Pembahasan Maksud dan Tujuan rapat Menjaring masukan dan

  • Slides: 28
Download presentation

Pembahasan § Maksud dan Tujuan rapat Menjaring masukan dan saran strategis terhadap Rencana Aksi

Pembahasan § Maksud dan Tujuan rapat Menjaring masukan dan saran strategis terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas serta pemenuhan data dukung sebagaimana Lembar Kerja Evaluasi (LKE). § Output 1. Terjaringnya masukan dan saran strategis guna penyempurnaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas Ditjen PKP yang selaras dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas Kementerian Desa, PDT, dan Transmirasi. 2. Menyepakati data dukung (evidence) dan penaggungjawab pada setiap evidence. § Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam rapat ini, sebagai berikut: 1. Rencana Aksi RB Ditjen yang selaran dengan Rencana Aksi Level Kementerian; 2. Pemenuhan evidence pada Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas.

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK PEMENUHAN KETERLIBATAN PIMPINAN • Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK PEMENUHAN KETERLIBATAN PIMPINAN • Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra • Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja • Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala • Pimpinan/pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah • Pimpinan/pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun • Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK PEMENUHAN PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA • Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK PEMENUHAN PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA • Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja • Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun • Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK REFORM EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN • Penggunaan anggaran yang efektif dan

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK REFORM EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN • Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien • Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada • Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi • Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih • Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK REFORM PEMANFAATAN APLIKASI AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat

PENGUATAN AKUNTABILITAS ASPEK REFORM PEMANFAATAN APLIKASI AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi Kerangka Logis Kinerja Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN GRATIFIKASI • • Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN GRATIFIKASI • • Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Telah dilakukan public campaign Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi • Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENERAPAN SPIP • • • Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENERAPAN SPIP • • • Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP Telah dibangun lingkungan pengendalian Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi • SPI telah diinformasikan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait • Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENGADUAN MASYARAKAT • Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat • Penanganan

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENGADUAN MASYARAKAT • Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat • Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan • Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti • Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat • Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM • • Telah terdapat Whistle Blowing System telah

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN WHISTLE-BLOWING SYSTEM • • Telah terdapat Whistle Blowing System telah disosialisasikan Whistle Blowing System telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System • Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN • Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan •

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN • Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan • Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan • Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan • Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS • Telah dilakukan pencanangan zona integritas •

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS • Telah dilakukan pencanangan zona integritas • Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas • Telah dilakukan pembangunan zona integritas • Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan • Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) • Rekomendasi APIP didukung dengan

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK PEMENUHAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) • Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan • APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas • APIP didukung dengan anggaran yang memadai • APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK REFORM PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYANAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) • Persentase penyampaian

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK REFORM PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYANAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) • Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) • Jumlah yang harus melaporkan • Jumlah yang sudah melaporkan PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) • Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) • Jumlah yang harus melaporkan • Jumlah yang sudah melaporkan MEKANISME PENGENDALIAN AKTIVITAS Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK REFORM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase

PENGUATAN PENGAWASAN ASPEK REFORM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS • • Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif) Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI Jumlah WBK dalam 1 tahun Jumlah WBBM dalam 1 tahun PERAN APIP • APIP telah menjalankan fungsi konsultatif • APIP memberikan saran masukan terkait peningkatan kinerja unit kerja

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI KEMENTERIAN

RENCANA AKSI DITJEN PKP

RENCANA AKSI DITJEN PKP

RENCANA AKSI DITJEN PKP

RENCANA AKSI DITJEN PKP

PENGUATAN AKUNTABILITAS NO 1 2 3 DATA DUKUNG PIC KETERANGAN Dokumen Rencana Strategis POKJA

PENGUATAN AKUNTABILITAS NO 1 2 3 DATA DUKUNG PIC KETERANGAN Dokumen Rencana Strategis POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Renstra 2020 -2024 Dokumen PK dan PI POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Sudah ada Laporan rapat koordinasi pencairan anggaran POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Keuangan Sebagian ada

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN 1 SK Tim UPG POKJA Penguatan Pengawasan

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN 1 SK Tim UPG POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 2 LEAFLET Sosialisasi Penanganan Gratifikasi kepada masyarakat via website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 3 Laporan triwulan Penanganan Gratifikasi POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 4 SK Satgas SPIP POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Sudah ada 5 Dokumen Peta Resiko POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Belum ada namun sudah dilakukan 6 Laporan kordinasi SPIP via vidcon POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Belum ada (namun sudah dilakukan 7 Laporan triwulan evaluasi penerapan SPIP POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Belum ada 8 SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 9 Matriks penanganan aduan masyarakat litigasi/non litigasi POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala sudah ada namun belum dilegalkan

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum

PENGUATAN PENGAWASAN NO DATA DUKUNG PIC KETERANGAN POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada LEAFLET Sosialisasi mekanisme pelaporan melalui SIPEMANDU via website ditjenpkp. kemendesa. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Sudah ada 12 Laporan triwulan penggunaan aplikasi SIPEMANDU POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Perencanaan Sudah ada 13 Dokumen rekap penanganan aduan melalui SIPEMANDU POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 14 Dokumen Peta Benturan Kepentingan POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada 15 Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan via vidcon, whatsapp, website ditjenpkp. kemendes. go. id POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada 16 Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Sudah ada Pencanangan Zona Integritas POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada (akan dilakukan pada hari Rabu, 10 Juni 2020) SK Tim Pembangunan Zona Integritas POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada (dalam proses pengesahan) 10 Laporan triwulan Penanganan Aduan Masyarakat 11 17 18

PENGUATAN PENGAWASAN NO 19 20 DATA DUKUNG PIC KETERANGAN Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas

PENGUATAN PENGAWASAN NO 19 20 DATA DUKUNG PIC KETERANGAN Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas per Unit Kerja POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Bagian Hukum dan Ortala Belum ada Laporan triwulan Pembangunan Zona Integritas POKJA Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, POKJA ZI dan Bagian Hukum dan Ortala Belum ada