Pembangunan Nasional yang Berwawasan Nusantara Menteri Perencanaan Pembangunan

  • Slides: 42
Download presentation
Pembangunan Nasional yang Berwawasan Nusantara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional yang Berwawasan Nusantara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan kepada Peserta PPRA LIX Tahun 2019 Lemhanas RI Jakarta, 14 Maret 2019

REPUBLIK INDONESIA “ Pembangunan jangka panjang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai

REPUBLIK INDONESIA “ Pembangunan jangka panjang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. 2

REPUBLIK INDONESIA Amanat Penyusunan Rencana Pembangunan Berwawasan Nusantara UUD 45 (VISI MISI ABADI) VISI

REPUBLIK INDONESIA Amanat Penyusunan Rencana Pembangunan Berwawasan Nusantara UUD 45 (VISI MISI ABADI) VISI Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur MISI RPJMN (2004 -2009) • Melindungi Segenap Bangsa Indonesia • Memajukan Kesejahteraan Umum • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial RPJPN (Visi Misi Interim, 2005 -2025) RPJMN (2010 -2014) (2015 -2019) RPJMN dst. . . (2020 -2024) 3

REPUBLIK INDONESIA Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis. Modal Dasar Kekayaan alam dan keanekaragaman

REPUBLIK INDONESIA Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis. Modal Dasar Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Potensi penduduk dengan budaya yang beragam. Perkembangan politik dan demokrasi yang matang dan kondusif. 4

4 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA 2025 INDONESIA YANG

4 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA 2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN 2005 -2025 MANDIRI MAJU ADIL MAKMUR Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. 5

Menuju. Indonesia Maju dan Makmur Empat Fokus Menuju Maju dan Makmur Melalui Empat Fokus

Menuju. Indonesia Maju dan Makmur Empat Fokus Menuju Maju dan Makmur Melalui Empat Fokus Tahapan REPUBLIK INDONESIA Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan RPJM 2020 -2024 ke-4 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang: � mandiri; � maju; � adil; dan � makmur melalui: Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Kelembagaan politik dan hukum. q struktur perekonomian yang kokoh; q keunggulan kompetitif wilayah; dan q SDM berkualitas. 6

REPUBLIK INDONESIA Capaian RPJPN 2005 -2025 7

REPUBLIK INDONESIA Capaian RPJPN 2005 -2025 7

Capaian Bidang SDM, Kependudukan, Iptek, dan Kebudayaan REPUBLIK INDONESIA 1 2 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Bidang SDM, Kependudukan, Iptek, dan Kebudayaan REPUBLIK INDONESIA 1 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Kependudukan 66, 53 (2010) 70, 81 (2017) 3 Pendidikan Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan menurun. Rata-rata lama sekolah meningkat. 2005: 7, 30 tahun 2017: 8. 45 tahun TFR 2003 : 2, 63 2015 : 2, 28* Angka Melek Huruf meningkat. 2005: 90, 9 % 2017: 95, 50 % *SUPAS 5 4 Kesehatan Angka Kematian Ibu menurun. 2010: 346 2015: 305 (per 100. 000 kelahiran hidup) Stunting Baduta menurun. 2013: 37, 2% 2016: 26, 1% 6 7 Iptek Kebudayaan Peringkat Global Competitiveness Index (GCI) naik. Kontribusi ekonomi kreatif berbasis seni budaya terhadap PDB meningkat. 2005 -2006: 69 2017 -2018: 36 2010: Rp 525, 96 Triliun 2016: Rp 922, 59 Triliun Kesetaraan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat. 2010: 68, 15% 2017: 71, 74% Kepesertaan JKN meningkat. 2015: 156, 8 juta jiwa 2018: 207, 8 juta jiwa 8

Berkurangnya Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan REPUBLIK INDONESIA 1 Ketenagakerjaan 2 3 Penanggulangan Kemiskinan

Berkurangnya Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan REPUBLIK INDONESIA 1 Ketenagakerjaan 2 3 Penanggulangan Kemiskinan UKM • Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10, 26% (2005) menjadi 5, 34% (2018). • Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9, 66 persen, berkurang 9, 43 juta dari 2005. • Persepsi dan motivasi berwirausaha di Indonesia tinggi. Implementasinya masih rendah. • Peningkatan daya saing global melalui pasar kerja yang fleksibel dan efisien. • Percepatan penurunan tingkat kemiskinan terus diupayakan terutama kemiskinan kronis. • Tahun 2005 -2015 UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja (92 juta), pertumbuhan perlu dipercepat. 99

Terjaganya Stabilitas Makroekonomi REPUBLIK INDONESIA 1 2 Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh

Terjaganya Stabilitas Makroekonomi REPUBLIK INDONESIA 1 2 Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh stabil dalam kisaran 5, 0 – 5, 2 persen dengan tren meningkat sepanjang 2015 -2018. • PDB per kapita Indonesia mendekati batas kelas menengah atas. 3 Transformasi Struktural Stabilitas Ekonomi • Inflasi Indonesia terus menurun, berada di bawah 4 persen. • Cadangan devisa cenderung mampu bertahan mendukung 6 -8 bulan impor dalam 3 tahun terakhir. • Pertumbuhan industri perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. • Ekspor industri Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa setara dengan negara-negara lain. 10 10

Capaian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan REPUBLIK INDONESIA 2 1 Politik 3 Hukum

Capaian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan REPUBLIK INDONESIA 2 1 Politik 3 Hukum Indeks Demokrasi Indonesia meningkat. 2009: 63, 7 2017: 72, 1 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum dan anti-korupsi. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik. Tingkat partisipasi pemilih: (Pemilu Legislatif 2014: 75, 1%)dan (Pemilu Presiden 2014: 71, 3%). Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). 2012 : 3, 55 2017 : 3, 71 Meningkatnya peran kepemimpinan dan terlibat aktif menjaga keamanan dan kedamaian internasional. (Pasukan Perdamaian Garuda sebesar 3. 545 dari target 4. 000) Hankam Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) 2010 -2018. Target : 36, 0% (2015) 62, 0% (2018) Hasil : 36, 44% (2015) 60, 4% (2018) Kontribusi industri pertahanan dalam negeri. Target : 35, 0% (2015) 49, 0% (2018) Hasil : 37, 5% (2015) 35, 9% (2018) 11

Pengembangan Wilayah Berkesinambungan REPUBLIK INDONESIA RPJPN 2005 -2025 menekankan pada pembangunan yang merata dan

Pengembangan Wilayah Berkesinambungan REPUBLIK INDONESIA RPJPN 2005 -2025 menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, walaupun untuk realisasi proyek pembangunannya masih membutuhkan upaya ekstra dan sinergi antar pihak. Target Pengembangan Wilayah Pembangunan yang memperhatikan potensi unggulan wilayah Mendorong percepatan pembangunan di wilayah startegis dan luar Jawa Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dan tertinggal Capaian dan Tantangan 475/ 4% Dari target proses legalisasi 34/ Dari target proses penyusunan RTRW Kab/Kota 508 Yang Sudah Perda RTRW Prov 34 Yang Sudah Perda Capaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia 12% 4/12 4/14 4 KEK KI KPBPB Progres Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan perbatasan Perkembangan proyek penguatan pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia Pelayanan dasar yang belum optimal dan daya saing daerah yang masih rendah Tingginya urbanisasi dan ketimpangan antar wilayah Pertumbuhan wilayah berkelanjutan Sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan Rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan pembangunan Peningkatan kapasitas pemda dan pengelolaan pertanahan yang efisien *) KI : Kawasan Industri KEK : Kawasan Ekonomi Khusus KPBPB : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 45/ 1. 838 RDTR Kab/Kota Yang Sudah Perda Capaian Rencana Detail Tata Ruang di daerah yang sudah tersedia 12

Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung REPUBLIK INDONESIA 1 3 Transportasi JUMLAH WADUK Konektivitas Laut

Penguatan Konektivitas dan Infrastruktur Pendukung REPUBLIK INDONESIA 1 3 Transportasi JUMLAH WADUK Konektivitas Laut dan Multimoda (BUAH) Panjang Jalan Tol Dwelling Time (hari) 2014 = 6 -7 (km) 2005 = 663, 8 2018 = 4 -5 Jumlah Pelabuhan (lokasi) Sumber Daya Air 2018 = 1. 340 Panjang Jalan Nasional (km) kumulatif 2005 = 193 2018 = 340 Angkutan Laut Perintis (rute) 2005 = 48 2018 = 152 2005 = 26. 866 2018 = 47. 017 Jumlah Bandar Udara (lokasi) 2005 = 187 2018 = 254 Transportasi Perkotaan Pembangunan Angkutan 2014 = 3 kota Massal Perkotaan 2018 = 9 kota Berbasis Rel* Pembangunan Bus Rapid Transit dan Sistem Transit 2005 = 3 kota 2018 = 25 kota 2 Perumahan Permukiman Capaian Akses Air Minum Tahun 2005 : 47, 62% Tahun 2018 : 61, 29% 178 227 2018 2005 LUAS LAHAN BERIRIGASI (JUTA HA) 9. 8 Pembangunan Hunian Layak Baru Tahun 20052017: 4. 171. 987 unit. Peningkatan Kualitas Hunian Tahun 20052017: 2. 906. 364 unit. 62, 09% (2005) 2018 Capaian Akses Sanitasi Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan Layak Energi dan Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi 8. 5 Tahun 2007 : 58, 77% Tahun 2018 : 74, 58% 4 Kapasitas Pembangkit Listrik 2005 86, 34 98, 30% (2018) 2005: 26, 1 GW 2018: 62, 6 GW m 3/dtk KAPASITAS AIR BAKU DIBANGUN Infrastruktur Jaringan Gas Kota 2010: 77. 833 SR 2017: 373. 190 SR 2005 -2018 ONE RIVER ONE MANAGEMENT ONE CONSOLIDATED PLANNING 53 dari 128 Wilayah Sungai Telah Memiliki Pola Pengelolaan Sumber Daya Air 0, 7% (2005) 12, 5% (2017) 5 TIK Penetrasi telepon seluler 2004: 13, 98% 2018: 166, 20% Pengguna internet 2004: 5, 17% 2017: 54, 68% Desa blank spot 2004: 43. 000 2018: 4. 474 13

REPUBLIK INDONESIA Aksesibilitas Telah Berhasil Menurunkan Disparitas Harga Jembatan Udara bagian dari Nawacita guna

REPUBLIK INDONESIA Aksesibilitas Telah Berhasil Menurunkan Disparitas Harga Jembatan Udara bagian dari Nawacita guna meneruskan distribusi logistik dari pelabuhan ke kawasan yang hanya dapat diakses menggunakan moda udara, dengan sasaran: • Menjamin ketersediaan barang dan jasa untuk mengurangi disparitas harga; • Menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. KEP. NATUNA 7, 69% Beras Tol Laut: Rp. 12. 000/kg Non Tol Laut: Rp. 13. 000/kg P. MOROTAI 7, 02% Beras Tol Laut: Rp. 10. 600/kg Non Tol Laut: Rp. 11. 400/kg BIAK NUMFOR Beras Tol Laut: Rp. 12. 000/kg Non Tol Laut: Rp. 13. 000/kg 7, 69% BEOGA 62% Beras Jembatan Udara : Rp. 19. 000/kg Sebelum J. Udara: Rp. 50. 000/kg WAMENA JAYAWIJAYA 30% Beras Jembatan Udara : Rp. 17. 600/kg Sebelum J. Udara: Rp. 25. 000/kg 3, 85% Gula Tol Laut: Rp. 12. 500/kg Non Tol Laut: Rp. 13. 000/kg Gula Tol Laut: Rp. 11. 400/kg Non Tol Laut: Rp. 12. 000/kg 5% Gula Tol Laut: Rp. 18. 000/kg Non Tol Laut: Rp. 20. 000/kg 10% 50% Gula Jembatan Udara : Rp. 23. 000/kg Sebelum J. Udara: Rp. 46. 150/kg 17% Gula Jembatan Udara : Rp. 20. 000/kg Sebelum J. Udara: Rp. 24. 000/kg 6, 25% 64% Minyak Goreng Jembatan Udara : Rp. 18. 000/lt Sebelum J. Udara: Rp. 50. 000/lt 60% Minyak Goreng Jembatan Udara : Rp. 22. 500/lt Sebelum J. Udara: Rp. 56. 600/lt 14 Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 14. 000/lt Non Tol Laut: Rp. 16. 000/lt (Kemendag, 2018) 12, 5% Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 14. 500/lt Non Tol Laut: Rp. 16. 000/lt 9, 38% Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 15. 000/lt Non Tol Laut: Rp. 16. 000/lt

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Berwawasan Nusantara untuk Mewujudkan Negara Menengah-Tinggi (Upper Middle Income) RPJMN 2020

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Berwawasan Nusantara untuk Mewujudkan Negara Menengah-Tinggi (Upper Middle Income) RPJMN 2020 -2025 (RANCANGAN TEKNOKRATIK) 15

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil,

Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera • Transformasi struktural berjalan. • Pertumbuhan penduduk seimbang. • Produktivitas tenaga kerja meningkat. • Kualitas hidup meningkat. • Iklim investasi kondusif. • Perilaku disiplin dan beradab. • GNI per kapita USD 3. 896 – USD 12. 055. • SDM berkualitas dan berdaya saing. Adil • Ketimpangan menurun. • Redistribusi berjalan baik. Berkesinambungan • RPJMN memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development). • RPJMN selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional (SDGs). 16

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA VISI 2045 2020 -2024 N

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020 -2024 REPUBLIK INDONESIA VISI 2045 2020 -2024 N P RPJ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA 1 2 3 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan Karakter Bangsa FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Pangan 2 Energi 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital 4 Industri Manufaktur 5 Kelautan dan Kemaritiman Development Constraints : 1 2 3 Sentra-Sentra Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1 Transportasi 2 Telekomunikasi 3 Sumber Daya Air 4 Perumahan dan Pemukiman FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 1 Hukum dan Regulasi 2 Pertahanan dan Keamanan 3 Politik Kondisi Sumber Daya Alam Kondisi Pembiayaan PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Kaidah Pembangunan : Tata Kelola Membangun Kemandirian Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Modal Sosial Budaya Menjamin Keadilan Transformasi Digital Menjaga Keberlanjutan 17

REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan Pembangunan Berwawasan Nusantara 18

REPUBLIK INDONESIA Arah Kebijakan Pembangunan Berwawasan Nusantara 18

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Ekonomi 19

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Ekonomi 19

REPUBLIK INDONESIA Pendekatan Pembangunan Ekonomi 2020 -2024 PEMBANGUNAN EKONOMI Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 1

REPUBLIK INDONESIA Pendekatan Pembangunan Ekonomi 2020 -2024 PEMBANGUNAN EKONOMI Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi 1 Sumber daya pangan pertanian dan perikanan 2 Kelautan Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi 1 Pangan dan pertanian 2 Kemaritiman dan perikanan 3 Energi dan Mineral 3 Sumber daya air 4 Industri 4 5 Kehutanan Sumber daya energi 5 Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 20

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan REPUBLIK INDONESIA LINGKUNGAN STRATEGIS 1 ARAH KEBIJAKAN SASARAN DAN TARGET

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan REPUBLIK INDONESIA LINGKUNGAN STRATEGIS 1 ARAH KEBIJAKAN SASARAN DAN TARGET 2 Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan. FLEKSIBEL 3 Transformasi Struktural Berjalan Lambat 4 Revolusi Industry 4. 0 dan Ekonomi Digital PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. 21

REPUBLIK INDONESIA Pemenuhan Kebutuhan Pangan melalui Produksi Pangan Berkelanjutan 22

REPUBLIK INDONESIA Pemenuhan Kebutuhan Pangan melalui Produksi Pangan Berkelanjutan 22

REPUBLIK INDONESIA Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi dan Batubara 23

REPUBLIK INDONESIA Pemenuhan Kebutuhan Gas Bumi dan Batubara 23

REPUBLIK INDONESIA Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan 24

REPUBLIK INDONESIA Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan 24

REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Destinasi dengan Potensi Pengembangan dan Taman Nasional sebagai

REPUBLIK INDONESIA Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Destinasi dengan Potensi Pengembangan dan Taman Nasional sebagai Destinasi Ekowisata 25

REPUBLIK INDONESIA Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan KEK dan Pusat Pertumbuhan Baru 26

REPUBLIK INDONESIA Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Pengembangan KEK dan Pusat Pertumbuhan Baru 26

REPUBLIK INDONESIA Strategi Pembangunan Wilayah: Pertumbuhan dan Pemerataan 27

REPUBLIK INDONESIA Strategi Pembangunan Wilayah: Pertumbuhan dan Pemerataan 27

Membangun Pusat Agroindustri dan Lumbung Energi REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SUMATERA § Pusat Pertumbuhan: ü

Membangun Pusat Agroindustri dan Lumbung Energi REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SUMATERA § Pusat Pertumbuhan: ü KEK (Sei Mangke, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Galang Batang, Arun); ü KI Kuala Tanjung, Tanggamus, Tanjung Buton; ü KSPN Danau Toba; dan ü Kawasan metropolitan Medan; dan Palembang. • Penguatan mitigasi bencana Pantai Barat Sumatera. • Pembangunan kawasan daerah tertinggal (perbatasan, perdesaan, desa, transmigrasi), dan pulau-pulau kecil terluar. 28

REPUBLIK INDONESIA Membangun Pusat Industri, Pariwisata dan Perdagangan, serta Pangan Berkelanjutan WILAYAH JAWA-BALI §

REPUBLIK INDONESIA Membangun Pusat Industri, Pariwisata dan Perdagangan, serta Pangan Berkelanjutan WILAYAH JAWA-BALI § Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan: ü KSPN/KEK Tanjung Lesung; ü KI Wilmar Serang, KI Kendal dan KI JIIPE Gresik; ü Kawasan Pariwisata Bali, KSPN Borobudur, Kepulauan Seribu, Bromo-Tengger-Semeru, dan Banyuwangi; dan ü Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur, Kawasan Metropolitan Bandung Raya Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan Sarbagita. • Pembangunan kawasan perdesaan desa. 29

Pusat Agroindustri, Hutan, dan Lumbung Energi REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN § Pusat pertumbuhan: ü

Pusat Agroindustri, Hutan, dan Lumbung Energi REPUBLIK INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN § Pusat pertumbuhan: ü KI/KEK MBTK, KI Batulicin, dan KI Tanah Kuning; ü KI Jorong, KI Landak, dan KI Ketapang; ü KSPN Derawan dan TN/KSPN Tanjung Puting; ü Kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya); dan ü Pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan. • Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, desa, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar. 30

Pusat Wisata, Perikanan, dan Peternakan REPUBLIK INDONESIA § Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan: ü KSPN/KEK Mandalika;

Pusat Wisata, Perikanan, dan Peternakan REPUBLIK INDONESIA § Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan: ü KSPN/KEK Mandalika; ü KSPN Labuan Bajo dan KSPN Tambora; ü TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti; dan ü Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang. WILAYAH NUSA TENGGARA • Mitigasi dan pemulihan pascanbencana. • Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, desa, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar. 31

Lumbung Pangan dan Pusat Agroindustri dan Pariwisata REPUBLIK INDONESIA § Pusat Pertumbuhan: ü Kawasan

Lumbung Pangan dan Pusat Agroindustri dan Pariwisata REPUBLIK INDONESIA § Pusat Pertumbuhan: ü Kawasan metropolitan Mamminasata, dan Bimindo; ü KI/KEK Bitung, KI Bantaeng, KI Morowali, dan KI Konawe, KI/KEK Palu; ü KSPN Bunaken, Wakatobi serta Kawasan Pariwisata Makassar-Selayar-KSPN Tana Toraja, dan ü TN Bantimurung-Bulusaraung. • Mitigasi dan pemulihan pascabencana Sulteng. • Kawasan daerah tertinggal (perbatasan, perdesaan, desa, transmigrasi), dan pulau-pulau kecil terluar. WILAYAH SULAWESI 32

Lumbung Ikan, Pusat Rempah, dan Pariwisata REPUBLIK INDONESIA WILAYAH MALUKU § Pusat pertumbuhan: ü

Lumbung Ikan, Pusat Rempah, dan Pariwisata REPUBLIK INDONESIA WILAYAH MALUKU § Pusat pertumbuhan: ü KEK Morotai, KI Buli, KSPN Manusela; ü Kawasan penghasil rempah; ü Kawasan perikanan terpadu; dan ü Kawasan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon. • Kawasan daerah tertinggal (perbatasan, perdesaan, desa, transmigrasi), dan pulau-pulau kecil terluar. 33

REPUBLIK INDONESIA Pusat Perikanan, Agroindustri, Pariwisata dan Pertambangan Berbasis Wilayah Adat WILAYAH PAPUA §

REPUBLIK INDONESIA Pusat Perikanan, Agroindustri, Pariwisata dan Pertambangan Berbasis Wilayah Adat WILAYAH PAPUA § Pusat pertumbuhan: ü KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni; ü KSPN Raja Ampat; ü TN Teluk Cendrawasih; ü Kawasan perikanan terpadu; dan ü Kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke. § Revitalisasi Distrik dan Kampung Adat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. § Mitigasi bencana dan konservasi sumber daya dan lingkungan. • Kawasan daerah tertinggal (perbatasan, perdesaan, desa, transmigrasi), dan pulau-pulau kecil terluar. 34

REPUBLIK INDONESIA Penguatan Konektivitas Antar Wilayah 35

REPUBLIK INDONESIA Penguatan Konektivitas Antar Wilayah 35

Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Persatuan REPUBLIK INDONESIA Infrastruktur Pelayanan Dasar Akses Perumahan dan Permukiman

Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Persatuan REPUBLIK INDONESIA Infrastruktur Pelayanan Dasar Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Terjangkau Pengelolaan Air Tanah, Air Baku serta Air Minum Aman Berkelanjutan Infrastruktur Ekonomi Sektor Ekonomi Konektivitas Antarmoda Tol Laut + Pengembangan Wilayah / Pusat pertumbuhan TOL LAUT Pengembangan Wilayah / Pusat pertumbuhan Industri Pengolahan Kawasan Terbangun Area Pelabuhan KTI / Daerah Tertinggal Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Aksesibilitas Daerah Tertinggal Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan Pengarusutamaan Pertanian. Perkebunan. Kelautan Perikanan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan Akses Sanitasi Layak dan Aman (Air Limbah dan Sampah Domestik) Keamanan dan Keselamatan Transportasi Infrastruktur Perkotaan Jasa dan Pariwisata Infrastruktur dan Ekosistem TIK Pembangunan TIK Infrastruktur Hijau Infrastruktur Tangguh Bencana 36 36

Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan REPUBLIK INDONESIA HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS 2020 Tol Udara

Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan REPUBLIK INDONESIA HIGHLIGHT PROYEK PRIORITAS 2020 Tol Udara di Papua: Subsidi Trayek Tol Udara, Bandara Nabire, Bandara Oksibil, Bandara Wamena, Bandara Ilaga, Bandara Mozes Kilangin, Bandara Fakfak Bandar Udara Keperintisan Bandara Siau, Bandara Tambelan, Bandara Muara Teweh Penyelenggaraan Angkutan Subsidi Tol Laut: Keselamatan Transportasi Road Safety Center, Program keselamatan transportasi laut dan penyeberangan TERNATE BITUNG Natuna (Selat Lampa) Tarempa Sangatta P. Nias (Gn. Sitoli) Blinyu Mentawai (Sikakap) Tg. Batu MAKASSAR Pelabuhan Tol Laut Komersial yang telah dilayani pelayaran komersial sebagai Hub Rute Subsidi Tol Laut (Pelni, ASDP, Swasta), perlu pengembangan Maba P. Gebe Obi Namlea Namrol e KENDARI Tanjung Perak Adonara (Terong) Sabu (Biu) Integrasi Subsidi Tol Laut dengan Rute Komersial Tol Laut sebagai satu -kesatuan sistem hub & feeder Morotai (Daruba) Tobelo SORONG Oransbar i Biak Wasio Fak. Fa r Nabire k Kaimana JAYAPUR A Teba Sarmi Waren AMBON Kalabahi KUPANG Rote (Ba’a) Timika Dobo Agats Kisar Larantuka Lewoleba Lemba r Lokasi Rumah Kita (Sentra Logistik): 16 Lokasi Lirung Wanci Tanjung Priok PALEMBANG Melangoane Gorontal Tidore o Pantoloa Sanan n a Belang-Belang Enggano Miangas Kakorotan Kahakitang Buhias Tagulandang Biaro Midai TELUK BAYUR Marore Tahuna P. Sebatik (Sungai Nyamuk) Nunukan Serasan Penyediaan Subsidi, Pel. Dobo, Pel. Saumlaki, Pel Sebatik Penyelenggaraan Angkutan Perintis Penyeberangan PALARAN SAMARINDA PONTIANAK BELAWAN Mo a Saumlaki Merauke Sumber : Bappenas, 2018 Pelabuhan Pangkal Subsidi Tol Laut Pelabuhan yang Diusahakan yang dilayani rute subsidi tol laut saat ini (Kemenhub, 2018 Pelabuhan yang Tidak Diusahakan yang dilayani rute subsidi tol laut saat ini (Kemenhub, 2018) Delapan Pelabuhan Prioritas di KTI yang berdampak relatif cepat pada peningkatan ekonomi wilayah (seluruh pelabuhan telah komersial) (World Bank: Eastern Port Dev. Platform, 2018 Empat Pelabuhan Prioritas di KTI yang berdampak relatif cepat pada peningkatan ekonomi wilayah yang saat ini tengah direncanakan untuk dikembangkan oleh Pelindo (World Bank: Eastern Port Dev. Platform, 2018) 37

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan 38

REPUBLIK INDONESIA Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan 38

Konsolidasi Demokrasi REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Penataaan Lembaga Demokrasi Penguatan

Konsolidasi Demokrasi REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Penataaan Lembaga Demokrasi Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil Peningkatan Kualitas Informasi Publik Pemenuhan hak politik dan jaminan kebebasan sipil: • Meningkatnya Skor Peran Parpol, DPRD, Pemda (71, 3). • Menurunnya tingkat korupsi politik. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif. • Skor IDI meningkat sebesar 77; • Tingkat partisipasi pemilih (79%); dan • Indeks Kerawanan Pemilu (39). Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil. • Penguatan Tata Kelola Informasi (100%). • Peningkatan Kualitas Konten (70%). Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif. 39

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Memperkuat integritas

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri Memperkuat Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global • Persentase kemajuan perundingan perbatasan (100%). • Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI (84, 2) . Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri. Jumlah negara dengan nilai perdagangan meningkat (85 negara). Jumlah negara dengan investasinya meningkat (65 negara). Jumlah negara mencapai target peningkatan wisatawan asing (60 negara). Jumlah program/kegiatan KSST (178 program/kegiatan) Menguatnya diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional. Indeks citra Indonesia di dunia internasional (4). Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional (95). Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional. Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global. 40

Stabilitas Keamanan Nasional REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Penguatan Keamanan Dalam

Stabilitas Keamanan Nasional REPUBLIK INDONESIA Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Penguatan Keamanan Dalam Negeri Penguatan Keamanan Laut Penguatan Kemampuan Pertahanan Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber • Persentase Penurunan Pelanggaran di Perbatasan (10%). • Persentase Penurunan Institusi Berpaham Radikal (10%). • Pemenuhan MEF (100%). • Kontribusi Industri Pertahanan (>50%). Terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau • Menurunnya minimum essential force pelanggaran di (MEF) dan wilayah perbatasan. meningkatnya • Menurunnya jumlah kontribusi industri institusi yang pertahanan dalam berpaham radikal. penyediaan alpalhankam. Jumlah Kejahatan di Laut yang Ditangani (90 kasus). Membangun keamanan laut yang terbebas dari kejahatan tradisional dan transnasional. • Angka prevalensi narkoba (1, 7%). • Clearence Rate (65%). • Response Time (18 menit). Peringkat Global Cyber Security Index (30). Menguatnya ketahanan Terpeliharanya masyarakat terhadap keamanan dan serangan siber dan ketertiban masyarakat menguatnya tata kelola dan meningkatnya pemangku kepentingan pelayanan keamanan. terkait siber. 41

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH