Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur di Indonesia Fauziah Zen

Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur di Indonesia Fauziah Zen CSIS, 14 Juni 2016

Outline Latar Belakang Isu kunci Peraturan Terbaru Rekomendasi

Latar Belakang Kebutuhan infrastruktur yang melebihi kemampuan supply (APBN hanya mampu memenuhi 20% dari full scenario) Peran BUMN dan swasta Ada banyak kendala dan tantangan, sebagian sudah dan mulai diselesaikan oleh pemerintahan baru; sebagian masih harus didorong lebih tegas.

Empat Masalah Utama Pendanaan Manajemen aset infrastruktur Meningkatkan peran sektor swasta Penyediaan lahan

Pendanaan Isu jangka panjang: pasar modal dan bank Financing v. Funding Pemahaman ini terutama penting untuk pengelola aset non KPBU. Perbedaan karakteristik antara pembiayaan konstruksi dan pemeliharaan/operasional membuka beberapa peluang skema manajemen cash flow. Berkaitan erat dengan isu manajemen aset.

Manajemen Aset Infrastruktur Pengelolaan aset pada umumnya sangat buruk terutama di daerah Laju depresiasi aset sangat tinggi/life cycle pendek Biaya perbaikan sangat mahal Jumlah investasi baru sektor air minum lebih kecil daripada nilai depresiasi Penyebab: Struktur insentif Sistem akuntabilitas/reporting dan sanction

Peran Sektor Swasta Fair risk sharing: Prinsip dan teknis. IIGF dan SMI mengeluarkan panduan, tetapi pemahaman adalah ranah tersendiri, terutama di level daerah. BUMN vs Swasta: SOEs can crowd out private Proses investment decision making dan procurement method decision (eg. : PSC) Channeling: long term issues

Perpres 38/2015 Suatu perkembangan yang progresif. Beberapa yang perlu ditindaklanjuti: Capacity building dan pelaksanaan teknis Proses menentukan skema procurement (Vf. M dan komparasi skema) Peran BUMN/BUMD sebagai PJPK dan juga sebagai Badan Usaha Aspek Institusi: KPPI, PPP Center (Bappenas dan Kemenkeu), di daerah?

Penyediaan Lahan Perpres 38/2015 memberikan tanggung jawab penyediaan lahan ke pihak PJPK atau pemerintah. Level pelaksanaan: apakah UU 12/2012, Perpres 30/2015 dan Perpres 148/2015 dapat menyelesaikan masalah pengadaan lahan? Percepatan waktu yang signifikan. Otoritas pelaksana yang diperluas dari sebelumnya cuma BPN. Peran Kepala Daerah dan PTUN/MA yang lebih besar. Maksimal keputusan (ditetapkan atau ganti lokasi) = 158 hari kerja (32 minggu kalender)

Rekomendasi Penawaran ke swasta dan BUMN berdasar prinsip persaingan sehat. Standar penerapan Vf. M dan komparasi KPBU dengan skema lainnya untuk mendapatkan modalitas terbaik. PDF sebelum tender dilaksanakan. Sosialisasi/Edukasi terutama ke daerah Jika pembebasan lahan masih menjadi kendala, perlu peraturan teknis mengenai penilaian tanah dan pemberian kompensasi yang berprinsip pada keadilan dan mengeliminasi permainan spekulan. Membuat sistem manajemen aset infrastruktur berbasis kinerja (sistem insentif dan sanksi yang tepat)

Terima kasih fauziah. zen@eria. org