menjadi lebih luwes menampung pendatang baru.

Kasus: Pembangunan Infrastruktur �Who built the city? swasta? /negara? /masyarakat? Pembangunan = �Pembangunan fisik �Pembangunan ekonomi �kualitas kehidupan sosial-budaya

�Negara memberdayakan rakyat active society �Pemerintah (struktur) harus berbasis nilai (kultur) kepedulian, peradaban active society �Perlu memperkuat Proses public sphere (melalui public space) �Pembangunan fisik bisa (memfasilitasi) pembangunan Budaya MRT, Infrastruktur lainnya.

Analisis Struktural �Masalah: kesenjangan, kepadatan, peraturan, kebijakan, alam, �Potensi: system politik? , kepemimpinan

Analisis Kultural �, Sistem nilai: inklusi, gotong royong, etos, toleransi, solidaritas, kepedulian �Sistem kepercayaan: rasional, irasional, pola dominasi �Struktur budaya: budaya lama, budaya baru,

Analisis Prosesual �Terbuka, dinamis (public sphere), �Terlembaga (public space), tidak terlembaga

Kasus: Kawasan kumuh �Kondisi struktural luas hunian kelompok nongkrong, pendidikan, perilaku (budaya), pekerjaan? �Perlu landasan nilai kota seperti apa? (peradaban) kebijakan apa untuk merubah Budaya? �Public sphere: bagaimana dinamika? Perlu Public space sense of community dsb.

What to do? �Semua itu perlu disusun, dirumuskan secara spesifik dalam suatu instrumen evaluasi yang terukur, suatu Indeks Pembangunan Sosial-Budaya.

Kesimpulan �Pengembangan konsep “Pembangunan Sosial” adalah suatu tantangan substansial bagi para ilmuwan Sosial-Budaya �Tulisan ini mengajukan hakekat sosiologis dari Pembangunan Sosial sehingga jelas kedudukannya diantara konsep Pembangunan lainnya (Ekonomi, Fisik dsb).

�Pembangunan Sosial pada intinya adalah ”membangun kualitas kehidupan sosialbudaya”. �bisa dihasilkan bila semua sektor (ekonomi, fisik, hukum dsb. ) memiliki ”konsensus” nilai yang akan dicapai misalnya ”Masyarakat Gotong Royong”. �”Pembangunan Sosial-Budaya” adalah suatu Pendekatan Pembangunan bukan suatu ”sektor pembangunan”

�Konsep Pembangunan Sosial bukan untuk menarik garis dari Pembangunan Ekonomi. Kehidupan ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan sosial-budaya, maka Pembangunan Sosial haruslah merupakan landasan dari Pembangunan Ekonomi.

�Pembangunan Ekonomi tidak boleh dibangun untuk sekedar menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi agar manusia dapat menikmati ”kehidupan Sosial-Budaya” yang sejahtera dan makmur secara inklusif.

�Jadi “pertumbuhan ekonomi” atau pembangunan fisik harus secara langsung melekat (bukan sekedar diseimbangkan) dengan peningkatan kualitas “kehidupan bermasyarakat” atau “kehidupan sosial budaya” (good society).

Terimakasih