Pemantapan Program Kegiatan 2018 dan Kebijakan KKP 2019

Pemantapan Program & Kegiatan 2018 dan Kebijakan KKP 2019 Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kab/Kota Semarang, 7 Mei 2018

1 PEMANTAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018 1

RINCIAN PROYEK PRIORITAS DI KKP BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2018 TOTAL PN : Rp. 3, 39 Triliun Pembangunan Wilayah Rp. 379, 12 Miliar (11%) Ketahanan Pangan Rp. 2, 8 Triliun (82%) Kesehatan Rp. 57, 72 Miliar (2%) Pendidikan Rp. 155 Miliar (5%)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PROGRAM PRIORITAS KKP 2018 PERIKANAN TANGKAP 508 Unit 1. 702 Unit Bantuan Kapal Penangkap Ikan dan kapal angkut 500. 000 Asuransi Nelayan Premi Alat Tangkap 10 Lokasi Mesin 1000 Unit Bantuan Kapal Perikan 15. 000 Bidang Sertifikasi Hak Atas tanah nelayan 200 Juta Bantuan ekor PERIKANAN BUDIDAYA Benih Ikan 1, 2 Juta Produksi ekor induk unggul 5. 000 Ha Asuransi Usaha Minapadi 250 Ha Budidaya 150 Unit Bioflo c 16 Lokasi 4 Lokasi 250 orang • Bahan Baku Paket • Mesin Pakan 50 40 Unit 8 1 Lokasi. Bengkel Kapal Pembangunan TPI Higienis Kampung Nelayan Pembangunan Percontohan TPI Perairan Observer di atas Darat kapal perikanan Excavator Produksi Paket Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan 3 Kedai Nelayan Lokasi. Percontohan 4 Lokas SKPT i 111 Bantuan Sarpras Pakett. Budidaya 3 Unit Operasional Budidaya Offshore 1 Pembangunan Lokasi. Pabrik Pakan 3 Lokasi. SKP T 3

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PROGRAM PRIORITAS KKP 2018 300 PENGUATAN DAYA SAING Sarana Sistem Rantai Paket Dingin (Chest freezer & Thermal Ice Gel) 60 Unit Ice Flake Machine 1, 5 ton Peralatan (Sarana) 56 Paket Pengolahan bagi UKM Kendaraan 40 Unit Berpendingin 1. 200 Ha PUGAR PENGELOLAAN RUANG LAUT 6 Unit Gudang Garam Ber 4 SNI Kawasan Bantuan sarpras wisata bahari 4 Lokasi Pusat restorasi & pembelajaran mangrove 32 3 Sentra Unit Kuliner Promosi GEMARIKAN Cold Storage 30 – 8 Unit 100 Ton Marine & 12 Event Fisheries Gudang Beku 2 Business Forum Unit Terintegrasi Pameran 5 Paket internasiona l Mitra 3 Pasar Ikan Modern Cold 1 Unit Storage 1000 ton 2 Lokasi SKPT Unit 70 Bantuan Kelompok kelompok masyarakat 37 Sertifikasi penggerak. Hak Pulau atas Tanah Pulau konservasi Kecil dan Terluar 31 Sarpras pesisir & Lokasi pulau-pulau Kecil 11 Sabuk pantai Lokasi dan Struktur hybrid Penyusunan Rencana 47 Kawasan. KSN dan Zonasi 23 Provinsi KSNT 5 Kawasan. WP 3 K Zonasi Laut 4 Lokasi. SKP T 2 Survey dan Paket operasional BMKT 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PROGRAM PRIORITAS KKP 2018 Operasi Kapal Pengawas 100 Hari Airborne Surveilance 50 Hari Operasional speedboat/rigid inflatable boat/rubber Kapal boat 34 Unit Pemeliharaan Pengawas 1. 000 Kelompok Pokmaswa s 145 Hari PENGAWASAN SDKP RISET DAN SDM 11 Data dan informasi WPP Sumberdaya Perikanan WPP NRI yangdan dihasilkan 6 Data PUD informasi Sumberdaya Perikanan PUD Inovasi teknologi dihasilkan 4 Paket yang adaptif lokasi perikanan Inovasi 1 Paket teknologi adaptif lokasi Pusat 2 garam Riset Unit Kelautan 10 Unit 2 Unit 1 Unit Bangunan/Pos Pengawas Speedboa t. Kapal Pengawas 1 Paket Operasional perangkat sistem pemantauan Operasional Satgas kasus 200 SDKP 4 Layanan. Pemberantasan penyidikan kasus Illegal Fishing tindak pidana kelautan dan perikanan 7. 943 Pendidikan Orang Vokasi 6. 500 Sertifikasi 5. 820 Operasional Orang Penyuluh 40. 000 Kelompok pelaku Orang kompetensi Kelompok 2 Unit Politeknik KP utama/usaha KP Yang disuluh 12. 000 Pelatihan Orang masyarakat KP 5

PROGRAM PRIORITAS KKP 2018 154 lokasi Operasional KARANTINA IKAN & PENGENDALIAN MUTU Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pengawasan kesehatan ikan ekspor, impor, dan domestik 35 lokasi Penanganan pelanggaran dan sarana dan penegakan hukum 47 satker Gedung, prasarana layanan pengguna jasa 76 paket Standardisasi sistem manajemen mutu (pembentukan Lab Reference, Uji Profisiensi, Validasi metode uji, Akreditasi lembaga penguji dan inspeksi ISO 17020, 17025, 9001 Pengawasan mutu, 25 lokasi keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya dipengawasan sentra 35 lokasi Operasional perikanan mutu produk hasil perikanan ekspor, impor, Layanan dan pengawasan 30 lokasi dan domestik di wilayah perbatasan 5 lokasi Operasional dan layanan INSW 6

2 KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019 7

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia TEMA Rancangan Awal RKP 2019 : “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS” 5 PRIORITAS NASIONAL (PN) DALAM RKP 2019 PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PN 2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 1. Revolusi Mental PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian. Industri. dan Jasa Produktif ARUS UTAMA : PN 4. Pemantapan Ketahanan Energi. Pangan dan Sumber Daya Air 2. Kesetaraan Gender 3. Lingkungan Yang Baik PN 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 4. Pemerintahan KKP menjabarkan kelima Prioritas Nasional dalam Program/Proyek Tahun 2019 8

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia HIRARKI PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RKP 2019 PRIORITAS NASIONAL (PN) PROGRAM PRIORITAS (PP) KEGIATAN PRIORITAS (KP) PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN) PROYEK K/L *) Pada tahun 2018, KKP 97 Proyek KL 5 PN (Lintas KL) 10 PP (Lintas KL) 21 KP (Lintas KL) 27 Pro PN ( Lintas KL) 109 Proyek KKP*) 9

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP Lintas KL PRIORITAS NASIONAL 1 PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PP (Program Prioritas) Percepatan Pengurangan Kemiskinan KP (Kegiatan Prioritas) Pelaksanaan Reforma Agraria Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Peningkatan kualitas data pertanahan dan legalisasi atas TORA Proyek KKP (level Output) 1. Fasilitasi sertifikasi tanah nelayan 2. Fasilitasi sertifikasi lahan budidaya 3. Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) pulau kecil/terluar 10

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 2 KKP Lintas KL PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN (1/2) PP (Program Prioritas) Peningkatan Sistem Logistik KP (kegiatan Prioritas) Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Pendukung Sistem Logistik Proyek PN (Prioritas Nasional) Prasarana Pasar Bahan Pangan, Produk Pertanian dan Perikanan Pembangunan Cold Storage Pertanian dan Perikanan Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan perbaikan manajemen pelabuhan perikanan Penyelesaian Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Proyek KKP (level output) 4. Sarana dan prasarana pasar ikan yang dibangun (Pasar Ikan Modern) 5. Peralatan Pemasaran yang Disediakan dan Dimanfaatkan 6. Prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan 8. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya 9. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya 10. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya 11. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang 12. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi 13. Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan 14. Provinsi yang memiliki 11 (Ice Flake Machine, (Cold Storage) 7. Sarana logistik ikan yang disediakan dimanfaatkan (kendaraan

PRIORITAS NASIONAL 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP Lintas KL PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN (2/2) PP (Program Prioritas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Desa KP (Kegiatan Prioritas) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Peningkatan Sarana dan Prasarana Proyek KKP (level output) 15. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan 16. SKPT Natuna yang mandiri 17. SKPT Sabang yang mandiri 18. SKPT Talaud yang mandiri 19. SKPT Biak Numfor yang mandiri 20. SKPT Kab. Saumlaki yang mandiri 21. SKPT Kab. Merauke yang mandiri 22. SKPT Kab. Nunukan yang mandiri 23. SKPT Kab. Rote Ndao yang mandiri 24. SKPT Kab. Sumba Timur yang mandiri 25. SKPT Kab. Timika yang mandiri 26. SKPT Kab. Kepulauan Mentawai yang mandiri 27. SKPT Kab. Morotai yang mandiri 28. SKPT Kab. Maluku Barat Daya (Moa) yang mandiri 12

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 3 KKP Lintas KL PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF (1/3) PP (Program Prioritas) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian KP (Kegiatan Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan jasa Lingkungan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Proyek PN (Prioritas Nasional) Peningkatan jasa ekowisata sebagai objek pariwisata nasional Peningkatan produksi tuna, udang, dan rumput laut Integrasi rantai pasok berbasis produksi dan pengolahan perikanan dan kelautan Pengolahan keanekaragaman hayati untuk industri biofarmaka dan bio prospecting Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Produk Kelautan dan Perikanan Proyek KKP (level output) 29. Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dan BMKT 30. Operasional KJA Offshore 31. Kebun bibit rumput laut 32. Benih Bermutu Ikan Air Payau yang didistribusika n ke 34. Sarana dan Prasarana pengolahan hasil KP yang dibangun dan dimanfaatkan (Integrated Cold Storage, mini plant 35. Unit 36. Rekomendasi riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang dihasilkan 37. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan 38. RSNI pengolahan dan pemasaran produk hasil KP yang disusun 39. Produk perikanan yang mendapatkan 13 Sertifikat Produk Prioritas)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 3 KKP Lintas KL PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF (2/3) PP (Program Prioritas) Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Pertanian KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarpras Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Peningkatan promosi dan advokasi Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha Pertanian dan Perikanan Pengembangan Sarana Pelabuhan Perikanan Memenuhi Standar Internasional Proyek KKP (level output) 41. Akses pasar produk kelautan dan perikanan di negara tujuan ekspor yang ditingkatkan 42. Promosi produk kelautan dan perikanan di pameran skala internasional 43. Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kelembagaannya menjadi koperasi 44. Pelabuhan perikanan yang menerapkan standar internasional 14

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 3 KKP Lintas KL PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF (3/3) PP (Program Prioritas) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Pelaksanaan Diklat Vokasi Sarana dan Prsarana Diklat Vokasi Proyek KKP (level output) 45. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten 46. Satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang terstandar 15

PRIORITAS NASIONAL 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (1/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (1/5) KP (Kegiatan Prioritas) Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Peningkatan Produksi Ikan Peningkatan Produksi Garam Proyek KKP (level output) 47. Kawasan sentra/kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi (koordinasi dengan CSR BUMN) 48. Perairan darat yang terkelola sumber daya ikannya 49. Produksi induk unggul 50. Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat 51. Budidaya sistem bioflok termasuk teknologi anjuran yang diterapkan oleh kelompok masyarakat 52. Lahan Minapadi yang dikembangkan 54. Lahan garam yang difasilitasi 55. Sarana niaga garam rakyat yang dibangun 56. Inovasi teknologi adaptif lokasi garam 16

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 4 KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (2/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (2/5) KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan (1/2) Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Penelitian pertanian dan riset perikanan Penguatan infrastruktu r litbang Pelatihan petani, nelayan, dan aparatur pertanian dan perikanan Penyuluhan dan pendampinga n perikanan Penguatan Kelembagaan pertanian dan perikanan Proyek KKP (level output) 57. Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP yang diusulkan untuk direkomendasik an 58. Model Sosial Ekonomi Sektor 60. Sarana prasaran a riset kelautan 61. Sarana prasaran a riset perikana n 62. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih 63. Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluha n 64. Kelompok pelaku utama/usa ha yang mendapat 65. Wirausaha hasil KP yang dibentuk dan dibina 66. Kelembagaan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang terbentuk 67. Sistem perijinan 17

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 4 KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (3/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (3/5) KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan (2/2) Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Penyempurnaan statistik pertanian dan perikanan Fasilitasi kredit pertanian dan perikanan Asuransi pertanian dan nelayan Proyek KKP (level output) 68. Data dan informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan 69. Data dan informasi sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dihasilkan 70. Usaha sektor KP yang mendapatkan layanan pembiayaan bank dan non-bank 71. Nelayan yang terlindungi asuransi 72. Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi 18

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 4 KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (4/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (4/5) KP (Kegiatan Prioritas) Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Peningkatan konsumsi ikan nasional dan diversifikasi produk perikanan Peningkatan konsumsi pangan sehat Penguatan karantina pertanian dan perikanan Proyek KKP (level output) 73. Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan/Gemarikan) 74. Menu inovasi 75. Pengendalian mutu, kemanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya 76. Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan 77. Kepatuhan Pelaku Usaha KP 78. Penerapan standar sistem manajemen mutu 80. Operasional pengawasan ekspor, impor dan domestik 81. Wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi 82. Sarpras pengawasan karantina ikan yang terstandar 19

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 4 KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (5/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (l 5/5) KP (Kegiatan Prioritas) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Penguatan sarpras input produksi perikanan Proyek KKP (level output) 83. Kapal perikanan yang terbangun, termasuk di wilayah perbatasan 84. Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan 85. Kelompok masyarakat yang menerima sarana dan prasarana bahan baku pakan ikan 86. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri 87. Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya 88. Kelompok masyarakat yang menerima manfaat prasarana dan sarana perikanan 20

PRIORITAS NASIONAL 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP Lintas KL PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR (6/6) PP (Program Prioritas) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan KP (Kegiatan Prioritas) Rehabilitasi dan Pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut Proyek KKP (level output) 89. Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan di tingkat nasional dan daerah 90. Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif 91. Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan 92. Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan 93. Jejaring, kemitraan dan kerjasama konvensi, yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati (kumulatif) 94. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim 95. Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil/Pantura Jawa yang direhabilitasi 96. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi 21

PRIORITAS NASIONAL 5 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKP Lintas KL STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU PP (Program Prioritas) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan KP (Kegiatan Prioritas) Pengamanan Wilayah Laut dan Sumber Daya Kelautan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Pengawasan Sumber Daya Kelautan Proyek KKP (level output) 97. Operasional kapal pengawas 98. Operasional pesawat patroli 99. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat 100. Perangkat sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi 101. Kapal Pengawas yang dibangu 102. Speedboat pengawas yang dibangun 103. Bangunan/pos pengawasan yang dibangun 104. Armada pengawasan dan sistem pemantauan yang siap operasi 105. Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel 106. Operasional Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing 107. Pelaku usaha kelautan yang taat 108. Pelaku usaha perikanan yang taat 22

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PRIORITAS NASIONAL 5 KKP Lintas KL STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUKSESAN PEMILU PP (Program Prioritas) Efektivitas Diplomasi KP (Kegiatan Prioritas) Penguatan Diplomasi Maritim, Politik dan Keamanan Proyek PN (Proyek Prioritas Nasional) Penyelesaian penamaan pulau Proyek KKP (level output) 109. Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya 23

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia CATATAN HASIL KORTEK RENBANG 2018 dalam rangka penyelarasan aplikasi SIMLARAS 1. Usulan kegiatan yang disampaikan pada forum Kortek Renbang (Form I B) masih bersifat indikatif dan perlu dilakukan penajaman, terutama terkait dengan usulan daerah (proposal lengkap), dukungan dan komitmen daerah (kepastian lokasi, kesiapan lahan, FS, DED, kriteria penerima, calon penerima, mekanisme pengelolaan, dst); 2. Usulan yang disampaikan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung prioritas nasional perlu dikoordinasikan lebih lanjut oleh Provinsi sesuai kewenangannya sekaligus memetakan kewenangan pendanaannya (mana yang akan diteruskan usulan APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, DAK, atau sumber pendanaan lain seperti CSR atau KPBU); Tindak Lanjut - Daerah menajamkan dan memfokuskan usulannya dan disampikan pada saat Musrenbangnas yang akan dilaksankan tanggal 30 April s. d. 11 Mei 2018 di Jakarta - Saat ini sedang dilaksanakan Rangkaian Musrenbangnas, Pagu Indikatif KKP 6, 1 Triliun. - KKP sedang melakukan merancang alokasi dan lokasi kegiatan prioritas berdasarkan Pagu Indikatif. 24

PAGU INDIKATIF 2019 - Pada tanggal 18 April 2018 telah dilaksanakan Rakorbangpus (Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat) yang bertujuan untuk sinkronisasi program, kegiatan, sumber pembiayaan, dan anggaran antara pemeriantah pusat dan pemda sehingga lebih terintegrasi, efektif, dan efisien - Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 -2019 sehingga Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemda harus fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (pemerintah, swasta dan perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. - Total Pagu Indikatif belanja seluruh K/L tahun 2019 adalah sebesar 838, 6 Triliun (turun 1, 2% dari APBN 2018 sebesar 847, 4 Triliun. - Pagu Indikatif KKP tahun 2019 adalah sebesar 6, 19 Triliun (turun 14, 8% 25

RENCANA BANTUAN PEMERINTAH YANG Kementerian Kelautan dan Perikanan DILAKSANAKAN OLEH KKP TAHUN 2019 YANG BISA Republik Indonesia DIUSULKAN DAERAH Perikanan Tangkap Kapal perikanan (termasuk untuk wilayah perbatasan) Perikanan Budidaya Kebun Bibit Rumput Laut Penguatan Daya Saing Pembangunan Cold Storage dan IFM kapasitas 5 ton Alat penangkap ikan dan alat Bantuan Benih Bermutu Ikan Air Payau Bantuan kendaraan berpendingin bantu penangkapan ikan dan Air Laut Pengelolaan Ruang Laut Integrasi Lahan Garam melalui PUGAR Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat Kampung nelayan Pembangunan sarana dan Bantuan Benih Bermutu Ikan Air Tawar prasarana pasar ikan (PIM dan sentra kuliner) Pembangunan infrastruktur di Pesisir dan pulau-pulau kecil TPI Perairan darat Bantuan sarana dan prasarana bahan Ice flake machine 1, 5 ton baku pakan ikan Pembangunan sarpras penanggulangan bencana dan perubahan iklim Bantuan prasarana dan sarana perikanan budidaya (excavator) Budidaya sistem bioflok, Bantuan sarana dan prasarana budidaya , Budidaya Minapadi, Bantuan mesin pakan mandiri Pembangunan Integrated Cold Storage dan mini plant , pengadaan Rehabilitasi Kawasan di Pesisir chest freezer dan cool box dan Pulau-Pulau Kecil Restorasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 26

TERIMA KASIH 7 MEI 2018