Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) LATAR BELAKANG Amanat Pasal 26 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007
Pengertian Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan terkait penanaman modal dimulai tahap permohonan s/d tahap terbitnya dokumen di dalam satu tempat.
Tujuan Kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, dengan percepatan, penyederhanaan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya.
Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal Berdasarkan mekanisme pelimpahan/pendelegasian wewenang dari : Menteri/Kepala LPND, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing. 1. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM 2. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh PDPPM 3. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh PDKPM
Perkembangan Pendelegasian/Pelimpahan Wewenang Tindak lanjut pendelegasian/pelimpahan pemberian wewenang perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dari Menteri/Kepala LPND kepada Kepala BKPM. Sudah ada 13 Menteri/Kapolri yang mendelegasikan/ melimpahkan wewenang
PTSP di Bidang Penanaman Modal Tolok Ukur: a. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal; b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi; c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal; d. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan e. SPIPISE. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Standar Kualifikasi: Persyaratan Dasar, Persyaratan Tambahan, dan Keunggulan Lain
Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal Sesuai: - UU No. 25/2007 Pasal 30 ayat (4) dan ayat (7) - PP No. 38/2007 Lampiran P - Perpres No. 27/2009 Pasal 8 Urusan Pemerintah Dilaksanakan oleh BKPM 1. Penanaman Modal: Lintas Provinsi; Terkait SDA tidak terbarukan dengan tingkat risiko lingkungan tinggi; Industri prioritas tinggi skala nasional; Terkait fungsi pemersatu & penghubung antar wilayah Terkait strategi pertahanan & keamanan nasional; 2. Penanaman Modal Asing & Penanam Modal yang menggunakan modal asing: Yang dilakukan pemerintah negara lain & warga negara asing atau badan usaha asing; Yang menggunakan modal asing berasal dari pemerintah negara lain, didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah & pemerintah negara lain. 3. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut UU.
Penyelenggaraan PTSP oleh PDPPM dan PDKPM Menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1. Fungsi PTSP dan 2. Fungsi lain sebagai berikut: a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal; b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan Penanaman Modal; c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal; d. membuat peta Penanaman Modal; e. mengembangkan peluang dan potensi Penanaman Modal dengan memberdayakan badan usaha; f. mempromosikan Penanaman Modal; g. mengembangkan sektor usaha Penanaman Modal; dan h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal. Pembentukan atau penyesuaian tugas, fungsi, dan tata kerja PDPPM dan/atau sebagai perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah, paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan ini mulai berlaku.
- Slides: 9