PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TA
PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TA 2018 PENANGANAN MASALAH/ PERKARA HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
CV § Nama § Tmpt, tgl lahir : ismono yahmo, ir. ma : semarang, 25 september 1953 § § Alamat : jl. merak i blok f 1 No 14 bintaro jaya, jakarta selatan. No tel/hp : 021 7364534/08129696730 Email : is_yahmo@yahoo. co. id/is_yahmo@gmail. com Pendidikan : s 1 arsitektur ugm s 2 urban management erasmus university, the netherlands § Pekerjaan § Pengalaman : penilai ahli lpjkn asesor/penilai teknis tenaga ahli bidang bangunan gedung, gedung dan rumah negara, jasa konstruksi, regulasi bidang bg/bgrn/jakon : direktorat tata bangunan djck kementerian pu biro hukum kementerian pu badan pembinaan konstruksi kementerian p. U pengarah usbu lpjkn
TUJUAN PEMBELAJARAN Diskripsi singkat mata pelatihan: Mata Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahanan kepada peserta Pelatihan tentang PENANGANAN PERKARA/ MASALAH HUKUM di lingkungan Kementerian PUPR melalui ceramah interaktif dan diskusi Hasil belajar: Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami dan mengelola penanganan perkara/masalah hukum
TUJUAN PEMBELAJARAN Indikator hasil belajar: Setelah mengikitu pembelajaran/pelatihan ini peserta mampu menjelaskan dan mengelola: • • • Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian PUPR Isue peraturan perundang-undangan terkait tugas Menyikapi panggilan APH Masalah hukum penyelenggaraan perumahan Penanganan masalah hukum (kasus-kasus)
KONTEN Ø Ø Ø Ø Latar Belakang Pelayanan advokasi hukum Peraturan perundang-undangan terkait tugas Menyikapi panggilan aparat penegak hukum (APH) Masalah hukum penyelenggaraan perumahan Penanganan masalah/perkara hukum Rangkuman
Latar BELAKANG
REKAPITULASI PERKARA UNIT KERJA NO PERKARA JUMLAH Bina Marga BPIW Cipta Karya Penyediaan Perumahan Pembiayaan Perumahan SETJEN BPSDM SDA Jaskon Litbang 1 PERDATA 81 - 13 - - 4 - 33 2 1 134 2 TATA USAHA NEGARA 9 - 2 - - 20 4 - 37 3 BANI 13 - - - - - 13 4 KPPU 3 - - - - 1 - - 4 5 KIP 1 - - - - 4 - 8 - - 13 6 Judicial Review - - 1 3 - - - 7 9 - 20 107 - 16 3 - 10 - 69 15 1 221 TOTAL
REKAPITULASI PERKARA BERDASARKAN JENIS PERMASALAHAN HUKUM UNIT KERJA N O PERKARA JUMLAH Bina Marga BPIW Cipta Karya Penyediaan Perumahan Pembiayaan Perumahan SETJEN BPSDM SDA Jaskon Litbang 1 PENGADAAN TANAH 43 - 1 - - 26 - - 70 2 ASET / BMN 11 - - 5 - 8 - - 35 23 - 2 - - 13 - - 38 14 - - - 11 - - 25 3 4 KONTRAK (PELAKSANAAN DAN PEMUTUSAN) PENGADAAN BARANG DAN JASA 5 PELAYANAN PUBLIK 11 - - 5 - 8 - - 25 6 KONSESI JALAN TOL 4 - - - - - 4 7 LINGKUNGAN HIDUP 1 - - - - - 1 8 Peraturan Per. UUan - - 1 3 - - - 3 15 1 23 107 - 16 3 - 10 - 69 15 1 221 TOTAL
REKAPITULASI HASIL PENANGANAN PERKARA HASIL NO PERKARA JUMLAH MENANG KALAH PROSES TK PERTAMA 1 TATA USAHA NEGARA 26 4 8 38 2 PERDATA 74 16 43 133 3 BANI 2 8 3 13 4 KPPU - 3 1 4 5 KIP 5 1 7 13 6 Judicial Review 7 2 11 20 114 34 73 221 TOTAL
REKAPITULASI PERKARA Perkara Bina Marga Cipta Sumber Sekretaris Jasa Tata Karya Daya Air Jenderal Konstruksi Ruang Balitbang Penyediaa TOTAL n Perumaha n Perdata 54 9 21 1 2 1 - - 88 Pidana - - 17 18 Arbitrase 7 - - - - 7 Tata Usaha 5 1 17 1 3 - 1 - 28 KIP - - - - - Uji Materiil - - 1 - - 2 3 66 10 39 2 6 1 1 19 144 Negara Undang - Undang TOTAL
REKAPITULASI PERKARA Perkara Bina Marga Cipta Sumber Sekretaris Jasa Tata Karya Daya Air Jenderal Konstruksi Ruang Balitbang Penyediaan TOTAL Perumahan Perdata 67 9 21 1 2 1 - - 101 Pidana - - 17 18 Arbitrase 5 - - - - 5 Tata Usaha 5 1 17 1 3 - 1 - 28 KIP 1 - - - 2 Uji Materiil - - 1 - - 2 3 78 10 40 2 6 1 1 19 157 Negara Undang - Undang TOTAL REKAPITULASI PER MARET 2016
Pelayanan di Kementerian PU-PR (Permen 06/2016) ADVOKASI HUKUM
Dasar Pelaksanaan ADVOKASI HUKUM Pelayanan Advokasi Hukum Di Kementerian PU-PR Permen PUPR No 6/PRT/M/2016 (pengganti Permen PU No 600/PRT/M/2005 Pedoman Bantuan Hukum di PU) Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum SE Menteri PU No. 10/ SE/M/2006 Permohonan oleh Instansi Penegak Hukum Untuk Menjadi Saksi atau Ahli Surat Sekjen Kementerian PU No HK. 01. 02. Sj/412
PENGERTIAN Masalah Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PU-PR, yang diselesaikan diluar badan peradilan dan/atau di badan peradilan
POTENSI MASALAH HUKUM Tuntutan masyarakat Pelayanan publik Kesalahan prosedural Hubungan kerja Peraturan per. Undang-Undang an Korupsi Masalah Hukum di Pengadilan (perdata, pidana, TUN, arbritase) dan di luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi)
Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian kepada pimpinan, pejabat, pegawai ASN dan/atau pegawai ASN yg sdh purna bakti.
SIAPA YANG BERHAK MENDAPAT? • Pimpinan • Pejabat • Pegawai ASN, termasuk PISK • Pegawai ASN yang telah purna bakti, yang melaksanakan tusi Kementerian PUPR Pegawai Aparatur Sipil Negara (pegawai ASN) adalah PNS dan P 3 K sesuai UU No 5/2014 tentang ASN
UNIT KERJA ADVOKASI HUKUM Biro Hukum Bagian Hukum Unit pelayanan Advokasi Hukum (unit kerja selain kedua unit kerja diatas yg menyelenggarakan pelayanan advokasi hukum)
BENTUK ADVOKASI HUKUM 1. Konsultasi hukum dan opini hukum 2. Pendampingan perkara pidana 3. Penyelesaian perkara perdata 4. Penyelesaian sengketa tata usaha negara (UU 30/2014) 5. Penyelesaian perkara “judicial review” 6. Penyelesaian sengketa persaingan usaha (UU 5/1999) 7. Penyelesaian sengketa informasi publik (UU 14/2008) 8. Penyelesaian informasi pelayanan publik (UU 25/2009) 9. Penyelesaian sengketa arbritase dan sengketa diluar pengadilan (UU 30/1999) ; dan/atau 10. Pemanggilan saksi atau ahli (SE Sekjen No HK. 01. 02. Sj/2010)
PENDAMPINGAN PERKARA SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 10/SE/M/2006 TANGGAL 19 APRIL 2006 Lapor kpd Pejabat E. I ybs Pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum Wajib Datang Pasal 112 UU No. 8 Tahun 1981 Ttg. Hukum Acara Pidana Pasal 121 HIR Saksi Konsultasikan/ Pendampingan Perkara dr Bagian Hukum ybs &/ Biro Hukum Klarifikasi Pemanggilan Ahli Informan Berdasarkan Pasal 54 KUHAP, bila sudah menyandang status sbg Tersangka, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih PENASEHAT HUKUM, pada setiap tingkat pemeriksaan Tersangka
PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN terkait tugas PU-PR
1. UU no 2/2017 Jakon 2. Kepmen PUPR no 450/2017 dan 451/2017 3. Kepjagung 152/2015 dan Perjagung 14/2016 ttg TP 4 4. UU sektor
TP 4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) (Kepjagung 152/2015 dan Perjagung no 14/2016)
TUGAS & FUNGSI TP 4 D Mengawal, Mengamankan dan Mendukung Keberhasilan Jalannya Pemerintahan Melalui Upaya Pencegahan /Preventif ; Memberikan Pendampingan Hukum; Melakukan Koordinasi dengan APIP; Melakukan Monitoring dan Evaluasi; Melaksanakan Penegakan Hukum. TP 4 D KEJATI KALSEL
Kedudukan Pusat Prov Kab/kota DIT. PBL Lampiran Ketua Tim Dir I JAM Intel As Intel Kasi Intel Wk Ketua Tim dir PPH JAM Datun As Datun Kasi Datun Sekretaris Koordinator JAM Intel Koordinator Jaksa Intel Ketua Sub Tim Jaksa Intel Jaksa Datun Anggota Jaksa Pidsus Anggota Jaksa Datun Memanfaatkan TP 4 D, mulai dari awal, guna mengantisipasi persoalan
TIM ADVOKASI KEJAKSAAN AGUNG Jasa Kejaksaan Agung sbg Jaksa Pengacara Negara (JPN) termasuk memberikan Pendapat Hukum, sesuai UU 16/2004 Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP-4) Kejaksaan Republik Indonesia, No Kep. 152/A/JA/10/2015 dan Per. Jagung 014/2016 l Tugas dan Fungsi: 1. Mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dg upaya preventif dan persuasif
2. Memberikan pendampingan hukum di setiap tahapan pembangunan dalam hal, § Pembahasan hukum § Pendapat hukum 3. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan merugikan keuangan negara 4. bersama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program 5. melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup dan setelah berkoordinasi dengan aparat pengawas intern.
Lain-lain: 1. Keanggotaan bersifat ex officio 2. TP 4 membuat laporan ke Kejagung 3. Biaya ada pada Anggaran Kejaksaan RI 4. Berlaku sejak ditetapkan 5. Disampaikan u diketahui dan dipergunakan
MASALAH HUKUM dalam PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
RPJMN DAN RENSTRA 2015 -2019 TARGET PROGRAM PERUMAHAN Rumah Swadaya bantuan stimulan pembangunan baru bantuan stimulan peningkatan kualitas 250. 000 unit. 1. 500. 000 Unit. Rp. 34. 259, 115 milyar Rumah Khusus Rumah Susun Pembangunan rumah khusus Pembangun Rumah Susun untuk MBR 50. 000 Unit. Rp. 12. 451, 961 milyar Alokasi RPJMN Rp. 33. 099. 000 Milyar RUK Bantuan PSU rumah umum 550. 000 Unit. 676. 950 unit. Rp. 130. 497, 412 milyar Rp. 5. 680, 744 milyar Rp. 184. 662, 810 Milyar 1. Pembinaan Rumah umum dan Komersial 2. Pencadangan tanah 3. Pengelolaan Rumah Susun Sewa Terdapat gap / kekurangan anggaran sebesar: Rp. 151. 563. 810 Milyar 6
1 PROGRAM SATU JUTA RUMAH Target tahun 2015 MBR 700. 000 Unit NON MBR 300. 000 Unit TOTAL : 1. 000 PEMERINTAH (PUPR) 110. 593 Unit 1. RUSUNAWA (10. 458 Unit) 2. PENINGKATAN KUALITAS (93. 229 Unit) 3. PEMBANGUNAN BARU (1. 000 Unit) 4. RUMAH KHUSUS (5. 906 Unit) NON – APBN PUPR 589. 407 Unit 1. MELALUI PENYALURAN FLPP (87. 390 Unit) 2. SSB (234. 000 Unit) 3. LAIN-LAIN (268. 017 Unit) PENGEMBANG & MASYARAKAT 300. 000 Unit MILIK UMUM / KOMERSIAL SEWA 1. BURUH/PEKERJA 2. PNS 3. TNI/POLRI PENANGANAN RTLH MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SEWA & MILIK 1. BURUH/PEKERJA 2. PNS 3. UMUM
PERSOALAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 1. Desain Program 2. Kebijakan tidak ada yang mengawal 3. DED tidak profesional/kurang cermat 4. Penetapan lokasi kurang tepat 5. Rekruitmen fasilitator dan korkot (indikasi KKN, tdk puas, lepas taggung jawab/kurang kompeten) 6. Tim teknis dr Kab/kota (struktural, kurang berfungsi 7. Pengadaan/seleksi TA kurang transparan (berpotensi sanggah)
LANJUTAN Sinergi fasilitator antar program tidak terjadi 9. Seleksi Bank Penyalur (sanggah) 10. Rekruitmen KI (ketidak puasan, indikasi KKN) 11. Sosialisasi kurang 12. Verifikasi terhadap usulan tidak transparan 13. Pembentukan KPB 14. Penyusunan Proposal kurang rinci 15. Seleksi dan penetapan penerima bantuan kurang sesuai 8.
LANJUTAN 16. Pemindahan/Penarikan Dana BSPS dr KPPN ke Bank Penyalur kurang lancar 17. Penyaluran Bantuan terhambat 18. Penyusunan DRPB 2 (mark up harga satuan) 19. Pemilihan supplier/toko bahan bangunan (proses tdk fair/terbuka) 20. Harga material tdk sesuai pasar 21. Pemesanan dan Pendistribusian bahan bangunan (tidak fleksibel dan tdk sesuai jadwal)
LANJUTAN 22. Pelaksanaan pembangunan (bahan sdh diterima, bangunan tdk selesai) 23. Serah terima tidak dikawal 24. Kualitas pekerjaan kurang bagus
PERMASALAHAN RUMAH SWADAYA/RUSUN Penetapan tingkat kerusakan (berat/sedang/ringan) terkait dg biaya (5 jt/10 jt/ 7, 5 jt), tidak ada juklak 2. Force Mayure (bahan bangunan hanyut krn banjir) 3. Proses hibah (yg membayar, tim penerima, penilai) 4. Metoda pelaksanaan rehabilitasi (terkadang rumah 1. dibongkar dan tdk dapat dibangun kembali krn uang terbatas dan swadaya/gotong royong blm jalan) 5. Setelah di rehabilitasi, rumah tdk dihuni krn infrastrukturnya tdk memadai (daerah terpencil spt kampung nelayan)
LANJUTAN 6. Pendataan RTLH, rumah eksisting, tenaga volunter, potensi setempat 7. Pemilik tdk puas dengan Ganti rugi tanah 8. Masyarakat menuntut terlalu banyak 9. Klaim penyedia jasa 10. Keterbukaan pemkot/kab kurang 11. Dispute pemilik toko bahan bangunan 12. Mark up harga bahan bangunan
LANJUTAN 13. Penerima bantuan (PB) 14. Aduan masyarakat 15. IMB dan Izin Lokasi (SPIL) 16. Ganti rugi tanah 17. Proses pengadaan barang dan jasa 18. Dispute antar warga 19. Tidak tertib administrasi 20. Sosialisasi kurang
LANJUTAN 21. Tdk tertib administrasi 22. Sosialisasi kurang 23. DED kurang baik 24. Bahan bangunan dijual kembali 25. Pungli dr Tim teknis, korfas, TFL
MENYIKAPI PANGGILAN Aparat Penegak Hukum (APH)
Beberapa hal yang harus dicermati Periksa surat panggilan; nama, status, sangkaan, instansi pemanggil Laporkan dan konsultasikan masalahnya; sesuai aturan internal, pemahaman hak-hak Pendampingan dan coaching, administratif, legal standing, dan pemahaman Amankan dokumen, sbg pegangan/jangan hilang Taktik pengunduran waktu, Penyelenggara negara hrs paham hukum, Berhalangan hadir, beritahu/jangan diabaikan
lanjutan Tenang, percaya diri, bersikap wajar, tegas, jangan arogan/ke pede an, jangan ngarang Siapkan fakta hukum/bukti, Prosedur pemeriksaan, harus sesuai aturan Kesehatan, bila sakit sampaikan (HAM) Hati 2 naik status/kelas, saksi, tersangka, dst Ancaman > 5 th harus didampingi, Saksi memberatkan, keluarga tdk boleh dipaksa Pembuatan BA, baca/hrs cocok, tdk dipaksa
lanjutan Pembuktian bukan beban tersangka, jangan arogan/ke pede an, jangan ngarang Pemilihan pengacara, kecocokan Penggledahan dan pengambilan barang bukti, harus dengan BA Ditempat penahan, hati 2 thd calo Keputusan hakim, harus dilihat sebab akibat Saksi memberatkan, keluarga tdk boleh dipaksa Belajar hukum, sedikit memahami
Penanganan MASALAH/PERKARA HUKUM
RANGKUMAN
Perlunya PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM Perlunya PENYEBARLUASAN PERATURAN PER UNDANG-UNDANG AN Perlunya TANGGAP dan RESPONSIF dalam MENGHADAPI MASALAH/ GUGATAN
CONTOH SOSIALISASI/DISEMINASI PERAN POLISI SEBAGAI PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KHUSUS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN MEWUJUDKA GOOD GOVERNANCE PENYELESAIAN PERKARA MELALUI BADAN ARBRITASE NASIONAL INDONESIA PENANGANAN DAN PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERKARA DAN SENGKETA TUN ASPEK HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN MEDIASI DAN KONSILIASI PERDATA, PIDANA,
(lanjutan) PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI AJUDICATION AND ARBRITATION HUKUM KEPAILITAN PENGANTAR HUKUM PERDATA DAN PIDANA
Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara Penyebarluasan produk peraturan perundang- undangan dapat dilakukan melalui; media cetak, elektronik, dan cara lainnya.
Berbagai produk peraturan perundang-undangan • Undang-Undang sektor dan aturan pelaksananya • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksananya • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik • Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Instansi Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum terkait dengan TUN dan Perdata : Jaksa Pengacara Negara (UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI) 2. Unit-unit Hukum Kementerian PU/Bagian Hukum dan/atau Biro Hukum dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum (Permen PUPR No. 15/PRT/M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 3. Pengacara (UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Putusan MK No 006/PUU-II/2004 ) 1.
PENUTUP Pemahaman peraturan per. Undang-Undang an sbg dasar pelaksanaan tugas, termasuk advokasi hukum Pemahaman substansi permasalahan Melaksanakan kegiatan berdasar aturan dan prinsip ke hati 2 an thd hal 2 yang berpotensi persoalan hukum, mencegah lebih baik drpd menanggulangi Memahami mekanisme pemanggilan oleh Instansi Penegak Hukum, termasuk unit 2 yg memberikan, yg diberikan, memanfaatkan unit tsb, dan bgmn kalau menghadapi masalah hukum Upaya meningkatkan kemampuan di bidang advokasi hukum, pembinaan, kursus, dll Kerjasama dg TP 4
• Pejabat inti satuan kerja harus memahami peraturan dan mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari • Menghindari persoalan 2 yang dapat membawa ke masalah hukum • Kenali hukum, jauhi hukuman
TERIMAKASIH Akhir kata saya ucapkan Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- Slides: 54