Pemahaman dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pertanian

Pemahaman dan Penerapan Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pertanian

Gratifikasi. . TOLAK. . !! Pungli. . LAWAN. . !! Kami Insan yang BERINTEGRITAS. . . YESS. . !!

Apa itu Gratifikasi

DASAR HUKUM DAN PERATURAN 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan UU 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor 2. Undang – Undang No 30 Tahun 2002, tentang KPK 3. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. 4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi KPK 5. Permentan No 97 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Gratifikasi di Kementerian Pertanian (sedang proses revisi). 6. Pedoman dan Batasan Gratifikasi KPK, Nomor 1341/01 -13/03/2017 TGL 15 Maret 2017. 7. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Gratifikasi Kementerian Pertanian

DEFINISI GRATIFIKASI GRA·TI·FI·KA·SI n Pemberian dalam arti luas uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yg telah ditentukan Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi berasal dari Bahasa Belanda, Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri “Gratificatie”, atau maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan Bahasa Inggrisnya menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana “Gratification“ yang elektronik. diartikan hadiah uang. (Penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001)

Gratifikasi Yang Dilarang ? Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban

Yang dimaksud Pegawai Negeri dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ( UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN)

Yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ancaman Pidana Penerima GRATIFIKASI

PENGECUALIAN PIDANA GRATIFIKASI UU 20/ 2001 Pasal 12 C AYAT (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui UPG.

Pengecualian Wajib lapor Gratifikasi (Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019) 1. Pemberian dalam keluarga, sepanjang tidak ada konflik kepentingan 2. Diperoleh dari prestasi akademis dengan biaya sendiri 3. Keuntungan dari bunga atau dana investasi. 4. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum. 5. Hadiah dalam bentuk promosi atau sosialisasi (terdapat logo dan pesan sosialisasi) 6. Ucapan karangan bunga, 7. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1. 000, 00 (satu juta rupiah) setiap pemberi. Cat : Kewajaran dan Berlaku Umum

8. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300. 000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1. 000, 00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. 9. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp 200. 000, 00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1. 000, 00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. 10. Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan,

Sumpah Pegawai Mari kita renungkan sumpah yang telah kita ucapkan……. Demi Allah saya bersumpah. 1. …. 2. …. 3. …. 4. Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; 5. …

Potensi Gratifikasi dan Pungli di Kementan 1. Pemberian oleh-oleh kepada pejabat yang berkunjung ke daerah 2. Pengurusan anggaran 3. Pengurusan kepegawaian 4. Pengurusan perizinan 5. Pengurusan pemenangan tender 6. Fasilitasi hotel dan tiket pesawat 7. Pengurusan sertifikat uji 8. Pemberian Honor Narasumber dan Honor Kegiatan Lainnya yang tidak sesuai ketentuan 9. Pemberian sumbangan kepada pejabat yang punya hajat (melebihi ketentuan), dan lain-lain

GRATIFIKASI DALAM PRAKTIK A. Gratifikasi Wajib Lapor UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 16 “ semua gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan”, khsusunya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara” Contoh : - Terkait dengan pemberian layanan masyarakat - Terkait dengan penyusunan anggaran - Terkait dengan tugas pemeriksaan, audit, monev

B. Gratifikasi Tidak Wajib Lapor Pedoman Pengendalian Gatifikasi KPK dan Permentan 97/permentan/OT. 140/7/2014 : “ gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan yang wajar , dan merupakan pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar Contoh : - Pemberian karena hubungan keluarga - Sumbangan pada acara pernikahan, kelahiran atau upacara adat lainnya, dalam batas tertentu - Pemberian sesama pegawai dalam batas tertentu - Jamuan atau sajian berlaku umum - Seminar kit - dll

C. Gratifikasi Terkait dengan Kedinasan Pedoman Pengendalian Gatifikasi KPK dan Permentan 97/permentan/OT. 140/7/2014 : “adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut Contoh : - Fasilitas Transportasi, akomodasi, ( Fasilitas lainnya) - Honor Narasumber ( Honor kegiatan lainnya) - Plakat, Vandel, Cinderamata Cat : Untuk penerimaan Honor Narasumber dan Honor Kegiatan Lainnya di perbolehkan tetapi tetap dilaporkan ke Sub UPG atau UPG Kementan, dan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : ada surat undangan permintaan Narsumber, ada surat tugas dari Pimpinan, tidak doubel account, dan pemberian Honor Narasumber sesuai SBU penerima (Pedoman KPK)

PELAPORAN GRATIFIKASI Sesuai Permentan 97/permentan/OT. 140/7/2014 dibedakan menjadi : Gratifikasi Umum : dalam bentuk Barang, makanan, dan Uang Gratifikasi Kedinasan : dalam bentuk Honor Narasumber, Honor Kegiatan lainnya, Biaya Perjalanan Dinas

Bagaimana Melaporkan Gratifikasi. . . Ti

Prosedur Alur Pelaporan Gratifikasi Online konfirmasi Lapor penerimaan 5 hari kerja Pelapor/Sub UPG Klik alamat sigapupg. pertanian. go. id Isi sesuai petunjuk Isi Form KPK untuk Gratifikasi Umum Laporan di terima admin Aplikasi Online SIGAP UPG Cetak bukti lapor di aplikasi Proses Penetapan Admin Sigap UPG KPK - RI Lapor kurang dari 30 terhitung dari pelapor Sampaikan bukti lapor ke Sub UPG Klarifikasi /BA Klarifikasi, Penetapan Gratifikasi

Respon Pegawai Terhadap Gratifikasi: 2014 2019 • Menolak dengan alasan (60% pegawai) • Menerima karena sudah menjadi aturan (15% pegawai) • Tidak respon (25% pegawai) • Menerima Karena sudah menjadi aturan (30% pegawai) • Menerima dengan kesadaran (60% pegawai) • Tidak respon (10% pegawai) #Sumber Data: Inspektorat Investigasi

LAPORAN GATIFIKASI 2014 SD 2019 A. GRATIFIKASI UMUM (UANG, BARANG, MAKANAN) Gratifikasi Umum (Jml Kejadian) 80 400, 000 60 300, 000 40 200, 000 20 0 Gratifikasi Umum (Nilai) 100, 000 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 - Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

B. GRATIFIKASI KEDINASAN (HONOR NARASUMBER, TRANSPORT) Gratifikasi Kedinasan ( Jml Kejadian) 600 500 400 300 200 100 0 Gratifikasi Kedinasan (Nilai) 1, 500, 000 1, 000, 000 500, 000 - Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2014 2016 2018 Tahun 2019

Laporan Gratifikasi Tahun 2020 Triwulan I A. Gratifikasi Umum Penerimaan Gratifikasi Triwulan I 2020 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Ditjen Tanaman Ditjen Peternakan dan Pangan Peternakan dan Keswan JANUARI 1 Badan Karantina Pertanian FEBRUARI 2 3 4 5 Badan Litbang Ditjen Pertanian Peternakan dan Keswan MARET 67 Jml. Kej. Nilai (Rp) Inspektorat Jenfderal

14 15 13 12 10 11 9 87 6 253 4 1 Jml. Kej. M AR ET FE BR U AR I JA N U AR I Nilai (Rp) Sekretariat Jenderal Ditjen Peternakan dan Keswan Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Peternakan dan Keswan Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Peternakan dan Keswan Badan Litbang Pertanian Badan Karantina Pertanian B. Gratifikasi Kedinasan Penerimaan Gratifikasi Kedinasan Triwulan I 2020 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0

SARANA PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN PERTANIAN 1. Unit Pengendali Gratifikasi di tingkat Pusat, Eselon I, dan UPT 2. Aplikasi laporan Online SIGAP – UPG PROTANI (http: //sigap-upg. pertanian. go. id/) 3. Email upg. kementan@pertanian. go. id 4. WA Group UPG Kementan 5. Sosialisasi dan Internalisasi 6. Penilaian Pembangunan Zona Integritas 7. Sarana Pengaduan Masyarakat

1. Panjang Tembok China diperkirakan membentang sejauh 21, 196 KM (4 x jarak Jakarta – Papua) 2. Dibangun selama 2000 tahun lamanya 3. Tinggi 9 s. d 16 Meter 4. Lebar: 5 Meter 5. ± 3 Juta pekerja paksa tewas pada proses pembangunannya DIBANGUN OLEH KAISAR QIN SHI HUANGDI SEBAGAI BARIKADE SUKU

Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3 x. Bukan dengan cara dirubuhkan, namun dengan cara memberi GRATIFIKASI kepada penjaga benteng

GALERIA UPG KEMENTAN

Launching UPG Kementan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian di Auditorium Kementerian Pertanian pada tanggal 2 September 2014 Penandatanganan Mo. U Pengendalian dan Penanganan Gratifikasi antara Menteri Pertanian (Dr. Ir. Soeswono, M. MA) dengan Wakil Ketua KPK (Zulkarnaen)

Penyerahan Gratifikasi kepada UPG dan KPK

Barang Gratifikasi Yang Diserahkan kepada KPK

Jenis-jenis Gratifikasi yang dilaporkan

CONTOH – CONTOH GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN DI UPG KEMENTERIAN PERTANIAN

CONTOH – CONTOH GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN DI UPG KEMENTERIAN PERTANIAN

CONTOH – CONTOH GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN DI UPG KEMENTERIAN PERTANIAN

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Sosialisasi Pengendalian gratifikasi di tingkat UPT

Media Sosialisasi dan Informasi UPG