PEMBANGUNAN INTEGRITAS DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIKLAT PENDATAAN RUMAH

PEMBANGUNAN INTEGRITAS DISAMPAIKAN DALAM RANGKA DIKLAT PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KEMENTERIAN PUPR JAWA TENGAH, 03 APRIL 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PERKENALAN DIRI Nama : Drs. Gondo Suhadyo Msi NIP 195510151979031001 Jabatan : Widyaiswara Utama / IV. d Masa Purnabakti : 1 November 2020 Pendidikan : S 2 MPD LAN Penghargaan Satya Karya 10, 20, 30 dan Satya Wirakarya Riwayat Jabatan Auditor 10 Tahun, Kabag Evlap 10 Tahun Inspektur Wil ll 2 Tahun, Ses Itjen 4 Tahun Adum/R 1, Spama/R 1, Diklatpim ll/R 2 Alamat: Jl. Winong RT 02 RW 06 No 8 Sudimara Timur Ciledug Hp no: 08161365258 Emil: gondosuhadho@yahoo. com q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

MATERI BANG INTEGRITAS 1. PENGERTIAN INTEGRITAS, ETIKA DAN MORAL 2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS 3. PEMAHAMAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS DALAM PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BINA MARGA 4. LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS 5. PIMPINAN SEBAGAI TAULADAN 6. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SESUAI UU NO 5/2014 DAN HAK DAN KEWAJIBAN 7. A N E K A 8. DEFINISI KORUPSI DAN DAMPAK KORUPSI DAN NAWA CITA 9. BUDAYA KERJA ETOS KERJA PROFESIONALISME 10. PEMAHAMAN ESQ 11. PENGERTIAN KOMPETENSI DAN PELAYANAN PUBLIK 12. REVOLOSI MENTAL, MANAGEMEN TALENTA, GENDER q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PERMASALAHAN BANG INTEGRITAS HASIL KAJIAN WI LING KRJA KARK TER PERI LAKU BANG INTEGRITAS KATA, HATI PERILAKU KONSISTEN MO RAL LING KEL q INTEGRITAS PROFESIONAL ETIKA VISIONER

PENGERTIAN Integri tas Integritas menunjukkan sikap tulus dan konsisten, memiliki keteguhan hati dan karakter, dan merupakan seorang yang mampu bertahan sampai akhir (Kata, Hati dan Perilaku konsisten). Etika dan moralitas (memahami apa yang baik / tidak baik dalam satu persepsi) harus menjadi perilaku, pilihan hidup, kepribadian, dan karakter dalam bekerja di kantor (implementasi moralitas & etika memperkuat integritas pribadi) q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER ETIKA & MO RALI TAS

PENGERTIAN Dasar Hukum Morali tas Moralitas di tempat kerja mengacu standar moral dalam wujud perilaku (tidak tertulis), tapi merupakan hasil akhir dari pikiran positif terhadap etos kerja. Dasar Hukum Etika mengacu pada pedoman formal yang dijadikan sebagai standar untuk berperilaku di tempat kerja. Baik etika maupun moralitas membutuhkan integritas pribadi yang sangat tinggi untuk dapat menjalankan etika dan moralitas dengan sempurna. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN KARAK TER KBI KARAK TER DIKDAS MEN mempunyai sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti (etika, moral, perilkau) yang membedakan seseorang dari yang lain. cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri kas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama baik dlm lingkup keluarga msyarakat bangsa dan negara (individu membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibatnya) q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN BANG INTEGRITAS DALAM PRESPEKTIF PEKERJAAN KONSTRIKSI BM UU 13/2003, 5/2014, MARGA T RM/RB, MEA, Nawa Cita, Manajemen Talenta, Sidlacom NI LAI OR GA NISA SI /BUDA YA KERJA AN D K R KP ABE S U INT NAS EG TA RI S 1. Nilai 2 akunta, integritas, etika, tangjab, disip cermt 2. Budaya malu > Pujian 3. Pimpinan tidak sebagai tauladan/tidak mampu berintegritas tinggi 4. Rotasi sbg wacana 5. Penerapan MT blm kon sisten/sebuah wacana 6. NSPM sbg pelengkap 7. Was tdk efektif PEMAHAMAN PENANGANAN RTLH SATKER PPK WASLAKONS WASDIREKSI PENYEDIA JASA UU 18/1999, Pemahaman CB PU, PCM, RMK/P, Per Pres 70/2012, PMK 190/ 2012, dok kontrak, Was berjenjang SYSTEM Glo ba li sas i KA Reform pola pikir q INTEGRITAS E AN PROFESIONAL VISIONER PEK KONSTRUKSI RTLH q Tepat W B K q 3 K 3 E q Umur Tek sesuai Rencana q Berfungsi dan ber manfaat q Ketepatan Konstruksi q Akuntabel

PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI (HASIL KAJIAN WI) A. PNS / ASN (SUMBER DAYA MANUSIA / SDM) 1. Tidak menjunjung nilai 2 Akuntabilitas, Integritas, Etika, serta belum dipahaminya jabatan itu amanah 2. Budaya Organisasi sebagai simbol dan Budaya Malu menjadi Budaya Pujian, berimplikasi tidak takut KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Tipikor, Tim Saber (Per Pres No 87/2016 dipimpin Menko Polhukam, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Men PAN dan RB) 3. Pimpinan tidak sebagai tauladan tidak mampu berintegritas tinggi (UU 5/2014), implikasi korupsi berjamaah dengan pola hidup konsumtif 4. Rotasi sebagai wacana dan tidak sesuai kompetensi (UU No. 13/2003) dan Profesionalisme serta ASN belum mereform Pola Pikir 5. Penerapan Manajemen Talenta (Recruitmen, Penempatan dan Pengembangan) belum konsisten dan sebuah wacana q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PERMASALAHAN KENAAPA KORUPSI SUSAH DIBERANTAS SEJAK 1960 sd SAAT INI (HASIL KAJIAN WI) B. NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL) sebagai pelengkap memenuhi kebutuhan Birokrasi/ Penyelenggara Negara dan lain sebagainya C. PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF 1. Sistem Pengawasan dilakukan pada saat pekerjaan berjalan atau pekerjaan sudah selesai, harapan yang diinginkan pengawasan proses (praktek KKN di proses) 2. Auditor internal belum independen 100 % (perlu kombinasi susunan tim Auditor / unsur internal dan external APIP) 3. Audit/Evaluasi atas LHKASN dan Rekening Koran ASN (sidak) belum dilakukan D. DAMPAK KORUPSI 1. Bukan hanya pada Kerugian Negara, Negara bisa hancur (disinte grasi bangsa) bahkan Pertumbuhan Perekonomian menjadi lesu 2. Peran ASN dalam mewujudkan pemersatu bangsa (NKRI) harga mati belum terujud dan tersosialisasi q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR JIKA DAN HANYA JIKA DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PERMUKIMAN/PERUMAHAN YANG LAYAK N GU NG AB A G W N PE - JA LEN G YE AN N A PE A-R A- R G FR U IN KT RU R ST PUP LIK B A PU ESI RE ON D IN INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005 - 2025 UU 17/2007 (RPJPN 2005 – 2025) • TUR • BIN • BAN G • WAS NAWA CITA NASIONAL PROPINSI KAB/KOTA TOTAL PANJANG JALAN (Km) 47. 000 50. 000 400. 000 497. 000 % 9, 5 10 80, 5 100 q INTEGRITAS • BANG hanya 25% dari kewajiban Kementerian PUPR sebagai penanggungjawa b penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR [A] PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 BIDANG SUMBER DAYA AIR pembangunan 200 ribu Ha Penanganan kawasan rawan banjir 65 waduk (16 on going dan 49 baru) 1 juta Ha 67, 52 m 3/dtk Penyediaan air baku Jaringan irigasi baru 3 juta Ha 500 Km Pengamanan abrasi pantai Rehabilitasi jaringan irigasi q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR pengembangan jaringan jalan [B] PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 BIDANG JALAN 1. 000 km jalan bebas hambatan meliputi: Trans Jawa 600 Km (termasuk 6 Ruas Tol DKI Jakarta), 400 km 2. 700 km jalan arteri 2. 350 km jalan nasional (baru) meliputi: Kawasan Perbatasan Kalimantan, penuntasan missing link di Aceh, Kalimantan, Papua, dll. 19 km rehabilitasi jembatan CATATAN: 1. 140 Km dari total 1. 000 Km jalan bebas hambatan dibangun Pemerintah 2. Rencana peningkatan pelayanan arus mudik Lebaran 2015 di Pantura akan lebih baik dengan penyelesaian Tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 km. 3. Untuk menjamin kondisi Jalan Pantura Non Tol sepanjang 1. 340 Km dilakukan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan struktur jalan termasuk meneruskan pembetonan (rigid pavement). 11, 4 km pembangunan jembatan 26 km Fly Over dan Under Pass dan Perlintasan Tak Sebidang KA meliputi: wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, dll. di kawasan megapolitan/metropolitan, kota besar dan double track di P. Jawa q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR [C] PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 BIDANG CIPTAKARYA air minum, kumuh, sanitasi q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR [D] BIDANG PERUMAHAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 550 ribu unit rusun rumah khusus 250 ribu unit 1, 5 juta unit rumah baru RTLH penyediaan perumahan (target RPJMN) PSU rumah umum • Kegiatan Program Penyediaan Perumahan Pada Prinsipnya Bersifat Stimulan Untuk Mendorong Pembangunan Perumahan oleh Para Stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemkot/Pemkab • Para Stakeholder, khususnya Pemda, diharapkan untuk bisa bersinerji guna mencapai target RPJMN

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR [E] PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 BIDANG PERUMAHAN 900 ribu unit KPR FLPP Rumah Tapak dan Rusun Termasuk: §Bantuan uang muka untuk KPR Rumah Tapak 476 ribu unit §Kredit Konstruksi untuk KPR Rumah Tapak 6 ribu unit 450 ribu unit KPR FLPP Rumah Swadaya q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN CORE BISNIS KEMENTERIAN PUPR q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

LANDASAN PEMBANGUNAN INTEGRITAS PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ASN BERINTEGRITAS TINGGI/UU 5 TAHUN 2014 RECRUIT MENT MANA JEMEN PENEM PATAN TALEN TA PENGEM BANGAN AKUNTABILITAS DAN ETIKA q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

LANGKAH 2 PERCEPATAN BRANTAS KORUPSI 1. Akuntabilitas Personal (Kejujuran, Integritas, Moral dan Etika) 2. Akuntabilitas individu (tanggung jawab individu PNS) 3. Akuntabilitas kelompok (kerja sama untuk mencapai kinerja) 4. Akuntabilitas organisasi (hasil laporan kinerja) 5. Akuntabilitas stakeholder (pemerintah mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat) 1. Kepemimpinan > memberi contoh dan komitmen 2. Transparansi > prosedur dan pelaksanaan jelas 3. Integritas > kata, hati, perilaku konsisten, jujur dan adil 4. Tanggung jawab > tepat waktu dan cermat 5. Keadilan > tidak membedakan 6. Kepercayaan > akuntabilitas 7. Keseimbangan > seimbang antara akuntabilitas dan kewenangan 8. Kejelasan > mengetahui kewenangan, peran & tangjab 9. Konsistensi > menjamin stabilitas dan penerapan q INTEGRITAS PROFESIONAL Bentuk Tunas Integritas dan Saber, Membangun nilai integritas, Evaluasi berkala LHKPN, LHKASN dan Rekening Koran, Komitmen Kode Etik dan Kode Perilaku Penerapan Sanksi dan Penghargaan VISIONER

CIRI 2 PIMPINAN SEBAGAI TELAUDAN Pola Perila ku Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap & bertin dak dari seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Pelanggaran kode etik membawa konsekuensi moral. (UU 5/2014, Per Men PU 14/PRT/M/2014) Ciri 2 Pim ideal Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan Etika Pim ideal Perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan dalam mengembangkan pendekatan, mengarahkan orientasi pada masyarakat, meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan publik. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KARAKTERISTIK PIMPINAN BERINTIGRITAS KARAK TERIS TIK PIMPIN AN 1. Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi 2. Jujur 3. Memegang Teguh Komitmen (nilai 2 sumpah jabatan) 4. Bertanggung Jawab 5. Konsisten antara pikiran, ucapan dan tindakan 6. Kearifan dalam membedakan yang benar dan salah q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PIMPINAN SEBAGAI TELADAN MEREFORM POLA PIKIR/PERUBAHAN MINDSET Re form Pola Pikir Peru bahan pola pikir 1. bekerja sebagai Ibadah, 2. menghindari sikap tidak terpuji, 3. bekerja secara profesional, 4. berusaha meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus, 5. Pelayan dan pengayom masyarakat, 6. Bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku 7. tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka serta bersikap realistis. Mampu mengembangkan pola pikir positif, akan mensukseskan tugas dan peranan PNS sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan pelayan masyarakat. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014 Psl 5 (2) agar PNS a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan ber integritas tinggi; b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan; e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KODE ETIK Psl 5 (1) DAN KODE PERILAKU Psl 3 (b) UU NO 5 / 2014 Psl 5 (2) agar PNS g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara ber tanggung jawab, efektif, dan efisien; h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksa nakan tugasnya; i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, & jabatannya untuk mendapat atau mencari keun tungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan l. Melaksanakan ketentuan peraturan per UU an mengenai disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

ETIKA (PP 42/2004) UNTUK HINDARI KONFIL DLM MAS BERNEGARA Psl 8 BERORGANI SASI Psl 9 BERMASYA RAKAT Psl 10 DIRI SENDIRI Psl 11 SESAMA PNS Psl 12 1. Etos kerja 1. Jujur & terbu 1. Akuntabel, utk tingktkan 1. Pola Hidup ka & tidk be 1. Menghormati bersih dan kinerja sederhana ri informasi teman seja Wibawa yang tidak wat 2. Kompensi 2. Pelayanan benar 2. Tanggap, ter secara 2. Memiliki da 2. Hargai Per buka, jujur, 3. Patuh dan cepat, tepat, ya juang bedaan pen akurat tepat taat thd SOP terbu ka, yang tinggi dapat waktu adil dan 3. Hidari kon 4. Kreatif dan tidak flik kepen 3. Tdk memberi inovatif diskrimi natif tingan priba kan kesaksi di kelompok an palsu 5. Orientasi maupun go Ting Kualitas longan Kerja Kode Etik sesuai PP No. 42/2004 pasal 15, Standar integritas yang diharapkan dari seorang pegawai dan juga merupakan standar perilaku yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

HAK DAN KEWAJIBAN ASN UU 5/2014 Hak & kewa jiban ASN a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PROFESI ASN BERLANDASKAN PRINSIP (BAB ll PSL 3 UU 5/2014) PROFESI ASN BERLANDAS KAN a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

ANEKA DALAM IMPLEMENTASINYA BAGI ASN AKUNTABILITAS Kemampuan mewujudkan akuntabilitas melaksanakan tugas jabatannya dalam NASIONALISME Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya ETIKA Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya KULAITAS MUTU Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya ANTI KORUPSI kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya Peserta diklat > diharapkan memiliki kemampuan menganalisis dampak apabila kelima nilai dasar tersebut tidak diaplikasikan. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

NILAI 2 DALAM ANEKA BAGI ASN AKUNTABILITAS Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya, antara lain ; Kepemimpinan, Transparansi, Integritas, Tanggung jawab, Keadilan, Kepercayaan, Keseimbangan, Kejelasan, Konsistensi NASIONALISME Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; Nilai-nilai Pancasila, Cinta tanah air, Rela berkorban, Persatuan dan Integritas ETIKA Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; Profesional dan netral, non-diskrimantif, Memelihara etika luhur, Tanggung jawab, Pelayanan prima (pelayanan publik secara cepat, tepat, jujur, adil, sopan, santun, dan senyum ramah), Kepemimpinan, Kesetaraan q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

NILAI 2 DALAM ANEKA BAGI ASN Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya antara lain ; KULAITAS MUTU ANTI KORUPSI Pelayanan prima (pelayanan publik secara cepat, tepat, jujur, adil, sopan, santun, dan senyum ramah), Efektif & efisien, Inovasi, Komitmen mutu, Peduli dan Peka, Konsistensi kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya antara lain ; Jujur dan Adil, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KETENTUAN PASAL KORUPSI Definisi Korupsi terurai dlm 13 pasal UU No 31/1999 jo UU No 20/2001, dari 13 pasal dirumuskan dalam 30 jenis TPK (pasal 2 sd 13 UU No 31/199 jo UU No 20/2001), selain 13 pasal ada 6 jenis TP lain terkait perkara Korupsi. 30 jenis TPK meliputi ; 1. 2 (dua) Jenis Delik ttg perbuatan yang merugikan KN/perekonomian negara 2. 28 (dua puluh delapan) mengatur perilaku PN tsb dengan kekuasaan 3. 30 jenis TPK dikelompokan dalam 7 (tujuh kelompok ) sbb ; a. b. c. d. e. f. g. Kerugian Keuangan Negara / 2, Suap Menyuap / 12, Pemerasan / 5, Perbuatan Curang / 3, Penggelapan dalam jabatan / 4, Benturan Kepentingan dalam pengadaan / 1, Gratifikasi / 2 q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

DAMPAK KORUPSI DAN JBTN AMANAH SADAR AK SPIRITUAL SBLM DU NIA, DUNIA SENDIRI PASCA DUNIA Manusia sbg yg diberi Amanah memicu kesaddar an AK Skor Corruption Perception Indec (CPI) 36, menempati 88 dari 168 Tranparancy International naik 2 point/2014 dgn nilai 34 dari 107 Spiritual Baik DAMPAK KORUPSI ; Niat Baik 1. KERUGIAN NEGARA 2. KERUSAKAN KEHIDUPAN JANGKA PEN DEK JANGKA PANJANG Visi/Misi baik Usaha baik Hasil Baik Jokowi minta untuk memecat kpd PNS apabila terbukti pungli 14 Okt 2014 OTT Perhubungan umumkan saber q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

ASN KORUP NEGARA HANCUR Ura nium Dampak korupsi Pembangunan Bangsa, Negara bisa hancur Pelaku para pejabat pemegang kuasa negara Hasil Hutan Nikel Hasil laut SDA Batu Bara Tambng emas Gas Alam PNS (Jujur, Amanah, Intelligeence, Emotional, Spiritual Quotient) Minyak bumi Sumber lham Junot q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

DAMPAK TPK Edy Tansil, nama asli Tan Tjoe Hong/Tan Tju Fuan, narapidana 20 tahun di Cipi nang, atas kasus kredit macet Bapindo dgn kerugian negara 565 juta dollar (1. 5 T rupiah/kurs dollar saat itu), ybs ka bur tgl 4 -5 -76 dan 20 petugas LP Cipa nang dijadikan tersangka karena di anggap membantu ET melarikan diri dan sejak itu keberadaan dari Edy Tansil seperti raib ditelan bumi. Sebuah ruangan didalam gedung/perkantoran, be rada dalam kompleks rutan, seharusnya gedung perkantoran petugas rutan, disulap menjadi ruang pribadi mewah yang dipakai beberapa napi (kasus suap Arthalyta Suryani, terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita) Isu ada fasilitas mewah diberikan kpd Napi tertentu, tapi baru sekarang saya lihat sendiri. Ternyata jauh lebih luar biasa (ruangan Limarita malah punya ruang karaoke khusus yang begitu mewah) ujar anggota satgas, Yunus Husein tertawa q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PROFIL KORUPTOR DAN 5 KORUPTUR ICW: Setahun Pemerintahan Jokowi, Pemberantasan Korupsi Masih Lemah Ahad 4 Muharram 1437 / 18 October 2015 15: 48 5 ORANG TERKAYA HASIL KORUPT 0 R 1. Soeharto, > USD 35 M/453 T 2. XU Caihour, cina > 12 truk UT 3. Huberto Mureira, Meksiko Mantan Gub 4. Terodoro Mbasongo, Giunea Khatulistiwa > USD 600 Jt/77 T 5. Jayalita, india, Gub > 28 Kg emas, 91 jam tangan mewah, 41 AC, 10. 500 kain shalri dan 750 sepatu q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

DAMPAK KORUPSI RUSAK PEMERATAAN PADA AKSES EKONOMI KETIMPANGAN EKONOMI MAKIN LEBAR KERESAHAN SOSIAL MENGANCAM (2/3 KEKAYAAN PENDUDUK TERKAYA DIDAPAT DARI SEKTOR KRONI DAN KORUPSISISTEMIK PADA SEKTOR STRATEGIS MEMICU KESENJANGAN DAN KEMISKINAN STRUKTUR) q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

NAWA CITA 9 NAWA CITA 2 4 6 1. Membangun Tata Kelola Peme rintahan yang bersih, efektif, Demokratis dan Terpercaya 2. Membangun Transparansi Tata Ke lola Pemerintahan 3. Menjalankan Reformasi Birokrasi 4. Membuka Partisipasi Publik 1. Memberantas Narkoba dan Psokotropika 2. Membangun Budaya Hukum 1. Membangun Infrastruktur Jalan Baru sepanjang sekurang-kurangnya 2000 kilometer q INTEGRITAS 1. Kepatutan dalam Proses pengadaan Barang/Jasa 2. Terwujudnya Jajaran Kementerian PUPR yang Good Governance 3. Para Pejabat Es II sebagai agent perubahan 4. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Website PUPR atau surat 1. Terwujudnya SDM bebas dari narkoba yang prima dan 2. Jajarannya Kementerian PUPR membangun budaya hukum proses PBJ tertib, efisien dan akuntabel 1. Itjen memberikan pendampingan mulai dari Pengadaan Barang/jasa, Pelaksa naan Administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. PROFESIONAL VISIONER

DAMPAK NARKOBA q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

BUDKER DAN NILAI ORGANISASI BUDKER Menunjukkan bagaimana nilai 2 organisasi dipelajari, dihayati dan diamalkan / diimple mentasikan & mempunyai dampak pada ha sil kerja yang lebih baik dalam organisasi. NILAI 2 ORGANI SASI q Integritas q Profesional q Visioner q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

ETOS KERJA DAN PROFESIONALISME ETOS KERJA, SEMANGAT KERJA YANG MENJADI CIRI KHAS DAN KEYAKINAN SESEORANG ATAU SUATU KELOMPOK MOTO PU, BEKERJA KERAS, BERTINDAK TEPAT DAN BERGERAK CEPAT ETOS KER MOTO q MENGETAHUI & BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUGAS PEKERJAAN q MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN PROFESIONAL q SELALU BELAJAR QMEMILIKI WAWASAN LUAS & DAPAT MEMANDANG MASA PROFE SIONALIS ME DEPAN QMEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA QMEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF QMENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI QSINERGI : INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN ESQ DEFINISI EMOSIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ) MODEL KEMAMPUAN SESEORANG UNTUK MEMBERI MAKNA SPIRITUAL TERHADAP PEMIKIRAN PERILAKU / AHLAK DAN KEGIATAN SERTA MAMPU MENYINERGIKAN IQ (INTELEGENT QOUTIENT) YANG TERDIRI DARI IQ LOGIKA / BERPIKIR DAN IQ FINANCIAL/ KECERDASAN MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUPNYA / KEUANGAN, EQ (EMOSIONAL QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QOUTIENT) SECARA KOMPREHENSIF MANFAAT TERCAPAINYA KESEIMBANGAN ANTARA HUBUNGAN HORIZONTAL (MANUSIA DENGAN MANUSIA) DAN VERTIKAL (MANUSIA DAN TUHAN) ESQ JUGA DAPAT MEMBUAT KITA LEBIH PERCAYA DIRI DALAM MELAKUKAN SUATU TINDAKAN KESIMPULAN ESQ POLA HIDUP BERDASARKAN PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN AKHERAT DAN DUNIA q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN ESQ SPRITUAL QUOTIENT (SQ) hasil pemahaman/pengamalan prinsip ikhsan, dengan menerima sifat Ketuhanan malahirkan 7 inti nilai (core values) ; q q q q Jujur Tanggung Jawab Disipin Kerjasama Adil Visioner atau pandangan / wasasan jauh kedepan Peduli EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) kecerdasan emosi seseorang bila berhubung an atau berinteraksi dengan orang lain, seperti inisiatif, ketangguhan, optimisme, kemampuan beradaptasi seseorang dll. EMOTIONAL QUOTIENT (EQ) dapat dibangun dan dikembangkan kemampuanya lewat ESQ (Emotional Spiritual Quotent) Modell yaitu dengan memahami dan mengamalkan iman dalam kehidupan sehari q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN KOMPETENSI Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan (sesuai kompetensi umum menurut UNESCO) yaitu ; KOMPE TENSI UU 13/03 1. Pengetahuan (knowledge) memahami menguasai pengetahuan dibidangnya dan 2. Ketrampilan (skill) terampil/produktif melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya 3. Sikap (attitude) memiliki sikap profesional berlandaskan etika, moral, dan kemandirian q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN DAN PRINSIP PELAYANAN PUBLIK KOMPE TENSI UU 13/03 Prinsip PP Smart + Skill + Si kap + spirit salah satu usaha yang dilakukan pemerintah / perusaha an untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. SMART 1. Spesifik (Specific) 2. Terukur dan dapat dinilai (Measurable) 3. Dapat dicapai (Achievable) 4. Relevan (Relevant) 5. Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu (Timeboud) q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

CONTOH PELAYANAN BURUK TDK ADA SOP q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

DEMINSI ETIKA PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN TUJUAN ETIKA PUBLIK MODALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI NETRALITAS TINDAKAN INTEGRITAS PUBLIK q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB 1. AN memiliki peran penting dalam pembangunan, 2. AN harus melakukan revolusi mental di lingkungan birokrasi. 3. Aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, (Cepat, tepat, adil, pasti, diberikan penuh senyum, sapa dan salam, keramahan, kepekaan, ketulusan, dan kesabaran) 4. Dukungan revolusi mental harus diciptakan budaya kerja, & nilai 2 keindonesiaan, yang berikan batas 2 & pagar yang jelas ttg perilaku yang harus dipraktikkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

REVOLOSI MENTAL KEMEN PAN DAN RB 5. Untuk jaga AN tetap berada dalam koridor perilaku ini, harus dilakukan perbaikan seluruh sistem yang melingkupinya. 6. Perubahan mental birokrasi dilakukan dari dilayani menjadi mau melayani, feodal menjadi merakyat, distrust menjadi trust, tidak produktif dan koruptif menjadi produktif dan tidak koruptif, 7. Implikasi butir 6 akan tumbuh dan berkembang perilaku birokrasi berbudaya kerja yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, bertanggungjawab, produktif, kreatif, kerja keras dan ikhlas serta gigih dan kooperatif. 8. Budaya birokrasi seperti butir 7 akan mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri & berkepribadian berlandaskan gotong royong, ” q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PENGERTIAN MANAJEMEN TALENTA Manajemen Talenta q Sebuah proses menyeluruh q Mulai dari rekruitmen, penempatan, sampai pengembangan dan perencanaan untuk sukses pegawai. q Fokus pengembangan dan perencanaan (program diklat berjenjang) Talent dalam konteks karyawan berbakat didefinisikan kemam puan seseorang yang meliputi ; q Mempunyai kelebihan fundamental, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan, pengambilan keputusan, sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang q Dikenali dari pelaksanaan tugas harian yang selalu dipantau / dinilai oleh atasan q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

TOKOH PANUTAN DLM BRANTAS KORUPSI Pemuda harus punya visi yang jauh ke depan. Misalnya, 20 tahun ke depan akan menjadi apa. Untuk bisa mewujudkan visi itu, pemuda harus punya tiga gesit. Yaitu, gesit otak, gesit tangan, dan gesit gaul. > apa maksudnya? Masalah ekonomi Indonesia sudah terlalu ruwet dan ribet, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Harus dengan terobosan-terobosan. > apa yang harus dilakukan ? q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN GENDER 1. GENDER BUKAN PEMBERDAYAAN PEREMPU AN 2. GENDER BUKAN EMANSIPASI PEREMPUAN 3. GENDER TIDAK PEREMPUAN HANYA BERBICARA TENTANG 4. GENDER ADALAH KONSEP BUDAYA YANG MEMBEDAKAN SIFAT FUNGSI ANTARA LAKI 2 DAN PEREMPUAN AKIBAT KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA DI MASYARAKAT CONTOH > Kultur, budaya patriarkhi (Papua, NTT, dan Aceh) Ruang gerak perempuan terbatas (berpartispasi di luar rumah minta izin pada suami/orang tua) q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

PEMAHAMAN GENDER 5. 5 Perencanaan Responsif Gender, perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 6. PUG > Strategi Rasional Untuk Mewujudkan Kesetaraan/Keadilan Gender disejumlah Aspek Kehidupan Manusia Melalui JAKPRO Memper hatikan Pengalaman, Aspirasi, Kebutuhan & Permasalahan Perempuan & Laki 2 Ke Dalam Per, Pelak, Peman & Eval Dari JAKPRO dgn tujuan Utama Mewujudkan Keadilan Gender q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KESATARAN DAN KEADILAN GENDER KESATARAAN GENDER 1. KESAMAAN KONDISI BAGI LAKI 2 DAN PEREMPUAN 2. MEMPEROLEH KESEMPATAN SERTA HAK 2 NYA SEBAGAI MANUSIA, 3. MAMPU BERPERAN DAN BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSBUD, PENDIDIKAN & HAMKAMNAS, 4. KESAMAAN DLM MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN 5. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DAN KETIDAK ADILAN STRUKTURAL, BAIK THD LAKI 2 MAUPUN PEREMPUAN. KEADILAN GENDER 1. PROSES DAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEREMPUAN DAN LAKI 2, 2. TIDAK ADA PEMBAKUAN PERAN, BEBAN GANDA, SUBORDINASI, MARGINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MAUPUN LAKI 2. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

TERWUJUDNYA KESATARAAN DAN KEADILAN GENDER 1. TIDAK ADANYA DISKRIMINASI ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI 2 2. MEMILIKI AKSES, KESEMPATAN BERPARTISIPASI, DAN KONTROL ATAS PEMBANGUNAN 3. MEMPEROLEH MANFAAT YANG SETARA DAN ADIL DARI PEMBANGUNAN 4. MEMILIKI AKSES DAN PARTISIPASI BERARTI MEMILIKI a. PELUANG ATAU KESEMPATAN UNTUK MENGGUNA KAN SUMBER DAYA b. WEWENANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN TER HADAP CARA PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER DAYA TERSEBUT. c. KONTROL BERARTI MEMILIKI KEWENANGAN PENUH UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS PENGGUNAAN DAN HASIL SUMBER DAYA. SEHINGGA MEMPEROLEH MANFAAT YANG SAMA DARI PEMBANGUNAN. q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

KESIMPULAN BANG INTEGRITAS Kata, Hati Prilaku konsisten, dgn merubah perilaku punya etika, moral dan karakter dengan memegang teguh kode etik, menjunjung nilai 2 akuntabilitas. Landasan percepatan brantas korupsi Akuntabilitas dan Etika dengan mengamati sejak recruitmen, penempatan/Aneka dan pengembangan NARKOBA Landasan Nawacita butir 4 ASN bebas dari pisko tropika, diharapkan ASN dalam melaksanakan tugas sehat jasmani tidak terpengaruh Narkoba Ekstasi dll PERUBAHAN MINDSET Perubahan Pola Pikir, bekerja ibadah, bekerja sesuai peritah atasan dan tidak renta terhadap perubahan GENDER Kesataraan > kesamaan kondisi, peroleh kesempatan yg sama, mampu berperan dan partisipasi, kesamaan dlm nikmati hsl bang dan hapus diskriminasi Keadilan > proses dan perlakuan adil tidak ada pembakuan peran dan beban ganda thd kekerasan q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER

SEKIAN & TERIMA KASIH SALAM BERINTEGRITAS Alamat emil gondosuhadyo@yahoo. com No HP 08161365258 q INTEGRITAS PROFESIONAL VISIONER