PELATIHAN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN FASILITASI KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN

PELATIHAN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN FASILITASI KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR KOMPETENSI DASAR INDIKATOR Mampu memahami kemitraan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan • Mampu menjelaskan tentang konsep kemitraan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan; • Mampu menjelaskan pihak pelaku dan hubungan kemitraan penyediaan perumahan; • Mampu menjelaskan bentuk kemitraan penyediaan perumahan; • Mampu menjelaskan sifat kemitraan dan indikator keberhasilan.

MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK 1. Konsep Kemitraan • Pengertian Kemitraan • Amanat perundangan • Maksud, Tujuan dan Manfaat • Dasar Kemitraan • Prinsip Kemitraan • Landasan Kemitraan • Proses Pengembangan 2. Peran Pelaku 3. Bentuk dan Hubungan Kemitraan • Private Sector • Mitra Pelaku Participation Kemitraan • Public Private • Peran Pelaku Partnership Kemitraan • Public Private • Ragam Community Hubungan Partnership Kemitraan • Corparate • Bentuk Legal Social Formal Responsibility Kesepakatan Kemitraan 4. Sifat Kemitraan dan Indikator Keberhasilan Kemitraan • Sifat Kemitraan • Indikator Keberhasilan Kemitraan

1 Kebijakan Penyelenggaraan Rumah KEMITRAAN? ? ? Swadaya Kemitraan adalah kerja sama yang sinergis antar Konsep kemitraan dua (atau lebih) pihak untuk melaksanakan suatu. PENYELENGGARAAN kegiatan atau RUMAH untuk. SWADYA mencapai suatu DIKLAT tujuan bersama dengan menggunakan prinsip dasar kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Amanat Perundang-undangan UU 1 No 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 2 : Asas kemitraan: Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan memberikan landasan agar penyelenggaraan dengan berasaskan: perumahan dan kawasan permukiman dilakukan a. kesejahteraan; oleh pemerintah dan pemerintah daerah b. Keadilan dan pemerataan; dengan melibatkan peran pelaku usaha dan c. Kenasionalan; masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, d. Keefisienan dan kemafaatan; DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA memercayai, memperkuat, dan menguntungkan e. Keterjangkauan dan kemudahan; yang dilakukan, baik langsung maupun tidak f. Kemandirian dan kebersamaanl langsung g. Kemitraan; h. Keserasian dan keseimbangan; i. Keterpaduan; j. Kesehatan; k. Kelestarian dan keberlanjutan; dan l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Maksud, Tujuan dan Manfaat Maksud kemitraan: dengan dilakukan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat dan Dunia Usaha maka MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dapat menempati rumah layak huni dan terjangkau DIKLATkemitraan: PENYELENGGARAAN Manfaat RUMAH kerjasama dilakukan dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat dan Dunia Usaha diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi MBR untuk menempati rumah layak huni dan terjangkau. Tujuan kemitraan: untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui peningkatan keterpaduan yang efektif di dalam penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara SWADYA keseluruhan baik di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat dan Dunia Usaha.

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah q Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra. Swadaya q Adanya persoalan internal dan eksternal yang Dasar Kemitraan dihadapi oleh masing-masing pihak dalam mengembangkan program atau kegiatan. DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA q Program atau kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata, yang bersifat “ mutual benefit” bagi pihak-pihak yang bermitra.

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah q Mempunyai tujuan yang sama q. Swadaya Saling menguntungkan q Saling mempercayai Prinsip Kemitraan q Bersifat terbuka q Mempunyai hubungan jangka panjang q Perbaikan dalam pemberian layanan bagi masyarakat DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah q Saling memahami kedudukan, tusi masing 2 q. Swadaya Saling memahami kemampuan masing 2 anggota q Saling menghubungi Landasan q q Saling Kemitraan mendekati terbuka dan bersedia membantu mendorong dan saling mendukung menghargai DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA

Proses Pengembangan Kemitraan Memulai membangun hubungan dengan calon mitra Mengerti kondisi atau kebutuhan pihak yang bermitra Mengembangkan strategi kerja sama Memonitor dan mengevaluasi perkembangan Memulai pelaksanaan Mengembangkan program

2 Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Mitra Pelaku Kemitraan Pemerintah - Kementerian/Lembaga Pemerintah daerah Negara sahabat Lembaga Donor DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Penyediaan - Masyarakat (MBR, MBM, MBA) LSM Masyarakat Organisasi masyarakat (non Asosiasi profesi pemerintah) perumahan Badan usaha/ swasta - Pengusaha - Industriawan

Kebijakan q Inisiator: memprakarsai kemitraan dalam rangka Penyelenggaraan Rumah sosialisasi dan operasionalisasi program/kegiatan q Motor/dinamisator: sebagai penggerak kemitraan Swadaya melalui pertemuan, kegiatan bersama, dsb Peran Pelaku Kemitraan q Fasilitator: memfasilitasi, memberi kemudahan sehingga kemitraan dapat DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH berjalan SWADYA lancar q Anggota aktif: berperan sebagai anggota kemitraan aktif q Dukungan sumber daya: memberikan dukungan teknis dan non teknis

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Hubungan Kemitraan Penyediaan Perumahan Negara sahabat Lembaga internasional bilateral Multilateral DIKLAT PENYELENGGARAAN Pelayanan publik Masyarakat K/L sektor lain Lintas sektor DJ Penyediaan RUMAH SWADYA Perumahan Urusan pemerintahan konkuren/ desentralisasi/ dekonsentrasi KPBU / KPS Badan usaha/ swasta Pemerintah daerah

Contoh Realisasi Peran Mitra Lintas Sektor: Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Percepatan Program Satu Juta Rumah • Dukungan sumber daya • Anggota aktif • Inisiator • Pengembang kebijakan (PP 64/2016) • Dukungan sumber daya, dana • Anggota aktif Kemen ATR/BPN Setwapres RI DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA • Motor • Fasilitator • Dukungan sarana, sumber daya, dana • Anggota aktif • Penyebarluasan informasi Kemen PUPR (DJ Pn. P) Kemendagri • Pengembang kebijakan (Permendagri 55/2017) • Dinamisator • Dukungan sumber daya • Anggota aktif

Contoh Realisasi Peran Mitra Lintas Sektor: Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Pembangunan Rusun/Rusus Kemen PUPR (DJ Pn. P) Fasilitator Pengembang kebijakan Dukungan sumber daya, dana Inisiator Motor Dukungan sarana, sumber daya, dana (penyediaan tanah, data, verifikator, perizinan, dsb) K/L DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Sektor Masyarakat (MBR) / target group K/L sektor Pemberian informasi valid Objek akhir (penerima manfaat layanan publik)

Contoh Realisasi Peran Mitra dalam pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya UPK: Pembangunan Fisik (Rusun, Rusus, Ruswa) • Inisiator • Pengembang kebijakan • Dukungan sumber daya, dana • Pemberian informasi valid • Objek akhir (penerima manfaat layanan publik) • Dukungan sumber daya, dana (ruswa) Masyarakat (MBR) Kemen PUPR (DJ Pn. P) DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Pemerintah Kab/Kota • Motor (usulan) • Fasilitator (pertemuan) • Dukungan sarana, sumber daya, dana (penyediaan tanah, data, verifikator, perizinan, dsb) Pemerintah Provinsi • Dinamisator

Contoh Realisasi Peran Mitra Hubungan Multilateral: Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Program NAHP • Motor (pemberi pinjaman) • Dukungan sarana, sumber daya World Bank Kemen PUPR (DJ Pb. P& Pn. P) • Inisiator • Pengembang kebijakan • Fasilitator • Motor • Dukungan sarana, sumber daya DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Kemendagri & Perumnas • Motor (Dagri) • Objek penerima manfaat (Perumnas) • Dukungan sarana, sumber daya Bappenas & Kemenkeu • Dinamisator • Fasilitator

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Bentuk Legal Formal Kesepakatan Kemitraan Surat Edaran Bersama Kesepakatan Bersama (Mo. U) & Perjanjian Kerja Sama (PKS) DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Letter/Memorandum of Agreement (LOA/MOA –Loan) Kontrak Kerja/ Perjanjian Kerja

Contoh Kesepakatan Bersama (Mo. U) dan PKS Mo. U PKS

Sistematika Kesepakatan Bersama (Mo. U) Mo. U • Judul • Waktu dan tempat kesepakatan • Identitas para pihak • Dasar pembuatan • Maksud dan tujuan • Ruang lingkup Pembukaan Materi Kesepakatan Bersama • Pernyataan kesepakatan para pihak • Pelaksanaan kesepakatan bersama • Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama • Masa berlaku kesepakatan bersama • Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama • Penandatanganan Penutup

Sistematika Perjanjian Kerja Sama (PKS) PKS • Judul • Waktu dan tempat kesepakatan • Identitas para pihak • Dasar pembuatan Pembukaan Materi Perjanjian Kerja Sama • Pernyataan kesepakatan para pihak • Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama • Pengertian • Maksud dan tujuan • Ruang Lingkup • Hak dan kewajiban • Pembiayaan • Jangka waktu • Keadaan kahar • Penyelesaian perselisihan • Perubahan perjanjian • Berakhirnya perjanjian • Pemutusan perjanjian • Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama • Masa berlaku perjanjian kerja sama • Pernyataan banyaknya dokumen rangkap perjanjian kerja sama • Penandatanganan Penutup

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya INSTANSI KEMENTERIAN/ Kementerian Agama LEMBAGA NEGARA Kementerian Pertahanan (TNI) HAL Pendayagunaan tanah wakaf untuk rusun MBR Pembangunan rumah khusus Kementerian Pariwisata Pembangunan homestay Kementerian Sekretariat Negara Pembangunan rumah susun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pembangunan asrama mahasiswa Kepolisian Negara RI Pembangunan rumah negara, rusun, rusus Kejaksaan Agung Pembangunan rusun Kementerian ESDM Jaringan gas bumi untuk Rusun Kemayoran BKKBN Pendataan TNP 2 K Pendataan BNPB Penanggulangan bencana PEMDA Provinsi DKI Jakarta Pembangunan rusun BUMN Perumnas Pengelolaan rusunawa DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH Pendataan SWADYA BPS o. U M r a t f Da n PKS da

3 Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Bentuk Kemitraan Dalam Penyediaan Perumahan Peran Serta Sektor Swasta Tinggi (PSP) Peran Pemerintah – Swasta Berimbang (PPP)/KPBU DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA Peran serta Pemerintah – Swasta – Massyarakat Berimbang (PPCP) Corporate Social Responsibility (CSR)

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Perbedaan Antara Bentuk Kerjasama PSP KERJASAMA PPP PPCP Tidak padat modal Padat/tidak padat modal Sektor swasta melakukan pengadaan & operasionalisasi prasarana & sarana Sektor swasta membiayai, membangun dan mengelola prasarana & sarana Pemerintah menyediakan prasarana Pemerintah sebagai mitra Pemerintah tetap memiliki aset Pemerintah sebagai pengendali Sektor swasta & masyarakat membiayai membangun & mengelola prasarana dan sarana DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya CSR Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. (UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3) Tujuannya mewujudkan pembangunan eknomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. (Siti Kotija: 2008) dalam RUMAH (Prastowo dan Huda DIKLAT PENYELENGGARAAN SWADYA 2011: 48). Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah perencanaan, pembangunan (rusun, rusus, swadaya dan PSU), rehabilitasi. Lingkupnya tergantung dari minat perusahaan/lembaganya

4 Kebijakan • Pelaksanaan suatu Penyelenggaraan Rumah Jangka panjang program tertentu (berkelanjutan) Swadaya • Pelaksanaan proyek Sifat Kemitraan Jangka pendek dalam kurun waktu DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA tertentu Insidental • Kebutuhan sesaat

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Jangka pendek Insidental Swadaya • Pembangunan Jangka panjang Contoh Program/Kegiatan berdasar Sifat Kemitraan • Percepatan fisik (rusun, program satu DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH SWADYA rusus, ruswa) juta rumah • Program • Event-event NAHP kolaboratif • Pendataan • Pembinaan SDM

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya Indikator Keberhasilan Kemitraan Input Proses • Terbentuk tim • Frekuensi dan wadah/ kualitas sekretariat pertemuan tim atau • Ada sumber sesuai dana/biaya kebutuhan • Dokumen DIKLAT PENYELENGGARAAN RUMAH perencanaan atau dokumen acuan yang disepakati bersama Output • Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan SWADYA peran masing Outcome • Menurunnya angka permasalahan yang menjadi landasan kemitraan • Tercapainya kondisi yang menjadi tujuan bersama kemitraan