PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN 1

2 1. 2. 3. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN NEGARA Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili 2

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3 PRESIDEN Pemegang kekuasaan PKN MENTERI……… PENGGUNA ANGGARAN UTANG DAN HIBAH 999. 01 999. 02 MENTERI…… PENGGUNA ANGGARAN INVESTASI PENERUSAN PEMERINTAH PINJAMAN 999. 03 999. 04 MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL PENGGUNA ANGGARAN (BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN BAPP) BELANJA SUBSIDI TRANSFER BADAN & BELANJA KE DAERAH LAINNYA LAIN-LAIN 999. 05 TRANSAKSI KHUSUS 999. 07 999. 06 3

DASAR HUKUM APP 4 Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) berbunyi: “Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/BUN sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BELANJA LAINBELANJA SUBSIDI LAIN BA 069 DAN BELANJA LAIN (BA 999. 06) BELANJA SUBSIDI (BA LAIN-LAIN

DASAR HUKUM APP 6 Berdasarkan PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: Pasal 1 ayat (24): “Anggaran pembiayaan dan perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan / BUN sebagai PA selain yang dialokasikan untuk K/L, yang

7 KRITERIA PIHAK LAIN (PMK 196/PMK. 05/2008) Pihak lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas Pemerintahan Daerah, dan karenanya wajib menyelenggarakan

JENIS TRANSAKSI BAPP 1. Belanja Subsidi 2. Belanja Transfer Lainnya 3. Belanja Lain-Lain 4. Transfer kepada Pemerintah Daerah 5. � Transfer Dana Perimbangan � Transfer Otonomi Khusus dan Penyesuaian Pengelolaan Utang � Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri � Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri � Penerimaan Pembiayaan � Penerimaan Hibah 6. Belanja Penerusan Pinjaman 7. Belanja Penyertaan Modal Negara 8. Belanja Penerusan Pinjaman sebagai Hibah 9. Belanja Penerusan Hibah 10. Transaksi Khusus 11. � Pengeluaran Kerjasama Internasional � Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional � Pengeluaran Koreksi dan Pengembalian � Pembayaran Jasa Perbendaharaan � Pembayaran PFK � Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan Transaksi Pengelolaan PNBP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran c. q. Direktorat PNBP terdiri dari: � PPh Migas; � PNBP Migas dan PNBP Migas Lainnya; � Pungutan Ekspor; � Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan.

BELANJA LAIN-LAIN 9 Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

KATEGORI BELANJA LAIN Belanja lain-lain dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu: 1. Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja daerah. 2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial.

BELANJA PUSAT DALAM APP Kriteria keperluan mendesak a. Sulit direncanakan kebutuhannya; b. Adanya resiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan keamanan; c. Kejadian yang tidak disebabkan oleh alam, contohnya adanya akibat dari suatu kebijakan Pemerintah Asing yang terkait dengan Pemerintah Indonesia, klaim pihak ketiga sebagai hasil putusan pengadilan Dana cadangan resiko fiskal digunakan untuk menampung alokasi untuk mengantisipasi adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN, contohnya perubahan harga minyak dan besaran subsidi yang akan mengubah besaran penerimaan dan

PEMBIAYAAN DALAM APP Masuk dalam kategori “below the lines” APBN Pengeluaran dalam kategori ini tidak berdampak pada penambahan kekayaan pemerintah secara langsung. Penarikan pinjaman untuk penerusan pinjaman akan menimbulkan hutang Pemerintah kepada pihak Lender dan secara bersamaan menimbulkan piutang Pemerintah pada penerima penerusan pinjaman. Dipergunakan antara lain untuk: pembayaran cicilan pokok hutang luar dan dalam negeri, penerusan pinjaman maupun hibah dan PMN

PENGANGGARAN Terencana dan dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja ANGGARAN bantuan sosial, dan K/L? ? ? belanja daerah ANGGARAN BA 010. XX 1. Tidak Terencana 2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial. 3. Pengeluaran/belanja tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan ANGGARAN RM? ? pemerintah. PLN? ? BAPP (BA 069) ANGGARAN BABUN (BA 999. 08)

14 KATEGORI BELANJA LAIN Belanja lain-lain dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu: 1. Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja daerah. 2. Pengeluaran/belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti

15 BELANJA PUSAT DALAM APP Kriteria keperluan mendesak a. Sulit direncanakan kebutuhannya; b. Adanya resiko yang besar apabila tidak dipenuhi pada saat kejadian, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan keamanan; c. Kejadian yang tidak disebabkan oleh alam, contohnya adanya akibat dari suatu kebijakan Pemerintah Asing yang terkait dengan Pemerintah Indonesia, klaim pihak ketiga sebagai hasil putusan pengadilan Dana cadangan resiko fiskal digunakan untuk menampung alokasi untuk mengantisipasi adanya perubahan asumsi-asumsi dalam penyusunan APBN, contohnya perubahan harga minyak dan besaran subsidi yang akan mengubah besaran penerimaan dan

PENTINGNYA KLASIFIKASI BELANJA 16 memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi sumber daya sektor-sektor; mengidentifikasi capaian kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja pemerintah; dan membangun akuntabilitas atas ketaatan dalam pelaksanaan anggaran terhadap otorisasi yang diberikan oleh legislatif.

FORMULASI KLASIFIKASI YANG MEMENUHI FUNGSI ANGGARAN DAN PELAPORAN 17 Klasifikasi menurut fungsi, untuk analisis dan formulasi kebijakan; Klasifikasi organisasi, untuk keperluan akuntabilitas; Klasifikasi menurut dana, untuk keperluan sumber pembiayaan; Klasifikasi menurut ekonomi, untuk tujuan statistik dan objek (jenis belanja), ketaatan, pengendalian dan analisis ekonomi; Klasifikasi menurut program dan kegiatan,

PELAPORAN APP Setiap Kementerian Negara / Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian APP ( PMK No. 171/PMK. 05/2007) Penyusunan Laporan Keuangan APP dilakukan secara terpisah dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Bagian Anggaran masing-masing; Laporan Keuangan APP dikirim kepada Menteri Keuangan c. q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Perbendahaaran akan melakukan penyusunan Laporan Keuangan APP secara keseluruhan. TATACARA PENYUSUNAN/PELAPORAN BSBL

PENYAJIAN LK 19 Laporan Keuangan yang disajikan: 1. LRA 2. NERACA 3. CALK 4. LAPORAN BMN

REVIU 20 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain yang disajikan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). {PP 60/2008 pasal 48 & 49} Reviu dimaksud dapat dilakukan oleh BPKP berdasarkan penetapan terlebih

21 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (Statement of Responsibility) Berdasarkan PP-8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang menerima alokasi APP wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan Anggaran yang dilampiri dengan Laporan Realisasi Pembiayaan dan pernyataan tanggung jawab. Perhitungan Tahunan yang digunakan oleh Kementerian Negara /Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah direviu, disampaikan secara terpisah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang

PENGHIBAHAN ASET 22 Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. (UU 17/2003 pasal 22 ayat 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum /ditetapkan dalam UU APBN UU 1/2004 pasal 33 ayat (1).

Penjualan Pengalihan Kepemilikan BMN/D kpd pihak lain dg menerima penggantian dlm bentuk uang 23 Tukar Menukar Bentuk Pemindahtangana n Hibah Penyertaan mdl Pempus/da Pengalihan kepemilikan BMN/D yg dilakukan antara pempus dg pemda, antar pemda, atau antara pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima penggantian dlm btk barang, sekurang 2 nya dg nilai seimbang Pengalihan kepemilikan brg dr pemp pemda, dr pemda kpd pempus antar atau dr pempus/Pemda kpd phk lain memperoleh penggantian Pengalihan kepemilikan BMN/D yg sml mrp’ kekayaan yg tdk dipisah’ mjd kekayaan yg dipisah’ u. dip’htg’sbg mdl/saham ngr/daerah pd BUMN BUMD/bdn hk lain’ yg dimiliki negara

HIBAH 24 Pengguna dg perset. Pengelola 21

25 MEKANISME SERAH TERIMA BARANG UMUM Barang Milik Negara (BMN) pada akhir tahun diserahkan dari Pembantu Pengguna Barang(PB) atau KPB Belanja Lain-lain kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga/pihak lain yang mengelola Belanja Lain-lain selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dan/atau sampai dengan telah selesainya kegiatan dimaksud. Penyerahan BMN dilakukan dari Pembantu Pengguna Barang Belanja Lain-lain (DJA) atau yang diberi kuasa kepada SKPD, diperlakukan

HAL-HAL YANG PERLU PERHATIAN 26 Pengelola Barang > DJKN Ø Pengguna Barang > DJA (Dit. A 3) Ø Kementerian Negara/Lembaga Ø Kuasa Pengguna Barang: Satker Ø

NERACA 27 ASET KEWAJIBAN Aset Tetap Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan Ekuitas xxx

MEKANISME SERAH TERIMA BARANG (PMK 96/PMK. 06/2007) 28 PEMDA SK Penghapusan, berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan dari DJKN BAST-BMN berdasarkan SK Penghapusan dari DJA 7 6 Satker (KPB) 1 5 Korwil (UAPPB-W) DJA (PB) 2 SK Persetujuan penghapusan, dgn tindak lanjut pengalihan BMN kepada PEMDA (Hibah) 3 Permohonan/ usulan penghapusan untuk pengalihan status penggunaan BMN kepada PEMDA (Hibah) 4 DJKN

29 MEKANISME PELAPORAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN (PMK 196/2008) Menteri Keuangan cq DJPB (Dit. APK) DJA (Dit. A 3) (PB) Kementerian Negara/Lembaga Satker (UAKPB)

PELAPORAN APP 30 Setiap Kementerian Negara / Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan termasuk Bagian APP ( PMK No. 171/PMK. 05/2007) Penyusunan Laporan Keuangan APP dilakukan secara terpisah dengan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan Bagian Anggaran masing-masing; Laporan Keuangan APP dikirim kepada Menteri Keuangan c. q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Perbendahaaran akan melakukan penyusunan Laporan Keuangan APP secara keseluruhan. TATACARA PENYUSUNAN/PELAPORAN BSBL

UNIT AKUNTANSI BELANJA LAIN UABUN Menteri Keuangan (DJPBN) BUN MENKEU SELAKU ENGGUNA ANGGARAN APP UAPA Menteri Keuangan (DJA) PA BSBL UAPA Belanja Lain-Lain K/L & PIHAK LAIN AKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN APP UAPPA-EI Belanja Lain-Lain UAKPA Belanja Lain-Lain

AKUNTANSI DAN DOKUMEN SUMBER T AKUNTANSI DAN DOKUMEN SUMBER BELANJA LAIN-LAIN 32 Transaksi Belanja Lain-Lain antara lain belanja yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari BAPP yang bersifat mendesak serta tujuan khusus yang anggarannya tidak tersedia pada Kementerian Negara/Lembaga. DS Belanja Lain-Lain terdiri dari dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk Belanja Lain -Lain. Satuan Kerja yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran Belanja Lain-lain merupakan UAKPA. Penanggung Jawab UAKPA adalah Kepala Satuan Kerja.

PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAKPA 33 UAKPA Belanja Lain-Lain wajib memroses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. UAKPA Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN/BUN. UAKPA Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan/atau PKN setiap bulan. UAKPA Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke UAPPA-E 1/UAPA.

PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPPA-E 1 34 UAPPA-E 1 Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E 1 berdasarkan laporan keuangan UAKPA Belanja Lain-Lain. UAPPA-E 1 Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan Direktorat Jenderal Anggaran setiap Triwulanan. UAPPA-E 1 Belanja Lain-Lain wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-E 1 beserta ADK kepada UAPA Belanja Lain-Lain Kementerian

PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPA K/L 35 UAPA Belanja Lain-Lain melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-E 1 Belanja Lain-Lain yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. UAPA Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAPPA-E 1 Belanja Lain-Lain. UAPA Belanja Lain-Lain menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Anggaran setiap triwulan. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Statement of Responsibility dan Catatan atas Laporan Keuangan. UAPA Belanja Lain-Lain melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Anggaran setiap semester.

PROSES AKUNTANSI TINGKAT UAPA PENGGUNA ANGGARAN DJA 36 UAPA PA Belanja Lain-Lain melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPA Belanja Lain yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pihak Lain. UAPA PA Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan dari UAPA Belanja Lain-Lain yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pihak Lain. UAPA PA Belanja Lain-Lain menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPA BUN setiap triwulan. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan disertai dengan Statement of Responsibility dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 37 Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Direktorat Jenderal yang diberi kewenangan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APP dalam penyusunan laporan keuangan wajib membentuk Unit Akuntansi. Laporan Keuangan APP merupakan gabungan dari Laporan Keuangan masing UAKPA. Laporan Keuangan APP sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditugaskan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan

PEMBINAAN APP 38 Dalam rangka menjaga kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran c. q Direktorat Anggaran III melakukan pembinaan dan monitoring penyusunan laporan keuangan APP (BSBL). Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan monitoring Direktorat Jenderal Anggaran c. q Direktorat Anggaran III dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

SANKSI BAGI KPA 39 AKHIR BULAN 7 LK sudah diterima KPPN ? Belum SANKSI APABILA: 1. Tidak Rekon dengan Surat KPPN dan KPKNL Peringatan 2. Tidak Menyampaikan Laporan BMN ke KPPN dan KPKNL 3. Tidak Mengirim Laporan ke Unit Vertikal 4. Tidak melaporkan DK/TP SP 2 D SPM UP/TUP, SPM GU, SPM LS KE BENDAHARA KECUALI SPM BLJ PEGAWAI, LS PIHAK KETIGA DAN KEMBALI 5 4 3 2 1

40 TERIMA KASIH