PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI MATA PELATIHAN Kebijakan Kontrak
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI MATA PELATIHAN : Kebijakan Kontrak Konstruksi BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA, 18 – 23 MARET 2019
Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan memahami kebijakan kontrak konstruksi melalui pembelajaran Konsep Pengganti Permen PU No. 31/2015, Peraturan Presiden No. 16/2018, Surat Edaran No. 10/SE/M/2018 serta Surat Edaran No. 14/SE/M/2018
KONSEP PENGGANTI PERMEN PUPR NO. 31/2015 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
OUTLINE 01 PENGANTAR 02 JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 03 PEKERJAAN KONSTRUKSI 4
01 PENGANTAR
STRUKTUR PERATURAN MENTERI No Judul 1 BATANG TUBUH 2 LAMPIRAN I PERENCANAAN PENGADAAN 3 Membahas mengenai alur perencanaan pengadaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sebelum penetapan RKA LAMPIRAN II PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA 4 Substansi Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK Penetapan HPS Penetapan Rancangan Kontrak LAMPIRAN III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI - Penetapan metode pemilihan penyedia Penetapan metode kualifikasi Penetapan persyaratan penyedia Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran Penetapan metode evaluasi penawaran Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan Penyusunan dokumen pemilihan Pelaksanaan pemilihan penyedia Seleksi gagal 6
STRUKTUR PERATURAN MENTERI No 5 Judul LAMPIRAN IV PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI 6 Substansi Penetapan metode pemilihan penyedia Penetapan metode kualifikasi Penetapan persyaratan penyedia Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran Penetapan metode evaluasi penawaran Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan Penyusunan dokumen pemilihan Pelaksanaan pemilihan penyedia Tender gagal LAMPIRAN V STANDAR DOKUMEN TENDER/SELEKSI - Dokumen Pemilihan (23 SDP Jasa Konsultansi + Pekerjaan Konstruksi) - Dokumen Rancangan Kontrak 7
ALUR PROSES PENGADAAN
GARIS BESAR TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 1. Perencanaan Pengadaan 2. Persiapan Pengadaan 3. Persiapan Pemilihan 4. Pemilihan Penyedia 5. Pelaksanaan Kontrak 6. Serah Terima TAHAP PERENCANA PENGADAAN PA/KPA Perencanaan Pengadaan Serah Terima dari Penyedia kpd PPK TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TAHAP PERSIAPAN PEMILIHAN TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA PA/KPA; PPK UKPBJ/POKJA PEMILIHAN/PP/ AP POKJA PEMILIHAN/ PP/AP Persiapan Pengadaan TAHAP PELAKSANAAN KONTRAK TAHAP SERAH TERIMA PA/KPA/PPK & PJPHP/PPHP Pelaksanaan Pengadaan Serah Terima dari PPK kpd PA Setelah Pj. PHP/PPHP memeriksa adm B/J
PERENCANAAN, PERSIAPAN & PELAKSANAAN PENGADAAN Swakelola Bab IV, Ps. 18 -22 a. penetapan tipe Swakelola b. penyusunan spesikasi teknis/KAK c. penyusunan perkiraan biaya/RAB Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP Perencanaan Pengadaan a. b. c. d. e. penyusunan spesikasi teknis/KAK penyusunan perkiraan biaya/RAB pemaketan PBJ konsolidasi PBJ penyusunan biaya pendukung Bab IV, Ps. 18 -22 Bab V, Ps. 23 -24 • sasaran • penyelenggara, • rencana kegiatan, • jadwal • RAB Persiapan Pengadaan a. b. c. d. menetapkan HPS menetapkan rancangan Kontrak menetapkan Spek teknis/KAK menetapkan uang muka, jaminan & sertfikat garansi Bab V, Ps. 25 -46 Penyedia Bab VI, Ps. 47 -49 • Pelaksanaan swakelola tipe I, II, III dan IV • Pembayaran swakelola • Pengawasan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengadaan • Pemilihan Penyedia, • Pelaksanaan Kontrak • Serah Terima Bab VII, Ps. 50 -58
SDP JASA KONSULTANSI No A Judul Substansi STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI 1. Standar Dokumen Kualifikasi 2. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 3. Standar Dokumen Seleksi Metode Evaluasi Kualitas a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 4. Standar Dokumen Seleksi Pagu Anggaran a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 5. Standar Dokumen Seleksi Biaya Terendah a. Kontrak Waktu Penugasan b. Kontrak LS 6. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 12
No B Judul SDP PEKERJAAN KONSTRUKSI Substansi STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI 1. Standar Dokumen Kualifikasi 2. Standar Dokumen Pemilihan Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS 3. Standar Dokumen Pemilihan Evaluasi Harga Terendah Ambang Batas a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS 4. Standar Dokumen Pemilihan Sistem Nilai Metode Pascakualifikasi a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS 5. Standar Dokumen Tender Sistem Nilai Metode Prakualifikasi a. Kontrak Gabungan b. Kontrak LS c. Kontrak HS 13
RUANG LINGKUP SE 01 Ketentuan Penetapan Metode Pemilihan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi 03 Ketentuan Jadwal Tahapan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi 02 Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan 1. JK Badan Usaha 2. JK Perorangan 3. Pek. Konstruksi
METODE TENDER/SELEKSI PEKERJAAN KONSTRUKSI METODE PENGADAAN TAHUN 2019 1. Metode Harga Terendah 2. Metode Harga Terendah Ambang Batas 3. Metode Sistem Nilai JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA 1. 2. 3. 4. Sistem Kualitas dan Biaya Sistem Pagu Anggaran Harga Terendah
16
JADWAL TAHAPAN TENDER METODE PASCAKUALIFIKASI TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman Tender Paling kurang 5 (lima) hari kerja b. Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran c. Pemberian Penjelasan Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender d. Penyampaian Dokumen Penawaran Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan e. Pembukaan Dokumen Penawaran Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir f. Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi g. Pembuktian Kualifikasi Kepada Calon Pemenang Disesuaikan dengan kebutuhan h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi i. Masa Sanggah Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah j. Masa Sanggah Banding /2018 Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding
JADWAL TAHAPAN SELEKSI SISTEM KUALITAS DAN BIAYA TAHAPAN WAKTU a. Pengumuman prakualifikasi Paling kurang 7 (tujuh) hari kerja b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran c. Pemberian penjelasan (apabila diperlukan) Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi d. Penyampaian Dokumen Kualifikasi Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi e. Evaluasi Kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan f. Pembuktian kualifikasi Disesuaikan dengan kebutuhan g. Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi h. Masa sanggah kualifikasi 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi (jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah) SE MENTERI PUPR No. 10/SE/M/2018 8
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN (SDP) Lampiran 01 STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI BADAN USAHA 03 Lampiran 02 STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERORANGAN STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Metode Pemilihan B/PK/JL E-Purchasing Pengadaan Langsung v Katalog elektronik Pengadaan Langsung § § § Tender Cepat Tender v ≤ 100 juta v Nilai s. d 200 Juta v Keadaan Tertentu Penunjukan Langsung Metode Pemilihan Jasa Konsultansi konferensi mendadak bersifat rahasia Pertahanan negara Satu kesatuan konstruksi Hanya 1 pelaku usaha yg mampu § Benih dan Pupuk § Sarpas utk masyarakat tdk mampu § Hak Paten § Tender ulang gagal v Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci v Pelaku terkualifikasi dalam SIKa. P v Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya Penunjukan Langsung Seleksi v Keadaan Tertentu § 1 pelaku usaha yang mampu § Pemegang hak cipta § Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda § Repeat order (maks 2 kali) v > 100 juta
Kualifikasi Metode Kualifikasi Evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia PRAKUALIFIKASI dilakukan sebelum pemasukan penawaran Pelaksanaan Kualifikasi PRAKUALIFIKASI PASCAKUALIFIKASI dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur PASCA-KUALIFIKASI Tender B/PK/JL Kompleks PBJ Bersifat Kompleks Non-Kompleks Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK Perorangan Pengadaan B/PK/JL yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan PBJ
Skema Pelaksanaan Pemilihan (Pra dan Pasca Kualifikasi) 1. Prakualifikasi 2. Pascakualifikasi
Metode Evaluasi Penawaran Penyedia B/PK/JL 1. Sistem Nilai 2. Penilaian BSUE 3. Harga Terendah • memperhitungkan penilaian teknis dan harga • memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu • Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Kualitas & Biaya v Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK Pagu Anggaran v Ruang lingkup sederhana dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran Kualitas v Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau v Jasa konsultan perorangan Biaya Terendah v Standar atau rutin v Standar pelaksanaan yg sudah mapan 24
Jenis Kontrak untuk B/PK/JL JENIS KONTRAK Lumsum Kontrak Harga Satuan KETENTUAN a. b. c. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Kontrak gabungan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Lumsum dan Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan Harga Satuan Kontrak Terima Jadi (Turnkey) a. b. Kontrak Payung untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani jumlah harga pasti dan tetap pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin Jenis Kontrak untuk JK JENIS KONTRAK Lumsum Waktu penugasan Kontrak payung KETENTUAN a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran • • ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman
HAKIKAT PEMILIHAN
HAKIKAT PEMILIHAN Peraturan pengganti ini disusun dengan konsep pemilihan sebagai berikut: Penyedia Administrasi Cth: IUJK, SBU, SPT, Akta Pendirian BU Teknis Cth: Pengalaman BU, Kemampuan Dasar, Tenaga Tetap Administrasi Cth: Surat Penawaran Teknis Cth: Peralatan, Personil, Metode Kerja Kualifikasi Pemilihan Barang/Jasa Penawaran Harga 27
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 02
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Segmentasi Pemaketan PEMAKETAN PEKERJAAN PERMEN 31/2015 KECIL Maksimal Rp. 750 Juta NON-KECIL Diatas Rp. 750 Juta KONSEP PERUBAHAN KECIL Maksimal Rp. 750 Juta MENENGAH Diatas Rp. 750 Juta s/d 2, 5 M BESAR Diatas Rp. 2, 5 M SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 KECIL Max. 1 M MENENGAH Diatas Rp. 1 M s/d Rp. 2, 5 M BESAR Diatas 2, 5 M 29
PERATURAN LKPP YANG TELAH SELESAI PROSES PENGUNDANGAN No Judul Peraturan Acuan Dalam Perpres 16 Tahun 18 1. Peraturan LKPP tentang Perencanaan Pengadaan Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e 2. Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola Pasal 91 ayat (1) huruf f 3. Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g dan Melalui Penyedia huruf o, dan huruf v 4. Peraturan LKPP tentang Tender/Seleksi Internasional Pasal 91 ayat (1) huruf r 5. Peraturan LKPP tentang Katalog Elektronik Pasal 91 ayat (1) huruf s 6. Peraturan LKPP tentang Pengecualian Pasal 91 ayat (1) huruf q 7. Peraturan LKPP tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 91 ayat (1) huruf p Dalam Pengadaan Darurat 8. Peraturan LKPP tentang UKPBJ Pasal 91 ayat (1) huruf u 9. Peraturan LKPP tentang Pelaku Pengadaan Pasal 91 ayat (1) huruf b 10. Peraturan LKPP tentang Agen Pengadaan Pasal 91 ayat (1) huruf c 11. Peraturan LKPP tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 91 ayat (1) huruf w 12. Peraturan LKPP tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pasal 91 ayat (1) huruf x 13. Peraturan LKPP tentang Pengembangan dan Sistem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 91 ayat (1) huruf y Status Per. LKPP Nomor 7 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 760, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 8 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 761, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 9 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 762, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 10 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 763, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 11 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 764, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 12 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 765, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 13 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 766, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 14 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 767, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 15 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 768, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 16 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 769, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 17 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 770, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 18 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 771, 8 Juni 2018 Per. LKPP Nomor 19 Tahun 2018 BNRI Tahun 2018 Nomor 772, 8 Juni 2018
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pengaturan Kerjasama Operasi (KSO) KSO dapat dilakukan antar penyedia dengan ketentuan : 1. Lead – Anggota memiliki kualifikasi yang sama (Besar – Besar, Menengah – Menengah, Kecil – Kecil) dan/atau 2. Lead – Anggota memiliki kualifikasi 1 tingkat dibawahnya (Besar – Menengah, Menengah – Kecil) 31
PERUBAHAN PENGATURAN Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha PERMEN 31/2015 mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang sesuai persyaratan KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 TETAP memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan: a. Klasifikasi ………, b. dan subklasifikasi ……… (hanya diisi untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan/atau besar) 32
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha PERMEN 31/2015 memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu TIDAK DISYARATKAN KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 TETAP Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu untuk Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada) Memiliki Sertifikasi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (apabila dipersyaratkan) 33
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha PERMEN 31/2015 KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian yang disyaratkan Memiliki paling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Bukan persyaratan KUALIFIKASI 34
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha PENGALAMAN SEJENIS PERMEN 31/2015 KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 a) pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 40 -55% a) pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir dengan bobot 2540% b) Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35 -45% b) kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 35 -45% c) Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/ Kota dengan bobot 5 -15% c) pengalaman pekerjaan dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat Provinsi atau Kab/Kota (dipilih) dengan bobot 20 -30% d) Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta) dengan bobot 5% 35
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha Evaluasi Teknis Kualifikasi menggunakan AMBANG BATAS; • Nilai ambang batas ditentukan oleh Pokja berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Memberlakukan SANGGAH KUALIFIKASI • Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan sejak 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman sampai dengan 5 (lima) hari kerja. Perubahan batas SHORTLIST/DAFTAR PENDEK • Untuk Jasa Konsultansi ditetapkan Daftar Pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh). 36
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Evaluasi Teknis Penawaran UNSUR YANG DIEVALUASI PERMEN 31/2015 Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi: a. Pengalaman (10 – 20 %); b. pendekatan dan metodologi (20 – 40 %); c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %) KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi: a. Pengalaman (10 – 20 %) b. Proposal Teknis (20 – 40 %) c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %) Dalam pelaksanaan evaluasi, Pokja dapat menambahkan tahapan PRESENTASI PROPOSAL TEKNIS oleh Team Leader atau TA yang mewakili 37
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Evaluasi Teknis Penawaran Sub unsur dari PENGALAMAN PERMEN 31/2015 1. pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis 2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan 3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama 4. kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap KONSEP PERUBAHAN 1. pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis 2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan 3. pengalaman manajerial dan fasilitas utama 4. kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 1. pengalaman melaksanakan proyek/ kegiatan sejenis (5 -10%) 2. pengalaman melaksanakan di lokasi proyek/kegiatan (2 -7%) 3. Nilai paket tertinggi dari proyek/kegiatan sejenis yang pernah dikerjakan (3 -8%) 38
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Evaluasi Teknis Penawaran Sub unsur dari PROPOSAL TEKNIS PERMEN 31/2015 1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, 2. kualitas metodologi, 3. Penilaian hasil kerja, 4. fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, 5. Gagasan baru. KONSEP PERUBAHAN 1 s/d 5 TETAP dan ditambahkan: 6. Kriteria sub unsur dalam Dokumen Seleksi dapat disesuaikan berdasarkan keluaran yang dituangkan dalam KAK 7. Kriteria penilaian harus diuraikan secara rinci (detail) dalam Dokumen Seleksi SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 1. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK (5 -10%) 2. kualitas metodologi (1020%) 3. Penilaian hasil kerja (510%) 4. Gagasan baru (5%). 39
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Evaluasi Teknis Penawaran Sub unsur dari KUALIFIKASI TENAGA AHLI KONSEP PERUBAHAN PERMEN 31/2015 1. tingkat pendidikan; 2. pengalaman kerja profesional; 3. sertifikat keahlian/profesi 4. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia 1. tingkat pendidikan; 2. pengalaman kerja profesional; 3. • sertifikat keahlian/profesi 4. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia Personil yang ditawarkan nanti harus dihadirkan pada saat Pre-award Meeting dengan membawa sertifikat yang dimiliki; SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 1. tingkat dan jurusan pendidikan (10 -15%); 2. pengalaman kerja profesional (30 -45%); 3. Status tenaga ahli (5%); 4. lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (5%) Selain itu ditambahkan pengaturan bahwa Pengalaman kerja Tenaga Ahli semasa menjabat sebagai ASN/TNI/POLRI dapat diperhitungkan sebesar 50% dari masa kerjanya dan dinilai kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan “MENUNJANG” dan posisi “TIDAK SESUAI” 40
PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI Evaluasi Harga Penawaran Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya dilakukan terhadap: 1) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personel (remuneration); 2) kewajaran penugasan Tenaga Ahli (man-month) sesuai Penawaran Teknis; 3) kewajaran penugasan tenaga pendukung (man-month); 4) kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personel (direct reimbursable cost). Pengguna/Penyedia Jasa wajib memenuhi standar remunerasi minimal Penyedia yang menawar dibawah remunerasi minimal, maka nilai penawaran biaya = 0 SE No. 10/2018 = SE No. 14/201841
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah : a. Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan); atau b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan : a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).
03 PEKERJAAN KONSTRUKSI
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Segmentasi Pemaketan PEMAKETAN PEKERJAAN PERMEN 31/2015 KECIL Maksimal Rp 2, 5 M MENENGAH Diatas Rp 2, 5 M s/d Rp 50 M KONSEP PERUBAHAN BESAR Diatas Rp 50 M TETAP SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 KECIL Max. Rp 10 M MENENGAH Diatas Rp 10 M s/d Rp 100 M BESAR Diatas Rp 100 M 44
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Pengaturan Kerjasama Operasi (KSO) KSO dapat dilakukan antar penyedia dengan ketentuan: 1. Lead – Anggota memiliki kualifikasi yang sama (Besar – Besar, Menengah – Menengah, Kecil – Kecil) 2. Lead – Anggota memiliki kualifikasi 1 tingkat dibawahnya (Besar – Menengah, Menengah – Kecil) 45
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha PERMEN 31/2015 mengisi data Formulir isian kualifikasi memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang sesuai persyaratan KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 TETAP • Untuk kualifikasi kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi yang sesuai persyaratan. • Untuk kualifikasi Non-kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan sub-Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai persyaratan 46
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Administrasi Badan Usaha PERMEN 31/2015 KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 dalam hal pekerjaan kompleks/bersifat kompleks dapat mempersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3) (misal : OHSAS 18000) dan/atau Sertifikat Manajemen Lingkungan (misal : 14001) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu dan Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sertifikat Manajemen Lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk pelaku usaha dengan kualifikasi Besar memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan TETAP TIDAK DISYARATKAN Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada) 47
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha PERMEN 31/2015 memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun memiliki pengalaman pada sub klasifikasi. . . dengan Kemampuan Dasar (KD) sekurangnya sebesar. . . KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilai KD sama dengan 3 NPt (Nilai pengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 48
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha PERMEN 31/2015 mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) memiliki kemampuan menyediakan Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: a. Tenaga Ahli bagi badan usaha [non kecil/menengah]; atau b. Tenaga Teknis bagi badan usaha kecil KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) (bagi Usaha Kecil) Memiliki paling kurang : a. 1 (satu) Tenaga Tetap Bersertifikat Terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) b. 1 (satu) Tenaga tetap Bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) (dipilih sesuai Kualifikasi yang dipersyaratkan) 49
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Teknis Badan Usaha PERMEN 31/2015 memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 Bukan persyaratan KUALIFIKASI, tidak dievaluasi pada saat kualifikasi kecuali persyaratan peralatan dengan status milik/sewa beli 50
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Keuangan Badan Usaha PERMEN 31/2015 memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/ swasta sebesar paling kurang 10% dari nilai total HPS KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari HPS, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit) 51
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Syarat Kualifikasi Keuangan Badan Usaha PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) Rumusan Kemampuan Nyata (KN) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) adalah: KN = fp. MK = fp. (fl. KB) KN = Rp…. . SKN = KN - Σnilai kontrak paket pekerjaan/proyek yang sedang dikerjakan = Rp. . . . - Rp. . = Rp. . . (SKN minimal lebih besar 10% HPS) Keterangan : fp = faktor perputaran modal fp untuk Usaha Menengah dan Besar = 7 MK = Modal Kerja (hasil perhitungan dari : fl. KB) fl = faktor likuiditas fl untuk Usaha Menengah dan Besar = 0. 6 KB = Kekayaan Bersih / total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir 52
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Teknis Penawaran UNSUR YANG DIEVALUASI PERMEN 31/2015 Unsur-unsur yang dinilai: a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan; b. Memiliki kemampuan menyediakan Personil; c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama; d. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; e. Menyampaikan isian Identifikasi bahaya. KONSEP PERUBAHAN SE No. 10/2018 = SE No. 14/2018 UNSUR YANG DINILAI TETAP; PERUBAHAN PADA TATACARA EVALUASINYA 53
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) METODE PELAKSANAAN • Metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk pekerjaan kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan untuk Kualifikasi Besar; • Pokja Pemilihan harus menguraikan secara detail hal-hal yang akan dinilai pada metode pelaksanaan pekerjaan sehingga hasil penilaian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan; • Metode yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan metode yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK. 54
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL • Penyedia menyampaikan Surat pernyataan kesediaan menyediakan personil managerial sesuai yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi; • Tidak perlu melampirkan Sertifikat (SKT/SKA) pada saat pelelangan. Diatur lebih lanjut dalam pelaksanaan kontrak • Personil yang ditawarkan nanti harus dihadirkan pada saat Pre-award Meeting dengan membawa sertifikat yang dimiliki; 55
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL SERTIFIKAT PEMBUKTIAN Tidak dievaluasi dan tidak perlu melampirkan Sertifikat (SKT/SKA) pada saat pelelangan SKA Personil yang ditawarkan harus dibuktikan pada saat Pre-award Meeting (Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia) 01 02 PENGALAMAN Pengalaman dihitung berdasarkan tahun anggaran 03 PENGALAMAN Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan (bukan berdasarkanjabatan yang ditawarkan) 04
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN • peralatan utama adalah peralatan yang mendukung pekerjaan utama (major item), tidak mudah dicari, mobilisasinya tidak dapat dilakukan dengan segera, dan tidak mudah dipindah-tempatkan; • Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari Sewa Bersyarat dan Sewa Beli cukup terhadap surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan pemilik peralatan, serta tidak perlu sampai mengevaluasi kualifikasi pemilik peralatan; • Lokasi dan SILO dapat menjadi hal yang dievaluasi. • Merek dan tahun pembuatan tidak dievaluasi. 57
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN UTAMA peralatan utama adalah peralatan yang mendukung pekerjaan utama (major item EVALUASI Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari: 1. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa; 2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran); 3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) SILO dapat menjadi hal yang dievaluasi LAINNYA Lokasi, Merk, dan tahun pembuatan tidak dievaluasi
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Teknis) PEKERJAAN SUBKONTRAK “Ditambahkan kewajiban subkon kepada spesialis” 1. Pekerjaan utama dapat disubkontrakkan kepada subpenyedia spesialis. 2. Penawaran di atas Rp. 25. 000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50. 000, 00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau 3. Penawaran di atas Rp. 50. 000, 00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat (Lingkup Kab/Kota/Propinsi), kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud. 59
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Evaluasi Penawaran (Evaluasi Harga) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi: 1. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai total HPS 2. Biaya penyelenggaraan K 3 dan Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran, dengan besaran biaya berkisar antara 1. 0 sampai 2. 5% dari nilai pekerjaan atau sesuai dengan kebutuhan “Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR” 60
RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah : a. Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan); b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir (apabila tidak ada sanggahbanding); atau c. KPA menyatakansanggahbanding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggahbanding). Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan : a. Keberlakuan data isian kualifikasi; b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial; c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.
PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGATURAN LAINNYA SANGGAH BANDING • • • Sanggah Banding merupakan keberatan dari penyanggah kepada KPA yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, sanggah banding ditujukan kepada PA. Jaminan Sanggah Banding sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia • Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri PEMAGANGAN Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50. 000, 00 (lima puluh miliar rupiah) penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktek/magang. 62
TERIMA KASIH
- Slides: 61
