PELATIHAN PENYEGARAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PENGANTAR HUKUM KOTRAK

PELATIHAN PENYEGARAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI PENGANTAR HUKUM KOTRAK BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA

1. SEKILAS TENTANG MANAJEMEN KONTRAK

GARIS BESAR TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perencanaan Pengadaan Persiapan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan Kontrak Serah Terima TAHAP PERENCANA PENGADAAN PA/KPA Serah Terima dari Penyedia kpd PPK TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA PA/KPA; PPK UKPBJ/POKJA PEMILIHAN/PEJ ABATPENGADA AN POKJA PEMILIHAN/P P TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK TAHAP SERAH TERIMA PA/KPA/PPK & PJPHP/PPHP Serah Terima dari PPK kpd PA Setelah Pj. PHP/PPHP memeriksa adm B/J

PROSES KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI (SKEMA UMUM) Periode Pra Kontrak Periode Kontrak Proses Tender Dokumen Tender Periode Persiapan Pelaksanaan Tanda Tangan Kontrak Pengumuman Tender Periode Konstruksi Pengend. Pelaks. Serah Terima Sementara Pekerjaan (PHO) Serah Terima Lapangan Periode Pemeliharaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

TIMELINE PELAKSANAAN DAN PENGAKHIRANPEKERJAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONTRAK MASA PEMELIHARAAN MASA KONSTRUKSI Proses Kegiatan Lapangan - Proses Pembayaran Prestasi Pekerjaan - Serah Terima Sementara/ Provisional Hand Over (PHO) SERAH TERIMA DARI PPK KPD PA/KPA Waktu - PENGAKHIRAN KONTRAK - Pemeliharaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa - Penyedia Jasa berkewajiban menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan dan/atau ketidaksempurnaan hasil pekerjaan Serah Terima Akhir/ Final Hand Over (FHO) Serah Terima Sesama Pengguna Jasa

Kontrak Pelaksanaan Konstruksi ( Jangka Waktu Kontrak ) ( Jangka Waktu Pelaksanaan Konstruksi )* Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre-Construction Meeting) Penerbitan SPMK (Commencement of Work) Penyerahan Lokasi Pekerjaan ( Site Take Over ) Pendandatanga nan Kontrak ( Tahap Pemeliharaan ) ( Final Hand Over ) Serah Terima Pekerjaan (Pre-Hand Over)

2. ASPEK HUKUM KONTRAK

Pengertian Hukum Kontrak dapat diartikan sbg. seperangkat peraturan hukum yang HUKUM (KUHPer) KONTRAK (UU No. 2/2017) Js. Konstruksi HUKUM KONTRAK mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. sudah ada sejak sebelum manusia lahir ke dunia sampai dengan manusia itu meninggal dunia. yaitu pasal 2 dalam dokumen yang mengatur hubungan perjanjian antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan pengadaan barang / jasa. adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan kontrak pengadaan barang / jasa

Ruang Lingkup Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Persiapan Siap tandatangan Penandatangan prakontrak Kontrak HAN H. Perdata HUKUM PIDANA

1. Hukum Administrasi Negara (HAN) a. Mengatur hubungan hukum antara negara (pejabat negara) dengan masyarakat; b. Hubungan hukum antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan s/d Kontrak siap di ttd adalah merupakan hubungan hukum yang diatur oleh HAN; c. Semua Keputusan Pengguna jasa dalam proses ini merupakan keputusan pejabat negara sehingga kalau tidak puas/tidak terima maka penyedia jasa dapat menuntut dengan atau tanpa ganti rugi ke PTUN;

2. Beberapa hal penting dalam HAN 1) Hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum. 2) Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ditetapkan 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan pejabat negara tsb. 3) Selama belum ada pembuktian sebaliknya, maka setiap keputusan pejabat negara harus selalu dianggap benar oleh karena itu selalu dapat dilaksanakan (sanggahan / pengaduan harus dijawab, proses pengadaan jalan terus).

4) Yang menjadi Subjek Hukum nya : > Pegawai negeri (PNS, tentara, polisi, pegawai BUMN) > Jabatan - jabatan (pimpro, direktur, dirjen, menteri) > jawatan publik, dinas-dinas, BUMN /BUMD > Pemerintah daerah dan Negara 5) Prinsip Hukum Ada 15 prinsip HAN antara lain Prinsip Legalitas (legality principle), Prinsip Oportunitas (Oportunity principle), ………. dst. > Prinsip Oportunitas disebut juga sebagai PRINSIP DISKRESI (Prajudi 1983) disebut juga sebagai prinsip FREIES ERMESSEN (Bachsan Mustofa 1985) yaitu bahwa pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan memiliki kebebasan yang dilandasi KEBIJAKSANAAN. > Azas ini merupakan kewenangan yang dimilki aparatur pemerintah pada sasaran atau manfaat yang dicapai (doelmatigheid) demi kesejahteraan masyarakat dan atau mencegah kerugian negara yang lebih besar, dengan tetap dilandasi hukum yang berlaku bagi aparatur pemerintah tersebut.

2. Hukum Perdata a. Mengatur hubungan hukum privaat (pribadi) masyarakat (sebagai pribadi atau badan hukum) dengan masyarakat lain atau dengan negara sebagai badan hukum publik ; b. Hubungan hukum antara Pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi dari sejak penandatangan kontrak s/d berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum privaat yang diatur oleh Hukum Perdata; c. Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum privaat diselesaikan di Peradilan Umum atau Lembaga Arbitrase.

1. PRINSIP - PRINSIP PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA ANTARA LAIN : a. Prinsip kebebasan bertindak (KUHPerdata pasal 1338) b. Prinsip perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (KUHPerdata 1338) c. Prinsip semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan bagi semua hutang – hutangnya d. Prinsip Acto Pauliana, bahwa diperbolehkannya bagi kreditor (o yang berpiutang) untuk membatalkan semua perjanjian dengan debitur (o yang berhutang) yang dilakukan dengan itikad buruk

2. PASAL - PASAL KUH PERDATA TERKAIT DENGAN HUKUM KONTRAK a KUH PERDATA pasal 1604 s. d pasal 1617 tentang Perjanjian pemborongan Jasa konstruksi Beberapa ketentuan yang saat ini masih digunakan dalam Pelaksanaan kontrak, antara lain : 1. Pasal 1608 Pekerjaan yang diserahkan secara sebagian – sebagian 2. Pasal 1609 tentanggung jawab kegagalan bangunan paling lama 10 tahun

2. PASAL - PASAL KUH PERDATA TERKAIT DENGAN HUKUM KONTRAK b. KUH PERDATA pasal 1320 tentang bahwa : syarat sahnya suatu perjanjian , Para pihak harus jelas Dibuat tidak dengan paksaan atau penipuan Cakap untuk membuat perjanjian Obyeknya harus jelas Tidak mengandung kepalsuan / yang terlarang, bertentangan dengan kesusilaan / kepentingan umum

2. PASAL - PASAL KUH PERDATA TERKAIT DENGAN HUKUM KONTRAK c. Pasal 1338 dan tentang Akibat Persetujuan Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja, prinsip dasar ini dikenal sebagai “ Kebebasan berkontrak “ disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persetujuan harus dibuat dengan itikad baik (Hakim dapat memutuskan menyimpang dari perjanjian menurut hurufnya , bila pelaksanaan bertentangan dengan itikad baik , melanggar kepatutan atau keadilan, merugikan negara, ada unsur penipuan dokumen)

2. PASAL - PASAL KUH PERDATA TERKAIT DENGAN HUKUM KONTRAK d. Pasal 1339 tentang Akibat Persetujuan Tetapi prinsip kebebasan berkontrak ada batasannya, dan batasan kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1339, disebutkan bahwa batasannya adalah tetap dituntut : 1) Kepatutan; 2) Kebiasaan; 3) Undang – undang Pasal tersebut memberi kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi Pelaksanaan suatu perjanjian, agar perjanjian itu tidak melanggar kepatutan atau keadilan, atau Memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menyimpang dari isi perjanjian manakala pelaksanaan isi perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik.

2. PASAL - PASAL KUH PERDATA TERKAIT DENGAN HUKUM KONTRAK e. Pasal 1266 dan pasal 1267 tentang “Akibat Persetujuan” Pasal 1266 : Pembatalan (pemutusan kontrak) harus dimintakan ke pengadilan. Saran : Agar dalam dokumen lelang selalu dicantumkan “ Mengabaikan atau tidak memberlakukan KUHPerdata pasal 1266 Pasal 1267 Pihak yang didolimi, dapat memilih, apakah memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi persetujuan, atau pembatalan persetujuan, atau penggantian biaya kerugian dan bunga.

3. Hukum Pidana (TP) Ø Hukum Pidana (Materil) Ø adalah peraturan yang mengatur ttg : perbuatan/tindakan yang diancam pidana. pertanggung jawaban pidana; dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Ø Hukum Pidana Materiil KUHP. (Wet boek van Strafrecht - Wv. S) UU no. 73 tahun 1958 menentukan berlakunya UU no. 1 tahun 1946

3. Hukum Pidana (TP) Ø Hukum Pidana Formil KUHAP ( UU no. 8 tahun 1981) Ø Hukum Pidana (Khusus) UU tersendiri di luar KUHP. Asas : LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS. Contoh: UU No. 11/1980 : Suap UU No. 5/1999 : LPM PUTS (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) UU No. 31/1999 : TPK

Tindak Pidana Umum Buku Kedua ttg Kejahatan 1. PENIPUAN (Ps. 372 KUHP) Ø Ø menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum; Ø dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; misalnya : a. Membayar volume pekerjaan fiktif b. Melakukan pengaturan lelang Ø Ø menggerakan orang lain utk menyerahkan barang; Max 4 th penjara / denda max rp. 60, -

Lanjutan 2. PEMALSUAN (Ps. 263 KUHP) Ø Ø Ø membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak; seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, misalnya : Pemalsuan dokumen dalam pelelangan seperti Bukti pengalaman, Sertifikat Badan usaha, pernyataan tidak black list. Berakibat kepentingan masyarakat lain dirugikan

3. PEMERASAN (Ps. 368 KUHP) Ø Ø Lanjutan menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum; memaksa seseorang dg kekerasan atau ancaman kekerasan (Premanisme dlm lelang) untuk memberikan sesuatu milik orang lain 4. PENYUAPAN (Ps. 2 UU 11/1980) Ø Ø Ø memberi atau menjanjikan sesuatu kpd orang lain; untuk membujuk agar orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; yang bertentangan dg kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum;

SUMBER HUKUM ACARA PIDANA 1. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP 2. UU No. 2 tahun 2002 tentang Pokok – pokok Kepolisian 3. UU No. 5 tahun 1991 tentang Pokok – pokok Kejaksaan 4. UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok – pokok kekuasaan Kehakiman yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 43 tahun 1999 5. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 6. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

KEWENANGAN KEPOLISIAN, selaku Penyelidik / Penyidik (Ps. 7 KUHAP) Ø Menerima laporan atau pengaduan ttg adanya TP; Ø Melakukan tindakan pertama di TKP; Ø Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas tersangka; Ø Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; Ø Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Ø Melakukan sidik jari dan memotret seseorang; Ø Memanggil orang utk diperiksa sbg tersangka atau saksi; Ø Mendatangkan ahli yg diperlukan dlm hubungan dengan pemeriksaan perkara; Ø Mengadakan penghentian penyidikan; Ø Mengadakan. tindakan lain menurut hukum yg bertg jawab;

Lanjutan KEJAKSAAN, selaku PU – Ps. 14 KUHAP. Ø Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik Ø Mengadaan pra-penuntutan dalam hal ada kekurangan pd penyidikan Ø Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan mengubah status tahanan Ø Membuat surat dakwaan Ø Melimpahkan perkara ke pengadilan Ø Memberitahukan kepada terdakwa tentang waktu persidangan Ø Melakukan penuntutan Ø Menutup perkara demi kepentingan hukum Ø Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum. Ø Melaksanakan putusan hakim.

Lanjutan Dalam TP Korupsi KEJAKSAAN BERWENANG : Psl. 30 UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI • • • Melakukan penuntutan Melaksanakan. penetapan dan putusan pengadilan Melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU • Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN Psl. 284 AYAT (2) KUHAP > Kejaksaan dan Polri mempunyai kewenangan melakukan Penyelidikan dan penyidikan. > Bila dilakukan oleh Kejaksaan, maka Surat Perintah Penyelidikan / Penyidikan ditembuskan ke Kapolres/ Kapolda. > Penyelidikan : adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang 2 ini. > Data awal diperoleh dari Laporan dan atau pengaduan, Tindak pidana korupsi antara lain dari : 1. Menteri / Irjen / Itwilprop / bawasda / bawasko 2. Wapres kotak pos 5000 3. BPKP 4. Aparat intelejen 5. DPR, berasal laporan audit BPK

PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN Psl. 284 AYAT (2) KUHAP > > Setelah ada data awal, dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi, dan akhirnya diperoleh “ Bukti permulaan yang cukup “. Dilakukan pra pemaparan, bila tidak diperoleh Bukti Permulaan yang cukup, maka penyelidikan dinyatakan berakhir, bila diperoleh Bukti Permulaan yang cukup maka ditingkatkan ke tahap Penyidikan, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan. > Penyidikan : adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. > Bila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP 3) > Bila perkara yang disidik didukung alat bukti, maka penyidikan dilanjutkan ke tahap Penuntutan.

Lanjutan Dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan KPK berwenang Ø Ø Ø Ø Ø Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan Mencekal seseorang pergi ke LN Meminta keterangan kepada Bank ttg keuangan terdakwa Memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik terdakwa Memerintahkan memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya Meminta data kekayaan data perpajakan terdakwa Menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian lainnya yg berhubungan dengan TP korupsi Meminta bantuan Interpol menangkap dan menyita barang bukti di LN Meminta bantuan polisi / instansi lain untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita dalam perkara korupsi.

Tugas-Tugas KPK q Koordinasi dengan instansi yang berwenang q q q melakukan pemberantasan TPK; Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK; Melakukan tindakan pencegahan TPK; Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan TPK yang sedang ditangani Kepolisian atau Kejaksaan;

Lanjutan q Perkara Korupsi yang ditangani KPK: 1. 2. 3. Melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, atau orang lain yang terkait dengan TPK yg dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 milyar. q Dalam melaksanakan tugasnya KPK TIDAK BERWENANG mengeluarkan SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Hukum Pidana dalam Pengadaan Jasa konstruksi a. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum, seperti : > Terbukti dilakukan Pengaturan lelang > Terbukti harga di mark up, terjadi gratifikasi > Terbukti dilakukan pembayaran fiktif atas pekerjaan yang tidak dikerjakan

Hukum Pidana dalam Pengadaan Jasa konstruksi a. Hukum pidana bersifat publik : walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut seperti : > Hasil pekerjaan buruk dan rusak pada masa pemeliharaan, jaksa menuntut ke pengadilan ( kasus Lampung, Batam) b. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan, seperti : > Fiktif pekerjaan yang sulit diprediksi, kontraktor diperlakukan tidak adil, melakukan penuntutan dan namun kemudian membatalkan tuntutannya

> Hal 2 penting ketentuan 2 pidana terkait dengan hukum kontrak a. Putusan pidana dapat dijadikan dasar / bukti dalam sengketa perdata , misalnya : > terbukti secara dokumentasi melakukan pengaturan lelang > Pemalsuan dokumen dalam proses prakualifikasi b. Bersifat publik , negara tetap berhak menghukum karena pelanggaran tersebut telah merugikan negara c. Seseorang dianggap korupsi, apabila : > > menyalahgunakan wewenang menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan negara Hasil tidak dapat dimanfaatkan sebesar 2 nya untuk masyarakat

> UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI PASAL – PASAL PENTING TERKAIT PIDANA : 2. Pasal 43 ( sanksi pidana ) (1). barang siapa yang melakukan perencanaan tidak memenuhi ketentuan keteknikan mengakibatkan kegagalan pekerjaan / kegagalan bangunan, dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. (2). untuk kegagalan pelaksanaan : dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau paling banyak 5% dari nilai kontrak. (3). untuk kegagalan pengawasan : dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau paling banyak 10% dari nilai kontrak.

PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PASAL – PASAL PENTING TERKAIT : 2. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi ) kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. 3. Pasal 32 ayat (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI ( kegagalan bangunan ) 4. Pasal 25 ayat (1) : pengguna jasa dan atau penyedia jasa bertanggung jawab kegagalan bangunan ayat (2) : tanggung jawab kegagalan bangunan penyedia jasa adalah maksimal 10 tahun sejak FHO. ayat (3) : kegagalan suatu bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku PENILAI AHLI. KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG KEGAGALAN BANGUNAN DITETAPKAN DALAM PP NO. 29 TAHUN 2000 PASAL 34 SAMPAI DENGAN PASAL 48.

B. HIRARKI PERUNDANG - UNDANGAN RI TAP MPR No. III/Tahun 2000 menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundang - undangan RI terdiri dari : 1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45); 2. Ketetapan MPR (TAP MPR); 3. Undang-Undang (UU); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU); 5. Peraturan Pemerintah (PP); 6. Keputusan Presiden (KEPPRES); 7. Peraturan Daerah (PERDA).

C. SUMBER HUKUM TERKAIT DENGAN PERIKATAN HUKUM KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 1. KUHPerdata (BW), Ketentuan yang mengatur tentang hukum kontrak dalam Buku III KUH Perdata 2. Undang-undang no 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi berikut pp no. 28 , 29 , 30 tahun 2000 3. Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelsaian Sengketa 4. Keppres no 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah 5. Kepmen PU No. 339 tahun 2003, 349 tahun 2004, 181 tahun 2005, Permen PU 2007 6. Ketentuan Pemberi Pinjaman ( dana dari PHLN )

Sumber Hukum Kontrak Konstruksi yang bersifat PUBLIK (memaksa) Ø UU 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Ø UU 28/1999 : Penyelenggara Negara yg Bersih dan Bebas dari KKN; Ø UU 31/1999 : Pemberantasan TPK; Ø UU 20/2001 : Perub. UU 31/99 tentang Pemberantasan TPK; Ø UU 30/2002 : Komisi Pemberantasan TPK; Ø UU 17/2003 : Keuangan Negara; Ø UU 1/2004 : Perbendaharaan Negara.

TERIMA KASIH