PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KELUARGA MISKIN JAMKESMAS Oleh KELOMPOK

PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KELUARGA MISKIN ( JAMKESMAS ) Oleh KELOMPOK 5 1. MINARNI 2. SEPTIAN RENI SN 3. ENI OKTAVIANI 4. FITRA AKBAR ERC 1 B 008107 EC 1 B 009005 EC 1 B 009015

BAB I PENDAHULUAN Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah, dan dilingkungan BUMN dan BUMD dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagi sektor publik pelayanan kepada customer ini adalah pendekatan baru yang diadaptasi dari sektor private. Ada dua alasan yang menyebabkan mengapa sektor publik memalingkan diri ke arah service quality (Rahayu, 1996 : 7). Pertama, selama ini pelayanan sektor publik mendapat image yang buruk dari para pengguna jasa sektor publik. Era serqual mengajarkan untuk menghargai external constituencies, yaitu masyarakat yang dilayani. Kedua, mengingat tidak sedikit organisasi sektor publik yang bergerak pada profit oriented di samping non profit oreinted. Mengingat pentingnya pelayanan kepada customer, hingga saat ini sudah banyak konsep-konsep tentang serqual yang ditentukan oleh para ahli diantaranya Zeithaml Parasuraman Bery dan Lovelock adalah diantara pakar yang telah menyumbangkan pemikiran tentang bagaimana mengukur servqual dalam mengefektifkan tujuan pelayanan kepada publik.

Pemerintah di dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih munculnya berbagai keluhan masyarakat melalui media massa. Jika kondisi ini tidak direspon oleh pemerintah maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ( Men PAN, 2004 : 5 ) Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan salah satu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan menyeluruh. Kebutuhan dasar manusia berupa kebutuhan fisik yaitu : pangan, sandang dan papan yang memang sangat penting untuk menunjang kehidupan masyarakat sebagai makhluk hidup.

Seiring perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat pun terus berkembang. Dewasa ini masyarakat mulai memasukkan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai kebutuhan dasar yaitu diantaranya adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Sebab masyarakat mulai menyadari akan arti pentingnya kesehatan, apalagi sekarang banyak bermunculan jenis penyakit baru yang mengancam keselamatan nyawa manusia. Selain itu masyarakat juga mulai merasakan nilai kesehatan karena mahalnya biaya perawatan kesehatan yang seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Konstitusi negara dan Undang No 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan untuk memberikan perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang terlantar serta orang tidak mampu yang pembiayaan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah.

Saat ini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan melalui Jamkesmas sebagai awal dari pencapaian jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain, sistem jaminan kesehatan sosial merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) akan menjadi pendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan pengunaan obat yang rasional dan meningkatkan kemampuan serta mendorong manajemen Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk lebih efisien yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. Melalui Jamkesmas diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan umur harapan hidup bangsa Indonesia, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran, disamping itu dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan peserta pada umumnya.

Program jaminan kesehatan ini telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat peserta. Pelaksanaan Jamkesmas 2010 merupakan kelanjutan pelaksanaan tahun 2009 dengan perbaikan dan peningkatan yang mencakup aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan organisasi manajemen. Sasaran kepesertaan Jamkesmas 2010 tetap mencakup 76, 4 juta jiwa dengan perluasan cakupan sasaran kepesertaan yaitu masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin korban bencana pasca tanggap darurat serta masyarakat miskin penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan masyarakat miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun demikian Pemda tetap harus berkontribusi terhadap masyarakat miskin di luar kuota. Dalam rangka kendali biaya dan kendali mutu pelayanan, pembayaran dan pertanggung jawaban Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) menggunakan paket tarif INADRG yang telah disempurnakan melalui versi 1, 6 yang diterapkan pada seluruh PPK jaringan Jamkesmas.

Tidak ada yang sempurna dari suatu sistem, namun kita mempunyai pilihan-pilihan yang terbaik untuk selalu dilakukan penyempuraan dari aspek-aspek yang ada melalui pengendalian manajemen pengelolaan. Kepada semua pihak terkait, Puskesmas dan Jaringannya, Balai-balai kesehatan, Rumah Sakit, dan organisasi kemasyarakatan termasuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan kontribusi dan perannya masing- masing untuk dapat bersama -sama membantu kelancaran program ini.

II. METODE Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian bersifat deskriptif, 2. Jenis Data yaitu Data Sekunder. 3. Sumber Data adalah Sumber data sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data (Library Research) 5. Teknik Analisis Data, yaitu : a. Reduksi data b. Sajian data c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua kabupaten/ kota di Indonesia, kemiskinan tersebut timbul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Tentunya kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang dihasilkan rendah. Tentu sangat banyak sekali problem yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pendapatan ekonomi yang pas-pasan tentu masyarakat akan lebih memprioritaskan bagaimana dapat bertahan hidup ketimbang yang lain.

Banyak kendala yang harus ditemui, terutama persoalan pembiayaan yang dirasakan amat tinggi/ mahal. Sehingga menjadikan masyarakat miskin menjadi skeptis, apatis terhadap dunia kesehatan. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM (2005) atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005 -2007) yang kemudian berubah nama menjadi program JAMKESMAS sampai dengan sekarang. Kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Program Jamkesmas Tahun 2010 dilaksanakan dengan beberapa perbaikan pada aspek kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian. Pada aspek kepesertaan misalnya, telah dilakukan upaya perluasan cakupan, melalui penjaminan kesehatan kepada masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin penghuni lapas/rutan serta masyarakat miskin akibat bencana paska tanggap darurat. Dengan demikian, selain masyarakat yang ada dalam kuota, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), gelandangan, pengemis dan anak terlantar telah dicakup dalam program Jamkesmas, sehingga masyarakat miskin yang ada pada ketiga unsur tersebut telah masuk dalam sasaran sebagai peserta Jamkesmas. Kementerian Kesehatan saat ini telah mencanangkan Jaminan Kesehatan Semesta pada akhir Tahun 2014, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan masuk dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (universal cover age).

Pada aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, terutama peningkatan kontribusi pemerintah daerah didalam pembinaan dan pengawasan serta peningkatan sumber daya yang ada untuk memperluas cakupan kepesertaan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan memberikan bantuan tambahan (suplementasi dan komplementasi) pada hal-hal yang tidak dijamin oleh program Jamkesmas. Pada aspek pendanaan, Kementerian Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesmas terus melakukan upaya perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesmas, agar dana yang diluncurkan sebagai uang muka kepada PPK dapat segera dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif.

3. 1. Beberapa kendalam pelaksanaan Jamkesmas meliputi: 1. Kepesertaan 2. Pelayanan Kesehatan 3. Pendanaan Program 4. Pengorganisasian, Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

3. 2. Kebijaksanaan Jamkesmas Tahun 2010 : 1. Tata Laksana Kepesertaan 2. Tata Laksana Pelayanan Kesehatan 3. Tata Laksana Pendanaan dan Pengorganisasian

3. 3. Pelaksanaan Jamkesmas 1. Tata Laksana Kepesertaan a. Ketentuan Umum b. Verifikasi Kepesertaan 2. Tata Laksana Pelayanan Kesehatan a. Ketentuan Umum b. Prosedur Pelayanan Kesehatan

3. 4. MANFAAT Pada dasarnya manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain: 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 2. Pelayanan kesehatan di PPK Lanjutan 3. Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation) 4. Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)